Papua Tanah Injil, Calon Gubernur Harus Beragama Kristen

Oleh : Victor Buefar

Penolakan terhadap calon gubernur di Papua yang bukan beragama Kristen itu muncul dari keyakinan bahwa Papua adalah “Tanah Injil dan selamanya harus injil,” sebuah konsep yang merujuk pada sejarah panjang dan dominasi agama Kristen di wilayah kami.

kami semua masyarakat Papua, kekristenan bukan hanya agama, tetapi juga identitas budaya dan sejarah yang mendalam, yang menjadikan agama sebagai faktor penting dalam kepemimpinan politik.

Saya mengerti bahwa  ini dapat menimbulkan tantangan dalam konteks pluralisme dan keberagaman agama di bangsa Indonesia yang baru saja bertambah usia menjadi 79 Tahun pada Sabtu, 17 Agustus kemarin. Menetapkan kriteria keagamaan sebagai syarat utama untuk kepemimpinan politik bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang ada di Indonesia saat ini, yang menjamin kebebasan beragama dan hak yang setara bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih dalam jabatan Politik.

Di sisi lain, ada juga pandangan kami bahwa pemimpin yang memahami dan berbagi keyakinan agama mayoritas mungkin lebih mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat local di Papua. Ini yang menjadi argumen di balik penolakan terhadap calon gubernur yang berbeda agama atau bukan Kristen.

Saya tidak menolak siapa pun berdasarkan kebangsaan atau ras, tetapi calon gubernur Papua haruslah seorang putera daerah yang memiliki adat yang kuat di wilayah Tabi dan Saireri. Hanya dengan demikian, dia akan mampu memimpin dengan bijaksana, memahami masalah lokal, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Adat Tabi-Saireri ataupun Papua secara keseluruhan.

Pendekatan yang inklusif dan dialogis, yang menghormati keragaman agama sekaligus mempertimbangkan kepekaan budaya setempat, diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas politik di Papua, mengingat bahwa Pilkada 27 November sangat ekstrem dan krusial bila hanya satu calon gubernur, sebab itu dapat berdampak terjadinya konflik horisontal tingkat masyarakat akar rumput (grassroot).

Pilkada yang berintegritas harus memastikan bahwa setiap calon gubernur dan wakil gubernur yang maju memiliki kesempatan yang adil dan bahwa proses pemilihan bebas dari intervensi, solimi atau tekanan yang dapat merusak demokrasi.

Kami dengan tegas menolak Pilkada Gubernur Papua hanya *MELAWAN KOTAK KOSONG* sebab bukan suatu sistem Demokrasi adil, bersih dan beritergritas. Ada 4 Alasan yang mendasar bagi kami masyarakat menolak kotak kosong :

1. Partisipasi yang sehat dengan adanya lebih dari satu pasangan calon gubernur papua, masyarakat memiliki pilihan yang lebih nyata dan bisa lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi;

2. Kontrol terhadap kekuasaan Pilkada yang kompetitif memungkinkan adanya kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan. Jika hanya ada satu calon yang bertarung, risiko munculnya dominasi politik tanpa pengawasan lebih besar.

3. Kompetisi sehat dalam Pilkada dapat mendorong calon gubernur dan wakil gubernur untuk menawarkan program dan kebijakan yang lebih baik, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. Ketika ada kotak kosong, cagub dan cawagub yang ada mungkin merasa tidak perlu berusaha keras karena tidak ada lawan yang menantang.

4. Legitimasi dan kepercayaan publik kemenangan yang diperoleh dalam kontestasi yang kompetitif cenderung lebih memiliki legitimasi di mata publik. Jika seorang calon menang melawan kotak kosong, ada kemungkinan sebagian masyarakat akan merasa bahwa prosesnya tidak sepenuhnya adil atau demokratis.

Harapan kami bahwa Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Bapak Prabowo Subianto yang sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, dan semua Pimpinan Partai politik di Jakarta untuk menghormati aspirasi ini dalam proses penunjukan calon gubernur dan wakil Gubernur di Papua. Kami berharap bahwa para calon yang diajukan tidak hanya dipilih berdasarkan kualifikasi profesional dan politik, tetapi juga berdasarkan keterikatan budaya dan agama dengan masyarakat setempat di Tanah Papua yang mayoritasnya beragama Kristen. Pemerintah Pusat  di Jakarta dapat merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, mendengarkan suara masyarakat Papua, memahami tantangan yang kami hadapi saat ini, dan memberikan dukungan yang tepat untuk menciptakan stabilitas. Dengan pendekatan yang bijaksana dan empati.

Tuhan Memberkati !