Kedatangan massa komunitas anti korupsi itu terlihat mendesak tim auditor BPK Papua Barat untuk segera menindaklanjuti  sejumlah indikasi penyalahgunaan keuangan negara di wilayah Papua Barat.

“Ada sejumlah kasus dugaan korupsi uang negara yang diaudit oleh BPK, kami minta agar hasil audit Perhitungan Kerugian Negara (PKN) segera diekspose untuk diketahui publik,”ujar penanggung jawab aksi demo Markus Yenu saat menyampaikan orasinya.

Yenu mengatakan, bahwa salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat pecinta olahraga, yakni kasus dugaan korupsi Hibah organisasi KONI Papua Barat tahun anggaran 2019-2021.

“Masyarakat memiliki hak untuk mendorong penegakkan hukum dan menentang perilaku koruptif.
<span;>Karena ulah oknum-oknum itulah yang sebenarnya menghambat pembangunan dan memperpanjang penderitaan rakyat,” kata Yenu.

Setelah melakukan orasi di depan kantor BPK Papua Barat, perwakilan massa aksi diberikan ruang untuk menyerahkan aspirasi (pernyataan sikap) kepada utusan kepala BPK Papua Barat.

“Aspirasi sudah kami serahkan, dan kami akan terus mengawal sampai ada kepastian  (hasil PKN) dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang diaudit BPK,” kata Yenu.

Selanjutnya, Juru bicara BPK RI perwakilan Papua Barat Yunice Kambuaya, mengatakan bahwa aspirasi itu akan diserahkan langsung kepada pimpinan BPK RI perwakilan Papua Barat.

“Bapak kepala perwakilan sedang mengikuti zoom meeting, jadi kami sifatnya menerima saja tidak bisa memberikan jawaban atas aspirasi massa aksi hari ini,”ujar Yunice Kambuaya.*

Artikel Komunitas Anti Korupsi Minta BPK Periksa Dana Hibah KONI Papua Barat pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Menurutnya, perombakan tersebut merupakan arahan dari Pemerintah pusat untuk melakukan promosi, rotasi dan mutasi jabatan dalam jajaran ASN guna memberikan penyegaran kinerja terhadap aparatur sipil negera di Provinsi Papua Barat, mengingkat terjadi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

“Saya pikir promosi, rotasi dan mutasi jabatan itu hal yang normatif dilakukan dalam berbagai jajaran lembaga dan kementerian. Perombakan ini harus di pandang sebagai hal lumrah, jangan ada anggapan negatif,”kata Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, Selasa (14/3/2023).

Maksi menerangkan dalam proses perombakan tersebut akan dilakukan berbagai proses normatif yang dilakukan seperti uji kompetensi, evaluasi kinerja dan sebagainya.

“Nantikan ada evaluasi, uji kompetensi yang akan dinilai Tim Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN). Jadi ini hal yang wajar dan lumrah, sebab ada beberapa Dinas yang Kepala Dinasnya sudah pensiun, masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan sebagainya. Karena itu harus ada evaluasi, disitu akan dinilai kalau kerja baik akan dipromosikan ke Dinas yang lain lagi atau ke jenjang yang lebih tinggi lagi,”paparnya.

Maxsi menambahkan perombakan tersebut diharapkan masyarakat sebab dengan dimekarkannya Provinsi Papua Barat Daya maka terjadi pergeseran ASN dari Papua Barat ke Papua Barat Daya karena itu perlu diisi, direkrut lagi dari Kabupaten/ Kota khususnya 7 Kabupaten di Provinsi Papua Barat.

“Saat ini ada 7 Kabupaten di Papua Barat, saya berharap Bapak Gubernur dan Tim seleksi KSAN bisa lihat 7 Kabupaten ini, jika ada anak- anak Papua yang kerja bagus bisa dipromosikan ke Provinsi sehingga bisa naik kelas. Terus, yang di Provinsi, jika kinerjanya bagus, namun pangkat golongannya sudah mentok, maka kami harap bapak Gubernur bisa dorong ke Dirjen atau kementerian,”harap ketua MRP Papua Barat ini.

“Saya harap bagian ini harus kita bicara, DPR, MRP kita dukung Bapak Gubernur, kita dorong agar anak – anak Papua di Provinsi Papua Barat yang jabatannya sudah mentok, IVD untuk kita dorong ke Kementerian dan Dirjen,”harapnya lagi.

Langkah itu, lanjut Maxsi agar memberikan pelung kepada esalon IV, III, II untuk bisa mengisi posisi-posisi jabatan di Pemprov lagi. Jangan tahan di satu Dinas sampai pensiun, sementara banyak adik-adik yang sudah capai golongan dan pangkat yang memenuhi syarat.

“Kami harap bagian ini tidak perlu dicemaskan. Kami harap semua masyarakat memberikan masukan dan saran kepada Bapak Gubernur untuk melakukan perombakan dan penyegaran dalam tubuh ASN di Pemerintah Provinsi Papua Barat,’tuturnya.

Selanjutnya, Ketua MRP Papua Barat menyambut baik aspirasi terkait dengan aksi damai yang dilakukan oleh sekelompok masa di Kantor Gubernur, senin (13/3) kemarin.

“Saya pikir itu aspirasi, dan itu sah-sah saja. Asalkan jangan lakukan hal – hal negatif dan menghambat pembangunan. Saya harap mari kita sama-sama mendukung pemerintah, mendukung Gubernur Waterpauw, memberikan masukan dan saran dalam penyegaran kinerja ASN Provinsi Papua Barat. Saya harap mari kita tokoh-tokoh agama, adat dan tokoh masyarakat kita memberikan masukan dan saran yang positif kepada Bapak Gubernur dalam proses ini”ujarnya.*

Artikel Perombakan OPD di Jajaran Pemprov Papua Barat Hal Yang Lumrah, Jangan Ada Anggapan Negatif pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Dalam pantauan terlihat Gubernur Waterpauw mendengar dengan seksama keluhan masyarakat yang diungkapkan yaiyu belum adanya listrik dan penerangan.

Perlunya pembangunan Sekolah Dasar. Perlu adanya Rencana Pemekaran Distrik Sesayora

Dan penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Wondama di Kampung Reyob, Yarmatun dan Distrik Sawepu Kampung Nuspairo
dimana mereka mau masuk bergabung dengan Manokwari Selatan) dengan alasan tidak ada perhatian dari Pemerintah Teluk Wondama dari segala segi.

“Perlu adanya sinergi intansi terkait untuk menyelesaikan ini,”ujar Gubernur .

Dikatakan perlu mengumpulkan kepala-kepala kampung untuk membicarakan ini masalah yang terjadi, selain itu sejumlah anak putus sekolah di Manokwari segera di data dan dilaporkan untuk mencari kan solusi agar bisa kembali bersekolah.

Usai mendenga keluhan masarakat Gubernur Waterpaiw membagikan sembako kepada masyarakat.

Mirna Mutiri warga Dusun Yekwandi mengaku senang dengan kedatangan Gubernur Waterpauw. “Datang dan dengar sendiri keluhan warga kita senang, “ujarnya. Ia memgungkapkan perlunya air bersih dikampungnya untuk kebutuhan air minum.*

Artikel Gubernur Waterpauw Kunker di Mansel pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Sebagai bentuk ucapan terimakasih karena telah memborong hasil kebun mereka, warga bahkan menyematkan noken kepada Gubernur Waterpauw.

” Dulu waktu masih tugas Jayapura, Bapak pernah ke sini saat ada masalah di sini, jadi kami masih ingat Bapak,  ujar seorang warga.

Artikel Gubernur Waterpauw Beli Hasil Kebun, Warga Senang dan Beri Noken pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Selain panen bayam, Gubernur Waterpauw juga menanam bibit pepaya yang didatangkan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Disiapkan 5 bungkus bibit untuk ditanam.

Bibit pepaya yang ditanam tersebut merupakan bibit unggul dan konsepnya ditanam dalam pot di halaman-halaman rumah namun dicoba ditanam di kebun dengan lahan yang luas.

‘Bibit ini bisa tumbuh dan membuahkan hasil. Tingginya hanya setengah sampai 1 meter dan bisa diterapkan di rumah dengan pot saja,” katanya, saat meninjau hasil kebun usai olahraga pagi.

Ia menjelaskan belajar dari daerah, misalnya New Zealand, terdapat ribuan hektare lahan terbuka dan masyarakat setempat hanya menanam rumput untuk makanan domba dan sapi.

“Saya bermimpi, suatu saat nanti Papua Barat bisa seperti itu. Ini semua diawali dengan semangat OPD dan staf yang diberikan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, saat ini mulai tumbuh. Setiap Jumat, usai olahraga, kita tanam, kembali ke kebun dan panen. Sudah ada bayam yang panen,” jelasnya.

Ke depan, dirinya akan melibatkan para ahli untuk membuat lahan tersebut menjadi lahan percontohan hingga laboratorium hidup dan dapat digunakan untuk pembelajaran mulai dari anak usia dini.

“Unipa dan para ahli dari balai akan membahas ini, dengan kearifan yang kita punya dan dapat dimanfaatkan baik. Ini masih tradisional. Namun dengan semangat yang ada, maka akan menjadi baik,” katanya. Dia juga berharap kepada masyarakat yang memiliki tanah terlantar dan dibiarkan, agar bisa dimanfaatkan dengan baik. “Pemerintah akan membantu bibitnya. Menteri Pertanian sudah menyanggupi hal itu. Perlu apa, akan dibantu hingga bantuan peralatan modern bisa didapatkan,” jelasnya.

Mantan Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani yang hadir di lokasi yang sama mengapresiasi langkah Pj Gubernur Papua Barat dengan memanfaatkan lahan tidur.

“Ini sebuah langkah yang sesuai dengan daya dukung daerah. Kita punya lahan yang memadai dan banyak yang belum dimanfaatkan. Langkah pak gubernur ini mengubah lahan kosong hingga berdampak luas bagi pemenuhan pangan di daerah. Ini menjadi contoh bagi masyarakat dan petani, kerja yang terukur, luar biasa dan menghasilkan,” jelasnya. (***)

Artikel Gubernur Waterpauw Panen Bayam di Lahan Pangan Susweni Manokwari pertama kali tampil pada Papua Deadline.