Adanya operasi militer di Papua seperti Operasi Wisnumurti I-IV, Operasi Bharatayudha untuk memenangkan Pepera, Operasi Wibawa dalam rangka penyelenggaraan Pepera dan lain sebagainya. Adanya pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua sejak 1961 dengan masuknya TNI melalui infiltrasi sebagai suatu tekanan politik selain diplomasi yang dilakukan untuk mengembalikan Papua ke dalam NKRI. DOM baru dicabut pada tahun 1998 oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, setelah reformasi 21 Mei 1998.

Di era Bung Karno, Orang Asli Papua (OAP) memang di anak-emaskan, karena sejak Bung Karno berhasil mengembalikan Papua di bawah kepemimpinannya, beliau banyak menjanjikan adanya kebebasan, persamaan hak, persaudaraan dan OAP menjadi tuan di negerinya sendiri dalam bingkai NKRI. Hal ini dibuktikan Bung Karno dengan mengangkat Eliezer Jan Bonay (seorang anak adat dari wilayah budaya Sairei) sebagai Gubernur pertama Irian Barat. Disamping itu Bung Karno berlakukan 2 (dua) sistem mata uang yaitu Rupiah Irian Barat dan Rupiah Indonesia dengan nominal pada tingkat 1 Rupiah Irian Barat setara dengan 18,9 Rupiah Indonesia, tahun 1963 – 1973.

Namun setelah Bung Karno lengser, keadaannya berbanding terbalik dari yang ada sebelumnya. Kemerdekaan dan kebebasan OAP mulai dikekang dengan berbagai macam cara, sehingga OAP merasa seperti dijajah kembali.

Para penguasa di Jakarta pada masa lalu setelah Presiden Soekarno lengser tidak mau tahu menahu mengenai budaya dan pengalaman sejarah politik yang membentuk persepsi OAP terhadap orang asing yang datang untuk menguasai negerinya. Pengalaman empiris masa lalu juga mengajarkan OAP untuk tidak mudah percaya pada setiap pendatang baru yang konon kabarnya akan membawa perubahan dalam kehidupan mereka.

Pemikiran bahwa hanya dengan pendekatan keamanan adalah satu-satunya cara untuk mengIndonesiakan OAP ternyata keliru dan kita gagal dalam “memenangkan hati dan pikiran” (to win the heart and minds) OAP.

Salah satu cara mpengelola konflik adalah dialog seperti apa yang pernah dicontohkan Presiden B.J. Habibie tahun 1998. Ketika memasuki era Reformasi 21 Mei 1998 (saat itu penulis adalah Gubernur Irian Jaya yang juga merangkap sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara), masyarakat Papua di fasilitasi pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan pemerintah pusat, akhirnya pemerintah menerima 100 orang delegasi yang mewakili masyarakat Papua dari semua wilayah adat untuk bertatap muka dan berdialog langsung dengan Presiden B.J. Habibie di Istana Merdeka.

Pada pertemuan tanggal 26 Februari 1999 yang berlangsung aman dan demokratis, perwakilan delegasi menyampaikan agar Papua dibiarkan memilih jalannya sendiri diluar system NKRI. Alasannya sangat sederhana, karena OAP merasakan dan mengalami jika dalam proses mengIndonesiakan mereka, dilakukan dengan penuh kekerasan dan intimidasi.

Berdasarkan pengalaman pahit tersebut, mereka merasa bahwa mereka tidak diterima apa adanya, untuk menjadi bagian dari Bangsa Indonesia yang besar dan penuh keberagaman ini. Delegasi juga menambahkan bahwa sebagai OAP, mereka merasakan adanya usaha yang sistematis untuk menghilangkan identitas budaya kePapua-annya. Sejenak Presiden B.J. Habibie merenung, namun dengan bijak dan sangat diplomatis beliau menjawab: “Saudara-saudaraku, mengenai kekerasan dan pelanggaran HAM, saya minta, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang diperbuatnya (mengutip kata-kata Tuhan Yesus Kristus). Tentang permintaan memisahkan diri, saya minta, pulanglah dan renungkan dulu hal itu”.

Setelah melakukan perenungan, maka Tim 100 kembali untuk menyampaikan hasilnya, namun pintu Jakarta di tutup rapat-rapat. Hal ini tentunya memiliki dampak tersendiri yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Ini adalah embrio lahirnya Otonomi Khusus bagi Papua. Kehormatan dan martabat kita sebagai Bangsa Indonesia sedang dipertaruhkan dalam proyek besar untuk memenangkan hati dan pikiran OAP sebagai bagian integral NKRI. Kita semestinya membangun Papua dengan hati melalui sentuhan budaya dan karakteristik lokalnya, bukan dengan cara depotisme. Kita membangun Papua karena kita memang mencintai OAP, mereka adalah saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan konflik yang bermartabat dan manusiawi melalui dialog. Hilangkan kesan bahwa Papua adalah “kerikil dalam sepatu” Indonesia yang mengganggu kenyamanan saat bangsa kita melangkah maju di masa yang akan datang.

Oleh : Ambassador Freddy Numberi (Sesepuh Masyarakat Papua)

Artikel Kerikil Dalam Sepatu pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Menurut saya Otonomi  Khusus jilid I tidak memberikan harapan yang sesungguhnya kepada Orang Asli Papua, untuk hidup dengan rasa bebas di tanahnya sendiri. Karena otonomi khusus tidak berjalan  sesuai amanat yang diberikan dalam kerangka Otsus yang sesungguhnya.

Menurut pemahaman saya, suatu daerah atau wilayah yang disebut sebagai daerah Otonomi Khusus, seharusnya kewenangan semua diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur diri sendiri hanya ada hal-hal tertentu yang bisa diatur oleh pemerintah pusat.

Perlu juga ketahui bahwa, Papua dijadikan sebagai daerah Otonomi Khusus sejak Tahun 2001,  namun masyarakat Orang Asli Papua selalu mengalami  Korban Kekerasan. Sehingga menurut saya sebenarnya Otonomi Khusus bukan suatu jamainan  dan harapan masyarakat Papua untuk hidup berkarya dengan bebas di atas tanahnya sendiri.

Perlu ketahui bahwa Papua di jadikan sebagai daerah Otonomi Khusus banyak warga masyarakat sipil orang asli papua yang selalu mengalami korban kekerasan yang berdampak pelanggaran HAM.

Dan selalu hidup dengan tidak rasa bebas, sebagai pemilik atau  hak ulayat di tanah Papua,  menurut saya masyarakat orang asli Papua dijadikan sebagai tamu undangan dan sebagai barang dagang yang harus dibisniskan.

2. Dana Otsus akan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu untuk mempeerkaya diri lebih khusus elit di Papua.

Dana Otsus tidak menguntungkan bagi masyarakat orang asli Papua, tetapi menguntungkan bagi elit-elit di Papua, dan kelompok-kelompok tertentu untuk memperkaya diri.

Kemungkinan besar pemerintah pusat mengetahui elit-elit di di Papua, banyak yang melakukan koropsi namun pemerintah pusat tidak berani melakukan pemantauan dan pengawasan  terhadap pegunaan anggaran dana Otsus.  Kondisi di Papua juga sebenarnya sangat siknifikan. Kondisi masyarakat tidak pernah ada perubahan

3. Otonomi Khusus Meredakan isu Papua merdeka

Perlu ketahui bahwa penawaran terhadap orang Asli Papua, untuk menerima Otonomi Khusus datang dari UNI EROPA atas kerja sama dengan Pemerintah Indonesia

Waktu itu màyarakat Jayawijaya, melakukan pertemuan dengan Anggota Uni Eropa di kampung Piramid,  wilayah distrik Kimbim kini sekarang disebut distrik Piramid. Dalam pertemuan itu melibatkan tokoh-tokoh Gereja, tokoh Masyarakat tokoh LSM, tokoh Politik Persedium Dewan Papua ( PDP ) dan masyarakat.

Isu yang di bahas waktu itu tentang Otonomi Khusus di Papua, tawaran yang disampaikan oleh 15 perwakilan negara Uni Eropa kepada masyarakat dalam pertemuan itu ? mengajak masyarakat Papua untuk menerima dulu otonomi khusus, apakah otsus akan berjalan dengan sesuai harapan masyarakat atau tidak ? Kalau otsus tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat mungkin ada kebijakan yang lain, terpaksa masyarakat Papua menerima tawaran Uni Eropa terkait dengan Otsus.

Penawaran yang dilakukan dari Uni Eropa, untuk meredahkan isu Papua merdeka. Namun sejak terjadi penerapan otonomi Khusus di papua hingga sampai sekarang otsus tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sipil di Papua, dan tdak dapat menguntungkan bagi masyarakat Papua.

4. Pemerintah pusat perlu memahami dan pelajari dengan bijak terhadap kondisi riil yang terjadi selama ini di Papua.

Menurut pengetahuan saya masyarakat Orang Asli Papua telah mengembalikan otsus pada tahun 2015 di halaman Gedung MRP Papua di kota raja dengan mengunakan peti jenasah dengan tulisan “Otonomi Khusus gagal dan Meninggal”.

Menurut saya Pemerintah Rebuplik Indonesia, ( Pemerintah Pusat ) harus bijak melihat kembali dan evaluasi masalah-masalah di Papua, sehingga dapat mengikuti keinginan masyarakat Papua, bukan memaksakan kehendak pemerintah Pusat.

Apabila pemerintah pusat memaksakan kehendaknya sendiri belum tentu masyarakat Papua akan menerima  pendapat pemerintah Pusat. Saya ketahui bahwa kalau ada berbeda pendapat antara yang mengambil kebijakan dan masyarakat pasti akan ada bertentangan dan situasi tidak akan aman.

Perlu ketahui juga bahwa tujuan pemerintah Pusat, menerapkan otonomi khusus di Papua, adalah untuk meredakan Isu ” Papua Merdeka” namun isu tersebut terus bergulir di tanah Papua akhirnya sulit juga dibendung, sekarang lebih kuat dan susah dibendung adalah isu rasisme.

Oleh karena itu menurut saya semua ini dikembalikan kepada  masyarakat Papua sebagai pemaanfaat untuk menentukan apa yang diharapkan oleh masyarakat Menurut saya pemerintah pusat harus melakukan pendekatan secara dialogis dengan masyarakat Papua, dari perbagai pihak terkait otonomi khusus jilid 2. Dan Otonomi Khusus bukan solusi penyelesaian bersoalan di Papua

*Oleh Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem

Artikel Otonomi Khusus Jilid II, Orang Asli Papua Akan Semakin Mengalami Korban Kekerasan pertama kali tampil pada Papua Deadline.