“Saya dengan tegas mengatakan, jika masalah-masalah terus terjadi, maka seorang Kapolda sebagai penegak hukum tertinggi di daerah (di Papua), kalau memang tidak mampu, sebaiknya mundur. Cari lagi Kapolda lain,” kata Yan Christian Warinussy, Rabu (1/12/2021).

Yan Christian Warinussy mengungkapkan, Kepolisian memiliki potensi yang bisa digunakan untuk menjadikan Papua damai dan sejuk. “Tapi dari Kapolda ganti Kapolda, yang sekarang Pak Mathius Fakhiri juga, saya lihat hal ini tidak dimaksimalkan,” tukasnya.

Ia menyarankan, cara mengembangkan potensi dari kepolisian misalnya dengan melakukan diskusi atau tukar pendapat, tukar pikiran dengan kelompok-kelompok non militer. Contohnya, kata dia, membangun dikusi dengan akademisi di perguruan tinggi, kelompok pemikir Papua yang ada di perkotaan, di sekitar pemerintahan atau berdialog dengan kelompok agama.

Dari diskusi tersebut, akan diperoleh masukan atas penanganan masalah di Papua. “Karena mereka punya pengalaman-pengalaman di internal sendiri baik secara regional maupun internasional, (Saya kira) mereka harus diajak bicara. Itu yang saya lihat selama ini tidak ditangani,” sambungnya.

Warinussy menambahkan, operasi penegakan hukum telah tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981, mengatur cara penanganan penegakan hukum. Misalnya, bila seseorang diduga melakukan kejahatan, dengan dua alat bukti kuat, dapat mengantar terduga hingga ke pengadilan.

“Celakanya, selama ini cara itu tidak digunakan. Operasi penegakan hukum (saat ini) yakni dengan tembak mati, dan tidak ada langkah-langkah hukum untuk membuktikan benar atau tidak terlibat dalam kejahatan (kelompok-kelompok tertentu),” katanya.

“(Bahkan) jika terduga itu benar maka akan dicari kesalahannya. Setelah itu baku lempar statement, dan penguraiannya tidak tuntas,” tambahnya.

Akibat berbagai situasi tersebut, urai dia, telah membuat publik percaya adanya kekerasan aparat terhadap rakyat. Disebutnya sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Persoalan-persoalan di Papua bukan baru terjadi, dalam 5 atau 10 tahun ini, tapi sudah lebih dari 50 tahun, kok tidak ada perbaikan juga?,” cetusnya.

Baginya, dari beragam rentetan persoalan di Papua, telah membuat orang Papua pesimis membantu pemerintah di dalam pembangunan. “Ini imbas dari pimpinan aparat keamanan di Papua yang tidak dapat menangani situasi agar Papua menjadi aman, damai dan sejuk.”

Berkaitan dengan dugaan kasus korupsi di Papua, Warinussy berpendapat bila seseorang terduga korupsi dipandang mesti dimejahujaukan, maka penting dilanjutkan.

“Kalau sudah ada dua alat bukti, tidak usah ditahan lama-lama, daripada menimbulkan cercaan di media sosial. Lebih elegan menurut saya, bawa ke jaksa dan jaksa bawa ke pengadilan, sehingga pengadilan bisa dengan mudah memutuskan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya merugikan keuangan Negara,” paparnya.

Ia berharap Kapolda Papua memahami apa yang terjadi. “Jadi sederhana saja, saya pikir Kapolda memahami itu sebagai seorang penegak hukum,” tutupnya. (*)

Artikel Papua Terus Dirundung Masalah, Warinussy: Kapolda Sebaiknya Mundur pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Ketua LMA Port Numbay George Awie di Kota Jayapura, Selasa (30/11) mengatakan bahwa bonus dan honor para relawan hingga tenaga medis terus menggema lewat aksi protes dan demo terkait hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

“Kapolda Papua paling tidak bertanggung jawab, perhatikan masyarakat kecil yang punya hak, masyarakat yang jadi relawan dan juga para tenaga medis, termasuk bonus para atlet,” katanya menanggapi aksi protes tenaga medis kesehatan, wartawan dan relawan beberapa waktu belakangan ini di Kota dan Kabupaten Jayapura.

Ia juga menyinggung soal pembayaran hal ulayat tanah masyarakat adat yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur PON XX Papua, yang hingga kini belum ada kejelasan soal pelunasannya.

“Kami pihak adat sangat sesalkan karena, waktu mau pelaksanaan PON itu Kapolda sendiri ketemu dengan masyarakat adat, termasuk di stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan, yang masyarakat mau palang. Pak Kapolda lakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat adat sehingga tidak dipalang,” katanya.

Pada momentum itu, kata dia, sebagai pemimpin korps Bhayangkara di Bumk Cenderawasih dan ketua kontingen PON Papua telah memberikan jaminan kepada masyarakat adat, soal penggunaan lahan sehingga event empat tahunan itu bisa terlaksana.

“Pak Kapolda berikan jaminan untuk selesaikan masalah itu, untuk ganti rugi. Tapi sampai detik ini tidak ada perkembangan, untuk itu kami mohon Pak Kapolda, apa yang dijanjikan untuk fasilitas masyarakat adat, agar betul-betul diwujudkan nyatakan,” katanya.

“Lalu, akhir-akhir ini kami dengar tenaga medis atau relawan medis menuntut hak-hak mereka yang belum dibayar oleh panitia PON padahal anggaran sudah ada dan sudah disiapkan serta diprogramkan, mengapa tidak dibayarkan padahal itu hak mereka. Untuk itu, kami mohon Kapolda agar memperhatikan nasib para tenaga medis ini, relawan dan lainnya yang tuntut hak mereka terkait PON,” pintanya.

George Awie berharap persoalan carut marut usai PON XX bisa segera terselesaikan, setelah ada campur tangan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri SIK.

“Pak Kapolda tolong bantu mereka, tolong fasilitasi, karena waktu itu Kapolda jadi ketua kontingen tim PON Papua, dalam kapasitas itu, beliau tolong dan tangani, panggil pihak-pihak terkait agar bisa diselesaikan, tidak boleh dibiarkan sehingga ganggu Kamtibmas di kota Jayapura. Pak Kapolda paling tidak bertanggung jawab, perhatikan masyarakat kecil punya hak mereka,” pintanya lagi.*

Artikel Kapolda Papua Diminta Ikut Bertanggung Jawab Soal Carut Marut PON pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw kepada wartawan mengatakan, untuk mengamankan proses Pilkada, pihaknya menyiapkan 2.577 personil gabungan.

“Ini tersebar di 11 kabupaten, dengan rincian dari Polda menyiapkan sementara 813 personil, BKO TNI 627 personil, Brimob Nusantara kami akan minta ke Bapak Kapolri yakni 500 personil. Di luar itu, ada juga Linmas 7.174 personil,” jelas Kapolda, pada Selasa (07/07/2020)

Dijelaskan juga dari 11 kabupaten, terdapat 7 daerah yang sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yakni Yalimo, Keerom, Supiori, Nabire, Merauke, Waropen dan Yahukimo.

“Jadi Asmat, Mamberamo Raya, Boven Digul dan Pegunungan Bintang, persetujuan sudah tapi belum ditandatangani NPHD nya, namun persetujuan penggunaan anggaran sudah disetujui,”kata Paulus Waterpauw.

Ia pun meminta warga jika ada penyalahgunaan wewenang dari aparat penegak hukum maupun penyelenggara sendiri silahkan melaporkan hal tersebut ke Bawaslu. “Jika terjadi tindak pidana maka rekomendasinya ke Kepolisian yang nantinya diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya lagi.

Selanjutnya, Ketua KPU Provinsi Papua Theodorus Kossay mengatakan, agenda Pilkada serenetak keputusannya tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

“KPU saat ini sudah atau sedang melaksanakan beberapa tahapan. Kepada seluruh stakeholder kami minta juga sama-sama mengawal tahapan-tahapan ini, pihaknya pun mengimbau semua masyarakat sama-sama mengawal tahapan Pilkada serentak. “Kita ciptakan Pilkada yang damai, kita ciptakan Papua tanah damai,” ucapnya.

Sementara itu, Mengenai perbantuan pengamanan, Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI Bambang Trisnohadi yang mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih menyampaikan, TNI siap membantu Polri dalam pengamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami juga siap membantu hal-hal penting seperti distribusi logistik dengan Alutsista yang ada baik Kodam, Lanud maupun Lantamal kami siap apabila dibutuhkan,”kata Kasdam.

“Dan untuk masalah personil selain yang disebutkan Kapolda, kami juga menyiapkan kekuatan sekitar 2.500 personil baik dari jajaran Kodam maupun Korem 172/PWY, 173 dan 174 ditambah rekan-rekan dari AL juga AU, intinya kami bersinergi dengan Polri untuk sukseskan Pilkada,” tutup Kasdam.

Artikel Kodam Cenderawasih Siap Bantu Polda Papua Dalam Pilkada Serentak Di Papua Tahun 2020 pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Seorang warga Umy Kori Siregar mengaku ini merupakan berkah bisa bertemu Bapak Kapolda Papua, kami mengucapkan selamat hari Bhayangkara, semoga selalu menjadi pengayom yang baik bagi asyarakat. Ungkap dia, disini ada warga Lereh dan Serui mereka sudah berpuluh tahun di Kelurahan Entrop mereka sering mendapatkan bantuan dari RW 6. “Kami mengapresiasi Bapak Kapolda datang langsung melihat kami mudah – mudahan menjadi berkah bagi kami dan Pak Kapolda,”ujarnya

Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, dalam kesempatannya mengatakan bahwa puji syukur hari ini kita semua dalam keadaan baik kita dianugerahi kesehatan umur panjang sampai hari ini, tidak usah khawatir dan panik dengan Corona, tetap normal saja namun memakai masker dan tidak usah berkumpul kalau tidak penting.

Kapolda meminta maaf hari ini baru bisa hadir dan kita bisa berjumpa. “Kita punya posko sebelumnya ada grup Spirit Of Papua terdiri dari kumpulan pejabat yang masuk dalam grup serta pejabat pemda, bupati dan pusat. Grup ini didirikan oleh Samuel Tabuni.

Kata dia, awal virus Corona ada yang terpapar saya mengusulkan kita mendirikan posko di Kotaraja dan mendapat bantuan dari semua donatur pengusaha yang ada di Jayapura, karena mereka melihat kita aktif terus sehingga bantuan terus mengalir sampai hari ini. Jumlahnya kita sudah 34 orang dan mulai dari bulan April sudah bekerja demi kepentingan kemanusiaan. Kita punya Posko Ruko di Skyland yang beruliskan Spirit Of Papua.

“Di waktu bulan pertama kita urus saudara-saudara yang berasal dari Lapago itu kita prioritaskan selanjutnya Mepago setelah itu kita punya masyarakat dari Tanah Tabi, kami hanya menyalurkan dari perbantuan saudara yang diberikan ke posko kami. Sehingga kami meneruskan ke saudara-saudara. Itulah bentuk kepedulian kami terhadap bencana non alam pandemi Covid 19,”ujarnya.

Saran dari saya tetap jaga kondisi ini dengan tetap semangat tetap kerja aktifkan olah diri masing – masing. Sementara ini pemerintah akan membantu lagi karena pandemi masih tinggi di Kota Jayapura sehingga masih ada yang akan dikirim. Nanti kita lapor di dinas sosial agar di perhatikan nanti RT menyiapkan data-data. Selanjutnya dilakukan penyerahan bantuan sosial berupa sembako secara simbolis oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw kepada Pengurus Masjid Al – Askar Sukmawati dan Perwakilan masyarakat Lereh Ibu Lince.*

Artikel Kapolda Papua Bersama The Spirit Of Papua Salurkan Bantuan kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 di Bucend Entrop pertama kali tampil pada Papua Deadline.