“Para tersangka itu ditahan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Mapolda Papua Barat. “Tiga tersangka sudah kita tahan,”kata Direktur Reserse kriminal khusus Polda Papua Barat, Kombes pol Sonny Tambubolon Senin (22/5/2023) malam.

Paulus Simonda, Kuasa Hukum tersangka AW membenarkan penahanan kliennya. Menurut dia, pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung lancar. AW, kata dia, hanya ditanya beberapa pertanyaan.

“Kan hanya beberapa pertanyaan yang sebelumnya klien saya sudah diperiksa saat masih berstatus saksi,”ujarnya. Setelah menjalani pemeriksaan, ketiga tersangka dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Papua Barat untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, para tersangka itu lalu ditahan untuk 20 hari ke depan.

Kerugian negara dalam Kasus dugaan korupsi Hibah untuk KONI Papua Barat mencapai Rp 32,7 Miliar dari total anggaran Tahun 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp 227 Miliar lebih. Penyidik menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2021 dan rumusan pasal 3 dan pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang TPPU.*

Artikel Korupsi Danah Hibah Pengurus KONI Papua Barat Masuk Tahanan, Siapa Menyusul? pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Kedatangan massa komunitas anti korupsi itu terlihat mendesak tim auditor BPK Papua Barat untuk segera menindaklanjuti  sejumlah indikasi penyalahgunaan keuangan negara di wilayah Papua Barat.

“Ada sejumlah kasus dugaan korupsi uang negara yang diaudit oleh BPK, kami minta agar hasil audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) segera diekspose untuk diketahui publik,”ujar penanggung jawab aksi demo Markus Yenu saat menyampaikan orasinya.

Yenu mengatakan, bahwa salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat pecinta olahraga, yakni kasus dugaan korupsi Hibah organisasi KONI Papua Barat tahun anggaran 2019-2021.

“Masyarakat memiliki hak untuk mendorong penegakkan hukum dan menentang perilaku koruptif.
<span;>Karena ulah oknum-oknum itulah yang sebenarnya menghambat pembangunan dan memperpanjang penderitaan rakyat,” kata Yenu.

Setelah melakukan orasi di depan kantor BPK Papua Barat, perwakilan massa aksi diberikan ruang untuk menyerahkan aspirasi (pernyataan sikap) kepada utusan kepala BPK Papua Barat.

“Aspirasi sudah kami serahkan, dan kami akan terus mengawal sampai ada kepastian  (hasil PKN) dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang diaudit BPK,” kata Yenu.

Selanjutnya, Juru bicara BPK RI perwakilan Papua Barat Yunice Kambuaya, mengatakan bahwa aspirasi itu akan diserahkan langsung kepada pimpinan BPK RI perwakilan Papua Barat.

“Bapak kepala perwakilan sedang mengikuti zoom meeting, jadi kami sifatnya menerima saja tidak bisa memberikan jawaban atas aspirasi massa aksi hari ini,”ujar Yunice Kambuaya.*

Artikel Komunitas Anti Korupsi Minta BPK Periksa Dana Hibah KONI Papua Barat pertama kali tampil pada Papua Deadline.