Kejati menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp 9 miliar lebih dari dua rekanan pemenang tender pengadaan yakni pekerjaan pemeliharaan jalan Sambusa-Nabarua Bawah Rp 5.361.862.000 oleh PT LWI, dan pekerjaan pembangunan jembatan Kali Bumi Bawah ruas jalan Nabire-Bandara Baru Rp 4. 392.511.000 yang dikerjakan PT SH.

Uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu itu diterima Kajati Papua Witono didampingi Kepala Penyidikan Pidana Khusus Kejati Papua, Vallerianus Constantin Dedi Sawaki, dan akan dikembalikan kepada negara yakni dititipkan di rekening penitipan Kejati Papua tanpa bunga di salah satu bank.

Kajati Papua Witono mengungkapkan kerugian negara dalam proyek pemeliharaan jalan Samabusa-Nabarua Bawah dan proyek pembangunan jembatan Kali Bumi Bawah ruas jalan Nabire-Bandara Baru, dimana BPK RI Perwakilan Papua menghitung kerugian negara sebesar nilai yang dikembalikan dua rekanan tersebut.

“Jadi uang yang dikembalikan PT LWI sebesar Rp Rp 5.361.862.000 ini terdiri dari kelebihan bauar atas kekurangan volume pekerjaan, dan dendanya sebesar Rp 350.456.000. Sedangkan PT SH mengembalikan Rp 4.392.511.000 dan itu tanpa denda. Jadi keseluruhan uang yang dikembalikan hari ini sebesar Rp 9.754.373.000,” kata Witono di Kantor Kajati Papua, Jayapura, Senin (25/9/2023).

Kendati ada itikad baik dari pihak tersangka untuk mengembalikan kerugian negara, namun Witono menegaskan hal itu tidak memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

“Karena kami masih koordinasi dengan Kejagung soal ini. Nanti mereka (Kejagung) yang akan putuskan apakah kasus ini berjalan atau dihentikan. Nanti kami akan publis lagi soal perkembangannya,” tandas Witono. (Lb)

Artikel Kejati Papua Terima pengembalian Rp 9 M dari Dugaan Korupsi Dua Proyek Fisik di Nabire pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Demikian pernyataan ini disampaikan oleh Ketua LMA Mee Pago Germanus Goo di Nabire, Senin 26 April 2022 guna menyikapi persoalan kekinian terkait pemekaran DOB di Bumi Cenderawasih. “Kami dukung DOB,” katanya.

Namun, kata dia, pemekaran DOB seharusnya sejalan dengan visi misi pembangunan yang digaungkan, dimana para kepala daerah atau bupati dan wali kota lebih dekat dengan masyarakat sehingga bisa memahami apa yang diinginkan dan dibutuhkan.

“Misalnya, masih ada jalan dan jembatan yang perlu dibangun, gedung sekolah dan sarana kesehatan,” katanya mencontohkan.

Soal adanya penolakan terkait DOB, Germanus Goo sampaikan itu merupakan hal yang lumrah dalam negara demokrasi, sehingga setiap orang berhak mengemukakan aspirasi atau pendapat dan tak perlu dipandang sebagai hal yang tidak sejalan.

“Bisa saja, kami juga ingin sampaikan sejumlah kekurangan karena pemekaran atau DOB butuh banyak saran dan masukan, sehingga apa yang akan dijalankan bisa maksimal,” ujarnya.

“Kami juga mendukung pembangunan di Kabupaten Dogiyai dan pemekaran wilayah. Selain itu, kami ingin dorong agar ada Kantor Polres Dogiyai segera dibangun serta kesiapan SDM-nya untuk mendukung dan menjaga keamanan di Monamani,” tambah Germanus Goo.

Senada itu, Anadatus Goo salah sagu tokoh pemuda yang vokal juga mengaku mendukung pemekaran DOB dan meminta pihak keamanan untuk memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal di Moenamni, “Karena alkohol atau minuman keras telah merusak generasi muda saat mabuk dapat bertindak kriminal,” pinta Anadatus Goo.

Belum lama ini, DPR RI telah menyetujui pemekaran DOB di Provinsi Papua dengan memekarkan menjadi Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengah dan Provinsi Papua Selatan.*

Artikel Masyarakat Adat Mee Pago Dukung Pemekaran DOB pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Himbauan disampaikan Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol Guntur Agung Supono bersama tim dan jajaran Polres Nabire saat bertemu dengan para calon kepala daerah,”ujar AKP Budi Santoso, salah satu koordinator tim dari Polda Papua di Nabire,  Jumat (2/7/2021).

Himbauan itu disampaikan kepada para calon kepala daerah di Nabire yakni kepada pasangan calon nomor urut satu Yufina Mote-H M Darwis, pasangan calon nomor urut dua  Mesak Magay-Ismail Jamaludin dan pasangan calon nomor tiga FX Mote-Tabroni M Cahya serta tim sukses masing-masing.

“Para pasangan calon ini kami datangi masing-masing untuk  bersilahturahmi dan juga untuk mengajak agar gaungkan pilkada yang sejuk dan aman,”ujarnya.

Selain itu, kata mantan Kasat Intel Merauke dan Jayapura Kabupaten itu, tim dan jajaran dari Polda Papua dan Polres Nabire bertemu dengan para penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu guna menanyakan kesiapan PSU.

“Kepada penyelenggara, tim meminta agar melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan menjaga marwah pemilu agar bisa berjalan netral dan aman, jauh dari keberpihakan sehingga bisa melahirkan pemimpin yang amanah,” katanya.

Dikatakan tim juga bertemu dengan Cartaker Bupati Nabire Anthon T Mote, guna memastikan bahwa pilkada di daerah itu bisa berjalan dengan baik terutama soal anggaran PSU.

“Jadi, selama beberapa hari di Nabire, tim terus bertemu dengan berbagai pihak untuk memantau dan memastikan PSU akan berjalan sesuai agenda. Serta mengajak sejumlah pihak untuk turut serta sukseskan agenda demokrasi itu,” katanya.

Pasangan calon nomor urut dua Mesak Magay-Ismail Jamaludin didapatkan sejumlah  saran dan masukan terkait pilkada Nabire. “Di antaranya, Pak Mesak juga meminta dan mengajak agar masyarakat memilih sesuai hati nurani, jangan ada paksaan atau karena pesan sponsor. Nabire butuh pemimpin yang visioner dan amanah,” kata AKP Budi, mengutip pesan Mesak Magay.

Seperti diketahui, pilkada Nabire oleh MK dinyatakan PSU karena DPT tidak logis dan valid ketika para pihak ajukan gugatan. Sehingga PSU di Kabupaten Nabire diagendakan pada 28 Juli 2021.

Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni pasangan calon nomor urut satu Yufina Mote-H M Darwis, pasangan calon nomor urut dua  Mesak Magay-Ismael Jamaludin dan pasangan calon nomor tiga FX Mote-Tabroni M Cahya akan bertarung dalam Pilkada Nabire.*

Artikel Pilkada Nabire, Para Pasangan Calon dan Pendukung Dihimbau Ciptakan Suasana Yang Aman pertama kali tampil pada Papua Deadline.