Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Untuk itu, pemerintah akan berupaya memulihkan hak para korban secara adil dan bijaksana.

“Tentu adalah hak baik jika Jokowi bisa melanjutkan upaya penyelesaian dua kasus pelanggaran HAM di Papua yang belum tuntas. Harus juga di akui bahwa  pemerintahan Presiden Jokowi lah pemerintah secara terbuka mengakui adanya pelanggaran HAM di Indonesia sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan keluarga korban. Komnas HAM mengucapkan terimakasih walau itu memang tugas pemerintah,”ujar Frits Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua,  Selasa (21/3/2023) pagi. Saat ini juga presiden telah mengeluarkan dua keputusan penting soal penyelesaian ham di Indonesia yaitu.

1. Inpres No.2 THN 2023 tentang . Pelaksanaan rekomendasi penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang berat.
2. Kepres no. 4 THN 2023 tentang, Tim pemantauan pelaksanaan rekomendasi penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang berat.

Freeport

“Dua keputusan ini menunjukan bahwa Jokowi punya komitmen penyelesaian kasus kasus HAM berat di Indonesia yang telah di tetapkan oleh Komnas HAM. Tetapi tidak berarti penyelesaian kasus HAM berat di baypaskan dengan upaya non yudisial. Bahwa di jaman kepemimpinan Jokowi juga terjadi banyak kekerasan yg mengakibatkan korban jiwa, tapi juga penguasaan hak ulayat masyarakat secara sepihak oleh korporasi, hilangnya lapangan kerja utk ribuan buruh di PT Freeport, tentu ini jadi tugas yang kiranya di selesaikan oleh Presiden Jokowi,”ujarnya.

Artikel Jokowi Sudah 16 Kali Kunjungi Papua, Namun Baru 1 Kasus HAM Berat di Sidangkan pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Ini supaya tidak semata-mata mengunakan pendekatan keamanan tapi pendekatan penegakan hukum yang terukur dan negosiasi adalah alternative agar tidak mengundang reaksi internasional dalam prespektif HAM,”ujar Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Bernard Ramandey, Selasa (29/12 / 2020) pagi. Diungkapkannya, ingat isu HAM dapat memberikan dampak buruk bahkan dengan isu HAM bisa mendorong disintegrasi Papua dari Indonesia.

“Komnas HAM RI Perwakilan Papua juga ingatkan Presiden Joko widodo untuk penuhi janjinya kepada masyarakat Papua, untuk menempatkan sosok putra Indonesia asal Papua di jabatan strategis di Mabes Polri atau bahkan menjadi Kapolri,” kata Ramandey. Kata dia, Irjen Pol Paulus Waterpauw adalah sosok putra Papua di jajaran Polri yang tepat bisa melanjutkan kepemimpinan Kapolri sebelumnya.*

Artikel Komnas HAM Papua Singgung Jokowi Perihal Janji-Janjinya pertama kali tampil pada Papua Deadline.

”Saya perintahkan kepada Menteri, kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk industri-industri yang akan relokasi dari Tiongkok (China) ke Indonesia, baik itu dari Jepang, dari Korea, dari Taiwan, dari Amerika, atau dari negara manapun berikan pelayanan yang sebaik-baiknya,” tutur Presiden seperti dilansir  dari setkab.go.id, saat memberikan sambutan pada acara peninjauan Kawasan Industri Terpadu Batang, Provinsi Jateng, Selasa (30/6).

Jika mengurus izinnya sulit, Presiden sampaikan telah perintahkan langsung kepada Kepala BKPM urus dari A sampai Z untuk diselesaikan sehingga investor merasa dilayani. Soal urusan pembebasan tanah, Presiden telah menanyakan kepada beberapa investor jika ada masalah akan di-back up agar segera selesai.

”Tadi saya bertanya kepada beberapa investor, sudah ada tanah misalnya di Serang, di Bekasi, “Enggak ada masalah?” “Enggak ada masalah?” “Oke, silakan dilanjutkan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden sampaikan akan menyiapkan kurang lebih 4.000 hektare di sini dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektare terlebih dahulu.

”Langsung, misalnya ada yang mau pindah tadi, LG mau pindah besok, sudah silakan langsung masuk. Sudah, enggak usah ngurus apa-apa, nanti yang ngurus semuanya dari Kepala BKPM, tentu saja dibantu nanti oleh Gubernur, oleh Bupati yang ada di sini,” imbuh Presiden.

Tujuan besarnya, menurut Presiden, adalah membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya kepada warga kita. ”Saya tidak mau lagi tadi ada potensi 119 perusahaan yang akan relokasi dari Tiongkok ke luar, jangan sampai kita tidak mendapatkan perusahaan-perusahaan itu untuk mau masuk ke Indonesia. Jangan kalah dengan negara-negara lain,” tuturnya.

Kalau negara lain memberikan harga tanah tertentu, Presiden minta agar Indonesia dapat memberikan harga kurang daripada yang ditawarkan negara tersebut.

Begitu pun halnya, Presiden sampaikan terkait pengurusan izin yang harus lebih cepat dan lebih baik sehingga Indonesia memiliki sebuah competitiveness yang baik. ”Kalau tidak, jangan sampai peristiwa tahun lalu terjadi lagi, ada relokasi dari Tiongkok 33 perusahaan kita satu pun enggak dapat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden mengaku senang karena hari ini sudah ada yang masuk 7, kemudian ada 17 yang memiliki komitmen besar, sehingga telah masuk ke 60 persen, hampir 100 persen.

Hal ini, menurut Presiden, terus disampaikan kepada para Menteri, kepada Kepala BKPM untuk terus dilayani dan dikejar, disampaikan fasilitas-fasilitas apa yang ingin diberikan, baik itu urusan lahan, izin, listrik, gas, dan yang lain-lain. Ia menambahkan bahwa ini yang akan memberikan sebuah daya saing dalam rangka mereka mau merelokasi ke Indonesia.

”Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja cepat yang kita lakukan karena sekarang ini bukan negara besar mengalahkan negara yang kecil tetapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat,”pungkas Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam agenda kali ini Seskab Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Artikel Pembukaan Industri di Batang, Jateng, Untuk Ciptakan Lapangan Kerja pertama kali tampil pada Papua Deadline.