Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, salah satu pati Polri yang naik pangkat yakni Kapolda Papua Matius D Fakhiri dari Irjen menjadi Komjen. Matius dia nugerahi Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB).

“Hari ini Kapolri memimpin upacara korps raport kenaikan pangkat sejumlah perwira tinggi (pati) Polri,” kata Trunoyudo. Trunoyudo menjelaskan, Matius D Fakhiri mendapatkan penghargaan KPLB atas prestasinya selama ini, terutama selama berdinas di Papua.

Ia menjelaskan, pada tahun 2014-2017 saat menjabat sebagai Dansat Brimob Polda Papua, Matius D Fakhiri yang mendapatkan tugas khusus menjadi Kasatgassus Polda Papua berhasil mengungkap beberapa kasus menonjol.

Matius beberapa kali mengungkap kasus penyelundupan senjata api (senpi) untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Lalu ada juga pengungkapan kasus penangkapan komandan operasi TPN/OPM wilayah Kabupaten Puncak pada tahun 2014. Kemudian ada penangkapan panglima tinggi KKB Paniai di Nabire serta penangkapan kasus-kasus lainnya termasuk penyerangan terhadap kantor polisi dan anggota,” ujarnya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini mengatakan, pada April 2018 hingga Februari 2020, Matius yang menjabat sebagai Anjak Madya Korps Brimob Polri mendapatkan tugas sebagai Waka Operasi II Satgassus Papua juga mengungkap beberapa kasus menonjol.

Diantaranya penegakan hukum markas KKB Lanny Jaya di Distrik Popome, KKB Puncak Jaya pimpinan Goliath Tabuni dan jaringan Semmu KKB Kali Kopi di Mimika.

Lalu ada juga pengungkapan kasus pencurian senpi anggota Denpom Nabire dan pengungkapan kasus rasisme tahun 2019 terhadap beberapa anggota KNBP.

Dikatakan, September 2020 sampai dengan Februari 2021, Matius D Fakhir  dipercaya menjabat sebagai Wakapolda Papua dan menjadi Kepala Operasi Nemangkawi. Pada saat itu, Matius juga berhasil mengungkap beberapa kasus.

Usai menjabat sebagai Wakapolda Papua, Matius naik menjadi Kapolda dari Februari 2021 hingga saat ini. Kiprahnya di Bumi Cendrawasih dalam menjaga keamanan dan ketertiban juga masih dipertahankan.

Beberapa kasus yang diungkap yakni penegakan hukum terhadap KKB Puncak Ilaga, KKB Puncak Jaya, KKB Paniai dan lainnya.

“Ada juga pengungkapan kasus pembunuhan dengan modus mutilasi terhadap 4 OAP (Orang Asli Papua) dengan tersangka 11 orang,”ucapnya.

Selanjutnya ada pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Maiklein Kurisi Doga, aktivis perempuan asal Papua dan pengamanan penyelenggaraan PON XX tahun 2021.

“Pada pelaksanaan PON XX, Kapolda Papua dengan sukses mengamankan penyelenggaraan dari ancaman aksi teror bom jaringan KKB dan seluruh atlet, official dan panitia serta warga aman dari penyebaran Covid-19,”ujarnya.

Lebih lanjut, Trunoyudo juga mengatakan, Kapolda Papua juga berhasil mengawal kebijakan pemerintah dalam perubahan UU Otonomi Khusus (Otsus) dan lahirnya DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua.

“Selama kepemimpinan beliau, Komjen Pol Matius D FakhiriIstiaga situasi Kamtibmas di Papua sehingga selama beliau bertugas situasi sangat kondusif dan aman,” katanya.

Artikel Deretan Prestasi Komjen Pol Matius Fakhiri di Papua Hingga Bintang Tiga Dipundak pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Penolakan terhadap calon gubernur di Papua yang bukan beragama Kristen itu muncul dari keyakinan bahwa Papua adalah “Tanah Injil dan selamanya harus injil,” sebuah konsep yang merujuk pada sejarah panjang dan dominasi agama Kristen di wilayah kami.

kami semua masyarakat Papua, kekristenan bukan hanya agama, tetapi juga identitas budaya dan sejarah yang mendalam, yang menjadikan agama sebagai faktor penting dalam kepemimpinan politik.

Saya mengerti bahwa  ini dapat menimbulkan tantangan dalam konteks pluralisme dan keberagaman agama di bangsa Indonesia yang baru saja bertambah usia menjadi 79 Tahun pada Sabtu, 17 Agustus kemarin. Menetapkan kriteria keagamaan sebagai syarat utama untuk kepemimpinan politik bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang ada di Indonesia saat ini, yang menjamin kebebasan beragama dan hak yang setara bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih dalam jabatan Politik.

Di sisi lain, ada juga pandangan kami bahwa pemimpin yang memahami dan berbagi keyakinan agama mayoritas mungkin lebih mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat local di Papua. Ini yang menjadi argumen di balik penolakan terhadap calon gubernur yang berbeda agama atau bukan Kristen.

Saya tidak menolak siapa pun berdasarkan kebangsaan atau ras, tetapi calon gubernur Papua haruslah seorang putera daerah yang memiliki adat yang kuat di wilayah Tabi dan Saireri. Hanya dengan demikian, dia akan mampu memimpin dengan bijaksana, memahami masalah lokal, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Adat Tabi-Saireri ataupun Papua secara keseluruhan.

Pendekatan yang inklusif dan dialogis, yang menghormati keragaman agama sekaligus mempertimbangkan kepekaan budaya setempat, diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas politik di Papua, mengingat bahwa Pilkada 27 November sangat ekstrem dan krusial bila hanya satu calon gubernur, sebab itu dapat berdampak terjadinya konflik horisontal tingkat masyarakat akar rumput (grassroot).

Pilkada yang berintegritas harus memastikan bahwa setiap calon gubernur dan wakil gubernur yang maju memiliki kesempatan yang adil dan bahwa proses pemilihan bebas dari intervensi, solimi atau tekanan yang dapat merusak demokrasi.

Kami dengan tegas menolak Pilkada Gubernur Papua hanya *MELAWAN KOTAK KOSONG* sebab bukan suatu sistem Demokrasi adil, bersih dan beritergritas. Ada 4 Alasan yang mendasar bagi kami masyarakat menolak kotak kosong :

1. Partisipasi yang sehat dengan adanya lebih dari satu pasangan calon gubernur papua, masyarakat memiliki pilihan yang lebih nyata dan bisa lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi;

2. Kontrol terhadap kekuasaan Pilkada yang kompetitif memungkinkan adanya kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan. Jika hanya ada satu calon yang bertarung, risiko munculnya dominasi politik tanpa pengawasan lebih besar.

3. Kompetisi sehat dalam Pilkada dapat mendorong calon gubernur dan wakil gubernur untuk menawarkan program dan kebijakan yang lebih baik, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. Ketika ada kotak kosong, cagub dan cawagub yang ada mungkin merasa tidak perlu berusaha keras karena tidak ada lawan yang menantang.

4. Legitimasi dan kepercayaan publik kemenangan yang diperoleh dalam kontestasi yang kompetitif cenderung lebih memiliki legitimasi di mata publik. Jika seorang calon menang melawan kotak kosong, ada kemungkinan sebagian masyarakat akan merasa bahwa prosesnya tidak sepenuhnya adil atau demokratis.

Harapan kami bahwa Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Bapak Prabowo Subianto yang sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, dan semua Pimpinan Partai politik di Jakarta untuk menghormati aspirasi ini dalam proses penunjukan calon gubernur dan wakil Gubernur di Papua. Kami berharap bahwa para calon yang diajukan tidak hanya dipilih berdasarkan kualifikasi profesional dan politik, tetapi juga berdasarkan keterikatan budaya dan agama dengan masyarakat setempat di Tanah Papua yang mayoritasnya beragama Kristen. Pemerintah Pusat  di Jakarta dapat merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, mendengarkan suara masyarakat Papua, memahami tantangan yang kami hadapi saat ini, dan memberikan dukungan yang tepat untuk menciptakan stabilitas. Dengan pendekatan yang bijaksana dan empati.

Tuhan Memberkati !

Artikel Papua Tanah Injil, Calon Gubernur Harus Beragama Kristen pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Hal tersebut disampaikan Ketua PGGP Mgr. Yan You yang adalah Uskup Jayapura usai bertemu Wakil Ketua I  MRP (Majelis Rakyat Papua Pdt Robert Horik di Kantor MRP Jayapura, Jumat (16/08/2024).

Kedatangan PGGP ke Kantor MRP untuk menyampaikan kegelisahan dan kecemasan masyarakat menjelang Pilkada di Papua dengan menguatnya wacana kotak kosong baik untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota serta gubernur dan wakil gubernur.

‘’Kami bertindak sebagai penjaga moral dari masyarakat Papua, kami mendengar bahwa beberapa waktu terakhir ini masyarakat agaknya gelisah, cemas entah benar atau tidak karena belum ada bukti karena mereka mendengar nanti ada kotak kosong pada waktu Pilkada baik tingkat bupati dan wakil bupati, wali kota maupun wakil walikota, gubernur maupun wakil gubernur. Mereka cemas jangan sampai terjadi calon-calon tunggal dalam Pilkada,’’ ujar Uskup Mgr You.

Kata Uskup You untuk Pilkada di Papua ini masyarakat menginginkan agar calon lebih dari satu supaya hak demokrasi warga pemilih bisa disalurkan sesuai dengan pilihan hati mereka, kalau hanya satu calon berarti hak demokrasi sebagai hak dasar warga pemilih tidak ada, dan mereka tidak bisa memilih sesuai dengan pilihan hati nurani.

‘’Kami sebagai pimpinan agama di Papua selama ini berdoa di semua tempat baik di kabupaten, kota maupun provinsi agar supaya Pilkada berjalan dengan damai, karena itu kami tidak menginginkan terjadi gesekan karena aspirasi dari masyarakat tidak dihargai sehingga bisa mengganggu perjalanan Pilkada. Itu yang kami tidak ingin,’’ tegas Uskup You.

Kepada para pemimpin yang terkait langsung dengan pelaksanaan Pilkada Papua 2024 agar mengakomodir kecemasan dan kekhawatiran masyarakat Papua yaitu tidak menerima Pilkada calon tunggal tetapi Pilkada berlangsung dengan calon lebih dari satu pasang.

‘’Kami minta dengan sangat kepada para pemimpin yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pilkada supaya dapat mengakomodir aspirasi masyarakat Provinsin Papua  mereka tidak menerima Pilkada calon tunggal. Itu berarti mereka mau pelaksanaan Pilkada itu dapat berlangsung dengan lebih dari satu calon,’’ tandasnya.

PGGP kata Uskup You mengharapkan semua pihak terkait hendaknya mendukung pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil damai dan bermartabat. ‘’Maka kami juga mengharapkan agar semua pihak terkait hendaknya mendukung dan mengakomodir keinginan masyarakat karena masyarakatlah yang membutuhkan pemimpin. Masyarakatlah yang mau pemimpin yang dikehendaki,’’ tegasnya.

PGGP tetap mendukung pelaksanaan Pilkada berlangsung aman dan damai di Provcinsi Papua dengan harapan supaya kepentingan masyarakat, kebaikan bersama adalah nilai yang teringgi dalam menggunakan hak demokrasi. **

Artikel Gesekan Dalam Masyarakat Akan Terjadi, PGGP: Terjadi Kecemasan dan Kegelisahan di Pilkada Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Ditegaskannya, pasukan TPNPB sudah siap tetap lakukan penembakan untuk gagalkan perayaan HUT Indonesia tahun 2024 ini.

Artikel TPNPB Siap Lakukan Penembakan di HUT Kemerdekaan RI pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Juru Bicara Komando Nasional (Komnas) Seby Sambom, Jumat (16/8/2024) pagi mengungkapkan, komandan operasi Kodap XXVII Sinak, Mayor Kalenak Murib, mengungkapkan telah menembak  2 dua orang anggota TNI di Kota Baru Sinak area Sport Center Pagalema Kabupaten Puncak Jaya, satu anggota meninggal atas nama Plh Danunit Kodim 1714/PJ Serka Jefri dan yang satunya luka tembak.

“Dalam penyerangan ini pasukan kami tidak ada yang korban luka-luka maupun dapat tembak. Kalenak  menambahkan bahwa perjuangan kami tidak akan berhenti, tapi kami perang terus sampai perjuangan kami terwujud,”ujar Seby menyampaikan pesan Kelenak Murib.*

Artikel TPNPB OPM Mengklaim Menembak Anggota TNI di Puncak Jaya, Satu Tewas pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Ia menilai pembatalan rekomendasi ini bentuk penzoliman terhadap Kaka Besar Paulus Waterpauw yang diinginkan oleh Masyarakat Papua sebagai calon gubernur.

“Kami sangat kecewa dengan hal ini karena awalnya sudah memberikan rekomendasi kepada bapak Paulus Waterpauw kemudian dipindahkan ke orang lain. Ini artinya partai Golkar sudah menzolimi pak Paulus Waterpauw. Ini juga melanggar aturan AD/ART Partai Golkar,” katanya kepada pers di Kota Sentani, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, pembatalan rekomendasi ini terpaksa dilakukan oleh Partai Golkar karena mendapat tekanan dari eksternal partai atau kekuasaan.

“Dari keputusan ini bisa dilihat bahwa ini bukan keinginan dari partai Golkar, tapi ada kekuatan dari luar yang mendorong Golkar untuk mengambil keputusan seperti ini. Ini jelas kepentingan orang luar yang memaksa Golkar melakukan hal-hal seperti ini di luar ketentuan partai,”tuturnya.

Disamping Partai Golkar mendapat tekanan eksternal, Yakonias juga menduga bahwa pembatalan rekomendasi ini dilakukan karena kepentingan kelompok tertentu yang ingin menguasai Sumber Daya Alam Papua.

“Sangat jelas kita lihat bahwa ini ada kepentingan kelompok yang dimainkan untuk menguasai Sumber Daya Alam di Papua. Kelompok ini membutuhkan orang yang bisa disetir atau diajak kompromi, makanya rekomendasi ini dicabut dan diserahkan kepada orang lain,”tuturnya.

“Kelompok ini takut ketika Kaka Besar Paulus Waterpauw menjadi gubernur maka mereka tidak bisa mendikte pak Paulus Waterpauw karena beliau itu punya prinsip dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat Papua,”tambahnya.*

Artikel Pilkada Belum Dimulai Ada Kelompok Yang Ingin Kuasai SDA Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

‘’Kami tidak senang dengan cara yang dilakukan Partai Golkar, kami punya Kakak Besar dizolimi, oleh Partai Golkar,’’ tegasnya di Jayapura, Selasa (13/08/2024). Ditegaskan Ondofolo Harly Ohei, seluruh masyarakat Tanah Tabi dan Saireri semuanya dengan suara bulat mendukung sepenuhnya Paulus Waterpauw menjadi Gubernur Papua 2024-2029.

Secara elektablitas, kata Ondofolo Ohei Paulus Waterpauw diatas 60 persen dari calon lainnya. ‘’Dengan capaian setinggi ini, sudah sangat patut menjadi calon gubernur di Tanah Tabi dan Saireri,’’ tandasnya.

Sebelumnya penyerahan rekomendasi B1 KWK diserahkan Airlanga Hartarto  yang masih menjabat Ketua Umum DPP Golkar kepada Paulus Waterpauw sebagai calon gubernur Papua berpasangan dengan Toni Wanggai yang diusung Partai Golkar.

Penyerahan rekomendasi berlangsung di Kantor DPP Golkar Jumat 19 Juni 2024 lalu, namun dukungan kemudian dialihkan ke orang lain yang bukan kader Golkar pada 18 Juli 2024.

Penyerahan rekomendasi ke orang lain yang bukan kader, kata Ondofolo Ohei akan menurunkan elektabilitas Golkar. ‘’Kami sudah bulat memilih Paulus Waterpauw, kalau mencalonkan orang lain yang bukan kader elektabilitas akan merosot karena tidak akan ada yang pilih,’’tegasnya.

Di Tanah Tabi dan Saireri yang merupakan wilayah pemerintahan Provinsi Papua, Partai Golkar merupakan partai pemenang dengan perolehan 9 kursi di DPR Papua.

‘’Kami minta kembalikan nama Kakak Besar Paulus Waterpauw menjadi calon gubernur di Papua karena akan menjaga elektabilitas Golkar di Tanah Tabi dan Saireri,’’ tegasnya.

Ohey menilai partai Golkar sudah ditunggangi kekuatan dari luar, sehingga bisa memporakporandakan partai saat ini. ‘’Dulunya Partai Golkar ini memiliki prinsip, tetapi sekarang sudah ditunggangi kepentingan dari luar, sehingga terjadi situasi seperti sekarang ini. **

Artikel Paulus Waterpauw Kader yang Dizolimi Partai Golkar pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Ketua RENUSA Ustad H.Achmad Jaenuri,LC.MH menjelaskan Rakor Perdana mengambil tema Bersatu Menjemput Kemenangan dihadiri 130 peserta yang berlangsung di salah satu hotel di Jayapura, Kamis (08/08/2024).
‘’Ini di luar ekspektasi, kehadiran relawan begitu banyak, yang artinya banyak yang mendukung Pak Paulus Waterpauw menjadi salah satu calon Gubernur Papua,’’terangnya.

Ada 9 kerukunan yang sudah pasti memberikan dukungan ke Kakak Besar Paulus Waterpauw adalah relawan Phinisi dari Sulawesi Selatan, Sangmaneta dari Tana Toraja, Jawara dari Jawa Madura, Batak, Manado, Maluku Utara, Tanimbar, Manggarai dan Sriwijaya.

Masing-masing kerukunan sudah menyusun program kerja yang akan dikerjakan sejak dilakukannya rakor perdana hingga proses tahapan Pilkada ini selesai dilakukan.

Rakor juga membentuk tim formatur dari 9 kerukunan yang diketuai H Juanedi Ibrahim dari Relawan Phinisi Sulawesi Selatan dan anggotanya para ketua kerukunan.

Tim Formatur membuat pernyataan sikap yang ditantandangi ketua dan anggota yang isinya siap memenangkan Paulus Waterpauw pada kontetasi Pilkada Gubernur Papua 2024.

‘’Pernyataan sikap kemudian diserahkan kepada Ketua Tim Kerja Paulus Waterpauw, Pak Nasarudin Sili Luli,’’ jelasnya. Kegiatan satu hari tersebut juga diisi dengan pembekalan yang disampaikan oleh ketua Tim Formatur Junaedi Rahim dan Ketua Tim Kerja Nasarudin Sili Luli.

Untuk program kerja, kata Ustad Jaenuri telah disusun berdasarkan bidang kerja masing-masing dalam struktur kepengurusan RENUSA. ‘Aada bidang Data dan IT, Humas dan Komunikasi, Bidang Logistik dan APK, Bidang Penggalangan Massa, Bidang Rohani yang disebut Tangan Langit dan Korlap-Korlap,’’ terangnya.

H Jaenuri juga menegaskan RENUSA sudah terbentuk di sembilan kabupaten dan kota se Provinsi Papua dan siap bekerja sesuai dengan program yang sudah direncanakan. ‘’RENUSA Provinsi memberikan garis besar program dan setiap Korda melaksanakannya di lapangan dengan menyesuaikan daerah masing-masing,’’ jelasnya.

Program kerja RENUSA, kata H Janeuri masuk sampai ke kampung-kampung untuk mendekatkan kandidat dengan akar rumput.

Setelah Rakor Perdana, kata Jaenuri, RENUSA terus melakukan konsolidasi dan dalam waktu dekat akan membuat kegiatan merayakan HUT Proklamasi 17 Agustus 2024. **

Artikel Relawan Nusantara Untuk Menangkan Paulus Waterpauw pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Relawan Sahabat for PW yang dikomandani Mikael Walilo akan menggelar pertandingan gaplek Paulus Waterpauw (PW) Cup dengan , hadiah hiburan dan door prize.

Pertandingan dilakukan di dua daerah di Kota Biak dan Jayapura, pendaftaran tidak dipungut biaya, dan terbuka untuk umum.

‘’Pertandingan ini terbuka untuk umum dan semua kalangan, digelar satu hari, kami targetkan peserta sampai 300 orang, ada banyak door prize hadiah hiburan dan pastinya hadiah utama dari Paulus Waterpauw, ini pertandingan perdana,’’jelas Maikel.

Pertandingan ini juga kata Maikel sekaligus untuk memeriahkan perayaan HUT – 79 RI. ‘’Pertandingan ini juga untuk memeriahkan hari kemerdekaan 17 Agustus 2024, kita sebagai pemuda dan sahabat, masyarakat harus merayakan hari bersejarah bangs akita,’’ tandasnya.

Relawan for PW bukan baru pertama kali ini menggelar ivent tetapi sudah dilakukan sejak Juni 2024. Diawali launching jingle KK Besar Menyala oleh relawan Milenial Papua for PW, dilanjutkan senam bersama di arena Car Free Day Jembatan Merah oleh relawan Mace for PW, selanjutnya Milenial Papua kembali mengelar ivent lomba tiktok dengan Jingle KK Besar Manyala dan kegiatan RENUSA (Relawan Nusantara) yang menggelar Rakor untuk memenagkan Paulus Waterpauw. **

Artikel Relawan Terus Bergerak, Sahabat PW Gelar Turnamen Gaplek PW Cup pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Dalam simulasi pertanyaan terbuka kepada responden Top of Mind, Mantan Kabaintelkam Polri itu memperoleh persentase 26,2%. Sementara simulasi dengan pertanyaan tertutup dengan empat nama bakal calon gubernur, Paulus Waterpauw mendapat dukungan 32,8%.

Begitu juga pada simulasi 3 nama bakal Calon Gubernur Papua, hasilnya pun Paulus Waterpauw dipilih sebanyak 45,7 persen.

Direktur Eksekutive Panel Survei Indonesia, Bagas Mahendra, menyebut, tingginya elektabilitas Paulus Waterpauw sejalan dengan keinginan masyarakat Papua yang menginginkan sosok gubernur berpengalaman.

“Tingginya elektabilitas Paulus Waterpauw memiliki hubungan yang signifikan dengan keinginan mayoritas masyarakat Papua atau 82,6 persen yang menginginkan sosok Gubernur Papua yang memiliki pengalaman dalam memimpin birokrasi terutama pada tingkatan provinsi,” ujarnya.

Menurut Bagas, dengan pengalaman kepemimpinan yang dimiliki oleh Paulus Waterpauw bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat menilai pengalaman yang dimiliki Paulus Waterpauw dalam birokrasi bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) saat menjabat Gubernur Papua,”pintanya.

Seperti diketahui bahwa Paulus Waterpauw adalah pembuat kisah sejarah bagi masyarakat Papua. Kariernya tidak hanya cemerlang di kepolisian yang mencapai bintang tiga, tapi juga berkibar di pemerintahan sipil saat menjabat sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat. *

Artikel Paulus Waterpauw Mendominasi Survei PSI, Dinilai Sosok Gubernur Pilihan Rakyat Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.