Perombakan OPD di Jajaran Pemprov Papua Barat Hal Yang Lumrah, Jangan Ada Anggapan Negatif

MANOKWARI,papuadeadline.com – Ketua Majelis Rakyat (MRP) Provinsi Papua Barat minta semua pihak dukung Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat lakukan perombakan jabatan esalon II, III dan IV di jajaran dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Menurutnya, perombakan tersebut merupakan arahan dari Pemerintah pusat untuk melakukan promosi, rotasi dan mutasi jabatan dalam jajaran ASN guna memberikan penyegaran kinerja terhadap aparatur sipil negera di Provinsi Papua Barat, mengingkat terjadi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

“Saya pikir promosi, rotasi dan mutasi jabatan itu hal yang normatif dilakukan dalam berbagai jajaran lembaga dan kementerian. Perombakan ini harus di pandang sebagai hal lumrah, jangan ada anggapan negatif,”kata Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, Selasa (14/3/2023).

Maksi menerangkan dalam proses perombakan tersebut akan dilakukan berbagai proses normatif yang dilakukan seperti uji kompetensi, evaluasi kinerja dan sebagainya.

“Nantikan ada evaluasi, uji kompetensi yang akan dinilai Tim Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN). Jadi ini hal yang wajar dan lumrah, sebab ada beberapa Dinas yang Kepala Dinasnya sudah pensiun, masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan sebagainya. Karena itu harus ada evaluasi, disitu akan dinilai kalau kerja baik akan dipromosikan ke Dinas yang lain lagi atau ke jenjang yang lebih tinggi lagi,”paparnya.

Maxsi menambahkan perombakan tersebut diharapkan masyarakat sebab dengan dimekarkannya Provinsi Papua Barat Daya maka terjadi pergeseran ASN dari Papua Barat ke Papua Barat Daya karena itu perlu diisi, direkrut lagi dari Kabupaten/ Kota khususnya 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat.

“Saat ini ada 7 Kabupaten di Papua Barat, saya berharap Bapak Gubernur dan Tim seleksi KSAN bisa lihat 7 Kabupaten ini, jika ada anak- anak Papua yang kerja bagus bisa dipromosikan ke Provinsi sehingga bisa naik kelas. Terus, yang di Provinsi, jika kinerjanya bagus, namun pangkat golongannya sudah mentok, maka kami harap bapak Gubernur bisa dorong ke Dirjen atau kementerian,”harap ketua MRP Papua Barat ini.

“Saya harap bagian ini harus kita bicara, DPR, MRP kita dukung Bapak Gubernur, kita dorong agar anak – anak Papua di Provinsi Papua Barat yang jabatannya sudah mentok, IVD untuk kita dorong ke Kementerian dan Dirjen,”harapnya lagi.

Langkah itu, lanjut Maxsi agar memberikan pelung kepada esalon IV, III, II untuk bisa mengisi posisi-posisi jabatan di Pemprov lagi. Jangan tahan di satu Dinas sampai pensiun, sementara banyak adik-adik yang sudah capai golongan dan pangkat yang memenuhi syarat.

“Kami harap bagian ini tidak perlu dicemaskan. Kami harap semua masyarakat memberikan masukan dan saran kepada Bapak Gubernur untuk melakukan perombakan dan penyegaran dalam tubuh ASN di Pemerintah Provinsi Papua Barat,’tuturnya.

Selanjutnya, Ketua MRP Papua Barat menyambut baik aspirasi terkait dengan aksi damai yang dilakukan oleh sekelompok masa di Kantor Gubernur, senin (13/3) kemarin.

“Saya pikir itu aspirasi, dan itu sah-sah saja. Asalkan jangan lakukan hal – hal negatif dan menghambat pembangunan. Saya harap mari kita sama-sama mendukung pemerintah, mendukung Gubernur Waterpauw, memberikan masukan dan saran dalam penyegaran kinerja ASN Provinsi Papua Barat. Saya harap mari kita tokoh-tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat kita memberikan masukan dan saran yang positif kepada Bapak Gubernur dalam proses ini”ujarnya.*