JAYAPURA,- Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen (Mari-Yo) serta Banhur Tomi Mano-Yeremias Bisai (BTM-Yes) mengikuti tahapan pencabutan nomor urut di Halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Papua, Selasa (23/9/2024) malam.

Dalam rapat pleno pencabuan nomor urut pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, pasangan Mari-Yo mendapatkan nomor urut 2.

Calon Gubernur Matius Fakhiri dalam sambutan singkatnya menyampaikan, dirinya mengucap syukur karena nomor urut 2 adalah pemberian Tuhan. Sehingga Ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk mari jalan bersama dalam menjaga Papua damai, tertib, dan tenang.

“Kepada seluruh peserta Pleno, KPU, dan Bawaslu agar melakukan apa yang telah diucapkan, karena melakukan apa yang dikatakan itu sangat susah dan hanya sebagian kecil orang yang dapat melakukannya,” kata Fakhiri.

Fakhiri juga berpesan untuk menjaga kebersamaan dan menjaga toleransi karena perbedaan adalah hal paling baik dan jangan karena perbedaan membuat masyarakat tidak tenang untuk hidup ditanah Papua.
Mantan Kapolda Papua ini juga berharap agar Komisioner KPU Provinsi Papua bekerja dengan baik dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah Provinsi Papua.

Sementara itu, Juru Bicara Mari-Yo, Steve Mara dalam kesempatannya menyampaikan Mari-Yo siap mewujudkan Papua Cerah atau Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.
Visi Misi dan program kerja akan disampaikan juga secara terbuka oleh Mari-Yo kepada masyarakat Papua dalam tahapan kampanye disetiap daerah, sehingga para pendukung setia, relawan, simpatisan yang selama ini bersama Mari-Yo agar terus bergandengan tangan.

“Mari kita antar Mari-Yo secara bersama-sama menuju kantor Gubernur dan Wakil Gubernur Papua,” ajak Steve Mara. (***)

Artikel Mari-YO: Nomor 2 adalah Pemberian Tuhan, Mari Jalan Bersama Mewujudkan Papua Damai, Tertib, dan Tenang pertama kali tampil pada Papua Deadline.

JAYAPURA – Tokoh Pemuda Puncak Jaya Kabupaten Keerom Paton Kogoya meminta masyarakat untuk mendukung terlaksana pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mendatang.

“Terlaksana Pemilukada yang damai tidak terlepas dari peran serta masyarakat, maka dari itu mari kita sukseskan pemilu damai,” ucapnya, Minggu (14/7) siang.

Menurut Paton, Pemilu merupakan sarana untuk perubahan suatu daerah.

“Mari kita pilih pemimpin yang bisa membawa perubahan, jangan karena uang kita salah memilih pemimpin,” ujarnya.

Disamping itu, warga alang-alang Panjang Keerom meminta kepada seluruh lapisan masyarakat baik yang di pesisir, lembah dan gunung untuk selalu bijak dalam menerima informasi dari berbagai pihak, terutama di laman media sosial.

“Era digital memiliki dampak cukup besar terutama terkait dengan keamanan, maka dari itu, mari kita cermati informasi yang diperoleh, bila perlu konfirmasi kepada pihak yang berwenang agar tidak terprovokasi,” jelasnya.

Ditanya soal, ada sekelompok orang yang menolak pelaksanaan Pemilu, kata Paton, kelompok atau oknum tersebut adalah warga negara yang tidak ingin perubahan.

Dia juga menegaskan, ulah dari kelompok maupun oknum yang menyuarakan tolak pemilu hanyalah segelintir orang, bukan menyuarakan seluruh masyarakat di Tanah Papua.

“Semua mau ada perubahan dan Pemilu merupakan sarana yang tepat. Saya minta aparat penegak hukum untuk bertindak bagi oknum yang ingin menggagalkan atau mengganggu pemilu,” tegasnya. (***)

Artikel Paton Kogoya: Pemilu Merupakan Sarana Perubahan untuk Tanah Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Giat Tabligh Akbar yang digelar menghadirkan Tokoh Islam yang sudah familiar di kalangan umat muslim yakni Ustadz Dr. Das’ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si., Ph.D selaku Narasumber atau Penceramah yang akan memberikan Tausiah dan memimpin pelaksanaan shalawat bersama.

Selaku Ketua Panitia Tabligh Akbar, Kapolresta KBP Victor Mackbon mengatakan, sejauh ini persiapan pihaknya dalam menggelar giat tersebut sudah mencapai 90%, selanjutnya tinggal pelaksanaan dan pemantapan esok hari di lokasi kegiatan.

Kapolresta menuturkan, giat yang dilaksanakan merupakan cooling system pihak Kepolisian menjelang momen besar pesta demokrasi yang akan berlangsung, agar dapat berjalan aman, damai dan sejuk.

“Jadi, giat Tabligh Akbar ini merupakan langkah preventif pihak Kepolisian menjelang Pilkada 2024 tahun ini, Bapak Kapolda sudah berkeliling di seputaran Papua dengan menggelar kegiatan seperti Tabligh Akbar maupun KKR, dan semua diprakarsai oleh masing-masing Kapolres di kewilayahan, ini untuk kepentingan kita bersama yakni menjaga kondusifitas Kamtibmas,” ungkap Kapolresta.

Melalui momen Tabligh Akbar yang digelar, Kapolresta menungkapkan bahwa ini merupakan langkah Bapak Kapolda Papua dalam menyentuh seluruh elemen masyarakat. “Untuk di Kota Jayapura kami gelar Tabligh Akbar, nanti di Istora Papua Bangkit akan digelar juga KKR disana, semua itu merupakan bentuk kepedulian pihak Kepolisian dengan mengajak masyarakat bersinergi menjaga Kamtibmas melalui bidang keagamaan yang merupakan hal yang paling hakiki dari setiap insan manusia dapam kehidupan,” tambah Kapolresta.

Kapolresta juga menambahkan, giat Tabligh Akbar ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Pukul 12.30 WIT bertempat di GOR Cenderawasih Jayapura dan terbuka untuk umum. “Dan giat ini juga akan dijadikan tradisi di wilayah hukum Polda Papua dan jajarannya dalam rangka menciptakan Kamtibmas di Tanah Papua.(*)

Penulis : Subhan

Artikel Wujudkan Kamtibmas Kondusif Jelang Pilkada 2024, Polri Gelar Tabligh Akbar di Kota Jayapura pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Kerinduan untuk mendapatkan perhatian dari Kakak Besar Paulus Waterpauw diungkapkan Adolof Dimo Ketua Dewan Adat Suku Sobey dan Yafet Wairaso Ketua Dewan Adat Suku Armati Kabupaten Sarmi saat ditemui di Sarmi, Rabu (15/05/2024).

Kedua tokoh tersebut menyatakan mendukung Paulus Waterpauw di Pilkada 2024 dalam wujud memilih tokoh yang mereka kagumi tersebut saat pemungutan suara.

‘’Kami berharap Bapak Paulus Waterpauw salah satu calon Gubernur Papua untuk datang ke Sarmi bertemu dengan kami, di sini ada Lembaga adat, dewan adat, tokoh perempuan semua sepakat mendukung bapak, jadi kami sangat beharap Bapak datang ke Sarmi,’’ ujar Ketua Dewan Adat Suku Sobey Adolof Dimo.

Kata Adolof banyak hal yang akan disampaikan secara langsung kepada Putra Papua yang berpangkat Komjen di Kepolisian RI ini. ‘’Harapan bisa bertemu sehingga ada titipan yang bisa kami sampaikan sehingga nanti setelah jadi gubernur ada yang bisa dilakukan untuk Sarmi,’’ jelasnya.

Ketua Dewan Adat Suku Armati Yafet Wairosi mengatakan, Indonesia sudah lebih dari 70 tahun Merdeka dan Sarmi sudah 20 tahun menjadi kabupaten sendiri namun hingga saat ini belum ada akses jalan darat ke sampai ke Distrik Aurime.

Suku Armati mendiami wilayah Selatan Kabupaten Sarmi yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamberamo Raya.

‘’Kami Suku Armati butuh kehadiran Bapak dan sepakat untuk tidak memberikan suara kami ke orang lain,suara kami bungkus. Kami butuh Bapak hadir melihat kami dan membangun akses jalan sampai ke Ibukota Distrik Aurime sampai ke bagian bawah di Sungai Pawer,’’ jelasnya.

Yafet Wairosi ingin bicara dari hati ke hati dengan mantan Kapolda Sumatera Utara ini, menyampaikan apa yang selama ini mereka ingin sampaikan ke pemerintah untuk diperhatikan. (***)

Artikel Paulus Waterpauw Maju Gubernur Papua, Dewan Adat Sarmi: Suara Bungkus Untuk Kaka Besar pertama kali tampil pada Papua Deadline.

RS ditangkap anggota Opsnal Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Papua di kawasan BTN Tanah Hitam, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu (8/5) sore.

Dir Narkoba Polda Papua Kombes Alfian mengatakan penangkapan RS berdasarkan laporan masyarakat.

“Setelah mendapatkan laporan, anggota melakukan pendalaman dan akhirnya SB kami tangkap dengan satu paket barang bukti ganja,” jelasnya.

Kata Kombes Alfian, dari hasil interogasi RS mengaku masih menyimpan ganja di beberapa lokasi, termasuk rumah keluarganya.

“Ganja itu disimpan di rumah sang nenek dan kamar kosannya. Dari hasil penggeledahan didapati 28 paket ganja siap edar,” ujar Kombes Alfian.

Saat ini, tambah Kombes Alfian, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap RS.

“Kami masih periksa. Dugaan kuat RS merupakan bandar dna jaringan di Kota Jayapura termasuk di PNG,” tegasnya. (**)

Artikel Asik Nongkrong, Pemuda Pengangguran Ditangkap Polisi, ini Penyebabnya pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Rolling ASN yang dilakukan Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada 5 Desember lalu banyak menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan regulasi ASN.  Jumat (15/12/2023) sore dekat bundaran Timika Indah, sejumlah ASN tersebut menyampaikan aspirasi dengan membacakan beberapa pernyataan sikap.

Pernyataan sikap ini ditukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang dibacakan oleh tiga ASN Pemda Mimika, yakni Priska Kuum, Florida Ende Maniagasi dan Yohanes Tsugumol.

Bapak Presiden RI, IR. Joko Widodo di Jakarta, kami sebagai ASN pemerintah Kabupaten Mimika ingin bertanya kepada bapak Presiden apakah UU nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2 yang mengatur tentang ASN masih berlaku bagi kami di Kabupaten Mimika? ataukah sudah tidak berlaku lagi bagi kami di Kabupaten Mimika?

Kedua, Kami alami di Kabupaten Mimika khususnya dalam penataan Birokrasi Pemerintah, bawahan bapak yakni  Bupati Mimika tidak mengikuti atau mentaati UU nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 2, sehingga hak – hak kami sebagai ASN tidak kami dapatkan sesuai dengan pangkat dan golongan.

Dengan semena-mena kami dinonjobkan dan dirolling pegawai yang dilakukan kami sebagai ASN Orang Asli Papua (OAP) dan juga non OAP merasa sangat didiskriminasi oleh ulah oknum-oknum yang bekerja tidak mengikuti arahan UU, sehingga kami ASN sangat dirugikan.

Ketiga, Kami diberhentikan dari jabatan tanpa sebab, sehingga kami merasa malu di tengah – tengah masyarakat, nama baik kami tercoreng, oleh karena itu melalui media sosial dan surat terbuka kami menyampaikan suara ini dan berharap Bapak Presiden Jokowi memberikan perhatian langsung terhadap masalah ini.

Keempat, kami ASN pemerintah Kabupaten Mimika juga mempertanyakan kepada Bupati Mimika apakah dalam penataan birokrasi pemerintahan Kabupaten Mimika sudah melakukannya sesuai dengan perintah UU otsus Papua nomor 21 tahun 2021 yang telah diubah dengan UU nomor 2 tahun 2021?

Kelima, mereka juga mempertanyakan kepada Sekda Mimika terkait peran Baperjakat apakah masih ada sistem pengangkatan atau mutasi jabatan ASN di Kabupaten Mimika. “Apakah rolling kemarin itu memenuhi dalam sistem Baperjakat?,” tanyanya. Aksi para ASN ini juga mendapat perhatian dari sejumlah warga Timika yang melintasi jalanan Bundaran Timika Indah. Namun Usai membacakan lima pernyataan sikap mereka, para ASN ini kemudian membubarkan diri dengan dam

Artikel Surat Terbuka Dilayangkan ASN Mimika Kepada Presiden Jokowi pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Melalui Perayaan Natal ini marilah kita tingkatkan rasa keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, saling bergandengan tangan dan saling menghargai satu dengan yang lain,”kata Pendeta Jhonny Kakisina.

“Pada perayaan natal ini, hendaknya kita selalu dalam suasana hidup yang damai, rukun dan tenteram, ti dak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antar sesama umat manusia dan antara manusia dengan alam semesta,”ungkapnya.

60 anggota hadir dalam Perayaan Natal bersama Komunitas Sepeda KOGAS yang telah berdiri tiga tahun lalu dengan jumlah 141 anggota di Kota Jayapura, dengan moto mereka ‘Kebersamaan Dalam Keberagaman’.

Ketua Umum KOGAS Rizap Jayaprana menyampaikan rasa syukur dan sukacita atas terselenggaranya perayaan Natal KOGAS 2023.  Dirinya berharap agar perayaan Natal ini, dapat menunjukkan suatu perubahan hidup yang dimulai dari diri sendiri dan hendaknya tetap saling mendukung menjaga harmonisasi komunitas sepeda KOGAS. *

Artikel Natal Bersama Komunitas Sepeda KOGAS Jayapura pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Artikel Jadwal Debat Capres-Cawapres Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Kepala BPJS ketenagakerjaan KC Jayapura, Haryanjas Pasang Kamase menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bukan BUMN melainkan badan hukum publik yang didirikan dengan tujuan memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kerja Indonesia.

“Program BPJS Ketenagakerjaan ini dikembangkan dengan menggunakan dana dari peserta utamanya, baik itu para pekerja formal maupun informal,” terangnya.

Anjas, begitu sapaan akrabnya menyebut BPJS yang dulunya bernama Perum ASTEK ini memiliki empat program utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

“Jadi keempat program utama ini memiliki segudang manfaat (benefit) yang dibutuhkan para pekerja demi meningkatkan kesejahteraan,” bebernya.

Sosialisasi program BPJS ketenagakerjaan perlu diberikan khususnya kepada jurnalis mengingat profesi para kuli tinta ini terbilang sangat penting dengan l jam kerjanya atau mobilitas yang tinggi.

“Kemudian resiko wartawan itu bukan hanya pada saat dia berjalan, termasuk pada saat mengangkat berita di media juga berisiko,” umbar Anjas.

Anjas pun berharap melalui program sosialisasi ini, maka wartawan memahami akan hak-hak yang didapatkan ketika memasuki dunia kerja, dan berharap dapat disosialisasikan kembali kepada masyarakat

“Jadi hal ini kami sampaikan supaya jadi pemahaman kita bersama, dan wartawan juga bisa menjadi corong informasi buat BPJS tenaga kerja menyampaikan program manfaat dari tenaga ini kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa ternyata bukan hanya orang di perusahaan saja yang bisa jadi peserta,” terangnya.

“Lalu masyarakat umum yang bekerja dimana saja, juga ternyata bisa jadi peserta BPJS ketenagakerjaan,” timpalnya. (Lb)

Artikel Jalin Sinergitas, BPJS Ketenagakerjaan Jayapura Sosialisasikan Program ke Jurnalis pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Salah satu perwakilan Angkatan 52 Resimen Rahesa Aditya Diandra Siswa Rendy Christian Lande, mengaku ia bersma 6 orang siswa lainnya ditempatkan di Polsek Jayapura Selatan (Japsel).

“Untuk Polsek Japsel kami ada 7 orang Siswa SIP angkatan 52 Resimen Rahesa Aditya Diandra,” katanya, Rabu (13/9/2023).

Rendy mengungkapkan tema latihan yakni ‘dengan semangat latihan tekhnis dan latihan kerja manajemen Polsek kita siapkan peserta didik sekolah inspektur Polisi (SIP) Angkatan ke 52 Tahun Anggaran 2023 sebagai pemimpin garis depan yang profesional dan presisi guna menjadikan sumber daya manusia Polri yang unggul di era revolusi’

“Tujuan dari pelatihan ini dibagi menjadi tiga. Pertama edukatif dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam membuat perencanaan, pelajsanaan, dan pengendalian serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengendalikan anggota dan melaksanakan koordinasi dengan unit terkait,” ujarnya.

Lanjut Rendy, kedua yakni analitis yang artinya melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kasus-kasus dan permasalahan yang ditangani dalam pelaksanaan kegiatan rutin kepolisian berdasarkan petunjuk peraturan yang sudah ditetapkan

“Ketiga integratif yaitu peningkatan penugasan dan pemahaman dlaam penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah di dapat di Setukpa Lemdiklat Polri dlaam pelaksanaan tugas kewilayahan pada tingkat Polsek,” beber Rendy.

Rendy menambahkam dalam pelaksanaaan latihan kerja yang dilaksanakan di Polsek Jayapura Selatan, siswa juga membantu kegiatan Operasi Zebra Cartenz 2023, yang dipusatka. di depan Mako Polsek Japsel, serta membantu pelaksanaan pelayanan SKCK, pembuatan laporan kehilangan, dan tugas fungsi kepolisian lainnya.

“Siswa yang mengikuti yakni atas nama Rendy Christian Lande, , Steven Rumetna, Edy Hamonangan, Jimmy Jhon Manobi, Dwinur dan Jastin Raphael Udam,” tutupnya. (Lb)

Artikel Resimen Rahesa Aditya Diandra Polda Papua Gelar Latihan Teknis di Sejumlah Polsek pertama kali tampil pada Papua Deadline.