Menurut Matius, penerapan standar operasional yang telah ditentukan sangat penting untuk menjamin kualitas makanan yang disajikan kepada masyarakat.

“Standarisasi, petunjuk teknis, dan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan harus dipenuhi oleh setiap pengelola dapur,” tegasnya.

Pasca-kejadian tersebut, Gubernur menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjadikan peristiwa itu sebagai bahan evaluasi menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terjadi di Papua.

“Ia menilai pengawasan terhadap proses pengolahan makanan harus diperketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat,” ucapnya.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan para pengelola dapur agar memanfaatkan bahan pangan yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Menurutnya, keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Kebijakan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan arahan Presiden yang menginginkan agar program pemenuhan gizi tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi di daerah,” terang Gubernur.

Gubenur kembali menegaskan pengelolaan program harus lebih mengutamakan manfaat bagi masyarakat dibandingkan kepentingan untuk mencari keuntungan semata.

“Tujuan utama program, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, dapat tercapai dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh warga Papua,” tutur Gubernur. *

Artikel “Usai Insiden Depapre, Gubernur Papua Perintahkan Pengelola Dapur SPPG Patuhi Ketat Standar BGN” pertama kali tampil pada papua deadline.

Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat secara langsung seluruh proses penyelenggaraan program, mulai dari pengelolaan bahan baku, proses pengolahan makanan, penyimpanan, hingga distribusi kepada para penerima manfaat.

Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dan evaluasi, antara lain sanitasi tempat pencucian peralatan makan, pengendalian suhu makanan, penyimpanan bahan baku, sanitasi peralatan makan, penyimpanan makanan matang, hingga mekanisme distribusi makanan.

“Peninjauan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan. Setiap temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” tegas Ribka.

Ia menegaskan seluruh pengelolaan SPPG harus mengedepankan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan para penerima manfaat.

“Dari hasil peninjauan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari sanitasi, pengendalian suhu makanan, penyimpanan bahan baku, penyimpanan makanan matang, hingga proses distribusi. Semua ini harus segera dibenahi karena menyangkut kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat,” katanya.

Menurut Ribka, peristiwa di Kabupaten Jayapura harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola penyelenggaraan Program MBG sehingga standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

“Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bersama. Evaluasi tidak berhenti pada satu lokasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas pengelola SPPG, serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara disiplin di seluruh Indonesia,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga mengungkapkan bahwa Kemendagri tengah menyiapkan konsep tata kelola penyelenggaraan Program MBG khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Tanah Papua. Konsep tersebut akan memperkuat peran pemerintah daerah, meningkatkan pelibatan masyarakat lokal, memperkuat sistem pengawasan, serta menyesuaikan mekanisme pelaksanaan dengan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing daerah.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri bersama Badan Gizi Nasional akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan pangan, sanitasi, distribusi, serta penerapan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh SPPG. Selain itu, sinergi dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri akan terus diperkuat guna menyusun model tata kelola penyelenggaraan Program MBG untuk wilayah 3T yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

“Evaluasi yang dilakukan bukan hanya untuk menindaklanjuti kejadian di Kabupaten Jayapura, tetapi juga menjadi pijakan dalam menyempurnakan pelaksanaan Program MBG secara nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keamanan pangan,” pungkas Ribka.

Artikel Wamendagri Ribka Haluk Dorong Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Program MBG Pasca Dugaan Keracunan di Kabupaten Jayapura pertama kali tampil pada papua deadline.