Anak-Anak Adat Minta Presiden Jokowi Ganti Penjabat Gubernur Papua

JAYAPURA,papuadeadline.com -Menyoroti kinerja Pelayanan Pemerintah Provinsi Papua sejak ‘dikendalikan’ Penjabat  Gubernur dan Penjabat Sekda pasca ditinggal almarhum Bapak Lukas Enembe, kondisi pelayanan Pemerintahan dalam posisi “jalan di tempat”, “pilih kasih” dan terkesan saling mengamankan.

Ini dikatakan Koordinator Umum Ketua Gerakan Tabi-Saireri Bersatu Catto Y. Mauri, S.Th dalam jumpa pers di Kantor Dewam Adat Papua, Rabu (24/1/2024) bersama Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Dalam dan Luar Negeri Jhon Reba dan Mewakili Masyarakat Asli di wilayah Tabi-Saireri, Dewan Adat Papua Wilayah Tabi, Yakonias Wabrar.

Dikatakan Catto Mauri, Penjabat Gubernur Papua dan Penjabat Sekda lebih banyak menghabiskan waktu diluar (urusan jalan-jalan) ketimbang melayani masyarakat di Papua.

Dalam Kinerja 100 hari kepemimpinan tidak nampak ada tindakan konkrit dan terukur dalam menjawab kebutuhan perubahan di “Dok 2”. Alhasil evaluasi  manajemen ASN belum berujung pelantikan.

Rangkap jabatan dibiarkan begitu saja sekian lama. Ruang keberpihakan kepada ASN OAP dari Wilayah Adat Tabi dan  Saireri hanya sebatas wacana. Padahal hadirnya DOB Provinsi antara lain agar setiap anak adat pulang dan urus kampung halaman di wilayah adatnya masing-nasing.

“Bahkan yang sangat memilukan, anak-anak mahasiswa-mahasiswi program beasiswa Siswa Unggul Papua yang dibiayai melalui dana Otonomi Khusus persoalanya dibiarkan berlarut-larut dan mereka dibiarkan terkatung-katung tanpa kepastian. Padahal mereka lah ‘ahli waris’ masa depan Papua yang harusnya diberi perhatian secara khusus sesuai mandat Otsus,”tandasnya.

Mencermati hal tersebut, kami Masyarakat Asli Tabi dan Saireri yang bergerak dalam semangat Gerakan Tabi- Saireri Bersatu, (sebuah gerakan moral yang melakukan fungsi kontrol terhadap kepemimpinan, pelayanan dan tata kelola pemerintahan), perlu menyikapi perilaku kepemimpinan yang tidak memberi dampak dan manfaat sama sekali.

“Penjabat Gubernur Papua dan Penjabat Sekda layak mendapatkan Mosi Tidak  Percaya dari masyarakat akar rumput, dan kami menilai selama ini terjadi pembiaran oleh Pemerintahan atasan atas situasi dan kondisi yang terus terjadi di Pemerintah  Provinsi Papua. Karena itu kami memohon kepada Bapak Presiden Joko Widodo:

1. Kiranya berkenan memerintahkan menteri dalam negeri selaku pemerintah atasan untuk melakukan evaluasi dan mengganti penjabat Gubernur Papua dan Penjabat Sekda

2. Apabila dalam pelantikan pejabat Esselon II, Esselon III dan Esselon IV di lingkup Pemda Provinsi Papua, belum atau bahkan  tidak memberi ruang prioritas sebanyak 80 % kepada asn oap dari wilayah adat Tabi – Saireri, dan persoalan beasiswa masih terkatung-katung penyelesaiannya maka kami masyarakat asli Tabi dan Saireri yang bergerak dalam semangat gerakan Tabi – Saireri bersatu akan melakukan aksi besar-besaran menuntut kejelasan pembiayaan beasiswa anak-anak kami dan menuntut hak kami atas dasar hadirnya dob provinsi agar semua anak adat pulang dan urus kampung halamannya
masing-masing.

3. Bagi semua basudara yang mendiami tanah papua, mari kita jaga persaudaraan nusantara, hargai dan hormati “tuan tanah’ penduduk asli – orang tabi dan saireri dengan semua kearifan lokal yang dimilikinya, termasuk keberadaan papua sebagai tanah injil, kita semua wajib menjaga dan merawat toleransi.