Otonomi Khusus Jilid II, Orang Asli Papua Akan Semakin Mengalami Korban Kekerasan

1. Otonomi khusus bukan solusi penyelesaian persoalan di Papua

Menurut saya Otonomi  Khusus jilid I tidak memberikan harapan yang sesungguhnya kepada Orang Asli Papua, untuk hidup dengan rasa bebas di tanahnya sendiri. Karena otonomi khusus tidak berjalan  sesuai amanat yang diberikan dalam kerangka Otsus yang sesungguhnya.

Menurut pemahaman saya, suatu daerah atau wilayah yang disebut sebagai daerah Otonomi Khusus, seharusnya kewenangan semua diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur diri sendiri hanya ada hal-hal tertentu yang bisa diatur oleh pemerintah pusat.

Perlu juga ketahui bahwa, Papua dijadikan sebagai daerah Otonomi Khusus sejak Tahun 2001,  namun masyarakat Orang Asli Papua selalu mengalami  Korban Kekerasan. Sehingga menurut saya sebenarnya Otonomi Khusus bukan suatu jamainan  dan harapan masyarakat Papua untuk hidup berkarya dengan bebas di atas tanahnya sendiri.

Perlu ketahui bahwa Papua di jadikan sebagai daerah Otonomi Khusus banyak warga masyarakat sipil orang asli papua yang selalu mengalami korban kekerasan yang berdampak pelanggaran HAM.

Dan selalu hidup dengan tidak rasa bebas, sebagai pemilik atau  hak ulayat di tanah Papua,  menurut saya masyarakat orang asli Papua dijadikan sebagai tamu undangan dan sebagai barang dagang yang harus dibisniskan.

2. Dana Otsus akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu untuk mempeerkaya diri lebih khusus elit di Papua.

Dana Otsus tidak menguntungkan bagi masyarakat orang asli Papua, tetapi menguntungkan bagi elit-elit di Papua, dan kelompok-kelompok tertentu untuk memperkaya diri.

Kemungkinan besar pemerintah pusat mengetahui elit-elit di di Papua, banyak yang melakukan koropsi namun pemerintah pusat tidak berani melakukan pemantauan dan pengawasan  terhadap pegunaan anggaran dana Otsus.  Kondisi di Papua juga sebenarnya sangat siknifikan. Kondisi masyarakat tidak pernah ada perubahan

3. Otonomi Khusus Meredakan isu Papua merdeka

Perlu ketahui bahwa penawaran terhadap orang Asli Papua, untuk menerima Otonomi Khusus datang dari UNI EROPA atas kerja sama dengan Pemerintah Indonesia

Waktu itu màyarakat Jayawijaya, melakukan pertemuan dengan Anggota Uni Eropa di kampung Piramid,  wilayah distrik Kimbim kini sekarang disebut distrik Piramid. Dalam pertemuan itu melibatkan tokoh-tokoh Gereja, tokoh Masyarakat tokoh LSM, tokoh Politik Persedium Dewan Papua ( PDP ) dan masyarakat.

Isu yang di bahas waktu itu tentang Otonomi Khusus di Papua, tawaran yang disampaikan oleh 15 perwakilan negara Uni Eropa kepada masyarakat dalam pertemuan itu ? mengajak masyarakat Papua untuk menerima dulu otonomi khusus, apakah otsus akan berjalan dengan sesuai harapan masyarakat atau tidak ? Kalau otsus tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat mungkin ada kebijakan yang lain, terpaksa masyarakat Papua menerima tawaran Uni Eropa terkait dengan Otsus.

Penawaran yang dilakukan dari Uni Eropa, untuk meredahkan isu Papua merdeka. Namun sejak terjadi penerapan otonomi Khusus di papua hingga sampai sekarang otsus tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sipil di Papua, dan tdak dapat menguntungkan bagi masyarakat Papua.

4. Pemerintah pusat perlu memahami dan pelajari dengan bijak terhadap kondisi riil yang terjadi selama ini di Papua.

Menurut pengetahuan saya masyarakat Orang Asli Papua telah mengembalikan otsus pada tahun 2015 di halaman Gedung MRP Papua di kota raja dengan mengunakan peti jenasah dengan tulisan “Otonomi Khusus gagal dan Meninggal”.

Menurut saya Pemerintah Rebuplik Indonesia, ( Pemerintah Pusat ) harus bijak melihat kembali dan evaluasi masalah-masalah di Papua, sehingga dapat mengikuti keinginan masyarakat Papua, bukan memaksakan kehendak pemerintah Pusat.

Apabila pemerintah pusat memaksakan kehendaknya sendiri belum tentu masyarakat Papua akan menerima  pendapat pemerintah Pusat. Saya ketahui bahwa kalau ada berbeda pendapat antara yang mengambil kebijakan dan masyarakat pasti akan ada bertentangan dan situasi tidak akan aman.

Perlu ketahui juga bahwa tujuan pemerintah Pusat, menerapkan otonomi khusus di Papua, adalah untuk meredakan Isu ” Papua Merdeka” namun isu tersebut terus bergulir di tanah Papua akhirnya sulit juga dibendung, sekarang lebih kuat dan susah dibendung adalah isu rasisme.

Oleh karena itu menurut saya semua ini dikembalikan kepada  masyarakat Papua sebagai pemaanfaat untuk menentukan apa yang diharapkan oleh masyarakat Menurut saya pemerintah pusat harus melakukan pendekatan secara dialogis dengan masyarakat Papua, dari perbagai pihak terkait otonomi khusus jilid 2. Dan Otonomi Khusus bukan solusi penyelesaian bersoalan di Papua

*Oleh Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem