Pemerintah Harus Libatkan Masyarakat Lokal Pada Investasi, Agustinus Kambuaya: Keseimbangan Kemajuan Ekonomi

Papua Barat Daya,papuadeadline.com – Untuk meningkatkan hubungan ekonomi antara industri makro dan bisnis lokal di Papua Barat Daya, serta memastikan kemajuan ekonomi yang seimbang dan keterlibatan komunitas lokal dalam kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan ekonomi lainnya, Anggota DPD RI asal provinsi Papua Barat Daya, Agustinus Kambuaya, SIP, SH, pada kunjungan perdana belanja masalah ke daerah pemilihan (dapil), Senin, 4 November 2024, menyampaikan beberapa langkah strategis dapat diambil.

Masyarakat lokal, menurut ARK (sapaan akrabnya), mengungkapkan penting untuk memastikan bahwa investasi dan industrialisasi yang dilakukan di Papua Barat Daya benar-benar melibatkan masyarakat lokal dalam rantai produksi mereka.

Pasalnya, menurut dia saat ini kegiatan ekonomi seperti tambang emas, batu bara, nikel, minyak dan gas belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal dalam proses produksinya. Oleh karena itu, ARK mengingatkan pentingnya perusahaan besar harus membuka peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek bisnis, seperti penyediaan bahan makanan, BBM, dan fasilitas transportasi, tandasnya.

Anggota Komite II DPD RI Agustinus R. Kambuaya, SIP, SH, menyampaikan adanya kebijakan yang mendorong perusahaan besar untuk berbagi kegiatan usaha yang lebih kecil dengan masyarakat lokal.

Misalnya, kata ARK, dalam industri sawit, limbah sawit yang dihasilkan seharusnya dapat dikelola dan dijual oleh masyarakat lokal kepada pembeli lokal atau luar Sorong. Hal ini, menurut wakil rakyat tersebut, akan membantu menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari industri besar dapat dirasakan secara lebih merata.

Selaku komite II DPD RI yang baru turun untuk belanja masalah di daerah pemilihan (dapil), Agustinus R. Kambuaya, SIP, SH, mendesak pemerintah daerah dan pusat harus memastikan bahwa hubungan bisnis antara investasi ekonomi makro dan mikro saling terkoneksi dan saling menopang.

Pemerintah diminta membangun kerangka kerja yang memungkinkan kolaborasi yang lebih erat antara perusahaan besar, BUMN, dan masyarakat lokal, sehingga tidak ada pihak yang membangun “kerajaan bisnis” sendiri yang terisolasi dari ekonomi lokal,

“Perlu terciptanya keseimbangan kemajuan ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas bisnis yang ada di Papua Barat Daya,”ujarnya.