Gubernur Waterpauw dalam waktu dekat akan ada beberapa pos Sat Pol PP yang berdiri, hal tersebut bertujuan untuk mengawasi ASN yang keluar di jam kerja. “ASN yang keluar dari jam kerja wajib anggota Satpol PP tahan dan tanyakan keperluannya keluar di jam kerja,” tegasnya.

Ia pun meminta kepada semua ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua untuk disiplin. “Kerja baik, berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan buktikan hasil kerja, kuncinya adalah disiplin,” tegasnya. Ia juga menambahkan  kehadiran dirinya di Provinsi Papua Barat tidak memiliki kepentingan Politik.

Dikatakan,  jabatan penjabat yang diemban dirinya adalah kepercayaan serta amanah dari negara. “Saya datang tidak punya kepentingan, saya diberikan kepercayaan Pusat sebab dinilai mampu karena kinerja, dan saat ini saya punya tanggung jawab untuk membenahi kondisi Papua Barat,”tegasnya.*

Artikel Ini Peringatan Buat ASN Papua Barat dari Gubernur Waterpauw pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Saya datang tidak punya kepentingan, saya diberikan kepercayaan pusat sebab dinilai mampu karena kinerja, dan saat ini saya punya tanggung jawab untuk membenahi kondisi Papua Barat,”tegasnya.

Ia pun berharap agar seluruh ASN di Papua Barat untuk bekerja tanpa harus terlibat di Politik. “Sekarang laksanakan tugas dan tanggung jawab serta buktikan hasil kerjanya, kuncinya adalah disiplin,” tegasnya.

Pensiunan Jenderal Bintang Tiga di institusi Kepolisian ini meminta kepada seluruh stakeholder untuk bergandeng tangan membangun di Papua Barat. “Keberadaan kita sebagai ASN yakni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangan pernah untuk merasa diri hebat dan bangga, di atas langit masih ada langit,”tandasnya.*

Artikel Ingatkan ASN Papua Barat Diatas Langit Masih Ada Langit, Gubernur Waterpauw: Saya Tidak Punya Kepentingan Politik pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Dikatakan, kebijakan bekerja dari rumah mulai berlaku selama tiga bulan yakni mulai 19 Oktober 2020 hingga 19 Januari 2020. “Besok surat edaran gubernur akan dikeluarkan dan diteruskan ke masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan,”kata Doren

Ia menjelaskan, saat ini 25 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua sudah terpapar Korona, bahkan belum lama ini ada satu pegawai yang meninggal karena positif. Jumlah ASN se Provinsi Papua sekitar 7000 pegawai.

“Ini langkah baik dari pak gubernur dan wakil gubernur untuk melindungi seluruh stafnya. Untuk itu, saya harap bisa dilaksanakan sebaik-baiknya,”ungkap Doren.

Ia meminta, karena aktivitas perkantoran dikerjakan dari rumah, maka pimpinan OPD harus mengatur bagaimana baiknya pola kerja agar pelayanan pemerintahan bisa tetap maksimal.

“Pekerjaan fisik maupun multi years tetap berjalan sesuai rencana sampai dengan selesi tahun anggaran. Intinya penyerapan anggaran seluruh OPD harus selesai di 20 Desember 2020, sehingga seluruh laporan pertanggungjawaban bisa rampung sebelum akhir Desember,”ujarnya.

Sementara itu Satgas Covid-19 Kota Jayapura, Minggu 18 Oktober 2020 mengungkapkan ada 109 pasien positif corona yang dinyatakan sembuh.

“Ada 109 pasien yang sembuh, dengan demikian total komulatif pasien Kota Jayapura yang sudah sembuh sebanyak 2.387 orang, “Kata Jubir satgas Covid-19 Kota Jayapura, dr. Ni Nyoman Sri Antari Minggu (18/10/20) malam.  Sementara itu terdapat juga penambahan kasus baru sebanyak 66 orang

Satgas Covid-19 Kota Jayapura juga melaporkan bila hari ini terdapat dua pasien Corona yang meninggal dunia, berasal dari 1 orang asal Kelurahan Vim, Abepura dan 1 orang asal Kelurahan Heram.

“Pasien yang meninggal dunia ini inisialnya, Tn.JJ usia 73 tahun dan merupakan pasien yang dirawat di RS Bhayangkara, satunya lagi adalah Tn. AK, usia 45 tahun dan di rawat di RS Dian Harapan,“ungkap dr.Nyoman. Tambahan 2 pasien meninggal ini menjadikan total pasien meninggal asal kota Jayapura menjadi 71 orang.

“Hingga kini secara komulatif total pasien positif corona di kota jayapura sebanyak 4.330 orang, yang masih dirawat sebanyak 1.872 orang sedangkan yang sembuh sebanyak 2.387 orang,“ujar dr.Nyoman.

Sementara Juru Bicara Satgas Covid-19 Papua Dr Silwanus Sumule mengungkapkan  pasien Covid-19 pada tanggal 18 Oktober  berjumlah 8.579 orang, pasien yang sembuh berjumlah 5088 orang sedangkan yang meninggal karena Covid-19 ada 138 orang.

Artikel ASN Papua Terpapar Covid-19, WFH Diberlakukan Hingga Januari 2021 pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Hal ini mengingat bahwa penerimaan CPNS tahun 2019 akan masuk pada tahap seleksi kompetensi bidang (SKB). Pelaksanaan SKB ini tertunda karena pandemi Covid-19.

Tahun ini pemerintah masih akan menuntaskan proses seleksi CPNS formasi tahun 2019 yang tertunda karena pandemi Covid-19. “SKB akan dilanjutkan bulan September-Oktober 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan. Kementerian PANRB dan BKN terus melakukan koordinasi dengan BNPB (Gugus Tugas Covid-19) dan Kementerian Kesehatan, untuk memastikan agar pelaksanaan SKB benar-benar memenuhi standar protokol kesehatan,” jelasnyaseoerti dilansir menpan.go.id

Dijelaskan juga bahwa rekrutmen ASN untuk tahun 2021 akan dilaksanakan. Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah. Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19.*

Artikel Rekrutmen CPNS 2020 Ditiadakan pertama kali tampil pada Papua Deadline.