Partai Golkar melalui kuasa hukumnya, Heriyanto. SH. MH,  yang didampingi oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Papua Barat,  Elisa Sroyer{, secara resmi  melaporkan sejumlah pihak  tertentu yang dinilai merugikan dan mencemarkan nama  nama baik Partai Golkar  ke Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Papua Barat.

Kepada wartawan usai memberikan laporan  di Polda Papua Barat, mengatakan, langkah hukum yang dilakukan Golkar  adalah sebagai bentuk  pembelajaran hukum agar dalam bermedia sosial ada batasan tidak sesuka hati berkomentar dimedia sosial.

“Langkah hukum yang dilakukan Partai Golkar adalah bentuk  pembelajaran hukum  untuk lebih bijak dalam berkomentar di media sosial,  bahwa ada batasannya, ini juga untuk menjaga marwah Partai Golkar sebagai partai besar yang  dicintai oleh rakyat, “ujar Heriyanto. Partai Golkar meminta kepada semua pihak agar mentaati proses hukum yang ada sebagai warga negara yang baik.

” Sebagai warga negara yang baik, mari kita hormati proses hukum yang ada, “tandas Heriyanto.*

Artikel Golkar Papua Barat Proses Hukum Sejumlah Pihak  Yang  Memfitnah dan Cemarkan Nama Partai pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Hal ini perlu di klarifikasi mengingat citra Partai Golkar yang sedang harum di tengah masyarakat. Partai Golkar merupakan induk dari lahirnya partai lain, dan Partai Golkar sudah bekerja nyata di tengah masyarakat. Bahkan karya-karya Partai Golkar sudah bisa dirasakan oleh masyarakat Papua Barat,”ujar Heriyanto, SH.,M.H., Kuasa Hukum Ketua DPD Golkar Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs.Paulus Waterpauw.,M.Si, dalam rilisnya, Rabu (21/2/2924)

Dugaan politik uang yang dihembuskan oleh Christian Yan Warinussy sudah di tangani oleh Sentra Gakkkumdu. Sehingga tidak perlu saudara Chistian Yan Warinussy menggiring opini dan menilai, bahwa peristiwa tersebut tidak benar yang tersebar di masyarakat hanya berupa foto seorang perempuan yang memegang uang dan kartu nama.

“Peristiwa tersebut belum bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana sudah di klarifikasi oleh bersangkutan (Perempuan) di dalam Foto bahwa itu hanya keisengan semata dan uang yang dipegang adalah uang pribadi tidak menyangkut uang dari Partai Golkar,”ungkapnya.

Ungkapnya, bahwa saudara Christian Yan Warinussy seharusnya membaca dengan benar unsur politik uang didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa politik uang harus dibuktikan dengan keaktifan sedang memberikan uang, bukan foto orang pegang uang.

“Sebagai seorang pengacara yang memahami hukum harusnya membaca aturan dengan cermat sebelum berbicara ke publik karena apa yang dilakukan saudara Christian Yan Warinussy merupakan penyesatan masyarakat yang mayoritas masih awam hukum,”tukasnya.

Dikatakan, tuduhan lainnya terkait kemenangan calon anggotan DPRD Kabupaten atas nama Suryati yang dituduh tidak pernah berbuat apa-apa bagi masyarakat merupakan fitnah yang keji mengingat terpilihan Suryati seorang DPRD Kabupaten merupakan upaya 5 tahun melayani masyarakat Papua Barat, khususnya di daerah pemilihan.

“Partai Golkar melihat sejak awal Christian Yan Warinussy dan LP3BH mengeluarkan pernyataan-pernyataan menyesatkan masyarakat Papua Barat sehingga kepada yang bersangkutan harus mengklrarifikasi dan meminta maaf. Atau kami dari partai Golkar akan melaporkan yang bersangkutan kepada aparat pihak berwajib. Sebab apa yang dinyatakan didalam media-media telah merugikan institusi Partai Golkar bukan hanya di Papua Barat tetapi juga Partai Golkar secara Nasional,”ujarnya.

Sebaiknya saudara Christian Yan Warinussy tidak perlu memperkeruh suasana di Provinsi Papua Barat yang sudah aman, damai,l dan tentram.

“Segala dugaan-dugaan pelanggaran dari partai politik manapun sudah ada Sentra Gakkkumdu, Bawaslu dan Aparat Penegak Hukum yang memiliki integritas menindaklanjuti itu semua,”ujarnya.*

Artikel Partai Golkar Dirugikan Baik Daerah Maupun Nasional, Christian Yan Warinussy Diminta Klarifikasi Pernyataan Yang Menyesatkan pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol. Adam Erwindi,S.I.K.,M.H. usai mengkonfirmasi Kapolres Fakfak AKBP Hendriyana,S.E.,M.H. mengatakan sampai dengan hari ini sudah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 80 orang.

“Hasil penyidikan di tetapkan tersangka sebanyak 3 Orang, dengan inisial, sbb : FK, VPK, dan TH. Nama dan perannya di TKP, FK perannya melakukan pembakaran Kantor Distrik, Pembunuhan Kepala Distrik, Pembakaran Panggung Lapangan Distrik, Pembakaran SMPN 4 Kokas. VPK perannya ikut membakar Panggung Lapangan Distrik, TH perannya melakukan pembakaran Kantor Distrik, Pembunuhan Kepala Distrik, dan masih daftar pencarian orang (DPO) sebanyak 21 Orang” ujar Kabid Humas.

“Bapak Kapolda sangat atensi terhadap kasus tersebut. Nama-nama tersangka tersebut akan terus berkembang sebagaimana hasil pemeriksaan nanti dan akan diterbitkan DPO, diharapkan kepada para pelaku agar segera menyerahkan diri, kepada masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku agar melapor ke kantor kepolisian terdekat atau call center 110″ imbau Kabid Humas.

Hingga saat ini Wakapolda Papua Barat bersama Dirreskrimum Kombes Pol. Novia Jaya,S.H.,M.M. beserta tim gabungan dengan brimob masih berada di Fakfak” tutup Kombes Pol. Adam.

Artikel Pembunuh Kepala Distrik Kramamongga Fakfak Tertangkap pertama kali tampil pada Papua Deadline.

ci dalam sambutannya mengatakan, gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, pembinaan anak dan remaja merupakan program prioritas dan unggulan untuk program kerja keputusan Rakernas 2021.

Hal ini merupakan bentuk komitmen untuk mempersiapkan ‘Generasi Penerus yang Berkualitas Untuk Menuju Indonesia Maju di Tahun 2024’. Dengan Materi Pembinaan Bela Negara, Edukasi Seks, Narkoba, Peningkatan Minat Baca dan Gerakan Jangan Boros Makan.

“Budi pekerti perlu ditanamkan kepada anak-anak,kepintaran akan teknologi perlu di imbangi dengan pekerti dengan tidak melupakan budaya ketimuran. Anak – anak boleh pintar, boleh melek teknologi bahkan sebagai pelaku teknologi tapi jangan pernah melupakan budi pekerti budaya ketimuran kita, hormat kepada yang lebih tua, respek kepada pendapat orang lain walaupun berbeda,”ujarnya.

Ketua TP PKK Ny.Roma Megawanty juga menyampaikan kepada Generasi Muda untuk Menjaga Keutuhan Negeri dengan tidak terpengaruh kepada berita hoax. “Saring sebelum sharing” hati-hati sebelum menyebarkan atau meneruskan suatu informasi.

“Ini tugas kita sebagai generasi muda menjaga keutuhan negeri ini, jangan terlalu mudah terpengaruh dengan berita hoax dan jangan terlalu mudah dengan berita yang ingin memecah belah, “pesannya.

Sementarasalah satu peserta kegiatan tersebut, Grace Christalia Sihombing Siswi SMA N 1 Manokwari mengatakan semoga apa yang disampaikan dalam kegiatan dapat terealisasi dan untuk anak muda yang ada di Indonesia terkhusus di Papua Barat berharap yang menjadi cita-cita mereka juga pemerintah dan PKK dapat terwujud. Grace juga berharap anak-anak muda Papua mau tergerak untuk Memajukan Bangsa ini.

Kegitan ini diikuti oleh 7 Perwakilan Sekolah Menengah Atas antara lain, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3, SMA YABT, SMA VILANOVA, SMA KEBERBAKATAN dan SMA YAPIS.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Perwakilan Guru tiap Sekolah dan Tim Penggerak PKK Provinsi Papua Barat.*

Artikel Roma Megawanty: Pembinaan Anak dan Remaja Merupakan Program Prioritas Unggulan pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Dalam sambutannya, Pj. Ketua TP PKK Papua Barat, Ny. Roma Megawanty, Berharap melalui sosialisasi ini, dapat memberikan pemahaman bagi pelaku usaha. Khususnya UMKM mengenai pentingnya memiliki legalitas dan tatacara melakukan pendaftaran izin baik nomor induk perusahaan dan sertifikasi dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

“Hal ini juga menjadi triger untuk dilakukannya kegiatan sosialisasi saat ini, karena kami pernah menemukan di Manokwari ada produk makanan industri rumahan yang belum memiliki BPOM padahal makanannya enak. Ini akan membuat keraguan bagi orang yang peduli terhadap kesehatan. Dengan memiliki legalitas izin dan BPOM akan membuat kemandirian bagi pelaku UMKM kita,”ungkapnya.

Sementara itu Hadir sebagai Narasumber, Bank Indonesia, BPOM Kabupaten dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Hadir mewakili Gubernur Papua Barat, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa, Kepala Bank Indonesia, Rommy Tamawiwy, Perwakilan Kanwil Kemenkumham Papua Barat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat, Enos Aronggear, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Papua Barat, Agustinus Rumbino, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Papua Barat, Helen Frida Dewi, Pengurus Dekranasda, Pelaku UMKM serta tamu undangan lainnya.*

Artikel Buka Sosialisasi Perizinan Bagi Pelaku UMKM Ketua TP PKK Roma Megawanty Tekanan Pentingnya Perizinan pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak, Yosias Saroy menyampaikan ucapan selamat datang dan menyatakan bahwa perhatian yang diberikan perlu diapresiasi. Selain itu dalam membangun sarana prasarana di Kabupaten Pegunungan Arfak dibutuhkan kerjasama, baik dari pusat, provinsi dan level kabupaten.

Berkaitan intervensi percepatan penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Bupati mengajak para ibu-ibu jika dalam masa mengandung wajib memeriksa kesehatan secara rutin. Disamping itu pemberian asupan makanan bergizi seperti susu, telur dan sayur juga sangat penting bagi pengembangan anak.

“Kita harus periksa diri, ibu-ibu dan nona-nona usia produktif, aturannya untuk menikah minimal usia harus 19 tahun, jangan bilang nanti adat dan lain-lain. Kita perlu sosialisasi, pendekatan melalui gereja,” Ujarnya.

“Kita rubah mindset seperti itu, jangan pikir ini harta jadi kasih kawin muda-muda,” Tegasnya.

Selain pemeriksaan kesehatan, diinstruksikan pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam sekira menjadi budaya masyarakat setempat. Selanjutnya peran OPD teknis wajib memberikan pendampingan secara berjenjang.

“Kelompok tani harus didukung, didampingi agar bisa maju. Kita punya sayur ini ada kentang, wortel masak untuk anak-anak jangan nanti sakit baru bilang lain,” Terangnya.

Ketua TP PKK Papua Barat, Ny. Roma Megawanty P, S.Komp.,M.Si menggambarkan arti perjuangan melalui pengamalan pribadi karena lahir, besar dan bertumbuh di daerah kabupaten Bogor dengan kondisi alam mirip dengan Pegunungan Arfak. Katanya, luasan halaman rumah perlu dimaksimalkan agar pemenuhan gizi keluarga dapat berlangsung dengan baik, manfaatkan menjadi dapur dan apotik hidup.

“Saya melihat sebagian kita orang Papua pinang habis dapat segera kita beli kembali, pulsa habis dapat segera kita isi, tapi susu anak habis … nanti dulu. Masa depan kita ada pada anak anak kita, anak anak yg sehat dan kuat. Untuk itu perlu disiapkan sejak dari dalam kandungan dan masa pertumbuhan emasnya sampai usia 5 tahun dengan gizi yg cukup. Jika kita punya mimpi besar, harus berjuang dengan keras, dan andalkan Tuhan.”

Pesan positif yang telah dipaparkan sekiranya akan terus digalakkan sehingga mendapat hasil sesuai harapan demi Kesejahteraan masyarakat.

“Masa depan di anak-anak, cita-cita Indonesia emas di 2045 harus siapkan sekarang. Sebarkan, tidak berhenti di kita tapi sebarkan,”ujarnya.

Bantuan melalui Dinas Ketahanan Pangan Papua Barat juga diserahkan bibit ayam potong Sebanyak 500 ekor kepada 5 kelompok, Bibit tanaman berupa wortel, cabai, tomat, jagung, kangkung, ketimun.

Selain itu bantuan Perijinan UMKM untuk Kader PKK 1 Kelompok berupa uang sebesar 20 juta rupiah. Tidak lupa pemberian Makanan Beragam, Bergizi, seimbang dan aman atau B2SA Sebanyak 50 Kotak.*

Artikel Ketua TP PKK Papua Barat Roma Megawanty Salurkan Bantuan di Pegaf pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Ketua TP PKK Provinsi Papua Barat, Roma Megawanty. P, S. Kom. M. Si dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada kepala Ketua PKK Manokwari,Ibu Febby Wonowy Indow dan pak Kepala Distrik Warmare atas kerja kerasnya dalam membantu masyarakat dengan mengawasi dana sehingga dapat digunakan sesuai peruntukannya.

“Saya apresiasi Ketua PKK Manokwari, Pak Kadistrik, luar biasa, dari ceritanya, saya jadi ikut tersentuh, hal ini nanti saya sampaikan ke Pak Gubernur,”ujar Roma Megawanty. P, S. Kom. M. Si.

Namun menurutnya, masih ada hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah ketersediaan pasar bagi masyarakat, agar hasil kebun masyarakat dapat dipasarkan dengan baik.

“Yang menjadi masalah di masyarakat kita, pasarnya di mana, kita punya barang tapi mau dibawa ke mana, saya akan bawa ini untuk diskusi dengan Bapak Gubernur, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,”ujarnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pengerak PKK Kabupaten Manokwari, Febby Wonowoy Indouw, mengapresiasi PKK Duweibey, yang telah bekerja keras untuk membentuk Dasawisma Nanas. “Kami harap ini bukan panen yang pertama tapi panen berkelanjutan,”harapnya.

Sementara itu Bupati Manokwari, Hermus Indouw, mengaku untuk membantu masyarakat memasarkan hasil kebunnya diperlukan adanya industri rumah tangga ditengah masyarakat.

“Industri rumah tangga perlu dihadirkan ditengah masyarakat agar bisa menambah nilai ekonomi bagi masyarakat, ini menjadi tugas kita untuk kedepannya,”ungkap Bupati.*

Artikel Ketua PKK Papua Barat Panen Raya Nanas Bersama Bupati dan Ketua PKK Manokwari pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Waterpauw menyampaikan pesan Presiden terkait pengembangan potensi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah, dengan fokus pada potensi daerah yang potensial  untuk daerah.

” Daerah harus bisa mengunggah produk daerah itu sendiri, Fakfak apa yang kita lihat, kalau Pala harus dibesarkan kota Palanya, seperti  contoh Gorontalo menjadi daerah penghasil Jagung, mereka ekspor ke luar, ini yang diharapkan oleh Presiden, daerah bisa memaksimalkan potensi untuk pendapatan daerah,”ungkap Gubernur.

Penyelenggara negara harus taat asas, Papua Barat saat ini  kata Gubernur sedang maju dalam hal pembangunan, tidak seperti daerah Papua lainnya yang tengah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Artikel Gubernur Waterpauw: Daerah Harus Bisa Mengunggah Produk Daerah Itu Sendiri pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Para tersangka itu ditahan usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik di Mapolda Papua Barat. “Tiga tersangka sudah kita tahan,”kata Direktur Reserse kriminal khusus Polda Papua Barat, Kombes pol Sonny Tambubolon Senin (22/5/2023) malam.

Paulus Simonda, Kuasa Hukum tersangka AW membenarkan penahanan kliennya. Menurut dia, pemeriksaan terhadap kliennya berlangsung lancar. AW, kata dia, hanya ditanya beberapa pertanyaan.

“Kan hanya beberapa pertanyaan yang sebelumnya klien saya sudah diperiksa saat masih berstatus saksi,”ujarnya. Setelah menjalani pemeriksaan, ketiga tersangka dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Papua Barat untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, para tersangka itu lalu ditahan untuk 20 hari ke depan.

Kerugian negara dalam Kasus dugaan korupsi Hibah untuk KONI Papua Barat mencapai Rp 32,7 Miliar dari total anggaran Tahun 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp 227 Miliar lebih. Penyidik menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2021 dan rumusan pasal 3 dan pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang TPPU.*

Artikel Korupsi Danah Hibah Pengurus KONI Papua Barat Masuk Tahanan, Siapa Menyusul? pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Sebagai Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang mewakili enam gubernur dan 42 bupati/walikota, saya ingin menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, yaitu Menteri Keuangan RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, bahwa aspek pembiayaan pasca pemberlakuan Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, sangat membebani daerah,”ujar Gubernur Waterpauw.

Karenanya, lanjut Gubernur Waterpauw, atas kesepakatan bersama Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, maka diminta:

1. Dalam hal pembiayaan daerah-daerah pemekaran/Daerah Otonomi Baru, harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan menggunakan dana APBN, agar tidak membebani fiskal daerah yang sangat minim.
2. Mengangkat Tenaga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan Tenaga Harian Lepas/Honorer (THL) menjadi Aparatur Sipil Negara untuk mengisi kuota pegawai pada daerah-daerah otonomi baru.

Ucapan Gubernur Waterpauw  segera  disambut sorak sorai jajaran pemimpin Papua, apalagi ketika mantan Kapolda di tiga provinsi ini menyatakan dasar pemikirannya, yaitu untuk mengurai polemik status P3K dan Pegawai Honorer, dengan semangat pemberdayaan dan keberpihakan pada Orang Asli Papua (OAP) yang menjadi spirit dari kehadiran UU Otsus bagi Tanah Papua.

“Ya, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,” tegas Gubernur Waterpauw.

Meski kesepakatan ini sejatinya dialamatkan pada Pemerintah Pusat, khususnya Menteri Keuangan RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, namun  mengingat DPR memiliki fungsi pengawasan maka Gubernur Waterpauw menimbang penting untuk menyampaikan landasan pemikirannya di hadapan Anggota Dewan yang terhormat.*

Artikel Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua Gubernur Waterpauw Sampaikan Aspirasi Orang Asli Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.