Gubernur Papua Matius D Fakhiri mengatakan, pemerintah akan memastikan penanganan terhadap masyarakat terdampak kebakaran terus dilakukan hingga seluruh tahapan penanganan selesai.

“Dari pihak pemerintah kami pastikan kami akan terus menangani mereka sampai selesai,” kata Fakhiri dalam rapat koordinasi tersebut.

Menurut Fakhiri, Pemerintah Kota Jayapura sebagai pemerintah yang memiliki wilayah dan masyarakat terdampak akan menjadi pihak utama dalam menentukan langkah lanjutan. Pemprov Papua, kata dia, siap bergandengan tangan dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil pemerintah kota.

Fakhiri mengatakan koordinasi tersebut penting untuk mempersiapkan tahapan pascapenanganan tanggap bencana.

“Masa tanggap darurat berlangsung selama 14 hari dan saat ini telah memasuki hari kedelapan, sehingga tersisa enam hari untuk menyiapkan langkah berikutnya,”ujar Gubernur Fakhiri.

Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah, kata Fakhiri, adalah memastikan korban kebakaran mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak sekaligus menyiapkan rencana pembangunan kembali kawasan yang terdampak.

“Ini yang perlu kita siapkan, masyarakat harus kita tempatkan di tempat yang paling layak, kemudian bagaimana proses untuk membangun kembali tempat yang kebakaran ini,” ujarnya.

Fakhiri mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jayapura yang telah menangani masyarakat terdampak. Setelah perencanaan disusun, Pemprov Papua akan melihat kebutuhan yang dapat dibantu, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan penanganan masyarakat yang menjadi korban kebakaran. (***)

Artikel Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura Matangkan Penanganan Korban Kebakaran Dok V Mandala pertama kali tampil pada .

Hironimus mengatakan, selama ini kontribusi BUMD terhadap daerah dinilai belum cukup signifikan. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi jajaran pengurus baru untuk melakukan pembenahan sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan.

“Selama ini BUMD tidak berkontribusi yang cukup pada daerah. Jadi tantangan yang disampaikan, prinsipnya dengan tim yang baru ini kami siap melaksanakan apa yang disampaikan,” kata Hironimus.

Ia menyebut jajaran manajemen baru Jamkrida Papua memiliki kondisi internal yang cukup solid untuk menjawab berbagai tantangan ke depan. Namun, pembenahan internal akan menjadi salah satu prioritas utama yang segera dilakukan.

Menurut Hironimus, terdapat sejumlah persoalan internal yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, termasuk beberapa pekerjaan yang ditargetkan dapat dituntaskan hingga akhir 2026. Karena itu, pihaknya akan memfokuskan langkah awal pada penguatan internal perusahaan.

Selain pembenahan internal, manajemen baru akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan aset perusahaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan untuk mencapai target yang telah ditetapkan hingga 2028.

Hironimus menegaskan, fokus pada pertumbuhan aset tidak boleh mengesampingkan proses bisnis perusahaan. Jamkrida Papua tetap akan menjalankan fungsi dan bisnis utamanya secara profesional serta memastikan perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Ia menambahkan, kontribusi Jamkrida terhadap daerah tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan atau jumlah uang yang disetorkan kepada pemerintah daerah. “Berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi juga menjadi bagian penting,” ujarnya. (***)

Artikel Dirut Baru Jamkrida Papua Fokus Benahi Internal Perusahaan pertama kali tampil pada .

Dalam pelantikan tersebut, Jongki Latupeirissa dipercaya sebagai Komisaris Utama. Sementara Hironimus Hilapok menjabat Direktur Utama, Fransisko sebagai Direktur Keuangan, dan Nazaruddin sebagai Direktur Operasional PT Jamkrida Papua.

Gubernur mengatakan, Jamkrida Papua memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan Papua, khususnya melalui penguatan perekonomian daerah dan perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat.

Menurut Fakhiri, salah satu perhatian utama perusahaan ke depan adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya meminta lima hal wajib dikerjakan,” ujar Fakhiri saat memberikan arahan kepada jajaran Komisaris dan Direksi PT Jamkrida Papua.

Lima hal tersebut meliputi penerapan tata kelola perusahaan yang baik, menjadikan Rencana Kerja dan Budget (RKB) 2026 sebagai kontrak kerja, serta meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.

Fakhiri juga menekankan agar Jamkrida Papua berorientasi pada pengembangan UMKM dengan memperluas akses pembiayaan.

Selain itu, perusahaan diminta menerapkan manajemen modern dan memanfaatkan sistem digital dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Fakhiri berharap jajaran Komisaris dan Direksi yang baru dilantik mampu menjalankan amanah tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.

“Jamkrida Papua diharapkan semakin kuat serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan penguatan ekonomi guna terwujudnya visi misi Papua Cer

ah,” ujarnya. (***)

Artikel Gubernur Papua Minta Jamkrida Perkuat Akses Pembiayaan UMKM pertama kali tampil pada .

JAYAPURA — Pemerintah Provinsi Papua terus melakukan pembenahan terhadap badan usaha milik daerah (BUMD) untuk memperkuat perekonomian sekaligus meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Hal itu diungkapkan Gubernur Papua Matius D Fakhiri usai melantik Komisaris dan Direksi PT Jamkrida, di Jayapura, Papua, Senin (7/9) petang.

Gubernur menyebutkan PT Jamkrida Papua juga menjadi bagian penting dalam penguatan perusahaan daerah.

“Jamkrida diharapkan dapat bersinergi dengan Bank Papua dan dunia usaha, khususnya dalam memberikan jaminan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” ujarnya.

Ia meminta jajaran pengurus yang baru dilantik segera berkoordinasi dengan pejabat sebelumnya untuk memastikan proses transisi berjalan baik. Selanjutnya, seluruh jajaran diminta bekerja berdasarkan rencana bisnis yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“Kinerja Jamkrida Papua dinilai sudah baik dan harus terus ditingkatkan. BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Selain Jamkrida, Fakhiri juga mendorong perusahaan daerah lainnya agar segera menjalankan program dan bisnis sesuai bidang masing-masing. Ia berharap sebelum akhir tahun seluruh perusahaan daerah yang telah ditata dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Papua.

“Jangan sampai semua urusan-urusan daerah yang bisa diakses di Papua dikelola secara sembarangan oleh orang-orang yang tidak profesional,” tegas Fakhiri. Ia menekankan seluruh BUMD harus dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional, memiliki kinerja terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat,” ujar Gubernur. (***)

Artikel Gubernur Papua Dorong BUMD Profesional dan Perkuat Pendapatan Daerah pertama kali tampil pada .

Fakhiri mengatakan, masyarakat adat harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Ia mengingatkan agar tanah yang dimiliki tidak disewakan atau diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain.

Pesan itu disampaikan Fakhiri saat melakukan penanaman padi perdana pada lahan cetak sawah rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).

“Tanah tetap milik masyarakat adat. Sawah juga ini milik masyarakat adat, masyarakat yang ada. Kalau ada kelompok petani, silakan dikelola,” kata Fakhiri.

Menurut dia, pemerintah hanya membantu membuka dan membangun lahan pertanian untuk mendukung program swasembada pangan. Kepemilikan tanah tetap berada di tangan masyarakat adat.

Fakhiri juga meminta kepala suku dan pemilik hak ulayat memastikan batas atau patok tanah mereka jelas sehingga tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

Ia mendorong masyarakat Papua untuk tidak hanya menjadi pemilik lahan, tetapi ikut menggarap dan menikmati manfaat ekonomi dari hasil pertanian.

Sementara itu, warga pendatang atau transmigran yang memiliki pengalaman bertani diharapkan dapat membantu mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat lokal Papua.

“Jangan sampai masyarakat hanya punya tanah, tetapi orang lain yang mengelola dan menikmati hasilnya,” ujarnya.

Fakhiri berharap pengembangan sawah di Senggi dapat membuka lapangan ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan Papua. (***)

Artikel Gubernur Fakhiri Minta Warga Adat Kelola Sendiri Tanah dan Sawah, Jangan Disewakan pertama kali tampil pada .

Fakhiri meminta beras yang nantinya dihasilkan dari kawasan cetak sawah rakyat tidak menggunakan nama umum, tetapi memakai nama kampung atau bahasa adat setempat.

Hal itu disampaikan Fakhiri saat melakukan penanaman padi perdana pada program cetak sawah rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).

Menurut dia, pemberian nama lokal bukan sekadar persoalan merek. Identitas tersebut diharapkan menjadi kebanggaan sekaligus pemicu semangat masyarakat untuk terus mengembangkan pertanian.

“Beras yang dihasilkan nanti harus mempunyai nama kampung atau nama dalam bahasa adat setempat,” ujar Fakhiri.

Ia berharap produk tersebut nantinya tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, tetapi berkembang menjadi produk unggulan dari Senggi.

Fakhiri menilai Senggi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan agrobisnis. Posisi wilayah tersebut juga dinilai strategis sebagai jalur penghubung menuju kawasan pegunungan Papua.

Selain padi, masyarakat diminta mengembangkan komoditas lain, seperti jagung dan tanaman hortikultura.

Diversifikasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu pemerintah menekan inflasi di Papua.

Fakhiri mengatakan pemerintah provinsi akan memberikan perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian di wilayah tersebut.

Ia berharap masyarakat adat dapat menjadi pelaku utama pengelolaan lahan pertanian sehingga manfaat ekonomi dari program tersebut kembali kepada masyarakat setempat.

“Tanah dan sawah ini milik masyarakat. Karena itu masyarakat harus menjadi pengelolanya,” katanya. (***)

Artikel Gubernur Fakhiri Minta Beras dari Senggi Pakai Nama Kampung dan Bahasa Adat pertama kali tampil pada .

Penegasan itu disampaikan Fakhiri saat melakukan penanaman padi perdana pada lahan cetak sawah rakyat di Senggi, Senin (7/9/2026).

Fakhiri mengatakan, program pemerintah, termasuk pembukaan sawah, tidak mengubah status kepemilikan tanah masyarakat adat.

“Tanah tetap milik masyarakat adat. Tidak akan pernah tanah itu menjadi milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun distrik,” kata Fakhiri di hadapan masyarakat.

Ia meminta jajaran Dinas Pertanian, pemerintah distrik, hingga pemerintah kampung menyampaikan informasi tersebut secara terbuka kepada masyarakat.

Menurut dia, pemerintah hadir untuk membantu membuka lahan dan meningkatkan produktivitas pertanian, bukan mengambil hak atas tanah.

Fakhiri bahkan meminta masyarakat tidak ragu menyampaikan keberatan apabila terjadi persoalan terkait batas atau kepemilikan lahan.

“Saya sebagai Gubernur Papua pasang badan untuk memastikan hak kepemilikan masyarakat. Tidak akan hilang satu jengkal tanah pun,” ujarnya.

Ia juga meminta persoalan irisan atau tumpang tindih pemetaan lahan yang sempat terjadi diselesaikan dengan baik bersama masyarakat adat.

Fakhiri berharap kepastian kepemilikan tanah tersebut membuat masyarakat semakin percaya diri mengelola sawah yang telah dibangun pemerintah.

Ia menegaskan, sawah yang dibuka melalui program tersebut pada akhirnya tetap menjadi bagian dari aset produktif masyarakat. (***)

Artikel Gubernur Fakhiri Tegaskan Tanah Masyarakat Adat di Senggi Tak Akan Diambil Pemerintah pertama kali tampil pada .

Gubernur mengatakan, pihaknya akan melakukan pendekatan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengupayakan bantuan bagi para korban.

“Kami juga akan coba melakukan pendekatan kepada Bapak Menteri Perumahan maupun Bapak Menteri KKP, siapa tahu bisa mendapatkan program perumahan maupun program kampung nelayan,” kata Fakhiri.

Menurutnya, apabila program perumahan dan kampung nelayan dapat dilakukan secara berbarengan, kawasan tersebut dapat ditata kembali secara lebih baik dan memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak.

“Kemudian kalau ini bisa dilakukan secara berbarengan, tentunya akan tertata kawasan yang baik,” ujarnya.

Fakhiri menegaskan, Pemerintah Provinsi Papua juga akan memberikan bantuan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang menjadi korban kebakaran.

Kebakaran hebat melanda kawasan Kampung Nelayan Dok V, belakang Stadion Mandala, Jayapura Utara, pada 31 Agustus 2026 dan menghanguskan ratusan rumah warga.

Akibat peristiwa tersebut, sekitar ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Para korban kini harus mengungsi di tenda-tenda darurat yang disediakan pemerintah daerah di kawasan Stadion Mandala. (***)

Artikel Gubernur Papua Siapkan Langkah Bantuan bagi Korban Kebakaran Kampung Nelayan Dok V pertama kali tampil pada .

Menurut Gubernur, selama rangkaian FDS berlangsung, masyarakat telah menyaksikan bagaimana Danau Sentani menjadi ruang pertemuan masyarakat, budaya, serta berbagai pentas seni dan kreativitas yang mencerminkan kekayaan Tanah Papua.

“Saya mewakili Pemerintah Provinsi Papua menyampaikan penghargaan kepada seluruh panitia, Bupati Jayapura, para pemangku kepentingan, para Ondoafi, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang turut mengambil bagian dalam menyukseskan festival ini,” ujarnya.

Ia menilai keberadaan FDS tidak semata-mata menjadi ajang pertunjukan budaya, tetapi harus menjadi momentum untuk memastikan budaya tetap hidup dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Budaya bukan hanya untuk dipertontonkan, tetapi harus selalu dihidupkan dalam keseharian,” kata Fakhiri dalam acara penutupan FDS XV tahun 2026.

Fakhiri menegaskan, budaya memiliki peran penting sebagai jembatan yang menghubungkan lintas generasi, baik generasi muda maupun generasi tua, sehingga nilai-nilai budaya dapat terus diwariskan dan dipertahankan.

Ia juga menyebut FDS sebagai salah satu wajah Papua yang menunjukkan semangat persatuan melalui perjumpaan berbagai budaya, baik budaya lokal Papua maupun budaya Nusantara.

Karena itu, Fakhiri mengajak seluruh pihak menjadikan Festival Danau Sentani bukan sekadar agenda tahunan, melainkan gerakan bersama untuk menjaga dan mengembangkan kebudayaan, toleransi, dan kerukunan.

“Jadikan FDS sebagai gerakan bersama untuk memastikan budaya tetap hidup, berkembang dan menjadi bagian penting di masa depan demi kesatuan dan persatuan sesama anak bangsa,” ujarnya.

Penutupan FDS XV tahun 2026 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga warisan budaya Papua sekaligus membuka ruang bagi generasi muda untuk terus mengenal, mencintai, dan mengembangkan kebudayaan daerah. (***)

Artikel Ada Pesan Dibalik Penutupan Festival Danau Sentani ke XV pertama kali tampil pada .

Gubernur mengatakan, evaluasi akan dilakukan untuk menyusun gambaran penataan dan pembangunan kembali kawasan tersebut agar lebih tertata. Langkah itu akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan konsep pembangunan hunian warga korban kebakaran.

“Saya akan minta Dinas PU, baik provinsi maupun Kota Jayapura, untuk mengevaluasi ulang tempat ini, bagaimana kita membangun ulang supaya tergambar dengan baik,” kata Fakhiri saat meninjau lokasi kebakaran.

Menurutnya, pembangunan kembali harus mempertimbangkan karakteristik masyarakat Kampung Nelayan yang selama ini tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir.

Pemerintah, kata Gubernur, tidak serta-merta memindahkan warga ke lokasi yang jauh dari laut karena sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan dari aktivitas kelautan.

“Kita tidak mungkin pindahkan mereka ke darat, karena mereka harus dekat laut. Jadi kita coba gambarkan dengan baik supaya kawasan nelayan ini tertata dengan baik,” ujarnya.

Setelah konsep penataan kawasan selesai, Pemerintah Provinsi Papua akan melakukan pendekatan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjajaki dukungan program pembangunan perumahan maupun program kampung nelayan.

Fakhiri mengatakan, jika dukungan dari pemerintah pusat dapat berjalan beriringan dengan program pemerintah daerah, pembangunan kembali kawasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan permukiman nelayan yang lebih layak dan tertata.

Pemerintah Provinsi Papua juga akan menyiapkan bantuan untuk pembangunan rumah khusus bagi warga terdampak.

Selain warga korban kebakaran di lokasi tersebut, Fakhiri menyebut pemerintah juga akan memperhatikan warga Papua yang terdampak dan kini berada di sejumlah titik, termasuk di Biak.

Ia meminta staf pemerintah melakukan pendataan dan perhitungan kebutuhan secara baik agar bantuan dapat diberikan secara tepat.

Fakhiri juga akan meminta dukungan DPR untuk turut mendorong penanganan pascakebakaran.

“Penataan kawasan dan pembangunan kembali hunian warga membutuhkan kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, DPRD, dan pemerintah pusat,” tuturnya. (***)

Artikel Gubernur Papua Minta Kawasan Kampung Nelayan Ditata Ulang Pascakebakaran pertama kali tampil pada .