Ketua Alumni Komunitas Pendidikan Kesehatan, Vida M Paksowan menyebut reuni ke-3 kalinya ini dilaksanakan setelah menggelar reuni yang ke-2 pada 2017 lalu.

“Sebelumnya pada 2017 kita gelar reuni jadi sudah empat tahun lalu ya,” kata Vida di sela-sela reuni.

Vida pun menjelaskan reuni yang dilakukan khusus lulusan pendidikan kesehatan RSUP.

“Alasan kami pakai RSUP itu karena memang dulu namanya itu (RSUP) bukan RSUDM. Dan pendidikan disana dimulai setelah adanya peralihan pemerintah,” terangnya.

Lanjutnya, berdasarkan hasil kajian bersama maka reuni ke-3 ini bisa dilaksanakan.

“Kami harap melalui reuni ini bisa memberikan semangat dan membuat cara berpikir kita semakin baik karena ada banyak harapan yang tentu saja pernah kami lakukan untuk memajukan dunia kesehatan di Papua, khususnya Jayapura,” tandas Vida.

“Saya berpesan agar para penerus-penerus keperawatan maupun laboratorium bisa terus memajukan bidangnya masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu, Direktur RSUD Abepura, Daisy C Urbinas mengaku bangga RSUD yang dipimpinnya menjadi tuan rumah pelaksanaan reuni ini. Selain reuni, sambung Daisy, para alumni juga sekalogus berkunjung melihat progres kemajuan di rumah sakit Abepura.

“Makanya tadi kami menayangkan profil rumah sakit untuk dilihat oleh para alumni RSUP,” beber Daisy.

Daisy tak memungkiri bahwa para alumni sekolah SPK Ini dikenal sangat menjunjung tinggi nilai luhur sebagai seorang perawat.

“Kan dulu mereka sekolahnya model asrama yang disana pendidikannya itu membentuk karakter yang luar biasa. Nah, nilai luhur perawat itulah yang dulu menjadi nilai jual sekali bagi perawat di era SPK. Bahkan saat kita masih kecil kita begitu bangga seorang perawat dengan pekerjaannya yang luar biasa,” sebutnya.

Lebih jelas Daisy mengapresiasi kedatangan para sepuh perawat itu ke RSUD Abepura, karena bisa menginspirasi para perawat di era modern ini untuk kembali kepada fitrah perawat yang berbudi luhur.

“Dari beliau-beliau maka perawat masa kini bisa belajar bagaimana menjaga marwah seorang perawat yang berkarakter,” tutupnya. (Lb)

Artikel Gelar Reuni Akbar di RSUD Abepura,  Alumni RSUP DOK II Jayapura Menginspirasi Perawat di Era Modern pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Daisy menyebut total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan di lahan baru sebesar Rp 500 miliar.

“Jadi kami sudah melobi Bappenas dan Wapres selama 2 tahun untuk mengembangkan fasilitas sarana prasarana rumah sakit,” ucap Daisy, Jumat (1/9/2023).

Menurut Daisy salah satu yang perlu dikembangkan adalah soal penambahan ruang inap pasien.

“Secara tertulis kita itu punya sebanyak 247 tempat tidur tetapi rata-rata tempat tidur yang dimanfaatkan hanya sekitar 117 tempat tidur karena keterbatasan ruangan. Makanya ini yang sedang kita upayakan,” bebernya.

Tak hanya keterbatasan ruangan inap pasien, Daisy juga menyebut kondisi bangunan rumah sakit yang tidak layak lantaran dilakukan tambal sulam.

“Banyak kebocoran di bangunan, banyak juga yang rusak. Lalu setiap tahun kami harusbmengeluarkan biaya pemeliharaan sangat sangat besar dan kondisi ini ikut mempengaruhi rumah sakit dalam memaksimalkan menampung pasien,” tuturnya.

Pertimbangan lain meminta bantuan anggaran untuk pengembangan rumah sakit, kata Daisy, karena kurun waktu 13 tahun ini RSUD Abepura vakum mendapat bantuan dana pembangunan baik dari APBD maupun APBN.

“Terakhir itu kita dapat dari APBN tahun 2010 itu sekitar Rp 10 miliar, setelah itu tidak pernah lagi. Nah dengan terbakarnya gedung yang kemarin yang pelayanan IGD masih melayani darurat dengan pakai tenda, pakai ruang sementara yang kecil yang tidak standar. Maka urgent sekali kita perlu ada perhatian pemerintah untuk mempersiapkan dana membangun rumah sakit ini,” ucap Daisy yang sudah mempresentasikan kondisi. tentang RSUD Abepura.

Ia berharap di 2024 mendatang RSUD Abepura sudah tampil dengan bangunan baru untuk menggantikan bangunan yang terbakar.

“Semoga tahun depan juga lahan ruang rawat rawat inap yang baru supaya gedung-gedung-gedung yang lama bisa secara bertahap diistirahatkan untuk kita lihat bisa memperbaikinya secara bertahap. Jadi kita perlu punya bangunan baru yang lebih representatif,” harap Daisy. (Lb)

Artikel Bertemu Bappenas dan Wapres RI, Dr Daisy Perjuangkan Pembangunan Gedung Baru Sebesar Rp 500 M pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Posisi dia (Gubernur Lukas) saat ini sedang sakit. Ada dua indikator, pertama Lukas pernah ke Papua New Guinea dengan alasan berobat. Dan setelah kembali, ketika wawancara di TV, kita semua lihat dia berbicara (menunjukan sakit),” kata Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, Sabtu (18/12/2021).

Menurut Warinussy, melemahnya kesehatan orang nomor satu Papua itu, telah berdampak pada penyelenggaraan roda pemerintahan. Hal tersebut diperburuk oleh tiadanya Wakil Gubernur sepeninggal almarhum Klemen Tinal pada pertengahan 2021.

Akibatnya, kata Warinussy, sejumlah keputusan Lukas kerap mengundang kontroversi. “Keputusan-keputusan yang diambil, sangat kontroversial, seperti pergantian jabatan Sekda Papua,” ujarnya.

Polemik dualisme jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua sempat ramai diperbicangkan. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 159/TPA/2020, Dance Yulian Flassy dilantik sebagai Sekda Papua oleh Mendagri, Senin (1/3/2021) di Jakarta. Pada hari yang sama, Lukas menugaskan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, melantik Doren Wakerkwa.

Belakangan, gejolak tersebut berakhir sewaktu Lukas melantik Ridwan sebagai Sekda Papua definitif di Gedung Negara Dok V, Jayapura, Kamis (14/10/2021).

“Ini kan keputusan yang bisa diperdebatkan secara hukum. Jadi, dari sini kita lihat, Lukas itu tidak sehat,” sambungnya.

Melihat hal itu, Warinussy berpendapat mesti ada seseorang ditunjuk mendampingi Lukas. “Jabatan Wagub Papua perlu segera diisi sehingga membantu mengatur jalannya pemerintahan,” ucapnya.

Di Jayapura, sejumlah sesepuh adat merespons menurunnya kondisi kesehatan Gubernur Lukas Enembe. “Gubernur perlu mengumumkan kepada Orang Papua tentang sakit yang dialami. Kalau itu berefek pada roda pemerintahan, Gubernur layak mempertimbangkan mundur,” kata Neles Monim, Ondoafi (Pemimpin Adat) Kampung Putali, dalam sebuah jumpa pers di Abepura, Kota Jayapura, Jumat kemarin.

Ia mengatakan, Gubernur mesti melakukan pemulihan. Pada Awal 2021, Lukas kepergok ke Papua New Guinea untuk berobat. Sayangnya, perjalanan ke luar negeri itu disebut illegal. “Rakyat Papua mendukung Gubernur, tapi rakyat Papua tidak akan mendukung apabila Gubernur tidak dapat bekerja maksimal,” tukasnya.

Dari pengamatan media, Gubernur Lukas diketahui sementara di luar Papua. Lukas bersama rombongan tiba di Bandara Internasional Soekarno – Hatta, Kamis (16/12/2021). Ia duduk di kursi roda dan didorong seorang petugas. *

Artikel Kesehatan Menurun, Warinussy: Keputusan Gubernur Papua Selalu Kontroversial pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Gubernur Lukas berjalan tertatih saat akan menggunting pita didampingi Bupati Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw dan Asisten II Setda Kota Jayapura, Nurjainuddin Konu.

“Kita tahu, saat ini Gubernur Papua Lukas Enembe lagi tidak fit, beliau sempat berobat di Singapura,” kata Ismail Asso, Tokoh Agama di Kabupaten Jayawijaya, Minggu (12/12/2021).

Menurut Ismail, pemerintahan dihadapkan pada persoalan penting. Yakni, kerja pemerintahan mesti terus berlangsung, sementara dilain sisi, Gubernur Papua Lukas Enembe belum maksimal melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Meski begitu, ia menilai dalam tujuh tahun menjabat, Gubernur Lukas menjalankan roda pemerintahan sangat baik. Namun, melemah seiring sakit gubernur pada 2021. “Pada periode kedua, praktis saya amati tidak maksimal,” ucapnya.

Pendiri pesantren di Koya Koso, Distirk Abepura, Kota Jayapura itu mengungkapkan, penilaiannya terhadap kerja Gubernur Papua, tidak dalam arti merongrong Gubernur Lukas. Ia bahkan menyebut Gubernur Lukas sebagai figur pemimpin berani di Papua.

Ia juga menyentil pemerintahan di Papua lumpuh. “Karena praktis yang melaksanakan tugas adalah para Asisten dan Sekda. Atau Jubir yang selalu proaktif memberikan statemen atas nama Gubernur Papua,” paparnya.

Namun demikian, ia memandang, Sekretaris Daerah Papua dapat saja melaksanakan tugas-tugas penting birokrasi. “Dengan kondisi gubernur ini, saya berharap, berjiwa besar (Gubernur) harus pulihkan kesehatan. Itu lebih penting,” terangnya.

Menyarankan Gubernur Lukas fokus pada pemulihan, kata dia, jangan dipahami sebagai meminta gubernur legowo. “Tidak, beliau itu dipilih rakyat Papua. Tapi, dalam kondisi seperti ini, saya merasa prihatin atas kesehatan beliau. Sebaiknya fokus pada kesehatan dulu,” ujarnya lagi.

Dengan begitu, sambungnya, apabila telah kembali pulih, Gubernur dapat benar-benar maksimal melayani rakyat.

Ismail mengusulkan ditetapkannya seorang Wakil Gubernur. Karena ia khawatir, bisa saja segelintir orang memanfaatkan sakit Gubernur untuk tujuan mereka. “Kita kembalikan kepada beliau saja. Intinya, harus fokus berobat,” pungkasnya.

Menurunnya kesehatan Gubernur Lukas Enembe tersiar saat pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Kabupaten Jayapura. Publik Papua dan Nusantara menyaksikan bagaimana tokoh penting itu kurang sehat ketika memberi sambutan di hadapan Presiden Joko Widodo. (***)

Artikel Kondisi Sakit, Tokoh Agama Sarankan Gubernur Papua Sebaiknya Fokus Berobat pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Ini sangat menolong kami dalam menangani covid-19 di Kabupaten Jayapura. Atasnama pemerintah dan masyarakat kabupaten jayapura memberikan terima kasih atas bantuan ini,” katanya kepada wartawan usai menerima bantuan konsentrator tersebut. Menurut Awoitauw, bantuan konsentraor tersebut akan memberi semangat dan spirit kepada seluruh tenaga medis dalam bekerja memerangi Covid-19.

“Ini sangat bermanfaat dan berharga bagi kami dan pasti akan memberikan semangat bagi tenaga medis yang bekerja. Jadi kehadiran alat ini akan menambah kekuatan kami untuk bisa memrangi covid-19,” terangnya.
Bupati mengaku, sejak meningkatnya kasus covid-19 pada pertengahan Juli lalu, RSUD Yowary sempat kesulitan mendapat tabung oksigen karena meningkatnya pasien. Sehingga diharapkan dengan bantuan ini akan membantu meringankan kerja dari para tenaga medis.

“Pada bulan Juli sampai awal Agustus tingkat kasus ini sangat tinggi, tetapi kami masih bisa menangani dengan baik. Saat itu stok sempat habis karena permintaan yang meningkat. Semoga dengan bantuan ini akan menolong kita dalam mengatasi kasus covid-19,” jelasnya.
Dengan adanya bantuan alat kesehatan ini, pihaknya optimis bisa menurunkan penyebaran covid-19 di Kabupaten Jayapura dengan dilaksanakannya vaksinasi terutama menjelang PON XX pada bulan Oktober mendatang.

“Kita optmis bisa memerangi covid-19 di Kabupaten Jayapura. Kita juga gencar melakukan vaksinasi warga yang berada di lokasi venue PON, target kita sebelum PON sudah tujuh puluh persen warga divaksin sehingga bisa menekan penyebaran covid-19,” imbuhnya.
Sementara itu perwakilan PT Pangansari Utama Food Resources, Tariyono menjelaskan bahwa pemberian bantuan mesin oksigen konsentrator ini merupakan salah satu upaya kami ikut menekan laju penyebaran covid-19 di papua.

“Pemberian bantuan mesin oksigen konsentrator ini merupakan salah satu upaya kami ikut menekan laju penyebaran covid-19 di papua. Ini juga adalah bentuk kemanusiaan untuk saling menolong dan juga kita ingin berkontribusi bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap agar mesin konsentrator tersebut bisa digunakan dengan baik dalam menangani pasien covid-19 di Kabupaten Jayapura.

“Tujuan kita membantu pasien-pasien yang sementara menjalani perawatan. Semoga dengan alat ini bisa dimaksimalkan untuk menangani pasien covid19 dan mereka cepat sembuh,”ujarnya.

Artikel Media Group-Pangansari Utama Berikan Bantuan Mesin Konsentrator pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Dikatakan, kebijakan bekerja dari rumah mulai berlaku selama tiga bulan yakni mulai 19 Oktober 2020 hingga 19 Januari 2020. “Besok surat edaran gubernur akan dikeluarkan dan diteruskan ke masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan,”kata Doren

Ia menjelaskan, saat ini 25 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sudah terpapar Korona, bahkan belum lama ini ada satu pegawai yang meninggal karena positif. Jumlah ASN se Provinsi Papua sekitar 7000 pegawai.

“Ini langkah baik dari pak gubernur dan wakil gubernur untuk melindungi seluruh stafnya. Untuk itu, saya harap bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,”ungkap Doren.

Ia meminta, karena aktivitas perkantoran dikerjakan dari rumah, maka pimpinan OPD harus mengatur bagaimana baiknya pola kerja agar pelayanan pemerintahan bisa tetap maksimal.

“Pekerjaan fisik maupun multi years tetap berjalan sesuai rencana sampai dengan selesi tahun anggaran. Intinya penyerapan anggaran seluruh OPD harus selesai di 20 Desember 2020, sehingga seluruh laporan pertanggungjawaban bisa rampung sebelum akhir Desember,”ujarnya.

Sementara itu Satgas Covid-19 Kota Jayapura, Minggu 18 Oktober 2020 mengungkapkan ada 109 pasien positif corona yang dinyatakan sembuh.

“Ada 109 pasien yang sembuh, dengan demikian total komulatif pasien Kota Jayapura yang sudah sembuh sebanyak 2.387 orang, “Kata Jubir satgas Covid-19 Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari Minggu (18/10/20) malam.  Sementara itu terdapat juga penambahan kasus baru sebanyak 66 orang

Satgas Covid-19 Kota Jayapura juga melaporkan bila hari ini terdapat dua pasien Corona yang meninggal dunia, berasal dari 1 orang asal Kelurahan Vim, Abepura dan 1 orang asal Kelurahan Heram.

“Pasien yang meninggal dunia ini inisialnya, Tn.JJ usia 73 tahun dan merupakan pasien yang dirawat di RS Bhayangkara, satunya lagi adalah Tn. AK, usia 45 tahun dan di rawat di RS Dian Harapan,“ungkap dr.Nyoman. Tambahan 2 pasien meninggal ini menjadikan total pasien meninggal asal kota Jayapura menjadi 71 orang.

“Hingga kini secara komulatif total pasien positif corona di kota jayapura sebanyak 4.330 orang, yang masih dirawat sebanyak 1.872 orang sedangkan yang sembuh sebanyak 2.387 orang,“ujar dr.Nyoman.

Sementara Juru Bicara Satgas Covid-19 Papua Dr Silwanus Sumule mengungkapkan  pasien Covid-19 pada tanggal 18 Oktober  berjumlah 8.579 orang, pasien yang sembuh berjumlah 5088 orang sedangkan yang meninggal karena Covid-19 ada 138 orang.

Artikel ASN Papua Terpapar Covid-19, WFH Diberlakukan Hingga Januari 2021 pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Menyikapi masih adanya penularan COVID-19 di tengah masyarakat, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo telah menugaskan untuk melakukan upaya sosialisasi dan komunikasi yang lebih efektif. Ini bertujuan untuk menghentikan laju penularan, khususnya diprioritaskan di delapan provinsi. Menurutnya, langkah tersebut dapat terwujud melalui kolaborasi pentaheliks berbasis komunitas.

“Perlunya perubahan perilaku dengan sosialisasi dan komunikasi yang lebih efektif. Satgas akan meningkatkan  kolaborasi pentaheliks berbasis komunitas dengan menitikberatkan kepada peran tokoh-tokoh di daerah. Termasuk tokoh agama, tokoh, masyarakat, termasuk melibatkan juga antropolog, sosiolog dan psikolog,” ujar Doni dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Senin (27/7).

Doni mengajak untuk melihat sejarah saat wabah flu Spanyol yang terjadi pada periode Maret 1918 – September 1919. Saat itu, berdasarkan catata sejarah wabah flu di Pulau Jawa menjangkiti sekitar 4 juta penduduk.

“Ini peristiwa yang harus kita petik pelajaran dari kasus tersebut, dimana pemerintah Hindia Belanda melakukan terobosan untuk mengubah perilaku masyarakat melalui pendekatan budaya, yaitu melalui sosialisasi dengan wayang,” ujarnya.

Pihaknya sedang Menyusun strategi sosialisasi dan komunikasi yang lebih efektif yang arahnya sampai ke tingkat desa. Ini diharapkan kepatuhan masyrakat akan menjadi lebih baik. Di samping itu, tema-tema sosialisasi yang dipilih mudah dipahami masyarakat. Doni mencontohkan tema jaga jarak atau hindari kerumunan. “Untuk ini, pihaknya berharap media massa turut ikut berpartisipasi dalam perubahan perilaku masyarakat,” tambah Doni.

Pada kesempatan itu, Doni menyampaikan permintaan Presiden khususnya di delapan provinsi untuk menurunkan angka kasus, mengurangi angka kematian semaksimal mungkin dan meningkatkan angka Kesehatan.

Sejak menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni mengajak unsur pentaheliks untuk turut aktif dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Menurutnya, penanggulangan bencana adalah urusan bersama.

Pentaheliks dalam penanggulangan bencana, menurut Doni, melibatkan unsur pemerintah, pakar atau akademisi, masyarakat, dunia usaha dan media massa. Melalui peran yang dimiliki oleh setiap unsur atau heliks, penyelenggaraan penanggulangan bencana akan dapat berlangsung secara optimal.

Artikel Penularan Covid-19 Belum Menunjukkan Angka Penurunan pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Selain tambahan kasus, hari ini terdapat 9 orang yang dinyatakan sembuh. Mereka berasal dari Kota Jayapura 3 orang, Kabupaten Jayapura 3 orang, Biak Numfor 2 orang dan Mimika 1 orang.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Papua, Silwanus Sumule menyebut, dari 2.890 kasus positif di Papua, 307 pasien positif merupakan tenaga medis yang selama ini melaksanakan tugas menangani pasien corona.

“Sampai hari ini ada 307 tenaga medis kami yang positif Covid-19. Jumlah terbanyak ada di Kota Jayapura sebanyak 240 orang, sementara sisanya tersebar di beberapa daerah lainnya,”kata Silwanus Sumule saat memberi  keterangan pers secara virtual di Kota Jayapura, Senin (27/7) malam.

“Dari jumlah itu terdapat 1 orang tenaga medis kita yang dinyatakan meningal dunia yang berasal dari Kabupaten Jayapura,”tambahnya. Dikatakan, akibat ratusan tenaga medis terpapar Covid-19, maka pelayanan di rumah sakit kurang maksimal. Bahkan terdapat rumah sakit ditutup karena tenaga medisnya positif Covid-19.

“Ini sangat berdampak pada pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, oleh karena itu kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan yakni cuci tangan, gunakan masker dan menjaga jarak. Ini salah satu cara untuk menekan penyebaran virus ini,”ujarnya.

Artikel Waduh, Ratusan Tenaga Medis di Papua Terpapar Covid-19 pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“COVID-19 bukan rekayasa, COVID-19 bukan konspirasi. COVID-19 menjadi mesin pembunuh, ibaratnya COVID-19 ini adalah malaikat pencabut nyawa,” tegas Doni.

Doni perlu menegaskan mengenai hal itu karena masih ada pihak-pihak yang menganggap COVID-19 ini rekayasa. Menurutnya, pemahaman itu tidak bisa dibiarkan. Menurut data global, setengah juta jiwa telah menjadi korban.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat yang masih menganggap COVID-19 merupakan konspirasi juga dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga tingkat kepedulian dan kedisiplinan masyarakat menurun dan dapat menjadi ancaman peningkatan angka kasus.

Oleh sebab itu, Doni mengimbau agar seluruh komponen pemangku kebijakan di daerah, khususnya wilayah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan narasi yang benar dan utuh kepada masyarakat tentang COVID-19.  “Kita harus memberikan narasi yang utuh tentang COVID-19,” jelas Doni seperti dilansir bnpb.go.id.

Bicara mengenai pandemi COVID-19, maka hal itu tidak hanya menyangkut tentang permasalahan kesehatan saja, tetapi juga berpengaruh pada sektor ekonomi dan lapangan kerja masyarakat.

Menurut catatan Doni dari Kementerian Ketenagakerjaan, COVID-19 telah membuat 1,7 jiwa kehilangan pekerjaan pada pertengahan April 2020. Hal itu tentunya menjadi permasalahan baru yang serius dihadapi bangsa dan negara.

“Pertengahan April, 1,7 jiwa kehilangan pekerjaan baik formal maupun informal. Kalau ditotal tidak kurang dari 3 juta orang, setelah pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Keppres tentang Kedaruratan Kesehatan,” kata Doni.

“Masyarakat yang ingin mendapatkan kartu prakerja mencapai 12 juta jiwa. Berarti dapat dikatakan bahwa ada sebanyak 12 juta jiwa yang kehilangan pekerjaan,” imbuhnya.

Pada dasarnya, COVID-19 dapat dicegah melalui peningkatan daya tahan tubuh dan imunitas dari asupan gizi yang baik dan seimbang. Di sisi lain, untuk memperoleh makanan dengan menu gizi yang seimbang perlu adanya pendapatan.

“Salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah makan makanan yang bergizi. Sedangkan cara untuk mendapatkan makanan harus ada uang,”

Oleh sebab itu, COVID-19 harus benar-benar diatasi melalui beradaptasi dengan kebiasaan baru, disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan jaga jarak aman.

Peristiwa Berulang

Dalam kesempatan yang sama, Doni yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus mengajak peserta rapat untuk memahami bahwa bencana adalah peristiwa yang berulang. Dalam hal ini, bencana yang dimaksud tidak hanya bencana alam saja, melainkan termasuk bencana non-alam, seperti wabah penyakit dan pandemi.

Menurut catatan, peristiwa tsunami Aceh pada 2004 adalah salah satu contoh pengulangan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Hal itu dibuktikan dari penemuan sedimentasi tanah yang diambil dari goa Eek Leuntie di Aceh.

Selain tsunami Aceh, Doni juga menjelaskan mengenai rentetan bencana yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah hingga kisah kelam tentang Banyuwangi di Jawa Timur pada 1994.

“Palu juga pada tahun 1927, 1968, kemudian pada 1970 Profesor Katili pernah bilang jangan jadikan Palu sebagai ibukota, nanti tahun 2000 akan terjadi gempa dan tsunami,” jelas Doni.

Memang pada tahun 2000 tidak terjadi apa-apa, tetapi 18 tahun kemudian terjadi gempabumi, tsunami dan likuifaksi di wilayah Palu dan sekitarnya.

Kemudian, menyinggung bencana non alam seperti wabah penyakit dan pandemi, Indonesia juga tercatat pernah mengalami ‘pageblug’ pada 1918 yakni Flu Spanyol. Sejarah mengungkap sekitar 4,5 juta jiwa di Indonesia menjadi korban atas peristiwa tersebut.

Dalam hal ini, kunci dari penanganan pandemi adalah dengan mengupayakan peran medis dengan porsi 20 persen dan sisanya 80 persen adalah masyarakat. Secara sederhana, implementasinya adalah tenaga medis menjadi benteng terakhir dalam melawan COVID-19 dan pondasi terdepan adalah masyarakat itu sendiri.

“Kami Gugus Tugas dari awal sudah meminta agar upayakan bahwa medis 20 persen sisanya 80 persen. Jangan bebani dokter, dokter adalah benteng terakhir bangsa kita,” tegas Doni.

Sebagai panglima perang melawan COVID-19, Doni meminta agar masyarakat dapat lebih memahami kondisi yang terjadi dan mengambil langkah tepat untuk menangani COVID-19 melalui upaya pencegahan, dengan penerapan protokol kesehatan secara disiplin.

Sebelum menutup rapat koordinasi, Doni juga menitip pesan bahwa COVID-19 adalah musuh yang harus ditaklukan dengan meningkatkan kapasitas dan memperkuat mitigasi. “Kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 kau perang 1000 kali kau menang,” pungkas Doni.

Artikel COVID-19 Bukan Rekayasa, COVID-19 Ibarat Malaikat Pencabut Nyawa pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Seperi dilansir dari bnpb.go.id , menurut Aris Darmansyah Edisaputra, Staf Ahli bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kemenko Pembangunan Masyarakat dan Kebudayaan (PMK), setidaknya ada empat kondisi masyarakat Indonesia di tengah pandemik COVID-19.

Pertama, masyarakat yang tidak terpengaruh secara ekonomi sehingga memilih tetap membatasi aktivitas diluar rumah karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi. Selanjutnya ada masyarakat yang terpengaruh secara ekonomi sehingga memilih bekerja dengan memperhatikan protokol kesehatan. Contohnya adalah pekerja formal dan pegawai kementerian lembaga.

“Karena di kementerian lembaga sudah pasti di institusinya sudah ada aturan-aturan yang terkait dengan protokol kesehatan ini,” jelas Aris saat sesi Talk Show Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 melalui video daring, Senin (6/7).

Lanjut Aris ada juga masyarakat yang terdampak secara ekonomi sehingga kehilangan sumber pendapatan dan memaksanya keluar serta beradaptasi agar memperoleh sumber pendapatannya kembali. Sedangkan, kondisi yang terkakhir adalah masyarakat yang terdampak dan kehilangan sumber pendapatannya, namun belum mampu untuk beradaptasi. “Nah ini yang perlu kita sosialisasikan kepada semua elemen masyarakat.”

Sementara pelaksanaan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru memliki tantangan yang tidak mudah. Diantaranya seperti, kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, kebiasaan masyarakat dalam bersosialisasi secara dekat, ketidakpahaman tentang bahaya virus yang tidak kasat mata, serta munculnya berbagai pendapat melalui media sosial yang kurang mendukung upaya pencegahan.

“Mengenai hal ini, masih ada beberapa masyarakat yang menganggap enteng terkait kepatuhan ini,” imbuh Aris dalam memaparkan tantangan sosialisasi.

Pemerintah melalui Kemenko PMK, yang membawahi 7 kementerian dan 14 lembaga telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Beragam kebijakan tersebut bersifat sebagai pedoman terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

“Pemerintah tidak membatasi, silahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Tetapi, tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan,” tegas Aris mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Dikesempatan yang sama, Dr. Kartini Sjahrir, Antropolog dan Penasihat untuk ASEAN institute for Peace and Reconciliation Kementerian Luar Negeri, tantangan yang dihadapi pemerintah sesuai pemaparan Aris memang benar adanya. Sebab tidak mudah dan membutuhkan waktu untuk mengubah perilaku dan budaya masyarakat Indonesia dalam hal menjaga kebersihan utamanya.

“Masyarakat kita kurang disiplin itu ada benarnya, tapi masyarakat sendiri tengah menghadapi culture shock dengan keadaan ini. Contoh social distancing itu adalah suatu term baru dalam budaya Indonesia, bayangkan kita secara fisik dipisahkan,’ ucap Dr. Kartini.

Justru, Dr. Kartini menyatakan bahwa proses perubahan perilaku sekaligus memberdayakan diri kita sendiri ini punya sisi positif. Dari segi pemeliharaan lingkungan melalui penerapan protokol-protokol kesehatan misalnya. Masyarakat menjadi lebih preventif, kaitannya dengan kebersihan dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

Dr. Kartini juga melihat banyaknya manfaat terhadap kebiasaan-kebiasaan baru yang saat ini sedang terbentuk, terhadap masa depan. Contohnya, kultur hedonism dan korupsi yang diharapkan berkurang dengan tuntutan hidup sederhana saat ini. “Kehidupan hedonisme berkurang dan tidak akan seperti dulu, setidaknya dalam jangka waktu lima tahun kedepan,”ucap Dr. Kartini.

Dr. kartini juga menambahkan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengan (UMKM) akan menjadi sektor yang penting dalam tatanan kehidupan yang baru nantinya karena dapat di produksi dari rumah.

Pada akhir dialog, baik Aris maupun Dr. Kartini sepakat bahwa seluruh kalangan masyarakat harus bergerak aktif sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Karena upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah tidak akan berarti apabila masyarakat tidak ikut serta membantu mewujudkannya.

Artikel Tantangan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Budaya Masyarakat Indonesia pertama kali tampil pada Papua Deadline.