Kata Petrus, keputusan menolak untuk diperiksa merupakan hak berdasarkan Undang-undang KUHP pasal 168 dan pasal 35 Undang-undang Tipikor.

“Orang yang mempunyai hubungan perkawinan suami istri, atau hubungan kerja baik itu atasan maupun bawahan mempunyai hak menolak pemeriksaan untuk didengar keterangan sebagai saksi,” ucapnya.

Disamping itu Petrus menyebutkan terkait perkara kasus gratifikasi Rp 1 miliar yang disangkakan KPK terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe tidak diketahui oleh Yulce Enembe (istri Gubernur).

“Istri dan anak Pak Lukas akan menggunakan hak itu untuk tidak memberikan keterangan. Apalagi istri Gubernur dan anaknya tidak mengetahui sama sekali perkara ini,” ujarnya.

Dalam waktu dekat Petrus mengatakan akan mengirimkan surat secara resmi perihal penolakan istri dan akan Gubernur Papua dalam pemeriksaan sebagai saksi.

“Nanti secara resmi kami akan menyurati kepada KPK. Yang jelas kalau panggilan pertama tidak hadir maka akan ada panggilan kedua,” terangnya.

Sebagai informasi, Lukas Enembe sejak 5 September 2022 telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

Selain dicekal keluar negeri, beberapa rekening sebesar Rp 71 miliar yang diduga terkait dengan Lukas Enembe telah diblokir oleh PPATK.

Sebelumnya KPK telah memanggil Lukas Enembe sebagai tersangka pada 12 September lalu namun ia tidak hadir karena sakit.

Kemudian KPK telah mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas Enembe agar yang bersangkutan hadir untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada 25 September 2022 dan ia kembali tidak hadir karena alasan kesehatan.

Pihak Lukas Enembe juga sudah mengajukan permohonan agar KPK memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk berobat ke Singapura.*

Artikel Istri dan Anak Gubernur Papua Tolak Panggilan KPK pertama kali tampil pada Papua Deadline.

<span;>Lambert juga mendesak Presiden Joko Widodo, memerintahkan setiap jajaran penegak hukum lebih maksimal dalam penyelesaian perkara korupsi.

“Saya minta Presiden untuk memerintahkan KPK, agar semua pelaku atau penyelenggara PON XX diperiksa, dunia melihat bahwa Papua ini sudah sejahtera, tapi masih saja ada koruptor,” kata Lambert Pekikir, Selasa (07/12/2021).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah membeberkan besaran dana dalam ajang kebanggaan nasional itu. Ia menyebut, pendanaan PON dari tahun 2018 – 2021, bila ditotalkan, mencapai kurang lebih Rp 10,431 triliun.

“Tapi, persoalan PON belum tuntas, ada hak-hak yang belum ditanggulangi, terjadi demo, padahal dananya begitu besar,” ujar Lambert.

Sementara itu, mantan pejuang Papua Merdeka itu berharap, pemerintah berkomitmen dengan pemberantasan korupsi di Papua. “(Ada juga) dana Otsus yang selama ini disalahgunakan oleh oknum-oknum penyelenggara Otsus di pemerintahan, ini juga harus ditindak tegas,” ucapnya.

Ia menceritakan, proses perjalanan Otonomi Khusus sejak hampir tiga dekade banyak menyisahkan penderitaan bagi orang Papua. Otsus dianggap bukan milik masyarakat Papua.

“Pemerintah menangani dana Otsus, tidak secara baik, akhirnya timbul masalah dan masyarakat menilai bahwa Otsus bukan milik mereka, tetapi Otsus milik pejabat-pejabat di Papua,” paparnya.

Baginya, Otsus hanyalah ‘gula-gula’ yang ditawarkan pemerintah pusat sebagai jembatan untuk memperkaya diri sendiri. “Makanya Bapak Presiden harus memerintahkan KPK dan aparat kepolisian untuk menindak tegas dan menangkap koruptor yang menghilangkan dana Otsus,” tukasnya.

Lambert Pekikir bersama pasukannya selama 20 tahun tinggal ditengah rimba Papua. Ia dikenal sebagai penguasa ‘Markas Victoria’. Dipertengahan 2013, ia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski kini tak lagi memegang senjata, namun ia terus berjuang melawan ketidakadilan dan para koruptor.

“KPK datang saja (ke Papua), kami akan lindungi, semua tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan koruptor, pasti akan memberikan perlindungan kepada KPK,” cetusnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas.

Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat masuk 10 besar dengan anggaran tertinggi di Indonesia. Dari jumlah yang dianggarkan itu, 50 persen lebih digunakan sebagai dana otsus.*

Artikel Diduga Korupsi, Mantan Panglima OPM Minta KPK Periksa PB PON Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Permintaan ini disampaikan Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Ali Kabiay menanggapi dugaan korupsi di Papua, diantaranya terkait perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang meninggalkan ‘duka’ bagi para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya.

“Saya pikir, hal ini (penegakkan kasus korupsi) harus juga disuarakan oleh wakil rakyat baik itu yang duduk di DPR dan DPD RI, juga di DPR Papua,” katanya, Senin (06/12).

Sebagai wakil rakyat di Senayan, Ali menilai bahwa para legislator dan senator asal Papua mempunyai andil yang sangat besar untuk mendorong penegakkan hukum, khususnya dalam memberantas dugaan korupsi yang membuat rakyat di ujung timur Indonesia itu sulit maju.

“Mereka harus mendorong hal ini kepada mitra kerja yakni KPK, Polri dan Kejagung, sehingga kasus 10 besar korupsi yang digaungkan oleh Pak Mahfud MD itu bisa ditindaklanjuti,” pintanya.

Ia juga mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD atau Pemerintah Pusat pada Maret 2021, bahwa berjanji akan membongkar 10 kasus korupsi besar di Papua. “Tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” sambungnya

Ali berharap, apa yang diutarakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dapat dilakukan secara cepat, bijak serta tegas, supaya rakyat percaya kepada pemerintah.

“Pemerintah Pusat harus hadir, agar bisa dapat kepercayaan, negara benar-benar hadir di tanah Papua untuk memberantas kasus korupsi sebagaimana diberitakan,” katanya.

PON

Selain itu, lanjut Ali, bahwa polemik usai perhelatan PON XX telah menjadi isu nasional, karena Papua selain mampu melaksanakannya, juga telah menjadi ‘trending topic’ di media akibat pembayaran kepada para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya belum juga dituntaskan.

“Yang berikut, saya melihat banyak kejanggalan yang terjadi saat realisasi dana PON khususnya untuk tenaga relawan yang sampai hari ini, sebagian besar belum dibayar,” ungkapnya.

Saharusnya, kata Ali, Polda dan Kejati Papua bergerak cepat, menelusuri dugaan kasus korupsi pada Panitia Besar (PB) PON XX Papua.

“Saya tegaskan kepada Polda Papua dan Kejati Papua, serta KPK di pusat untuk segera memeriksa, mengecek, dana yang telah diturunkan ke PB PON XX Papua, sehingga ada keadilan bagi para relawan, wartawan, tenaga kesehatan dan lainnya yang telah menyukseskan PON XX 2021 di Papua,” katanya.

Ali mendesak lembaga anti rasuah, KPK untuk menunjukkkan taringnya di Bumi Cenderawasih, bukan hanya menggelar sosialisasi ataupun membuat komitmen yang belum tentu diikuti oleh para kepala daerah di Papua.

“Yang terpenting itu. KPK harus benar-benar beraksi di Papua. Karena KPK selama ini hanya membuat narasi-narasi di media tetapi tidak ada aksinya,”ujarnya.*

Artikel Legislator dan Senator Diminta Dorong Gakkum Korupsi di Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Demikian tantangan ini disampaikan oleh Louis Raiwaky tokoh muda Saireri menanggapi sejumlah dugaan kasus korupsi yang mandeg dan terkesan dibiarkan berlarut-larut di Provinsi Papua tanpa ada tindakan serius dari institusi negara seperti KPK.

“Kami tantang KPK untuk turun dan datang ke Papua, ungkap dugaan kasus korupsi. Jangan hanya sosialisasi seakan-akan hanya lip service saja di media. Ini bukan lagi BPK yang harus audit, tapi KPK bertindak,” katanya, Minggu (05/12).

Louis menyampaikan bahwa pada Maret 2021, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan dan berjanji akan membongkar 10 kasus korupsi besar di provinsi paling timur Indonesia ini, namun hingga jelang akhir tahun pernyataan itu seakan-akan hanya sebagai gertakan saja kepada para pejabat di Papua.

“Maksudnya jangan Jakarta (pemerintah) hanya menggertak atau lainnya, tapi harus diseriusi di blow up untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar. Dan ini juga untuk mendorong kesejahteraan masyarakat agar kedepan Papua lebih baik lagi. Karena ini merupakan biang konflik,” katanya.

Jika sejumlah kasus yang disampaikan itu tidak ditindaklanjuti, sudah pasti akan terjadi ketimpangan dan akan menumpuk serta menjadi akar konflik antar sesama masyarakat, sehingga ketegasan dari pemerintah pusat lewat instansi teknis terkait diperlukan. Harus jemput bola.

“Jadi, KPK seharusnya menindaklanjuti pernyatakan Menkopolhukam sebagai salah satu instansi teknis terkait yang memiliki wewenang dan kapasitas. KPK harus lebih serius,” katanya.

Polri

Selain itu, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Univeritas Cenderawasih (Uncen) itu juga meminta kepada Mabes Polri untuk memerintahkan jajarannya di daerah agar lebih giat dalam mengungkap kasus korupsi yang besar, jangan hanya kasus kecil yang dibeberkan, tetapi yang melibatakan pejabat terkesan tidak terlihat.

“Kami juga minta kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo untuk lakukan hal yang sama, meninjau juga kinerja Kapolda Papua dan jajarannya sejauh mana pencapaian dalam mengungkap kasus korupsi. Padahal Jakarta sudah ungkap hal itu. Ini terkesan dibiarkan atau pembiaran dalam kasus ini,” pintanya.

Seharusnya, sambung Louis, hukum tidak pandang bulu dalam kasus korupsi dan semua berlaku sama dengan tidak membeda-bedakan, apakah itu pejabat, pengusaha ataupun rakyat biasa, “Entah mau orang nomor satu di provinsi atau nomor dua, dan juga di kabupaten kota, juga kepala instansi ini harus diproses. Jika mereka menggunakan uang rakyat, yah harus diproses, hukum harus ditegakkan,” katanya.

Ia mengaku salut dengan kinerja Kajati Papua dibawah pimpinan Nikolaus Kondomo yang berhasil ungkap dugaan korupsi di Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua dan berhasil menyelamatkan uang negara senilai kurang lebih Rp3,5 miliar.

“Kinerja Kajati Papua dan jajarannya patut diapresiasi, diancungi jempol. Harusnya hal ini diikuti oleh intansi teknis lain untuk berlomba-lomba selamatkan uang negara, bukan berdiam, seakan-akan ada kolusi, kolaborasi dan persengkokolan menutup mata tidak melihat penderitaan rakyat karena uang diselewengkan,” katanya.

Louis menegaskan agar hal ini bisa dilihat oleh para pimpinan KPK juga, selain Polri bahwa penyelesaian kasus bukan hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya, tetapi di Papua perlu ditegakkan, karena selain dugaan penyelewengan dana PON XX Papua, dan penggunaan dana Otsus juga perlu ditelusuri.

“Kami minta KPK untuk periksa dana Otsus yang digunakan selama 20 tahun ini. Jangan takut ke Papua karena isu murahan. Buktikan bahwa di Papua ada kasus yang ditangani,” tegasnya.(Ian)

Sebelumnya pada akhir November 2021,
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajak segenap pimpinan organisasi masyarakat sipil di wilayah Papua untuk turut aktif dalam pemberantasan korupsi.

Demikian disampaikannya dalam dialog dengan sekitar 30 aktivis dan pegiat di bidang sumber daya alam, perlindungan masyarakat adat, demokrasi, hak azasi manusia, dan perempuan di Kota Jayapura, pada 21 November 2021.

Pada momentum ini, Alexander Marwata bertemu dengan sejumlah pihak seperti para kepala daerah, anggota DPR, mahasiswa dan akademisi, dan mengimbau untuk mendukung pemerintah dalam berantas korupsi yang merajalela.*

Artikel Tokoh Milenial Saireri tantang KPK Ungkap Kasus Korupsi di Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Kami minta, KPK tangakap saja penanggungjawabnya (PB PON XX Papua),” katanya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua,
Minggu (05/12).

Menurut dia, anggaran yang telah disiapkan untuk menyukseskan pelaksanaan PON XX Papua mulai dari penyediaan lahan, infrastruktur, dan biaya para relawan, tenaga medis, wartawan hingga pihak ketiga seperti angkutan taxi atau pun lainnya, sudah diberikan oleh pemerintah pusat lewat berbagai sumber pendanaan, tetapi hingga kini masih menyisahkan persoalan ditengah masyarakat.

“Anggaran-anggaran dari panitia yang belum terbayarkan (PON XX) baik itu juga Peparnas terkait relawan-relawan katanya belum dibayar. Itu patut diduga bagian-bagian dalam kasus korupsi juga,” katanya.

Untuk itu, Jack meminta kepada pemerintah lewat institusi teknis terkait mulai dari Polri, Kejaksaan hingga KPK untuk segera turun selidiki terkait persoalan yang baru saja mengharumkan nama Papua dalam event empat tahunan itu.

“Saya harap dan himbau bahkan memberikan dukungan penuh untuk segera ditangkap diperiksa dan dipenjarakan bila perlu dimiskinkan, demikian,” katanya.

Otsus

Apalagi, lanjut dia, persoalan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang oleh semua pihak menilai bahwa ada tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat tidak merasakan apa itu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Bahkan, Menkopolhukam Mahfud MD pernah sampaikan akan membongkar 10 kasus korupsi di Bumi Cenderawasih, namun hingga kini belum juga diblow up. “Terkait dengan pernyataan Pak Mahfud MD mengenai 10 kasus korupsi terbesar di Papua, saya sampaikan terima kasih kalau pemerintah pusat sangat teliti dan jeli untuk terus memantau bagaimana anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan pembangunan baik infrastruktur maupun kepentingan pembangunan ekonomi bagi rakyat Papua,” katanya.

Bahkan pada suatu kesempatan, Jack mengaku pernah bertemu Wakil Presiden Ma’aruf Amin dan Menkopolhukam Mahfud MD guna meminta agar dana Otsus yang telah berjalan kurang lebih dua dekade itu, agar bisa dievaluasi secara maksimal sehingga bisa diketahui apa saja yang sudah dibangun dan belum dibangun, dengan harapan masyarakat Papua bisa sejahterah.

“Saya dalam beberapa kesempatan kemarin sempat bertemu dengan Pak Mahfud MD sama Pak Wapres Ma’aruf Amin. Dalam pertemuan saya sempat sampaikan bahwa terkait dengan otonomi khusus itu memang harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” pintanya saat itu.

“Karena kalau kita bicara otsus itu, bicara tentang pertama kewenangan, yang kedua itu keuangan. Kalau bicara kewenangan itu antara Jakarta dan Papua ada bagian-bagian kewenangan-kewenangan yang belum dimaksimal. Atau Jakarta belum memberikan sepanjang perjalanan Otsus yang tidak diberikan kepada rakyat Papua tetapi terkait dengan keuangan, antara Jakarta dan Papua, pemerintah pusat turunkan anggaran hingga puluhan bahkwan ratisan triliyun rupiah untuk kepentingan pembangunan di tanah Papua,” sambungnya.

Namun, hingga kini konflik terus terjadi, ada penembakan dan teriakan miris soal pembangunan SDM yang tidak maksimal karena masih banyak anak-anak Papua di pedalaman yang belum tersentuh dengan pendidikan yang maksimal, bahkan ada lima kabupaten yang dinyatakan berada dibawah garis untuk kategori pembangunan SDM-nya.

“Tapi kenapa sampai hari ini masih ada konflik, terus terjadi penembakan, masih banyak orang Papua yang anak-anak yang mestinya harus disekolahkan punya IQ yang bagus harus disekolahkan sampai ke luar negeri tapi tidak terlaksana. Pertanyaan saya, uang triliunan rupiah ini sebenarnya kemana,” katanya.

Hal ini, lanjut dia, telah disampaikan kepada Wapres Ma’aruf Amin ketika berkunjung ke Papua di Kota Jayapura saat menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Papua. “Saya minta kepada Pak Wapres untuk segera di audit, diperiksa seluruh pengelola dana otonomi khusus,” katanya.

Jack mengilustrasikan bahwa ada sejumlah pejabat di Papua yang golongan dan kepangkatannya sama, hanya ada yang diberikan jabatan untuk kelola dana Otsus dan ada yang tidak kelola. Namun, perbedaan bisa dilihat dari gaya hidup yang dijalani, sehinga hal itu tentunya membuat miris, karena telah terjadi pengkotak-kotakan.

“Mereka itu ibarat pemegang lampu Aladin di dunia dongeng. Mau tanah, mobil mewah atau rumah tinggal gosok, langsung semua ada. Sedangkan teman-teman yang lain, pejabat yang lain tetap terima gaji yang sama, padahal kerja juga sama. Jadi, harta kekayaan beda, ini harus diperiksa,” katanya.

Sehingga, Jack berkomitmen jika pemerintah pusat menerapkan sikap tegas untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Papua, “Maka, saya orang pertama, sebagai tokoh pemuda yang juga aktivis yang akan menandatangani untuk memberikan dukungan 100 persen kepada kerja keras pemerintah dalam memberantas korupsi dengan memanggil semua kelompok pengelola dana Otsus, agar ditangkap,” katanya.*

Artikel KPK Tangkap Saja Penanggung Jawab PON XX pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Demikian desakan ini disampaikan oleh Leo Himan, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih (Uncen) di Kota Jayapura, Sabtu (4/12/2021) menanggapi polemik usai perhelatan event empat tahunan itu. “PB PON atau pun yang terlibat dalam Peparnas, KPK datang periksa,” katanya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat lewat instansi teknsi terkait lebih tegas dengan kondisi kekinian yang terjadi di Bumi Cenderawasih, jangan berlarut-larut dibiarkan sebelum timbul masalah baru lainnya, sehingga masalah yang ada di depan mata tidak selesai.

“Jangan takut dengan isu Papua Merdeka, tidak ada hubungannya dengan para pejabat yang korup ini, dengan isu Papua merdeka. Papua merdeka itu semua orang Papua pasti punya keinginan yang berjuang dengan cara sendiri-sendiri,” kata kandidat magister di Uncen itu.

Mantan pengurus di Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indpnesia (AMPTPI) mengaku prihatin dengan relawan, tenaga
medis, wartawan dan pihak ketiga lainnya yang telah berkontribusi untuk menyukseskan penyelenggaran PON XX, namun kenyataan yang ada hingga pagelaran tingkat nasional itu usai dilaksanakan, hak-hak mereka tidak dibayarkan ataupun tidak sesuai dengan yang dijanjikan. “Ini kasihan mereka, tidak menerima hak sebagaimana mestinya,”katanya.

“PON ini saya duga terlalu banyak manajemen yang tidak teratur baik. Jadi, banyak hal yang menjadi masalah. Ini KPK harus periksa PB PON, karena sampai sekarang banyak yang belum dibayar, padahal uang itu ada. Berarti kecurigaan publik bahwa ada deposito ini benar. Janganlah menari-nari diatas penderitaan orang lain, tidak bagus itu,” sambungnya.

Leo yang menjadi salah satu calon ketua KNPI Papua periode berikutnya ini, menyayangkan sikap pemerintah pusat yang terkesan hanya “lip service’ dengan menakuti-nakuti para pejabat atau pun pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua dengan menyampaikan soal 10 kasus dugaan korupsi, tetapi hingga kini tidak ada aksinya.

“Menurut saya itu begini, pemerintah pusat ini kita tidak bisa percaya juga dengan pernyataan yang wow. Karena berita soal 10 besar dugaan korupsi di Papua ini dibicarakan pada Maret 2021 (yang pernah disampaikan oleh Mahfud MD) tapi sampai hari ini tidak ada satupun kasus yang terungkap,”katanya.

“Itu berarti pemerintah pusat hanya menakuti-takuti pejabat di Papua, ini begitu. Menakut-nakuti pejabat Papua supaya jangan bicara Papua merdeka, misalnya begitu. Ini kan dinilai permainan Jakarta. Tapi jika memang Jakarta bicara benar, punya bukti, silahkan tangkap saja, karena para pejabat ini bukan siapa-siapa. Mereka ditangkap pun masyarakat malas tahu
karena mereka tidak punya kontribusi yang nyata di masyarakatnya selama ini,” sambungnya.

Melansir CNN, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menyatakan pemerintah akan
menindak kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua.

Dia mengatakan, ada sekitar 10 dugaan kasus penyalahgunaan dana negara alias korupsi yang telah teridentifikasi. Aparat,
kata dia, akan segera melakukan penegakkan hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Papua.

“Selama ini mungkin sering dipertanyakan, kenapa kok korupsinya dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar,” kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/5/2021).*

Artikel KPK Didesak Periksa PB PON XX Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Ia menduga, korupsi dana PON setelah maraknya aksi unjuk rasa meminta Panitia Besar PON menyelesaikan pembayaran hak para relawan PON yang tak kunjung usai.

Sementara, dugaan korupsi Otonomi Khusus hingga miliaran rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dimana terindikasi maraknya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan. “Sehingga KPK perlu memanggil Gubernur Papua,” kata Nekies Kogoya, Jumat (3/12/2021).

Pihaknya juga meminta Presiden Jokowi dan Kapolri segera mencopot atau mengganti Kepala Kepolisian Daerah Papua yang dinilai tidak menjalankan amanah sebagai aparat penegak hukum dengan menelantarkan sejumlah kasus di Papua yang telah merenggut nyawa Orang Papua.

“Kapolda tidak dapat menyelesaikan kasus Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sugapa di Intan Jaya, serta dugaan kasus korupsi hingga hari ini,” katanya mencontohkan.

Pada pertengahan 2021, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dugaan korupsi dana otonomi khusus (Papua) sudah masuk dalam tahap penyelidikan.

Penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menemukan pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran Otsus. Selain itu, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di Papua.

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2021 memperjelas ditemukannya penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun di Papua saat sebuah pemaparan disiarkan di kanal Youtube Tribrata TV.

Seperti dilansir CNN Indonesia, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas.

“Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otsus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atau ke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah,” katanya. (*)

Artikel KPK Usut Dugaan Korupsi Dana PON dan Otsus pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tiga orang tersangka selama 20 hari pertama, mulai tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 12 Juli 2020 di Rutan KPK Gedung Merah Putih. Sebelum di masukkan ke dalam Rutan KPK Gedung Merah Putih, akan terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1.

Tiga orang tersangka yang ditahan hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 28 Desember 2018 bersama dengan sepuluh orang lainnya. Tujuh dari sepuluh orang telah dinyatakan bersalah dalam persidangan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Tiga tersangka ini disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pelaku korupsi dari sektor politik ini tercatat termasuk salah satu yang terbanyak ditangani KPK. Untuk pelaku anggota DPRD, sampai saat ini berjumlah 184 orang anggota DPRD yang tersebar di sekitar 22 daerah. Hal ini tentu saja merupakan sisi yang buruk bagi demokrasi yang sedang kita jalankan. Semestinya kepercayaan rakyat yang diberikan pada para wakilnya di DPR ataupun DPRD tidak disalahgunakan untuk mencari keuntungan pribadi.

Artikel KPK Tahan Tiga Tersangka Perkara Suap RAPBD Jambi pertama kali tampil pada Papua Deadline.