Aksi itu dilatarbelakangi, pemotongan dana desa tanpa kejelasan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Intan Jaya.

Koordinator aksi Mesak Gayamba mengatakan pemotongan dana desa oleh DPMK sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu.

Menurut Mesak, pemotongan dana desa yang  dilakukan tidak prosedural dan dinilai sangat janggal dan tidak masuk akal.

“Alasan pemotongan dana desa karena kepala kampung sebelumnya ada utang, sedangkan kami hadirkan kepala kampung sebelumnya dan yang menjabat untuk klarifikasi. Semuanya tidak memiliki utang. Ini sangat mengherankan,” terangnya.

“Kami tidak terima dengan pemotongan dana desa yang sangat besar selama saya menjabat 2 periode jadi Bendahara Kampung dari tahun ke tahun selalu ada potongan padahal Kepala Kampung menyampaikan tidak punya utang,” timpalnya.

Mesak  menjelaskan pemotongan yang dilakukan sangat tidak masuk diakal, pasalnya setiap desa dipotong oleh DPMK sebesar Rp 300 juta.

“Jadi dari 97 Kepala Desa total nyata yang diterima sekitar Rp. 20.389.100.000, sedangkan sesuai PAGU DD dan ADD sebesar 65.750.838.050,- coba jelaskan sekitar Rp 45 miliar lebih itu  kemana,” tanyanya.

Mesak menambahkan potongan tersebut dilakukan dengan alasan digunakan untuk membayar hutang para Kepala Desa, namun saat ditanya bukti rincian hutang tersebut dia tidak memilikinya.

Ironisnya kata dia, Kadis PMK Intan Jaya Yohakim Mujizau  beberapa waktu lalu menjelaskan  potongan dana desa tersebut digunakan untuk biaya pengamanan proses pencairan dana desa dan potongan PPN dan PPH.

“Fakta dilapangan jumlah dana pengamanan yang dikeluarkan tidak lebih dari 500 juta bahkan banyak Aparat kemanan TNI Polri di Intan Jaya tidak merasakan dana pengamanan tersebut,” tegasnya.

Di bagian lainnya Koordinator Fasilitator Kabupaten Pendamping Yakadewa menyampaikan bahwa potongan dana desa karena utang para Kepala kampung, termasuk
uang perjalanan serta program kerja pendamping yang tidak berikan.

Sementara itu  Wakapolda Papua Brigjen Ramdani Hidayat secara terpisah  ketika dikonfirmasi perihal potongan dana desa untuk uang pengamanan, belum mengetahui pasti.

“Kami elum dengan informasi itu. Yang jelas kami akan konfirmasikan apakah betul atau tidak, supaya jangan hanya katanya-katanya saja” tegasnya. (Lb)

Artikel Potongan Dana Desa Hingga Rp 45 Miliar, Kepala Kampung di Intan Jaya Datangi Bank Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.