Menurut dia, pemblokiran rekening itu merupakan imbas dari ketidak hadiran Istri Gubernur Papua yang diminta hadir sebagai saksi di KPK. “Itu mungkin kemarahan KPK karena sikap Ibu Yulce yang tidak mau memberi keterangan,” ujarnya.

Petrus pun menyayangkan aksi pemblokiran. Padahal pemblokiran dilakukan hanya kepada seseorang yang berstatus sebagai tersangka. “Seharusnya berdasarkan undang-undang rekening yang diblokir hanya berstatus tersangka,” ujarnya.

Dirinya pun membeberkan bahwa pemblokiran itu baru diketahui setelah istri dari pak Lukas Enembe hendak melakukan transaksi. “Sempat transaksi tapi tidak bisa setelah di cek pihak bank menyebutkan bahwa rekening telah diblokir,” bebernya.

Sebelumnya KPK telah mengirimkan surat pemanggilan kepada Istri dan anak Gubernur Lukas Enembe sebagai saksi dalam perkara kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar.*

Artikel Judul KPK Blokir Rekening Istri Gubernur Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Sudah sewajarnya siapapun yang bersalah harus diberikan sanksi hukuman pidana sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Barisan Merah Putih Martinus Kasuay di Sentani Jayapura Papua, sabtu 24/9/2022.

Martinus Kasuay mengatakan kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan kasus pribadi yang tidak ada kaitannya dengan politisasi ataupun kriminalisasi. “Kasusnya murni kaitannya dengan hukum,”tegas Martinus.

Di negara ini tidak ada masyarakat yang kebal hukum, meskipun orang tersebut mempunyai jabatan di pemerintahan, kata Martinus.

Ditambahkan Tokoh Pemuda Papua Martinus Kasuay, semua yang terlibat dalam kasus korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe harus diperiksa dan apabila ditemukan kesalahan wajib mendapatkan hukuman serta sebaliknya akan dibebaskan apabila tidak terbukti bersalah.

Sekretaris Barisan Merah Putih ini mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk mengerti bahwa semua ini ada proses hukum yang berlangsung dan tidak ada yang boleh mengganggu atas dasar kepentingan tertentu.

“Penegakan hukum kasus korupsi Gubernur Lukas Enembe harus dituntaskan karena Indonesia merupakan negara hukum”, tutup Martinus.

Artikel Semua Yang Terlibat Dalam Kasus Korupsi Gubernur Papua Harus Diperiksa pertama kali tampil pada Papua Deadline.