Pelaksana Tugas Kepala Dinas ESDM Papua, Karsudi, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari target besar “Papua Terang 2030”.

“Kami dari Dinas ESDM Provinsi Papua sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami akan mewujudkan Papua Terang di 2030,” kata Karsudi di Kasonaweja, Minggu (17/5/2026).

Ia menjelaskan, sebelumnya Pemprov Papua telah menyerahkan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 20 kilowatt-peak (KWP) di Kabupaten Sarmi yang mampu melistriki sekitar 50 rumah warga.

“Di Kabupaten Sarmi kami menyerahkan pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 20 KWP yang bisa melistriki kurang lebih 50 kepala keluarga,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov Papua juga akan menyerahkan sejumlah program kelistrikan di Mamberamo Raya, di antaranya pembangkit listrik tenaga mikrohidro kapasitas 10 KWP di Kampung Bira, Distrik Mamberamo Raya Tengah.

Kemudian, pembangkit listrik tenaga surya kapasitas 150 KWP untuk masyarakat Kampung Poiwai, Distrik Sawai, serta PLTS kapasitas 30 KW bagi masyarakat Worefoi.

“Perjalanan selanjutnya kami juga akan menyerahkan program listrik di Kabupaten Mamberamo Raya. Ada sekitar lima titik program yang akan kami serahkan,” katanya.

Menurut Karsudi, seluruh program tersebut dibiayai melalui Dana Tambahan Infrastruktur dan dana Otonomi Khusus Papua.

“Semuanya program ini dari dana tambahan infrastruktur dan dana otsus khusus untuk pengembangan kelistrikan di delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua,” ucapnya.

Ia berharap program tersebut dapat mempercepat pemerataan listrik dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah terpencil Papua. (***)

Artikel Pemprov Papua Serahkan PLTS untuk Kampung Terpencil di Mamberamo Raya pertama kali tampil pada .

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Papua, Muflih Musaad, mengatakan kunjungan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan program pembangunan daerah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kunjungan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan arah pembangunan berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan,” kata Muflih di Kabupaten Sarmi, Jumat (15/5/2026).

Dalam kunjungan itu, rombongan gubernur meninjau sejumlah wilayah mulai dari Distrik Bonggo, Pantai Timur hingga Sarmi Kota. Pemerintah menemukan besarnya potensi ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Menurut Muflih, hasil peninjauan lapangan tersebut akan menjadi dasar penyusunan program prioritas pemerintah daerah setelah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Apa yang ditemukan di lapangan akan menjadi arahan langsung Bapak Gubernur untuk memperkuat program pembangunan yang sudah dirumuskan,” ujarnya.

Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Papua saat ini sedang melakukan harmonisasi program agar dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan maupun APBD Tahun 2027.

Salah satu perhatian utama pemerintah, kata dia, adalah pengembangan ekonomi berbasis komoditas kelapa yang dinilai memiliki potensi besar di Kabupaten Sarmi.

Saat meninjau Papua Home Industri Kelapa (PIKO), pemerintah melihat aktivitas produksi minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO) yang mulai dikembangkan masyarakat meski masih dalam skala terbatas.

“Masyarakat punya semangat tinggi untuk mengembangkan ekonomi melalui pengolahan sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah,” katanya.

Namun, warga juga menyampaikan sejumlah persoalan seperti harga kelapa yang belum stabil serta keterbatasan jalan produksi menuju lokasi perkebunan.

Muflih menyebut Gubernur Papua telah meminta seluruh aspirasi masyarakat segera ditindaklanjuti melalui program pemerintah provinsi.

Selain pembangunan jalan produksi, pemerintah juga menyiapkan penguatan industri PIKO melalui modernisasi alat produksi dan mekanisasi guna meningkatkan produktivitas masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan perkebunan rakyat, Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan bantuan 3.500 bibit kelapa hibrida kepada masyarakat Kabupaten Sarmi.

“Bibit kelapa hibrida ini memiliki masa panen relatif cepat sekitar 2,5 tahun sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan ekonomi masyarakat,” ujar Muflih.(***)

Artikel Kepala BAPPERIDA Papua Sebut Kunjungan Gubernur ke Sarmi Fokus Perkuat Ekonomi Rakyat pertama kali tampil pada .

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua, Roy Eduard Fabian Wayoi, mengatakan kerja sama tersebut bertujuan mendukung program pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pensertifikatan aset milik pemerintah yang tersebar di kabupaten dan kota di Papua.

“Kami baru saja menandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Papua dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. Inti kerja sama ini adalah mendukung program pemerintah melalui sertifikasi dan penerbitan hak atas aset-aset pemerintah, khususnya milik Pemprov Papua yang tersebar di berbagai kabupaten/kota,” kata Wayoi di Kota Jayapura, Selasa 21/4/2026).

Ia menjelaskan, melalui perjanjian kerja sama (PKS) tersebut, pihaknya menargetkan optimalisasi penyelesaian aset-aset milik pemerintah daerah agar memiliki kepastian hukum.

“Kami harapkan lewat PKS ini, penyelesaian aset-aset pemerintah daerah bisa lebih optimal dan tertib administrasi,” katanya.

Selain itu, kerja sama ini juga menyasar percepatan sertifikasi tanah masyarakat, terutama dalam mendukung program perumahan rakyat yang dicanangkan pemerintah daerah.

“Kami juga berupaya mendorong percepatan sertifikasi tanah milik masyarakat, khususnya untuk mendukung program perumahan rakyat. Tanah yang akan diberikan bantuan perumahan harus memiliki legalitas yang jelas,” ujarnya.

Dia menambahkan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan menjadi salah satu instrumen utama dalam kolaborasi tersebut.

“Kami siap mendukung seluruh program bantuan perumahan, baik di wilayah darat maupun pesisir, melalui penerbitan sertifikat tanah lewat program PTSL,” ucapnya.

Tidak hanya itu, kerja sama ini juga mencakup penyelesaian persoalan pertanahan, termasuk konflik dan sengketa lahan di tengah masyarakat, serta pengakuan terhadap tanah adat.

“Kami juga akan menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, termasuk sengketa, serta melakukan penataan tanah adat agar tetap terjaga dan dapat diadministrasikan dengan baik serta diberikan kepastian hukum,” katanya.

Dalam aspek kelembagaan, Pemprov Papua dan BPN juga akan bekerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan, termasuk kemungkinan pengalihan pegawai daerah untuk memperkuat layanan pertanahan di Papua.

“Ke depan, kami harapkan ada penguatan SDM melalui kerja sama ini, termasuk peluang bagi pegawai daerah untuk berkontribusi dalam pelayanan pertanahan,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk tim bersama yang bertugas melakukan identifikasi dan inventarisasi aset, serta mencari solusi atas berbagai persoalan pertanahan.

“Tim ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, untuk menertibkan aset serta menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan,” katanya.

Wayoi berharap, dengan tertibnya administrasi aset, pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset secara optimal untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah.

“Jika aset sudah tertib dan dimanfaatkan secara optimal, tentu akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan pembangunan yang lebih tepat sasaran,”katanya. *

Artikel Pemprov Papua dan BPN Teken MoU, Percepat Sertifikasi Aset dan Tanah Masyarakat pertama kali tampil pada .

Rapat tersebut digelar untuk mengoptimalkan capaian berbagai program prioritas Presiden Prabowo. Tema Rakornas tahun ini adalah “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

Program prioritas Presiden diantaranya penanganan Kebijakan Ekonomi, Investasi, dan Energi. Sementara program strategis yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Swasembada Pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis. Serta peran Jaksa Agung, Polri, TNI, dan KPK dalam melakukan pengawasan.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan kepada daerah harus memahami peran sebagai pelayan rakyat, dengan bersama berjuang menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.

“Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh mengatakan aduh, apa bisa dan apa mampu karena disini banyak kelompok kelompok yang selalu menimbulkan keraguan,” katanya.

Prabowo menegaskan, sebagai pemimpin tidak boleh menyerah sebelum bertanding karena Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat-sangat banyak, tapi belum dikelola secara baik.

“Sekarang saya ajak kita semua. Mari kita sebagai pemimpin, mulai sekarang membulatkan tekad untuk membenahi diri kita dan unsur kita dan lingkungan kita dan lingkaran kita untuk menyelamatkan, menjaga dan mengelola kekayaan alam untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

“Tidak ada urusan, saudara berasal dari partai mana. Tidak ada gunanya kita ribut terus karena dunia ini berkembang sangat cepat. Intinya, saudara-saudara dipilih untuk bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya lagi.

Kepada seluruh kepala daerah, Prabowo berpesan agar tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada sakit hati. “Kalah menang biasa, karena kita mengabdi untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” katanya.

Sementara Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang merupakan penjabaran visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Keberhasilan tersebut perlu terus dioptimalkan tahun ini dengan menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah,” kata Tito. (***)

Artikel Gubernur Fakhiri Hadiri Rakornas 2026, Prabowo Dorong Daerah Bersatu Layani Rakyat pertama kali tampil pada .

Usai meninjau langsung seluruh bangunan, Gubernur Fakhiri akhirnya memutuskan Hotel Mapia akan ditutup sementara waktu guna dilakukan evaluasi serta pembenahan secara komprehensif, baik dari aspek bangunan, fasilitas, maupun manajemen pengelolaan.

“Setelah melihat langsung kondisi aset, saya menilai Hotel Mapia sudah tidak layak. Bangunan dan fasilitasnya membutuhkan perbaikan besar agar dapat kembali berfungsi optimal dan memiliki daya saing,” kata Fakhiri di Kota Biak, Senin (12/1/2026).

Fakhiri menjelaskan, penutupan sementara ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi Papua dalam menata kembali aset daerah agar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Revitalisasi Hotel Mapia diharapkan mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pariwisata, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Kabupaten Biak Numfor.

Gubernur juga menegaskan bahwa hak-hak pegawai yang selama ini bekerja di Hotel Mapia menjadi perhatian utama pemerintah. Seluruh kewajiban terhadap pegawai akan diselesaikan sebelum hotel ditutup sementara.

“Kami akan menyelesaikan seluruh kewajiban kepada pegawai. Setelah itu, tim percepatan akan bekerja untuk membenahi hotel ini secara menyeluruh,” jelasnya.

Hotel Mapia merupakan salah satu aset bersejarah Pemerintah Provinsi Papua yang dibangun sejak era 1990-an dan pernah menjadi bagian penting dalam perkembangan akomodasi serta pariwisata di Biak. Seiring berjalannya waktu, kondisi bangunan yang tidak terawat optimal menyebabkan hotel tersebut tertinggal dibandingkan dengan fasilitas perhotelan lainnya yang berkembang di Kota Biak.

Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mengelola aset daerah secara profesional dan berkelanjutan, sehingga ke depan Hotel Mapia dapat kembali beroperasi sebagai penginapan yang representatif, berdaya saing, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. *

Artikel Hotel Milik Pemprov Papua Bakal Ditutup Gubernur Fakhiri, Alasannya Tidak Layak  pertama kali tampil pada .

Salah satu program strategis yang menjadi perhatian publik adalah pelaksanaan Mudik Gratis Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Hal ini disampaikan Plt Kadis Perhubungan Provinsi Papua  Mathius H Wally kepada Media ini pada Kamis ( 08/01/2026).

Menurutnya, Program Mudik Gratis Nataru ini dirancang untuk membantu masyarakat Papua agar dapat merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman masing-masing, tanpa terbebani biaya transportasi yang tinggi.

“Selain menjadi bentuk pelayanan sosial, program ini juga merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, terutama di daerah yang memiliki tantangan geografis seperti Papua” ujar Plt Kadis Perhubungan.

Diterangkannya, berdasarkan data pelaksanaan hingga 8 Januari 2026, program ini berhasil memfasilitasi perjalanan masyarakat melalui moda transportasi darat dan laut dengan total 11.732 penumpang.

“Pada moda transportasi darat, tercatat sebanyak 2.862 penumpang, yang merupakan akumulasi dari 888 penumpang pada tahap awal dan tambahan 1.974 penumpang pada tahap berikutnya. Sementara itu, moda transportasi laut menjadi pilihan utama masyarakat dengan jumlah penumpang mencapai 8.870 orang, terdiri dari 7.870 penumpang serta tambahan 1.000 penumpang pada tahap lanjutan.”terangnya.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa capaian tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi yang terjangkau, aman, dan terjadwal dengan baik.

Keberhasilan penyelenggaraan Mudik Gratis Nataru ini tidak hanya berdampak pada kelancaran arus mudik dan balik, tetapi juga memberikan efek sosial yang signifikan, seperti mempererat hubungan kekeluargaan, meningkatkan rasa aman dalam perjalanan, serta mendorong kehadiran negara di tengah masyarakat.

Dalam konteks tiga bulan awal kepemimpinan, program ini dinilai sebagai role model peningkatan konektivitas wilayah di Papua. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci utama keberhasilan, sekaligus memperlihatkan sinergi lintas sektor dalam menghadirkan pelayanan publik yang efektif dan tepat sasaran.

Dengan program Mudik Gratis Nataru Pemerintah Provinsi Papua berharap  dapat terus berlanjut dan dikembangkan pada momentum-momentum strategis lainnya.

“Ke depan, evaluasi menyeluruh terhadap sarana dan prasarana transportasi akan menjadi perhatian serius agar manfaat program semakin optimal, berkelanjutan, dan menjangkau masyarakat secara lebih merata, khususnya bagi warga di wilayah terpencil dan pesisir.”pungkasnya.

Melalui langkah-langkah nyata ini, kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua berkomitmen untuk terus memperkuat pembangunan berbasis pelayanan publik, memperluas akses transportasi, serta memastikan setiap kebijakan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Papua.

Artikel Sebanyak 11.732 Warga Nikmati Mudik Gratis dari Gubernur Fakhiri pertama kali tampil pada .

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Mathius Hartono Wally, mengatakan pelaksanaan mudik gratis ini menjadi bentuk nyata perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat, khususnya menjelang perayaan Nataru. Yang mana Untuk moda transportasi darat, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Perum Damri melayani masyarakat secara gratis selama 10 hari ke depan.

“Sesuai jadwal, mudik gratis Natal 2025 untuk moda darat dilaksanakan pada 20–24 dan 27–31 Desember. Program ini secara resmi telah dilepas oleh Wakil Gubernur Papua pada 17 Desember lalu,” kata Mathius di Kota Jayapura, Minggu (21/12/2025).

Menurut ia, hari pertama pelaksanaan mudik gratis disambut antusias tinggi oleh masyarakat sejak pukul 06.30 WIT, dengan tujuan terbanyak menuju  Sarmi – Jayapura.

Melihat hal itu, sebelum keberangkatan, para calon penumpang terlebih dahulu mendapatkan pengarahan pentingnya keamanan dan keselamatan selama perjalanan, sekaligus meneruskan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

“Kami ingin memastikan seluruh masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Keselamatan adalah hal utama, dan ini menjadi pesan langsung dari Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,” ujarnya.

Pada keberangkatan pagi hari, kata ia, rombongan mudik dilepas menuju sejumlah daerah, yakni tiga bus tujuan Jayapura–Sarmi, satu bus Jayapura–Taja/Lereh, dan satu bus Jayapura–Senggi. Sementara itu, dua bus tambahan menuju Sarmi kembali diberangkatkan pada sore hari.

“Banyak masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Program ini sangat membantu masyarakat kecil, terutama mereka yang rindu pulang ke rumah dan kampung halaman untuk merayakan Natal bersama keluarga,” katanya.

Adapun rincian rute dan jumlah penumpang pada hari pertama mudik gratis moda darat sebagai berikut:

Keberangkatan Pagi:
Jayapura-Sarmi tiga bus (57 penumpang)
Jayapura-Taja/Lereh satu bus (19 penumpang) lalu Jayapura-Senggi satu bus (19 penumpang). Biak-Supiori satu bus (19 penumpang) dan Sarmi-Jayapura tiga bus (57 penumpang)

Keberangkatan Sore:
Jayapura-Sarmi dua bus (38 penumpang)
Sarmi-Jayapura dua bus (38 penumpang).

Sekadar untuk diketahui, program mudik gratis Nataru akan terus berlangsung hingga akhir Desember dan diharapkan dapat membantu masyarakat Papua merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kebersamaan. (***)

Artikel Antusias Masyarakat Ikut Mudik Gratis Nataru Rute Jayapura – Sarmi pertama kali tampil pada .

Hal ini disampaikan Gubernur Fakhiri usai meninjau langsung kondisi Kantor Badan Pengelola Perbatasan yang terdampak banjir berulang di Kota Jayapura, Kamis (11/12/2025).

“Kondisi kantor saat ini sudah tidak layak karena sering terendam banjir. Apalagi tadi saya mendapat laporan sudah terjadi sebanyak 6 kali,” katanya.

Untuk lokasi, Gubernur menyampaikan jika sudah meminta instansi terkait untuk melihat aset-aset tanah milik Pemerintah Provinsi Papua, terutama yang ada di daerah Holtekamp maupun Koya.

“Saya sudah minta bagian perencanaan untuk melihat itu. Pokoknya lokasi yang layak dan bebas banjir,” ujarnya.

Menurut Fakhiri, daerah Koya kemungkinan akan menjadi lokasi pertama mengingat jarak tempuh ke wilayah perbatasan Papua Nugini (PNG) lebih dekat.

Selain itu, apabila luas tanah yang menjadi aset pemerintah masih luas, akan juga dibangun rumah bagi pegawai Badan Pengelola Perbatasan.

“Ke depan kan ada bantuan perumahan yang akan dibangun. Mungkin beberapa unit bisa kami bangun di sana sehingga ada pegawai yang tinggal di kawasan kantor, dan bisa mengurus kantor,” ujarnya.

Menurut Fakhiri, rencana pembangunan akan mulai dikerjakan tahun depan. “Rencana tahun depan perencanaan sudah jalan. Semoga bisa segera terealisasi,” katanya.

Usai meninjau Kantor Pengelolaan Perbatasan. Gubernur Matius Fakhiri berkesempatan meninjau lokasi longsor di Jalan Raya Pemda I Entrop, dan Jalan Ring Road Kota Jayapura, Papua. *

Artikel Kerap Jadi Langganan Banjir, Gubernur Fakhiri Bakal Pindahkan Kantor Badan Pengelolaan Perbatasan  pertama kali tampil pada .

Diketahui Komisi IX DPR RI membidangi Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan termasuk Jaminan Sosial.

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka masa reses persidangan II tahun 2025-2026 sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dewan, khususnya menyoroti kualitas pelayanan publik di Bumi Cenderawasih, Rabu (10/12).

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, Putih Sari, mengatakan Papua menjadi fokus karena memiliki karakteristik kewilayahan dan kondisi pembangunan yang memerlukan perhatian khusus.

“Papua ini merupakan provinsi yang cakupan wilayahnya luas dengan topografinya juga kompleks serta memiliki keterbatasan terhadap akses-akses di antar daerah,” katanya.

Dia menambahkan, kondisi tersebut sangat berpengaruh terhadap ketersediaan dan kualitas pelayanan publik, yang berujung pada kesenjangan indikator pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Papua.

“Tingkat kemiskinan, derajat kesehatan masyarakat, ketersediaan tenaga kesehatan, perlindungan pekerja, serta kepesertaan jaminan sosial masih menunjukkan kesenjangan dibandingkan wilayah-wilayah yang lainnya,” ujarnya.

Selain itu, salah satu fokus utama kunjungan Komisi IX juga adalah untuk menindaklanjuti kasus kematian pasien ibu hamil di Papua yang menjadi perhatian publik. Pasien tersebut diduga tidak mendapatkan pelayanan secara optimal atau bahkan ditolak oleh rumah sakit setempat.

Kasus ini, kata Putih Sari, telah mendorong Kementerian Kesehatan mengirimkan tim investigasi, mengingat penolakan pasien merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Kesehatan dan bisa mengarah kepada sanksi pidana. Presiden juga telah memerintahkan audit menyeluruh terhadap rumah sakit dan tata kelola pelayanan kesehatan di Papua.

Oleh karena itu, Komisi IX datang untuk memperoleh penjelasan komprehensif terkait kasus tersebut, mulai dari kronologi, tata kelola rujukan darurat, kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap UU Kesehatan, hingga regulasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dalam konteks tersebut, [kami ingin] memperoleh penjelasan yang komprehensif mengenai apa yang sebenarnya terjadi, kronologinya seperti apa, dan juga bagaimana kepatuhan dari fasilitas kesehatan yang ada terhadap implementasi Undang-Undang Kesehatan,” jelasnya.

Ia berharap, dari kunjungan kerja kali ini dapat memastikan langkah korektif apa yang telah dan akan diambil oleh pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan agar kasus-kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Selain masalah kesehatan, Komisi IX DPR RI juga ingin berdiskusi mengenai penanganan stunting, pelaksanaan program JKN, tata kelola hubungan industrial, perlindungan pekerja migran, dan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal di Papua.

“Kehadiran kami di Provinsi Papua tentu ingin berdiskusi secara langsung tentang kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan provinsi terhadap pelayanan dan keadaan fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Putih Sari menegaskan, hasil kunjungan ini akan menjadi masukan penting bagi Komisi IX, termasuk dalam proses legislasi terkait perubahan atau pembuatan undang-undang baru di bidang ketenagakerjaan. *

Artikel Reses DPR RI, Ketua Tim: Papua Perlu Perhatian Khusus Untuk Semua Aspek, Terutama Pelayanan Publik  pertama kali tampil pada .

Gubernur Fakhiri juga mengingatkan peringatan hari AIDS bukan hanya agenda tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menghadapi epidemi HIV/AIDS di Papua secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

“Kasus epidemi HIV di Papua cukup tinggi, sehingga kondisi ini menuntut langkah percepatan yang tidak hanya fokus penanganan medis,” ujar Gubernur Fakhiri.

Gubernur Fakhiri menyebutkan, penanggulangan HIV/AIDS merupakan program prioritas.

“Momentum ini saya mengajak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi mewujudkan Papua yang Cerdas, sehat, produktif serta bebas dari infeksi baru HIV,” Jelasnya.

“Saya juga meminta kepada seluruh bupati dan walikota di Papua untuk melakukan intervensi di KPA dalam mendukung penanggulangan ini, termasuk meminta peran serta seluruh elemen,” Jelasnya.

Gubernur juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengucilkan orang yang terinfeksi HIV atau AIDS.

“Mari kita dukung dan bantu saudara kita untuk tetap semangat menjalani hidup dengan semangat serta bermakna,” ucapnya.

Disamping itu Mantan Jenderal Polisi bintang 3 ini berpesan kepada semua untuk berprilaku hidup sehat dan menghindari aktifitas yang menyimpang yang bisa terinfeksi virus tersebut.

“Kasus ini di Papua cukup tinggi, maka berprilaku yang sehat, satu nyawa orang Papua sangat berarti bagi Papua,” terangnya. (***)

Artikel Hari AIDS Sedunia, Ini Pesan dan Penekanan Gubernur Fakhiri pertama kali tampil pada .