Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, efektif, dan transparan.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Fakhiri melihat secara langsung proses pelayanan administrasi hingga pembayaran pajak. Ia juga berdialog dengan masyarakat yang sedang mengurus keperluan di Samsat serta mendengarkan masukan terkait pelayanan yang diberikan.

Gubernur Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Samsat Biak Numfor atas capaian kerja dan komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tertib, dan ramah.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

“Pelayanan yang baik harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Saya mengapresiasi kinerja petugas Samsat Biak Numfor yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab,” ujarnya.

Gubernur menegaskan bahwa Samsat memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, ia mendorong peningkatan kualitas pelayanan, inovasi sistem, serta kedisiplinan aparatur agar kepercayaan masyarakat terus meningkat.

“Pelayanan yang baik akan berdampak langsung pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sehingga berkontribusi positif terhadap peningkatan PAD,” ujar Gubernur.

Ia juga berharap capaian kinerja yang telah diraih Samsat Biak Numfor dapat dipertahankan dan menjadi contoh bagi unit pelayanan publik lainnya di Papua.

Kepala Kantor Samsat Biak Numfor Yan Sanadi menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan perhatian Gubernur Papua Matius D Fakhiri.

Pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Biak Numfor. (***)

Artikel Gubernur Papua Tinjau Pelayanan Publik di Samsat Biak Numfor pertama kali tampil pada papua deadline.

Pelantikan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah provinsi dalam memperkuat kinerja birokrasi serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.

Gubernur Matius D. Fakhiri menegaskan bahwa pembentukan Tim Percepatan dan pengangkatan Staf Khusus bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan, melainkan bagian penting dari upaya menghadirkan pemerintahan yang responsif, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua.

“Tim percepatan dan staf khusus ini dibentuk untuk membantu gubernur dan wakil gubernur dalam menerjemahkan serta mengimplementasikan visi dan misi Papua Cerah secara nyata dan terukur,” ujar Gubernur.

Ia menjelaskan bahwa visi Papua Cerah mencakup pembangunan sumber daya manusia Papua yang unggul, tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, serta percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang berkeadilan di seluruh wilayah Papua.

Menurut Gubernur, tantangan pembangunan Papua membutuhkan kerja yang cepat, terkoordinasi, dan inovatif. Oleh karena itu, Tim Percepatan diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis, terobosan kebijakan, serta solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

“Saya berharap tim ini tidak bekerja secara seremonial, tetapi benar-benar turun ke lapangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan memberikan masukan yang solutif. Kita harus bekerja cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi rakyat,” tegasnya.

Selain itu, kepada para Staf Khusus yang dilantik, Gubernur menekankan pentingnya loyalitas, integritas, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Staf khusus diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi antara gubernur dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta masyarakat di akar rumput.

Gubernur juga mengingatkan agar seluruh anggota Tim Percepatan dan Staf Khusus bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa orientasi utama pemerintahan adalah pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua.

“Kepercayaan ini adalah amanah. Gunakan untuk bekerja sungguh-sungguh demi Papua yang lebih maju, damai, dan sejahtera,” katanya.

Pelantikan tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta undangan lainnya. Dengan dilantiknya Tim Percepatan dan Staf Khusus ini, Pemerintah Provinsi Papua optimistis pelaksanaan program-program prioritas dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan visi besar Papua Cerah. *

Artikel Gubernur Fakhiri Lantik Tim Percepatan dan Staf Khusus Provinsi Papua  pertama kali tampil pada papua deadline.

Abdul Kadir lahir di Jakarta pada tanggal 14 Desember 1991, menempuh pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi baik didalam maupun di luar negeri Abdul Kadir yang dibesarkan di keluarga pebisnis memiliki segudang pengalaman menjadi direktur operasional maupun direktur utama di beberapa Perusahaan.

Walau masih berusia muda, namun dengan sederet pengalaman di dunia bisnis dan usaha, bung AKA dipercayakan Gubernur Fakhiri untuk membenahi dan menjadikan PD Irian Bhakti sebagai salah satu penghasil PAD di Provinsi Papua, tentunya ini bukan tugas yang mudah bagi seorang pemuda yang masih berusia 34 tahun.

” Kita ketahui bersama bahwa PT. Irian Bhakti Mandiri ini memiliki aset yang banyak yang tersebar di seluruh tanah Papua yang selama ini tidak dikelola secara profesional, dan saya mau aset tersebut harus di kelola oleh tenaga profesional sehingga bisa menghasilkan PAD bagi provinsi Papua,” ungkap Gubernur Fakhiri usai acara pelantikan.

Gubernur Fakhiri juga berharap Komisaris yang baru dapat segera bekerja untuk memperbaiki kondisi PT Irian Bhakti Mandiri, termasuk membenahi management dan struktur anak perusahaan yang ada di bawah PT. Irian Bhakti Mandiri.

” Saya kasih waktu tiga bulan bagi komisaris yang baru untuk segera membenahi management, struktur anak perusahaan yang ada sehingga semua aset maupun bidang usaha yang selama ini mandet bisa segera di hidupkan atau di revisi, intinya segera bekerja agar bisa membantu pemerintah daerah untuk menambah PAD kita,” jelas Gubernur Fakhiri.

Dengan tanggung jawab dan beban kerja yang berat, bung AKA di harapkan mampu membawa perubahan bagi PT Irian Bhakti Mandiri guna mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Transformasi Papua yang Maju, Harmonis dan bermartabat menuju Papua yang CERAH (Cerdas, Sejahtera dan Harmonis).

” Ya tentunya ini merupakan tanggung jawab yang besar yang dipercayakan pak Gubernur kepada saya dan tanggung jawab ini pastinya akan saya jawab dengan kerja keras dan kerja cerdas guna membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan mimpi kita bersama membawa Papua yang lebih CERAH,” ungkap Abdul Kadir.

Dirinya juga sadar bahwa diusia yang masih muda dengan tanggung jawab yang besar membutuhkan wejangan dan nasehat dari banyak pihak,” saya ijin sampaikan kepada para senior untuk membantu saya, membimbing saya kedepan agar bisa bekerja dengan baik, jujur dan mampu mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan pak Gubernur kepada saya,” harapnya.

Terkait tenggat waktu tiga bulan yang diberikan oleh Gubernur Fakhiri, Abdul Kadir mengaku akan memaksimalkan waktu yang ada untuk segera bekerja,” tentunya langkah awal yang akan saya lakukan adalah menginventarisasi semua aset, memperbaiki struktur dan management anak perusahaan yang berada di bawah PT.Iran Bhakti Mandiri, sambil terus mencari investor yang mau menanamkan modal, saya siap untuk bekerja keras, saya usahakan kurang dari tiga bulan kita sudah bisa melaksanakan perintah pak Gubernur,” jelas Abdul Kadir.

PT. Irian Bhakti Mandiri adalah evolusi dari PD Irian Bhakti (Perusahaan Daerah Irian Bhakti) yang merupakan BUMD Pemprov Papua, didirikan tahun 1986, lalu berubah menjadi PT Irian Bhakti Papua (2003) untuk meningkatkan profesionalisme, dan akhirnya mengubah nama menjadi PT Irian Bhakti Mandiri (2013).

Sebagai holding company, dengan tujuan memperluas bisnis di luar distribusi beras PNS dan mengoptimalkan peran sebagai entitas bisnis yang lebih modern dan mampu bersaing di Papua, seperti yang diamanatkan Perda Nomor 20 Tahun 2013.

Sejarah Perkembangan:
Awal Mula (1986): Didirikan sebagai Perusahaan Daerah (PD) Irian Bhakti berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 1986, dengan harapan mendorong ekonomi Papua. Di tahun 2003, PD Irian Bhakti Mengalami kesulitan dan persaingan, statusnya lalu diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Irian Bhakti berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2003, agar lebih profesional.

Transformasi menjadi Holding, Melalui Rapat Umum Pemegang Saham, PT Irian Bhakti Papua (Holding Company) resmi berganti nama menjadi PT Irian Bhakti Mandiri berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun 2013, untuk mengintegrasikan dan mengelola potensi bisnis daerah secara lebih luas, termasuk perusahaan-perusahaan lain di bawahnya.

Pada Awal pembentukan (Perusahaan Daerah) PD Irian Bhakti utamanya mengurus jasa pengiriman beras PNS (Pegawai Negeri Sipil) serta kargo darat dan laut, Setelah berubah menjadi PT. Irian Bhakti Mandiri (sebagai Holding), saat ini bertujuan mengembangkan sektor bisnis lain selain distribusi, meningkatkan daya saing, dan menjadi perusahaan induk (holding company) untuk mengoptimalkan aset serta bisnis Pemprov Papua.

PD Irian Bhakti Mandiri adalah kelanjutan dari upaya Pemerintah Provinsi Papua untuk memiliki Badan Usaha Milik Daerah yang adaptif, profesional, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional melalui restrukturisasi dari PD menjadi PT dan perubahan nama menjadi holding company yang lebih strategis. (***)

Artikel Abdul Kadir Jabat Komisaris PT Irian Bhakti Mandiri pertama kali tampil pada papua deadline.

Menurut Herman Doga, kehadiran Wakil Presiden di Wamena memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat Papua Pegunungan. Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana aman dan damai, serta disambut dengan baik oleh masyarakat setempat.

“Atas nama masyarakat Jayawijaya, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Wakil Presiden di Wamena. Kunjungan ini sangat positif dan memberikan harapan besar bagi masyarakat Papua Pegunungan,” ujar Herman Doga.

Ia menilai, meskipun kunjungan Wakil Presiden berlangsung singkat, namun diyakini membawa perhatian serius pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di wilayah Papua Pegunungan. Herman Doga juga menyampaikan keyakinannya bahwa Wakil Presiden telah memberikan arahan dan instruksi kepada Gubernur Papua Pegunungan serta para bupati se-Papua Pegunungan terkait upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami percaya kunjungan ini menjadi langkah penting untuk mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua Pegunungan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Herman Doga berharap kunjungan Wakil Presiden dapat menjadi semangat dan motivasi positif bagi seluruh masyarakat Papua Pegunungan untuk terus mendukung program-program Pemerintah Republik Indonesia demi kemajuan daerah.

Dengan adanya kunjungan tersebut, masyarakat Jayawijaya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, sehingga pembangunan di Papua Pegunungan dapat berjalan lebih cepat, merata, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Artikel Ketua LMA Jayawijaya Apresiasi Kunjungan Wakil Presiden RI di Wamena pertama kali tampil pada papua deadline.

“Saya sangat senang dan berterima kasih. Apa yang dibangun oleh Bapak Presiden di Biak ini memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi masyarakat nelayan, khususnya di Kampung Samber,” kata Fakhiri saat meninjau kawasan Kampung Nelayan Samber-Binyeri Biak, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, Kampung Samber memiliki potensi besar untuk menjadi etalase keberhasilan pembangunan berbasis komunitas pesisir di Papua. Tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, kampung ini diharapkan mampu menjadi percontohan nasional dalam pengelolaan ekonomi nelayan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Ke depan, Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pengembangan kampung nelayan serupa di delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua. Khusus di Biak Numfor, pengembangan direncanakan dapat diperluas ke wilayah Biak Barat dan Biak Utara guna membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat kampung secara signifikan.

“Ini peluang yang sangat baik untuk meningkatkan daya keuangan masyarakat di tiap kampung. Tidak hanya Samber, tetapi kampung-kampung nelayan lainnya juga akan terus kita dorong,” ujarnya.

Gubernur Fakhiri menegaskan, sektor perikanan akan menjadi perhatian utama dalam kepemimpinannya. Visi pembangunan Papua ke depan menempatkan komunitas pesisir dan nelayan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) unggulan.

“Dunia perikanan di Papua akan menjadi atensi dan pertahanan pertama saya sebagai gubernur,” katanya.

Terkait aspirasi masyarakat nelayan, Gubernur Fakhiri mengakui bahwa persoalan utama masih berkaitan dengan rendahnya nilai jual ikan. Menurutnya, peningkatan harga hasil perikanan sangat bergantung pada akses pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor.

“Kalau kita bisa mengirim ke luar atau melakukan ekspor, tentu nilainya akan meningkat. Inilah yang diharapkan masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Papua, lanjut Fakhiri, akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, para bupati, serta kepala perangkat daerah terkait untuk menyiapkan seluruh fasilitas pendukung ekspor perikanan. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur, sistem distribusi, kesiapan pelabuhan, hingga penguatan ruang pendinginan ikan.

Selain itu, Gubernur Fakhiri juga menekankan pentingnya ketersediaan lahan sebagai fondasi utama pengembangan kampung nelayan ke depan. Ia terus mendorong para bupati agar memberikan perhatian serius terhadap penyediaan lahan yang berkelanjutan.

“Ini selalu saya bicarakan dengan para bupati. Tanpa lahan yang siap, sulit membangun kampung nelayan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan perencanaan yang matang dan kolaborasi lintas daerah, Pemerintah Provinsi Papua berharap Kampung Nelayan Samber dapat menjadi titik awal kebangkitan ekonomi pesisir Papua sekaligus memperkuat posisi Papua sebagai salah satu lumbung perikanan nasional. *

Artikel Gubernur Papua Optimistis Kampung Nelayan Samber-Binyeri Jadi Percontohan Nasional pertama kali tampil pada papua deadline.

Usai meninjau langsung seluruh bangunan, Gubernur Fakhiri akhirnya memutuskan Hotel Mapia akan ditutup sementara waktu guna dilakukan evaluasi serta pembenahan secara komprehensif, baik dari aspek bangunan, fasilitas, maupun manajemen pengelolaan.

“Setelah melihat langsung kondisi aset, saya menilai Hotel Mapia sudah tidak layak. Bangunan dan fasilitasnya membutuhkan perbaikan besar agar dapat kembali berfungsi optimal dan memiliki daya saing,” kata Fakhiri di Kota Biak, Senin (12/1/2026).

Fakhiri menjelaskan, penutupan sementara ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua dalam menata kembali aset daerah agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Revitalisasi Hotel Mapia diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Biak Numfor.

Gubernur juga menegaskan bahwa hak-hak pegawai yang selama ini bekerja di Hotel Mapia menjadi perhatian utama pemerintah. Seluruh kewajiban terhadap pegawai akan diselesaikan sebelum hotel ditutup sementara.

“Kami akan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pegawai. Setelah itu, tim percepatan akan bekerja untuk membenahi hotel ini secara menyeluruh,” jelasnya.

Hotel Mapia merupakan salah satu aset bersejarah Pemerintah Provinsi Papua yang dibangun sejak era 1990-an dan pernah menjadi bagian penting dalam perkembangan akomodasi serta pariwisata di Biak. Seiring berjalannya waktu, kondisi bangunan yang tidak terawat optimal menyebabkan hotel tersebut tertinggal dibandingkan dengan fasilitas perhotelan lainnya yang berkembang di Kota Biak.

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mengelola aset daerah secara profesional dan berkelanjutan, sehingga ke depan Hotel Mapia dapat kembali beroperasi sebagai penginapan yang representatif, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. *

Artikel Hotel Milik Pemprov Papua Bakal Ditutup Gubernur Fakhiri, Alasannya Tidak Layak  pertama kali tampil pada papua deadline.

Dalam kesempatan tersebut, Aryoko menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan vokasi, perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, serta penguatan peran sekolah dalam mencetak sumber daya manusia unggul di sektor pariwisata.

Di hadapan para siswa, guru, dan jajaran manajemen sekolah, Aryoko menyampaikan bahwa SMK Negeri 1 Jayapura memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan pariwisata terbaik di Papua. Mengingat posisi strategis Papua sebagai daerah dengan kekayaan alam, budaya, dan destinasi wisata kelas dunia harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing.

“Sekolah ini harus menjadi kebanggaan Papua. SMK Negeri 1 Jayapura perlu diarahkan sebagai sekolah pariwisata unggulan, yang tidak hanya mencetak lulusan terampil, tetapi juga berkarakter, beretika, dan siap bekerja,” kata Aryoko di Kota Jayapura, Senin (12/1/2026).

Ia secara khusus mengingatkan kepala sekolah dan jajaran manajemen agar memberikan perhatian serius kepada para guru dan staf. Menurut Aryoko, kualitas pendidikan tidak akan pernah terwujud tanpa tenaga pendidik yang sejahtera, dihargai, dan didukung secara profesional.

“Perhatikan guru-guru dan staf sekolah. Mereka adalah ujung tombak pendidikan. Jika guru dan staf bekerja dengan nyaman dan penuh dedikasi, maka mutu pendidikan pasti terjaga,” tegasnya.

Selain aspek manajerial, Wakil Gubernur Aryoko juga memberikan motivasi langsung kepada para siswa. Ia mengajak seluruh peserta didik untuk tetap giat belajar, disiplin, dan tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita.

Aryoko menekankan bahwa pendidikan vokasi adalah jalur strategis untuk memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Kalian adalah generasi masa depan Papua. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, bangun mimpi setinggi mungkin, dan siapkan diri sejak sekarang. Dunia kerja membutuhkan anak-anak muda Papua yang terampil dan percaya diri,” ujarnya.

Dalam arahannya, Aryoko juga menyinggung pentingnya pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik sebagai fondasi utama proses belajar. Ia menyambut baik kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai masuk ke lingkungan sekolah sebagai upaya negara menjamin tumbuh kembang generasi muda.

“Program MBG bukan sekadar memberi makan, tetapi menjadi jaminan gizi dan kesehatan bagi siswa. Anak-anak yang sehat dan bergizi baik akan lebih fokus belajar dan memiliki prestasi yang lebih baik,”katanya.

Menurut Aryoko, Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung program-program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar pelajar, termasuk kesehatan dan gizi. “Saya berharap pihak sekolah dapat mengelola program tersebut secara transparan dan tepat sasaran,”ujarnya.*

Artikel Wagub Aryoko Dorong SMK Negeri 1 Jayapura Jadi Sekolah Pariwisata Unggulan Papua pertama kali tampil pada papua deadline.

Kedatangan Gubernur Fakhiri didampingi Panglima Kodam XVIII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim dan Wakapolda Papua Brigjen Pol Faisal Ramadhani. Rombongan disambut langsung Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra beserta jajaran pemerintah daerah setempat.

Setibanya di Biak, Gubernur Papua langsung memimpin rapat koordinasi terbatas di Gedung Negara Biak. Rapat tersebut membahas detail teknis dan pengamanan kunjungan orang nomor dua di Indonesia itu, mulai dari kedatangan hingga kepulangan menuju Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.

“Semua unsur yang terlibat harus menyiapkan secara detail. Tidak hanya acara, tetapi juga alur kedatangan dan keberangkatan agar berjalan tertib dan lancar,” tegas Fakhiri.

Menurut Fakhiri, pengamanan harus dilakukan secara menyeluruh, baik terbuka maupun tertutup, dengan koordinasi yang solid antara TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya.

“Pengamanan harus disiapkan secara teliti dan ekstra. Saya minta semua kegiatan Bapak Wakil Presiden selama di Biak Numfor benar-benar terjaga keamanannya,” katanya.

Selain pengamanan, Fakhiri juga mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antarpihak agar tidak terjadi miskomunikasi selama rangkaian kunjungan kerja berlangsung. Ia berharap seluruh aparatur pemerintah daerah dan instansi terkait bekerja dalam satu komando.

Sementara itu, Pangdam XVIII/Cenderawasih Mayjen TNI Amrin Ibrahim memastikan bahwa seluruh skema pengamanan telah disiapkan secara matang. Ia menegaskan, personel yang bertugas juga diarahkan untuk mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.

“Saya sudah perintahkan agar pengamanan dilakukan sesuai SOP dan tetap humanis. Jangan sampai ada tindakan yang menimbulkan kesan kurang baik di tengah masyarakat,” kata Amrin.

Sekadar untuk diketahui, kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran di Biak Numfor diagendakan akan meninjau Sekolah Rakyat (SR) yang berada di Distrik Biak Timur.

Sekolah tersebut dibangun di atas lahan seluas sekitar 10 hektare dan dilengkapi fasilitas penunjang seperti asrama, makan, seragam, buku, hingga perangkat laptop.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk menyediakan pendidikan gratis berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.

Program yang mulai berjalan pada 2025 ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam pemerataan kualitas sumber daya manusia, khususnya di wilayah Papua.*

Artikel Gubernur Fakhiri Pimpin Persiapan Kunjungan Wapres Gibran ke Biak pertama kali tampil pada papua deadline.

Penyerahan dilakukan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Adam Arisoy didampingi Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Jayakusuma dan Sekretaris DPR Papua, Juliana Waromi di Kota Jayapura, Selasa (6/1/2026).

Dari tujuh Raperdasi tersebut, empat di antaranya telah mendapatkan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Keempatnya meliputi perubahan susunan perangkat daerah, penyelenggaraan cadangan pangan, pengadaan barang dan jasa bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP), serta penyelenggaraan olahraga bagi penyandang disabilitas.

“Sebelumnya kami bersama DPR Papua menetapkan tujuh raperdasi untuk difasilitasi Kemendagri. Hasilnya, empat raperdasi sudah disetujui dan siap diproses lebih lanjut,” kata Aryoko.

Menurut dia, beberapa Raperdasi bersifat mendesak karena menyangkut perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengelolaan anggaran pada 2026. Jika tidak segera ditetapkan, dikhawatirkan dapat mengganggu operasional pemerintahan daerah.

“Harapan Gubernur, Raperdasi ini segera diproses pimpinan DPR Papua dan Bapemperda agar bisa ditetapkan menjadi perdasi. Ini penting supaya tidak menghambat jalannya pemerintahan tahun 2026 dan seterusnya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPR Papua, Adam Arisoy mengatakan pihaknya akan segera mengusulkan kepada pimpinan DPR Papua untuk menggelar rapat Badan Musyawarah (Bamus) guna menjadwalkan rapat paripurna non-APBD.

“Ada satu Raperdasi yang sangat mendesak, yakni perubahan atas Perdasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah karena ada penggabungan beberapa OPD. Ini diharapkan segera ditetapkan dalam rapat paripurna,” kata Arisoy.

Sekretaris DPR Papua Juliana Waromi menegaskan, pihak sekretariat akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan agar agenda paripurna dapat segera dijadwalkan.

“Raperdasi ini sangat penting untuk segera dibahas dan ditetapkan menjadi perdasi,” kata Juliana.

Dengan penyerahan tujuh raperdasi tersebut, Pemprov dan DPR Papua menargetkan sinkronisasi regulasi daerah dapat segera tercapai demi mendukung efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Papua. (***)

Artikel Pemprov Papua Serahkan 7 Raperdasi ke DPR, Perubahan OPD Ditargetkan Rampung Lebih Awal  pertama kali tampil pada papua deadline.

Sebagai bentuk komitmen untuk memberikan ruang pelayanan yang tertib, efektif, dan berkeadilan, Gubernur Papua Matius D Fakhiri menetapkan pengaturan waktu penerimaan masyarakat sebagai berikut:

* Hari Selasa diperuntukkan bagi perempuan;

* Hari Kamis diperuntukkan bagi laki-laki.

Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan proses penyampaian aspirasi dapat berjalan dengan lebih teratur, nyaman, dan optimal, tanpa mengurangi esensi keterbukaan Pemerintah Provinsi Papua terhadap masyarakat.

Ketentuan teknis lebih lanjut terkait mekanisme, tata cara, dan waktu pelaksanaan akan disampaikan melalui pemberitahuan tertulis secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Pemerintah Provinsi Papua berharap kebijakan ini dapat dipahami dan didukung bersama demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, humanis, dan bermartabat. *

Artikel Yuk Simak, Jadwal Gubernur Papua Bertemu Dengan Masyarakat pertama kali tampil pada papua deadline.