Setelah dari Pasar Phaara, Gibran Rakabuming Raka dan rombongan langsung menuju ke penginapan untuk berganti pakaian kurang lebih satu jam, baru dilanjutkan ke Obhe (rumah adat) Kampung Sereh untuk bertemu tokoh-tokoh adat di tanah Papua.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, mengatakan penyambutan yang dilakukan warga Kabupaten Jayapura sangat luar biasa. “Ini pertama kalinya saya ke Papua dan penyambutannya sangat luar biasa, sangat hangat, saya doakan bapak ibu semuanya sehat serta dilimpahkan banyak rezeki,” katanya

Menurutnya, pemerataan pembangunan di Indonesia sangat perlu sekali dilakukan yang dimulai dengan penambahan pasar-pasar tradisional di Papua. “Pasar-pasar tradisional di Papua khususnya di Kabupaten Jayapura perlu ditambah untuk dapat membantu masyarakat meningkatkan ekonominya,” ujarnya.

Dia menjelaskan akses konektivitas jalan-jalan di Papua akan dibangun seperti jalan desa (kampung), jalan nasional wajib dibangun di tanah Papua ini.

“Kalau jalannya belum terkoneksi dengan baik, terbangun dengan baik seperti berlubang dan belum di aspal maka harga barang, logistik apapun akan terus mahal,” katanya.

Dia menambahkan di eranya bersama calon presiden Prabowo Subianto tidak akan melihat pembangunan hanya ‘Jawasentris’ tetapi pemerataan pembangunan terutama di Papua.

“Selain jalan konektifitas terus dilakukan di Papua, kami juga akan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat guna melindungi tanah adat, hutan adat agar lebih berkeadilan lagi,” ujarnya.

Sementara itu Tokoh Adat Papua Yanto Eluay mengatakan masyarakat asli Papua mengharapkan untuk diperlakukan secara adil di negara ini. “Keadilan itu kami belum rasakan, sehingga masyarakat asli Papua berharap untuk keadilan itu diberikan kepada orang Papua yang sangat terbuka hidup berdampingan dengan saudara-saudara dari luar Papua,” katanya.

Dalam kunjungannya ke pasar Phaara Sentani, Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan para pedagang dan sempat membeli satu ekor babi dan diserahkan kepada masyarakat.

Artikel Cawapres Nomor Urut 2 Tiba di Jayapura, Gibran Rakabuming Raka: Penyambutannya Luar Biasa pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat, termasuk Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin S.H, serta Komisioner KPU Provinsi Papua, Yohanes Fajar Irianto.

Hadir juga Direskrimum Polda Papua, Kombes Pol Arif Bastari, S.I.K., M.H., Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Ignatius Benny Adi Prabowo, S.H., S.I.K, Kasdam XII Cenderawasih, Letkol Inf Benny Asman Water, Danpom, Mayor Laut PM Hengky Widodo, DansatPom Silaspapare, Mayor Pom Eko Setiawan dan Hakim KasdiPotmar Lantamal X Mayor Laut PM Arif Rahman.

Sosialisasi ini mendiskusikan metode kampanye yang tidak boleh melanggar prinsip dasar negara, melibatkan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara, dan menghina individu atau kelompok. Bawaslu juga menekankan larangan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing, penyumbang tanpa identitas jelas, pemerintah, dan badan usaha milik negara atau daerah.

Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Hardin Halidin S.H, menjelaskan bahwa kegiatan ini strategis untuk memahami regulasi pemilu dan memberikan koreksi kepada masyarakat yang mungkin kurang paham.

“Penting bagi kita untuk turun ke lapangan, mensosialisasikan lembaga kita, tugas dan kewenangan kita terlebih lagi produk hukum pemilu yang ada,” ujarnya.

Ia juga mengimbau kepada semua peserta pemilu untuk tidak memasuki netralitas TNI-Polri terutama dalam pemasangan APK atau media kampanye di zona TNI maupun zona Kepolisian.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Papua, Yohanes Fajar Irianto, menyoroti pentingnya pelaporan dana kampanye sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk Dana kampanye itu jadi syarat bagi partai politik yang harus membuka selambat-lambatnya tanggal 27 november hingga akhir tanggal 7 januari 2024,” jelasnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan pemilu yang adil, bermartabat, dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi. Peraturan-peraturan yang ditegaskan dalam sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua peserta pemilu, menjaga netralitas, dan menciptakan lingkungan kampanye yang sehat.

Adapun beberapa ketentuan yang mengaturnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, kemudian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Na sional Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS.

Artikel Sosialisasi Bawaslu Tentang Pengawasan Dana Kampanye pertama kali tampil pada Papua Deadline.