JAYAPURA,papuadeadline.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) secara resmi menyerukan pelaksanaan Aksi Nasional yang akan digelar serentak di seluruh wilayah Papua, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Seruan ini disampaikan langsung oleh Ketua I KNPB, Warpo Wetipo, dan Koordinator Lapangan (Korlap) Umum, Kiri Keroman, sebagai bentuk protes terhadap Perjanjian New York (New York Agreement) 1962 yang dinilai mengabaikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Asli Papua.
Dalam keterangan persnya di Jayapura, Rabu (12/8/2026), Warpo Wetipo menegaskan bahwa New York Agreement merupakan hasil konspirasi politik dan ekonomi antara Pemerintah Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat tanpa melibatkan rakyat Papua sebagai subjek hukum yang sah. Oleh karena itu, momentum 15 Agustus dijadikan hari perlawanan untuk menyuarakan penolakan terhadap legitimasi sejarah tersebut.
Konsolidasi Massif
Sejak awal Agustus, KNPB telah melakukan konsolidasi intensif di berbagai daerah kunci, termasuk Wamena, Yalimo, Yahukimo, Mamberamo Tengah, Sorong, Timika, Nabire, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai, Paniai, Maphia, dan Manokwari. Di wilayah Tabi (Jayapura dan sekitarnya), koordinasi teknis telah diselesaikan oleh pengurus wilayah KNPB Numbay dan Sentani.
Isu sentral yang akan diangkat dalam aksi ini adalah deklarasi “Papua sebagai Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”. Warpo menekankan bahwa perjuangan ini berlandaskan pada nilai-nilai universal kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi.
“Demokrasi tidak diberikan secara gratis. Demokrasi diperjuangkan oleh rakyat itu sendiri dengan keringat dan darah. KNPB hadir hanya sebagai media untuk menyiapkan mimbar bagi rakyat untuk berekspresi,” ujarnya.
Seruan Inklusif
Koordinator Lapangan Umum, Kiri Keroman, mengeluarkan himbauan khusus agar aksi ini bersifat inklusif. Ia mengajak tidak hanya rakyat Asli Papua, tetapi juga warga non-Papua, warga Indonesia yang tinggal di Papua, serta elemen masyarakat seperti Gereja, LSM, Mahasiswa, dan Masyarakat Adat untuk turut serta.
“Kami memediasi seluruh orang Papua dan non-Papua untuk bersama-sama turun ke jalan memprotes perselingkuhan politik internasional yang mengabaikan hak rakyat Papua,” tegas Kiri.
Ia menambahkan bahwa tujuan utama aksi adalah penyelamatan manusia dari dampak konflik berkepanjangan. “Papua adalah Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan. Maka dari itu, rakyat Papua harus diselamatkan, termasuk rakyat non-Papua yang hidup di atas tanah ini. Warga sipil tidak boleh menjadi korban. Ini adalah tugas bersama demi keselamatan manusia,” pungkasnya.
Hingga saat ini, situasi di Jayapura dan beberapa kabupaten lainnya terpantau kondusif, meski aparat keamanan diperkirakan akan meningkatkan kewaspadaan menjelang hari H pelaksanaan aksi Sabtu mendatang. *
Be the first to comment