Penolakan terhadap calon gubernur di Papua yang bukan beragama Kristen itu muncul dari keyakinan bahwa Papua adalah “Tanah Injil dan selamanya harus injil,” sebuah konsep yang merujuk pada sejarah panjang dan dominasi agama Kristen di wilayah kami.

kami semua masyarakat Papua, kekristenan bukan hanya agama, tetapi juga identitas budaya dan sejarah yang mendalam, yang menjadikan agama sebagai faktor penting dalam kepemimpinan politik.

Saya mengerti bahwa  ini dapat menimbulkan tantangan dalam konteks pluralisme dan keberagaman agama di bangsa Indonesia yang baru saja bertambah usia menjadi 79 Tahun pada Sabtu, 17 Agustus kemarin. Menetapkan kriteria keagamaan sebagai syarat utama untuk kepemimpinan politik bisa dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusi yang ada di Indonesia saat ini, yang menjamin kebebasan beragama dan hak yang setara bagi semua warga negara untuk memilih dan dipilih dalam jabatan Politik.

Di sisi lain, ada juga pandangan kami bahwa pemimpin yang memahami dan berbagi keyakinan agama mayoritas mungkin lebih mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan masyarakat local di Papua. Ini yang menjadi argumen di balik penolakan terhadap calon gubernur yang berbeda agama atau bukan Kristen.

Saya tidak menolak siapa pun berdasarkan kebangsaan atau ras, tetapi calon gubernur Papua haruslah seorang putera daerah yang memiliki adat yang kuat di wilayah Tabi dan Saireri. Hanya dengan demikian, dia akan mampu memimpin dengan bijaksana, memahami masalah lokal, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Adat Tabi-Saireri ataupun Papua secara keseluruhan.

Pendekatan yang inklusif dan dialogis, yang menghormati keragaman agama sekaligus mempertimbangkan kepekaan budaya setempat, diperlukan untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas politik di Papua, mengingat bahwa Pilkada 27 November sangat ekstrem dan krusial bila hanya satu calon gubernur, sebab itu dapat berdampak terjadinya konflik horisontal tingkat masyarakat akar rumput (grassroot).

Pilkada yang berintegritas harus memastikan bahwa setiap calon gubernur dan wakil gubernur yang maju memiliki kesempatan yang adil dan bahwa proses pemilihan bebas dari intervensi, solimi atau tekanan yang dapat merusak demokrasi.

Kami dengan tegas menolak Pilkada Gubernur Papua hanya *MELAWAN KOTAK KOSONG* sebab bukan suatu sistem Demokrasi adil, bersih dan beritergritas. Ada 4 Alasan yang mendasar bagi kami masyarakat menolak kotak kosong :

1. Partisipasi yang sehat dengan adanya lebih dari satu pasangan calon gubernur papua, masyarakat memiliki pilihan yang lebih nyata dan bisa lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi;

2. Kontrol terhadap kekuasaan Pilkada yang kompetitif memungkinkan adanya kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan. Jika hanya ada satu calon yang bertarung, risiko munculnya dominasi politik tanpa pengawasan lebih besar.

3. Kompetisi sehat dalam Pilkada dapat mendorong calon gubernur dan wakil gubernur untuk menawarkan program dan kebijakan yang lebih baik, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat. Ketika ada kotak kosong, cagub dan cawagub yang ada mungkin merasa tidak perlu berusaha keras karena tidak ada lawan yang menantang.

4. Legitimasi dan kepercayaan publik kemenangan yang diperoleh dalam kontestasi yang kompetitif cenderung lebih memiliki legitimasi di mata publik. Jika seorang calon menang melawan kotak kosong, ada kemungkinan sebagian masyarakat akan merasa bahwa prosesnya tidak sepenuhnya adil atau demokratis.

Harapan kami bahwa Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Terpilih Periode 2024 – 2029 Bapak Prabowo Subianto yang sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, dan semua Pimpinan Partai politik di Jakarta untuk menghormati aspirasi ini dalam proses penunjukan calon gubernur dan wakil Gubernur di Papua. Kami berharap bahwa para calon yang diajukan tidak hanya dipilih berdasarkan kualifikasi profesional dan politik, tetapi juga berdasarkan keterikatan budaya dan agama dengan masyarakat setempat di Tanah Papua yang mayoritasnya beragama Kristen. Pemerintah Pusat  di Jakarta dapat merumuskan kebijakan yang lebih adil dan inklusif, mendengarkan suara masyarakat Papua, memahami tantangan yang kami hadapi saat ini, dan memberikan dukungan yang tepat untuk menciptakan stabilitas. Dengan pendekatan yang bijaksana dan empati.

Tuhan Memberkati !

Artikel Papua Tanah Injil, Calon Gubernur Harus Beragama Kristen pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Hal tersebut disampaikan Ketua PGGP Mgr. Yan You yang adalah Uskup Jayapura usai bertemu Wakil Ketua I  MRP (Majelis Rakyat Papua Pdt Robert Horik di Kantor MRP Jayapura, Jumat (16/08/2024).

Kedatangan PGGP ke Kantor MRP untuk menyampaikan kegelisahan dan kecemasan masyarakat menjelang Pilkada di Papua dengan menguatnya wacana kotak kosong baik untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota serta gubernur dan wakil gubernur.

‘’Kami bertindak sebagai penjaga moral dari masyarakat Papua, kami mendengar bahwa beberapa waktu terakhir ini masyarakat agaknya gelisah, cemas entah benar atau tidak karena belum ada bukti karena mereka mendengar nanti ada kotak kosong pada waktu Pilkada baik tingkat bupati dan wakil bupati, wali kota maupun wakil walikota, gubernur maupun wakil gubernur. Mereka cemas jangan sampai terjadi calon-calon tunggal dalam Pilkada,’’ ujar Uskup Mgr You.

Kata Uskup You untuk Pilkada di Papua ini masyarakat menginginkan agar calon lebih dari satu supaya hak demokrasi warga pemilih bisa disalurkan sesuai dengan pilihan hati mereka, kalau hanya satu calon berarti hak demokrasi sebagai hak dasar warga pemilih tidak ada, dan mereka tidak bisa memilih sesuai dengan pilihan hati nurani.

‘’Kami sebagai pimpinan agama di Papua selama ini berdoa di semua tempat baik di kabupaten, kota maupun provinsi agar supaya Pilkada berjalan dengan damai, karena itu kami tidak menginginkan terjadi gesekan karena aspirasi dari masyarakat tidak dihargai sehingga bisa mengganggu perjalanan Pilkada. Itu yang kami tidak ingin,’’ tegas Uskup You.

Kepada para pemimpin yang terkait langsung dengan pelaksanaan Pilkada Papua 2024 agar mengakomodir kecemasan dan kekhawatiran masyarakat Papua yaitu tidak menerima Pilkada calon tunggal tetapi Pilkada berlangsung dengan calon lebih dari satu pasang.

‘’Kami minta dengan sangat kepada para pemimpin yang terkait langsung dengan penyelenggaraan Pilkada supaya dapat mengakomodir aspirasi masyarakat Provinsin Papua  mereka tidak menerima Pilkada calon tunggal. Itu berarti mereka mau pelaksanaan Pilkada itu dapat berlangsung dengan lebih dari satu calon,’’ tandasnya.

PGGP kata Uskup You mengharapkan semua pihak terkait hendaknya mendukung pelaksanaan Pilkada yang jujur, adil damai dan bermartabat. ‘’Maka kami juga mengharapkan agar semua pihak terkait hendaknya mendukung dan mengakomodir keinginan masyarakat karena masyarakatlah yang membutuhkan pemimpin. Masyarakatlah yang mau pemimpin yang dikehendaki,’’ tegasnya.

PGGP tetap mendukung pelaksanaan Pilkada berlangsung aman dan damai di Provcinsi Papua dengan harapan supaya kepentingan masyarakat, kebaikan bersama adalah nilai yang teringgi dalam menggunakan hak demokrasi. **

Artikel Gesekan Dalam Masyarakat Akan Terjadi, PGGP: Terjadi Kecemasan dan Kegelisahan di Pilkada Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Ia menilai pembatalan rekomendasi ini bentuk penzoliman terhadap Kaka Besar Paulus Waterpauw yang diinginkan oleh Masyarakat Papua sebagai calon gubernur.

“Kami sangat kecewa dengan hal ini karena awalnya sudah memberikan rekomendasi kepada bapak Paulus Waterpauw kemudian dipindahkan ke orang lain. Ini artinya partai Golkar sudah menzolimi pak Paulus Waterpauw. Ini juga melanggar aturan AD/ART Partai Golkar,” katanya kepada pers di Kota Sentani, Rabu (14/8/2024).

Menurutnya, pembatalan rekomendasi ini terpaksa dilakukan oleh Partai Golkar karena mendapat tekanan dari eksternal partai atau kekuasaan.

“Dari keputusan ini bisa dilihat bahwa ini bukan keinginan dari partai Golkar, tapi ada kekuatan dari luar yang mendorong Golkar untuk mengambil keputusan seperti ini. Ini jelas kepentingan orang luar yang memaksa Golkar melakukan hal-hal seperti ini di luar ketentuan partai,”tuturnya.

Disamping Partai Golkar mendapat tekanan eksternal, Yakonias juga menduga bahwa pembatalan rekomendasi ini dilakukan karena kepentingan kelompok tertentu yang ingin menguasai Sumber Daya Alam Papua.

“Sangat jelas kita lihat bahwa ini ada kepentingan kelompok yang dimainkan untuk menguasai Sumber Daya Alam di Papua. Kelompok ini membutuhkan orang yang bisa disetir atau diajak kompromi, makanya rekomendasi ini dicabut dan diserahkan kepada orang lain,”tuturnya.

“Kelompok ini takut ketika Kaka Besar Paulus Waterpauw menjadi gubernur maka mereka tidak bisa mendikte pak Paulus Waterpauw karena beliau itu punya prinsip dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat Papua,”tambahnya.*

Artikel Pilkada Belum Dimulai Ada Kelompok Yang Ingin Kuasai SDA Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

‘’Kami tidak senang dengan cara yang dilakukan Partai Golkar, kami punya Kakak Besar dizolimi, oleh Partai Golkar,’’ tegasnya di Jayapura, Selasa (13/08/2024). Ditegaskan Ondofolo Harly Ohei, seluruh masyarakat Tanah Tabi dan Saireri semuanya dengan suara bulat mendukung sepenuhnya Paulus Waterpauw menjadi Gubernur Papua 2024-2029.

Secara elektablitas, kata Ondofolo Ohei Paulus Waterpauw diatas 60 persen dari calon lainnya. ‘’Dengan capaian setinggi ini, sudah sangat patut menjadi calon gubernur di Tanah Tabi dan Saireri,’’ tandasnya.

Sebelumnya penyerahan rekomendasi B1 KWK diserahkan Airlanga Hartarto  yang masih menjabat Ketua Umum DPP Golkar kepada Paulus Waterpauw sebagai calon gubernur Papua berpasangan dengan Toni Wanggai yang diusung Partai Golkar.

Penyerahan rekomendasi berlangsung di Kantor DPP Golkar Jumat 19 Juni 2024 lalu, namun dukungan kemudian dialihkan ke orang lain yang bukan kader Golkar pada 18 Juli 2024.

Penyerahan rekomendasi ke orang lain yang bukan kader, kata Ondofolo Ohei akan menurunkan elektabilitas Golkar. ‘’Kami sudah bulat memilih Paulus Waterpauw, kalau mencalonkan orang lain yang bukan kader elektabilitas akan merosot karena tidak akan ada yang pilih,’’tegasnya.

Di Tanah Tabi dan Saireri yang merupakan wilayah pemerintahan Provinsi Papua, Partai Golkar merupakan partai pemenang dengan perolehan 9 kursi di DPR Papua.

‘’Kami minta kembalikan nama Kakak Besar Paulus Waterpauw menjadi calon gubernur di Papua karena akan menjaga elektabilitas Golkar di Tanah Tabi dan Saireri,’’ tegasnya.

Ohey menilai partai Golkar sudah ditunggangi kekuatan dari luar, sehingga bisa memporakporandakan partai saat ini. ‘’Dulunya Partai Golkar ini memiliki prinsip, tetapi sekarang sudah ditunggangi kepentingan dari luar, sehingga terjadi situasi seperti sekarang ini. **

Artikel Paulus Waterpauw Kader yang Dizolimi Partai Golkar pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Rakyat di Provinsi Papua akan kembali memiliki hak untuk memilih pemimpin di Papua. Munculnya salah satu calon gubernur yang jadi pembeda yang akan berkontestasi di Pilkada 2024, yaitu nama Paulus Waterpauw yang tiba-tiba mencuat akan menjadi bakal calon Gubernur Papua.

Tokoh Agama di Papua Yones Wenda mengaku, Paulus Waterpauw cocok jadi Gubernur Papua karena sudah menjabat sebagai Kapolda dua kali, dua kali di daerah lain juga sudah pernah menjabat sebagai Penjabat Gubernur di Papua Barat.

“Dia sangat paham situasi kondisi Papua, kalau beliau jadi gubernur itu lebih bagus lagi,”ujarnya, Rabu (24/4/2024) pagi.

Kata dia, bila jadi Paulus Waterpauw jadi Gubernur situasi Papua bisa direda dan diatasi.

“Beliau anak asli Papua dan kalau jadi gubernur pasti Papua akan maju dan dia bisa mengendalikan situasi yang ada di Papua,”tandasnya.

“Saya setuju dia jadi gubernur Papua,”ujar Yones Wenda.

Artikel Tokoh Agama: Memahami Situasi Kondisi Papua, Saya Setuju Paulus Waterpauw Gubernur Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Yunus Wonda, Mathius D Fakhiri, Benhur Tommy Mano, Constan Karma, Mathius Awoitauw, Yan Mandenas, Boy Dawir dan akan mencoba memperebutkan kursi Gubernur Papua.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersisa 7 bulan lagi nama-nama lain mulai bermunculan seperti Eli Auri, Hendrik Yance Udam. Namun yang menarik nama Paulus Waterpauw kembali memcuat dengan Tagline Negara Minta Pulang ramai beredar di grup-grup WhatsApp.

Ketua Banmus MRP Franklin Domena menjelaskan, mereka yang maju nantinya adahlah putera puteri orang asli Papua yang terbaik diatas tanah ini.

“Tapi kalau mau ingin mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka hal ini perlu dihormati Amanat 12 huruf a UU Otsus Papua yang sudah jelas dan tegas mengatur sebagai ruang bagi hak Orang Asli Papua saja,” pungkasnya, Senin (22/4/2024) malam.

Ungkapnya, diaturan tidak ada penjelasan bahwa kamu yang diwilayah ini harus jadi gunernur diwilayah ini saja dan tak bisa ke wilayah lain, begitupun sebaliknya.

“Hal-hal ini akan semakin mengkotak-kotakan kita,”ujarnya.

Dikatakan, bagi saya secara wilayah administrasi kita berbeda. “Namum bila ada anak-anak Papua yang punya kepemimpin yang baik dan bekerja serta berkorban untuk rakyat bisa menjadi Gubernur dimana saja di Tanah Papua itu hal yang baik,”tandasnya. Dikatakan anak-anak asli Papua diantatanya Yunus Wonda, Mathius D Fakhiri, Benhur Tommy Mano, Constan Karma, Mathius Awoitauw, Yan Mandenas, Boy Dawir, Eli Auri dan Paulus Waterpauw bisa maju sebagai calon Gubernur Papua.

Sebelumnya Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi menegaskan sesama anak Papua yang siap beranikan diri maju sebagai Cagub harus diberikan apresiasi. “Provinsi Papua ini siapa saja bisa maju sebagai Cagub, entah dia dari utara atau pegunungan. Kita harus sudahi pandangan dan jangan salah memterjemahkan peluang yang negara sudah berikan kepada negara,”ujar Yonas yang mengemukakan pendapatnya.

Artikel Paulus Waterpauw Menuju Papua Satu? pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Perihal adanya seruan menolak pencoblosan pada Pilpres dan Pileg, kata Sani, itu hanya segelintir oknum dan kelompok tertentu saja.

“Adanya penolakan pelaksanaan Pemilu itu hanya oknum yang mengatasnamakan orang Papua. Pada intinya kami masyarakat Papua dan khususnya di Intan Jaya selalu mendukung Pemilu dengan tujuan adanya perubahan,” ujar Sani

Dia juga meminta agar aparat penegak hukum memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat, pasalnya banyak kelompok atau oknum tertentu akan mengintimidasi masyarakat agar tidak datang menyalurkan suaranya pada 14 Febuari mendatang.

“Ini pastinya ada aksi yang memaksa masyarakat tidak ikut coblos, maka dari itu tolong penegak hukum berikan jaminan itu kepada masyarakat,” tegasnya.

Perihal situasi saat ini, Seni menegaskan, Kabupaten Intan Jaya aman dan masyarakat beraktivitas seperti biasanya. “Intan Jaya ini aman, tidak seperti yang teman teman lihat di media sosial, sekalipun ada gangguan keamanan tetapi pihak keamanan bisa amankan situasi,” jelasnya.

Dia juga menyampaikan terima kasih kepada aparat penegak hukum yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.*

Artikel Orang Papua Tetap Sukseskan Pileg dan Pilpres pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Himbauan disampaikan Direktur Intelkam Polda Papua Kombes Pol Guntur Agung Supono bersama tim dan jajaran Polres Nabire saat bertemu dengan para calon kepala daerah,”ujar AKP Budi Santoso, salah satu koordinator tim dari Polda Papua di Nabire,  Jumat (2/7/2021).

Himbauan itu disampaikan kepada para calon kepala daerah di Nabire yakni kepada pasangan calon nomor urut satu Yufina Mote-H M Darwis, pasangan calon nomor urut dua  Mesak Magay-Ismail Jamaludin dan pasangan calon nomor tiga FX Mote-Tabroni M Cahya serta tim sukses masing-masing.

“Para pasangan calon ini kami datangi masing-masing untuk  bersilahturahmi dan juga untuk mengajak agar gaungkan pilkada yang sejuk dan aman,”ujarnya.

Selain itu, kata mantan Kasat Intel Merauke dan Jayapura Kabupaten itu, tim dan jajaran dari Polda Papua dan Polres Nabire bertemu dengan para penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu guna menanyakan kesiapan PSU.

“Kepada penyelenggara, tim meminta agar melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan menjaga marwah pemilu agar bisa berjalan netral dan aman, jauh dari keberpihakan sehingga bisa melahirkan pemimpin yang amanah,” katanya.

Dikatakan tim juga bertemu dengan Cartaker Bupati Nabire Anthon T Mote, guna memastikan bahwa pilkada di daerah itu bisa berjalan dengan baik terutama soal anggaran PSU.

“Jadi, selama beberapa hari di Nabire, tim terus bertemu dengan berbagai pihak untuk memantau dan memastikan PSU akan berjalan sesuai agenda. Serta mengajak sejumlah pihak untuk turut serta sukseskan agenda demokrasi itu,” katanya.

Pasangan calon nomor urut dua Mesak Magay-Ismail Jamaludin didapatkan sejumlah  saran dan masukan terkait pilkada Nabire. “Di antaranya, Pak Mesak juga meminta dan mengajak agar masyarakat memilih sesuai hati nurani, jangan ada paksaan atau karena pesan sponsor. Nabire butuh pemimpin yang visioner dan amanah,” kata AKP Budi, mengutip pesan Mesak Magay.

Seperti diketahui, pilkada Nabire oleh MK dinyatakan PSU karena DPT tidak logis dan valid ketika para pihak ajukan gugatan. Sehingga PSU di Kabupaten Nabire diagendakan pada 28 Juli 2021.

Tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yakni pasangan calon nomor urut satu Yufina Mote-H M Darwis, pasangan calon nomor urut dua  Mesak Magay-Ismael Jamaludin dan pasangan calon nomor tiga FX Mote-Tabroni M Cahya akan bertarung dalam Pilkada Nabire.*

Artikel Pilkada Nabire, Para Pasangan Calon dan Pendukung Dihimbau Ciptakan Suasana Yang Aman pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH mengatakan, Pengawalan logistik pilkada seperti kotak suara dan kertas suara serta perangkat lainnya melekat mulai dari percetakan, KPU provinsi, kabupaten/kota, distrik, kelurahan hingga ke TPS. Seluruh logistik pilkada di daerah-daerah dipastikan disimpan di tempat yang aman. Selain Polri, anggota TNI termasuk Linmas juga turut membantu.

“Selain pengamanan, petugas juga akan membantu pendistribusian logistik pilkada hingga ke pelosok desa yang sulit dijangkau. Kalau perlu perahu, kapal atau kendaraan lainnya akan kita siapkan. Selain itu, seluruh personel yang ditugaskan mengawal distribusi logistik menerapkan protokol kesehatan. Upaya penerapan protokol kesehatan juga sudah disampaikan kepada perusahaan yang memproduksi logistik Pilkada, “ujarnya, Senin (7/12/2020) malam.

Dalam mengamankan jalannya Pilkada di 11 kabupaten nanti, Polda Papua telah menyiapkan sesuai dengan penyampaian wakapolda sebanyak 600 personel atau 6 SSK Brimob Nusantara juga disiagakan untuk di-BKO-kan alias disebar ke daerah-daerah untuk membantu pengamanan. Untuk Kabupaten Boven Digoel sendiri personel Brimob telah tiba tadi sore.

“Selain itu, untuk Pilkada di Kabupaten Boven Digoel sendiri sesuai dengan keputusan KPU RI ditunda, karena saat ini proses gugatan yang dilakukan oleh Paslon 04 sedang berlanjut dengan melaksanakan proses musyawarah. Dimana hari ini penggugat menghadirkan saksi ahli melalui zoom atau secara Virtual untuk memberikan keterangan tentang apa yang menjadi gugatan dari Paslon 04,”ujarnya.

Dikatakan, saat ini Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sedang melaksanakan musyawarah yang bertempat di kantor Kominfo Kabupaten Boven digoel, dikarenakan minimnya signal di daerah tersebut. dimana proses musyawarah ini dilaksanakan sejak hari Kamis. Yang mana pada hari tersebut dilaksanakan musyawarah secara tertutup namun kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan sehingga dilanjutkan pada hari Sabtu yang dilakukan secara terbuka, dan hari ini adalah hari ketiga dengan mendengarkan saksi ahli dari penggugat secara Virtual.

 “Kami juga menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat di 10 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada atau pemungutan suara pada tanggal 9 besok untuk tidak khawatir. Rekan-rekan kami dari Kepolisian dan di Backup oleh TNI sudah siap melaksanakan pengamanan TPS,”ujarnya

Perlu kami tegaskan kembali upaya aparat TNI-Polri dalam mengamankan pelaksanaan Pilkada di kabupaten Boven Digoel masih menunggu proses yang saat ini sedang berjalan, dimana besok akan dilakukannya Putusan terkait mundurnya penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boven Digoel. “Baik menjadi mufakat ataupun tidak, tentunya rekomendasikan Bawaslu ini merupakan salah satu arah titik terbang untuk menuju apa yang harus dilakukan oleh KPU,”tandasnya.

Dan untuk persiapan logistik di Kabupaten Boven Digoel sendiri seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah tiba di kantor KPU. Untuk Surat Suara masih menunggu putusan Bawaslu.*

Artikel Pengamanan Logistik Pilkada Hingga ke TPS Dikawal Ketat Polda Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

11 kabupaten di Papua akan menggelar pilkada pada 9 Desember mendatang yaitu Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Merauke, Kabupaten Waropen, Kabupaten  Keerom, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Nabire. Menurutnya pilkada  di Papua  harus damai dan berintegritas.

“Pilkada yang berlangsung aman dan damai adalah menjadi cita-cita kita bersama. Kita tidak menginginkan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Setiap warga negara bebas untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada, namun diharapkan untuk tetap menjaga kedamaian di daerah masing-masing. Seluruh lapisan masyarakat di Papua diharapkan untuk dapat menghindar konflik sosial akibat perbedaan pilihan politik di dalam Pilkada ini. Kita diajak untuk lebih dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Jangan mencederai pesta demokrasi kita dengan menimbulkan kericuhan sosial, jangan lagi kita menumpahkan darah dalam pesta demokrasi serentak ini,”ujarnya, Sabtu (5/12/2020) malam

Dikatakan, Pilkada yang aman dan damai juga sangat ditentukan oleh integritas dan independensi dari para penyelenggara, dalam hal ini, KPU dan Bawaslu. Penyelenggara yang tidak independen dan memihak calon tertentu, telah terbukti jika sikap demikian menghambat dan mengacaukan jalannya proses pelaksanaan Pilkada, bahkan memicu timbulnya konflik horizontal di tengah masyarakat akar rumput di berbagai tempat di tanah Papua.

Mantan Direktur Elsham Papua ini menegaskan, dalam kondisi demikian rakyat yang memiliki hak untuk memilih, dapat saja kehilangan hak suaranya apabila terjadi manipulasi di dalam proses pelaksanaan Pilkada. Oleh karena itu, terjadi pengingkaran terhadap hak konstitusional untuk terlibat di dalam kehidupan politik. Kita mendukung pesta demokrasi yang berjalan jujur dan bersih berguna di dalam melahirkan sosok pemimpin yang mau mendahulukan kepentingan rakyat kita.

 Hak Pilih Sesuai Hati Nurani

Lanjut dia, sebagai warga negara yang memiliki hal pilih, dipersilahkan untuk menggunakan hak pilihannya sesuai dengan hati nurani masing-masing. Kita diharapkan untuk memilih calon pemimpin kita di hari esok tanpa ada unsur paksaan dalam bentuk apapun. Sebab pilihan kita ini menentukan kepemimpinan di daerah untuk lima tahun mendatang, baik ataupun buruk kualitas dari pemimpin yang kita pilih. Dengan demikian partisipasi kita berdampak juga pada kualitas kehidupan demokrasi dan pemerintahan yang tercipta di daerah kita.

Kita boleh terlibat dalam proses Pilkada, silahkan kita mendukung seseorang atau kandidat tertentu. Namun, kita jangan menjadi aktor-aktor yang memicu permasalahan di tengah Pilkada berlangsung. Kita diharapkan untuk menjaga kelangsungan pesta demokrasi secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber).

Prinsip Luber inilah yang kita sekalian wajib menjiwainya. Sekaligus merupakan rambu-rambu yang paling penting untuk mendukung tersenggaranya Pilkada yang demokratis.

Tolak Isu Sara dan Politik Uang

Dikatakannya, berdasarkan pengalaman, mempermainkan kedua isu tersebut karena hal tersebut mudah menimbulkan konflik sosial. Bila ketahuan, bisa mengorbankan banyak orang sehingga kita diminta untuk berani menolak hal-hal yang merusak wajah pesta demokrasi ini. Kita harus berani menolak politik SARA dan politik uang (money politics) yang berpotensi menimbulkan kericuhan besar.

“Alangkah baiknya kita menolak semua hal-hal yang berkaitan dengan isu SARA dan politik uang (money politics) bertujuan untuk tidak merugikan hak politik warga negara dan stakeholders lainnya,”ujar mantan Ketua KPU Kabupaten Keerom.

Kata dia, apabila terjadi pelanggaran Pilkada, baik sifatnya administrasi maupun pelanggaran pidana, maka setiap warga negara, baik orang atau kelompok yang mewakili kandidat maupun lembaga pemantau lainnya dan masyarakat, dapat menyampaikan pengaduannya kepada KPU setempat sebagai penyelenggara.

“Sedangkan untuk pelanggaran pidana Pilkada, dapat dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu). Setiap pelanggaran yang sifatnnya administrasi dan pidana, baiknya laporkan kepada pihak berwajib yang disebut diatas.

Proses hukum atas pelanggaran Pilkada melalui para pihak yang berwajib tersebut di atas, dapat membantu menghindari kerawanan konflik antara massa pendukung kandidat. Kita yang lain tetap tenang,”ujarnya.

Kita percayakan KPU dan Bawaslu dalam ini, Gakkumdu untuk bertindak professional, berpegang pada aturan-aturan hukum pemilihan umum yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan rakyat banyak di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai warga negara, kita diminta untuk bisa menahan diri dari konflik yang akan timbul. Kita diajak untuk tetap mengambil sikap dan posisi yang tenang. E. Sanksi Hukum Hati-hati! Jangan masuk penjara hanya karena isu SARA dan politik uang (money politics). Kalau kita terlibat dalam kedua isu ini memiliki jerat hukum yang berat.

Berikut ketentuan perundang-undangan Pilkada tentang Money Politics. Hukumnya berat. Menurut UU No. 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 187 A 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suaranya menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4); Maka ancaman pidana pelanggaran ini ditegaskan dalam Pasal 78 (2) yang berbunyi: “Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dikenal sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan”. Ketentuan ini dipertegas juga dalam Peraturan KPU No. 4/2017 dalam Pasal 71 ayat (1).

Jadi ingat sanksi ini baik-baik! Baik Pemberi dan Penerima uang di Pilkada siap-siap diancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Maukah Anda? Hanya karena uang Rp. 20.000,00 atau Rp. 50.000,00 meringkuk di penjara dan didenda lebih besar begitu? Ingat! Pilkada saat ini berbeda dan memiliki aturan yang lebih ketat. Jadilah pemilih yang rasional dengan menjauhi intrik dan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Mari kita ciptakan Pilkada ini lebih berkualitas serta terhindar dari ancaman pidana.

Artikel Hindari Konflik Sosial Akibat Perbedaan Pilihan Politik Pilkada di Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.