Ketua Umum Gerakan Pemuda Jayapura (Gapura), Jack Judson Puraro mengatakan, terkait belum dilunasi lahan pembangunan Venue Aquatic di Kompleks Olahraga Kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura, keluarga Daud Moro Ohee yang memiliki area lokasi meminta pemerintah daerah tak berkelit.

“Pemerintah Provinsi Papua harus menepati janjinya kepada pemilik ulayat,” kata Jack Judson Puraro, Minggu (12/12/2021).

Menurut dia, pemerintah daerah berjanji akan menyelesaikan ganti rugi usai pelaksanaan PON XX. Namun faktanya, hingga saat ini belum ada keseriusan membayar. “Kami melihat tidak ada itikad baik dari pemerintah,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah tidak berbohong dan bertanggungjawab. “Jangan melakukan pembohongan terhadap masyarakat,” tegasnya.

Ia menceritakan, sebelum PON XX digelar, Kepala Kepolisian Daerah Papua pernah bertemu dengan pemilik ulayat dan memberitahu bahwa seluruh persoalan akan dituntaskan pasca PON XX. “Beliau pasang badan untuk menyelesaikan hak ulayat, kami minta tolong dengan apa yang sudah disampaikan,” ucapnya.

Jack Puraro juga meminta agar kerabatnya Jubel Ohee dan Erik Ansaka yang terlibat dalam aksi pemalangan jalan alternatif sebelum pelaksanaan PON dibebaskan kepolisian.

“Ada keluarga kami Jubel Ohee dan Erik Ansaka ditangkap. Tolong bebaskan, mereka ini adalah Kepala Suku, dan apa yang mereka lakukan itu diatas hak ulayat, bukan milik orang lain dan bukan tanah pemerintah,” paparnya.

Sebelumnya, akhir November 2021, puluhan relawan medis PON XX di Jayapura turut berunjuk rasa menuntut pembayaran kerja.

Mereka mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe bertanggung jawab atas hak relawan kesehatan PON yang gajinya belum dibayar.

“Presiden Joko Widodo (Jokowi) mesti memerintahkan aparat hukum melakukan pemeriksaan dan audit keuangan PB PON XX Papua,” kata Hein Yopi Olua, tenaga kesehatan PON Papua. (***)

Artikel PON Papua Tinggalkan Masalah, Warga Mulai Menggugat Hak Ulayatnya pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Pastor John Djonga mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mesti memeriksa Panitia Besar PON XX atas dugaan penyalahgunaan dana.

“KPK periksa PB PON dan penanggungjawab PON, transparanasi penggunaan anggarannya yang diduga tidak jelas,” kata Pastor John Djonga, Rabu (08/12/2021).

Ia menegaskan, KPK atau aparat terkait tak perlu khawatir mengaudit seluruh penggunaan anggaran tersebut. “Supaya antara Papua dan Jakarta, tidak saling mencurigai. Agar relawan-relawan PON tidak menjadi korban,” ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah membeberkan besaran dana PON dari tahun 2018 – 2021, bila ditotal, mencapai kurang lebih Rp 10,431 triliun.

“Saya pikir, masyarakat Papua sudah tahu. Bahkan ribuan relawan mengutuk soal janji-janji panitia PON. Yah, mereka sedang menuntut hak yang dijanjikan oleh panitia,” ucapnya.

Jadi, kata dia, sebelum berdampak lebih jauh, perihal penggunaan dana PON harus diselidiki aparat berwenang. “Kalau kepolisian tidak bergerak, saya pikir, pusat (Jakarta), entah Kejaksaan, BPK, dan lainnya mengusut ini,” sambungnya.

Penerima penghargaan HAM, Yap Thiam Hien pada 2009 itu menambahkan, korupsi di Papua bukan persoalan baru. “Koruptor bergerak bebas, tidak malu, tidak punya rasa tanggungjawab, tidak punya hati nurani mempertanggungjawabkan dana-dana pembangunan milik daerah,” ulasnya.

Ia menduga, berlarut larutnya penanganan korupsi di Papua telah memunculkan indikasi keterlibatan oknum penegak hukum dalam pusaran korupsi.

“Contoh saja di Kabupaten Keerom, sudah diketahui bahwa ada korupsi pembangunan jalan dari Defarmo ke Towe Hitam bernilai miliaran, lucunya, setelah sampai di Kejaksaan, proses pemeriksaan malah diam (mandek),” paparnya.

Akibat ulah koruptor, penderitaan rakyat makin bertambah. “Akhirnya jadi masalah yang bertumpuk-tumpuk, dan menimbulkan gerakan dimana-mana.”

Berkaitan dengan penyampaian Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, pada pertengahan 2021, bahwa dugaan korupsi dana Otonomi Khusus sudah masuk dalam tahap penyelidikan, Pastor John Djonga meminta hal tersebut bukan sekedar janji.

“Apa yang dijanjikan oleh Mahfud MD mesti digerakkan bersama. Kita tokoh gereja, pemuda, sudah siap mendukung apa yang pernah disampaikan oleh Menkopolhukam,” tuturnya.

Ia mengajak berbagai pihak turut serta mendesak pemerintah mengungkap 10 kasus besar korupsi di Papua yang pernah diumumkan Mahfud MD. “Jangan sampai 10 kasus besar korupsi dipelihara oleh negara. Ini berbahaya untuk kesatuan bangsa,” tukasnya.

Dugaan penggelapan anggaran di Papua disebut begitu terbuka. Berdasarkan penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran bernilai fantastis. Selain itu, ada pula mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum di Propinsi paling timur Indonesia itu.

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2021 bahkan memperjelas ditemukannya penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun di Papua saat sebuah pemaparan disiarkan di kanal Youtube Tribrata TV. ×

Artikel Tokoh Agama Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Dana PON pertama kali tampil pada Papua Deadline.

<span;>Lambert juga mendesak Presiden Joko Widodo, memerintahkan setiap jajaran penegak hukum lebih maksimal dalam penyelesaian perkara korupsi.

“Saya minta Presiden untuk memerintahkan KPK, agar semua pelaku atau penyelenggara PON XX diperiksa, dunia melihat bahwa Papua ini sudah sejahtera, tapi masih saja ada koruptor,” kata Lambert Pekikir, Selasa (07/12/2021).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah membeberkan besaran dana dalam ajang kebanggaan nasional itu. Ia menyebut, pendanaan PON dari tahun 2018 – 2021, bila ditotalkan, mencapai kurang lebih Rp 10,431 triliun.

“Tapi, persoalan PON belum tuntas, ada hak-hak yang belum ditanggulangi, terjadi demo, padahal dananya begitu besar,” ujar Lambert.

Sementara itu, mantan pejuang Papua Merdeka itu berharap, pemerintah berkomitmen dengan pemberantasan korupsi di Papua. “(Ada juga) dana Otsus yang selama ini disalahgunakan oleh oknum-oknum penyelenggara Otsus di pemerintahan, ini juga harus ditindak tegas,” ucapnya.

Ia menceritakan, proses perjalanan Otonomi Khusus sejak hampir tiga dekade banyak menyisahkan penderitaan bagi orang Papua. Otsus dianggap bukan milik masyarakat Papua.

“Pemerintah menangani dana Otsus, tidak secara baik, akhirnya timbul masalah dan masyarakat menilai bahwa Otsus bukan milik mereka, tetapi Otsus milik pejabat-pejabat di Papua,” paparnya.

Baginya, Otsus hanyalah ‘gula-gula’ yang ditawarkan pemerintah pusat sebagai jembatan untuk memperkaya diri sendiri. “Makanya Bapak Presiden harus memerintahkan KPK dan aparat kepolisian untuk menindak tegas dan menangkap koruptor yang menghilangkan dana Otsus,” tukasnya.

Lambert Pekikir bersama pasukannya selama 20 tahun tinggal ditengah rimba Papua. Ia dikenal sebagai penguasa ‘Markas Victoria’. Dipertengahan 2013, ia kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Meski kini tak lagi memegang senjata, namun ia terus berjuang melawan ketidakadilan dan para koruptor.

“KPK datang saja (ke Papua), kami akan lindungi, semua tokoh-tokoh yang tidak setuju dengan koruptor, pasti akan memberikan perlindungan kepada KPK,” cetusnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas.

Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan Papua Barat masuk 10 besar dengan anggaran tertinggi di Indonesia. Dari jumlah yang dianggarkan itu, 50 persen lebih digunakan sebagai dana otsus.*

Artikel Diduga Korupsi, Mantan Panglima OPM Minta KPK Periksa PB PON Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Permintaan ini disampaikan Ketua Pemuda Adat Wilayah Saireri II, Ali Kabiay menanggapi dugaan korupsi di Papua, diantaranya terkait perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang meninggalkan ‘duka’ bagi para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya.

“Saya pikir, hal ini (penegakkan kasus korupsi) harus juga disuarakan oleh wakil rakyat baik itu yang duduk di DPR dan DPD RI, juga di DPR Papua,” katanya, Senin (06/12).

Sebagai wakil rakyat di Senayan, Ali menilai bahwa para legislator dan senator asal Papua mempunyai andil yang sangat besar untuk mendorong penegakkan hukum, khususnya dalam memberantas dugaan korupsi yang membuat rakyat di ujung timur Indonesia itu sulit maju.

“Mereka harus mendorong hal ini kepada mitra kerja yakni KPK, Polri dan Kejagung, sehingga kasus 10 besar korupsi yang digaungkan oleh Pak Mahfud MD itu bisa ditindaklanjuti,” pintanya.

Ia juga mempertanyakan pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD atau Pemerintah Pusat pada Maret 2021, bahwa berjanji akan membongkar 10 kasus korupsi besar di Papua. “Tapi sampai hari ini tidak ada realisasinya,” sambungnya

Ali berharap, apa yang diutarakan oleh Menkopolhukam Mahfud MD sebagai perwakilan Pemerintah Pusat dapat dilakukan secara cepat, bijak serta tegas, supaya rakyat percaya kepada pemerintah.

“Pemerintah Pusat harus hadir, agar bisa dapat kepercayaan, negara benar-benar hadir di tanah Papua untuk memberantas kasus korupsi sebagaimana diberitakan,” katanya.

PON

Selain itu, lanjut Ali, bahwa polemik usai perhelatan PON XX telah menjadi isu nasional, karena Papua selain mampu melaksanakannya, juga telah menjadi ‘trending topic’ di media akibat pembayaran kepada para relawan, tenaga medis, wartawan, fotografer dan pihak ketiga lainnya belum juga dituntaskan.

“Yang berikut, saya melihat banyak kejanggalan yang terjadi saat realisasi dana PON khususnya untuk tenaga relawan yang sampai hari ini, sebagian besar belum dibayar,” ungkapnya.

Saharusnya, kata Ali, Polda dan Kejati Papua bergerak cepat, menelusuri dugaan kasus korupsi pada Panitia Besar (PB) PON XX Papua.

“Saya tegaskan kepada Polda Papua dan Kejati Papua, serta KPK di pusat untuk segera memeriksa, mengecek, dana yang telah diturunkan ke PB PON XX Papua, sehingga ada keadilan bagi para relawan, wartawan, tenaga kesehatan dan lainnya yang telah menyukseskan PON XX 2021 di Papua,” katanya.

Ali mendesak lembaga anti rasuah, KPK untuk menunjukkkan taringnya di Bumi Cenderawasih, bukan hanya menggelar sosialisasi ataupun membuat komitmen yang belum tentu diikuti oleh para kepala daerah di Papua.

“Yang terpenting itu. KPK harus benar-benar beraksi di Papua. Karena KPK selama ini hanya membuat narasi-narasi di media tetapi tidak ada aksinya,”ujarnya.*

Artikel Legislator dan Senator Diminta Dorong Gakkum Korupsi di Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“Kami minta, KPK tangakap saja penanggungjawabnya (PB PON XX Papua),” katanya di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua,
Minggu (05/12).

Menurut dia, anggaran yang telah disiapkan untuk menyukseskan pelaksanaan PON XX Papua mulai dari penyediaan lahan, infrastruktur, dan biaya para relawan, tenaga medis, wartawan hingga pihak ketiga seperti angkutan taxi atau pun lainnya, sudah diberikan oleh pemerintah pusat lewat berbagai sumber pendanaan, tetapi hingga kini masih menyisahkan persoalan ditengah masyarakat.

“Anggaran-anggaran dari panitia yang belum terbayarkan (PON XX) baik itu juga Peparnas terkait relawan-relawan katanya belum dibayar. Itu patut diduga bagian-bagian dalam kasus korupsi juga,” katanya.

Untuk itu, Jack meminta kepada pemerintah lewat institusi teknis terkait mulai dari Polri, Kejaksaan hingga KPK untuk segera turun selidiki terkait persoalan yang baru saja mengharumkan nama Papua dalam event empat tahunan itu.

“Saya harap dan himbau bahkan memberikan dukungan penuh untuk segera ditangkap diperiksa dan dipenjarakan bila perlu dimiskinkan, demikian,” katanya.

Otsus

Apalagi, lanjut dia, persoalan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang oleh semua pihak menilai bahwa ada tumpang tindih dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga masyarakat sebagai penerima manfaat tidak merasakan apa itu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Bahkan, Menkopolhukam Mahfud MD pernah sampaikan akan membongkar 10 kasus korupsi di Bumi Cenderawasih, namun hingga kini belum juga diblow up. “Terkait dengan pernyataan Pak Mahfud MD mengenai 10 kasus korupsi terbesar di Papua, saya sampaikan terima kasih kalau pemerintah pusat sangat teliti dan jeli untuk terus memantau bagaimana anggaran yang digelontorkan untuk kepentingan pembangunan baik infrastruktur maupun kepentingan pembangunan ekonomi bagi rakyat Papua,” katanya.

Bahkan pada suatu kesempatan, Jack mengaku pernah bertemu Wakil Presiden Ma’aruf Amin dan Menkopolhukam Mahfud MD guna meminta agar dana Otsus yang telah berjalan kurang lebih dua dekade itu, agar bisa dievaluasi secara maksimal sehingga bisa diketahui apa saja yang sudah dibangun dan belum dibangun, dengan harapan masyarakat Papua bisa sejahterah.

“Saya dalam beberapa kesempatan kemarin sempat bertemu dengan Pak Mahfud MD sama Pak Wapres Ma’aruf Amin. Dalam pertemuan saya sempat sampaikan bahwa terkait dengan otonomi khusus itu memang harus dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” pintanya saat itu.

“Karena kalau kita bicara otsus itu, bicara tentang pertama kewenangan, yang kedua itu keuangan. Kalau bicara kewenangan itu antara Jakarta dan Papua ada bagian-bagian kewenangan-kewenangan yang belum dimaksimal. Atau Jakarta belum memberikan sepanjang perjalanan Otsus yang tidak diberikan kepada rakyat Papua tetapi terkait dengan keuangan, antara Jakarta dan Papua, pemerintah pusat turunkan anggaran hingga puluhan bahkwan ratisan triliyun rupiah untuk kepentingan pembangunan di tanah Papua,” sambungnya.

Namun, hingga kini konflik terus terjadi, ada penembakan dan teriakan miris soal pembangunan SDM yang tidak maksimal karena masih banyak anak-anak Papua di pedalaman yang belum tersentuh dengan pendidikan yang maksimal, bahkan ada lima kabupaten yang dinyatakan berada dibawah garis untuk kategori pembangunan SDM-nya.

“Tapi kenapa sampai hari ini masih ada konflik, terus terjadi penembakan, masih banyak orang Papua yang anak-anak yang mestinya harus disekolahkan punya IQ yang bagus harus disekolahkan sampai ke luar negeri tapi tidak terlaksana. Pertanyaan saya, uang triliunan rupiah ini sebenarnya kemana,” katanya.

Hal ini, lanjut dia, telah disampaikan kepada Wapres Ma’aruf Amin ketika berkunjung ke Papua di Kota Jayapura saat menggelar pertemuan di Kantor Gubernur Papua. “Saya minta kepada Pak Wapres untuk segera di audit, diperiksa seluruh pengelola dana otonomi khusus,” katanya.

Jack mengilustrasikan bahwa ada sejumlah pejabat di Papua yang golongan dan kepangkatannya sama, hanya ada yang diberikan jabatan untuk kelola dana Otsus dan ada yang tidak kelola. Namun, perbedaan bisa dilihat dari gaya hidup yang dijalani, sehinga hal itu tentunya membuat miris, karena telah terjadi pengkotak-kotakan.

“Mereka itu ibarat pemegang lampu Aladin di dunia dongeng. Mau tanah, mobil mewah atau rumah tinggal gosok, langsung semua ada. Sedangkan teman-teman yang lain, pejabat yang lain tetap terima gaji yang sama, padahal kerja juga sama. Jadi, harta kekayaan beda, ini harus diperiksa,” katanya.

Sehingga, Jack berkomitmen jika pemerintah pusat menerapkan sikap tegas untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Papua, “Maka, saya orang pertama, sebagai tokoh pemuda yang juga aktivis yang akan menandatangani untuk memberikan dukungan 100 persen kepada kerja keras pemerintah dalam memberantas korupsi dengan memanggil semua kelompok pengelola dana Otsus, agar ditangkap,” katanya.*

Artikel KPK Tangkap Saja Penanggung Jawab PON XX pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Demikian desakan ini disampaikan oleh Leo Himan, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih (Uncen) di Kota Jayapura, Sabtu (4/12/2021) menanggapi polemik usai perhelatan event empat tahunan itu. “PB PON atau pun yang terlibat dalam Peparnas, KPK datang periksa,” katanya.

Menurut dia, seharusnya pemerintah pusat lewat instansi teknsi terkait lebih tegas dengan kondisi kekinian yang terjadi di Bumi Cenderawasih, jangan berlarut-larut dibiarkan sebelum timbul masalah baru lainnya, sehingga masalah yang ada di depan mata tidak selesai.

“Jangan takut dengan isu Papua Merdeka, tidak ada hubungannya dengan para pejabat yang korup ini, dengan isu Papua merdeka. Papua merdeka itu semua orang Papua pasti punya keinginan yang berjuang dengan cara sendiri-sendiri,” kata kandidat magister di Uncen itu.

Mantan pengurus di Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indpnesia (AMPTPI) mengaku prihatin dengan relawan, tenaga
medis, wartawan dan pihak ketiga lainnya yang telah berkontribusi untuk menyukseskan penyelenggaran PON XX, namun kenyataan yang ada hingga pagelaran tingkat nasional itu usai dilaksanakan, hak-hak mereka tidak dibayarkan ataupun tidak sesuai dengan yang dijanjikan. “Ini kasihan mereka, tidak menerima hak sebagaimana mestinya,”katanya.

“PON ini saya duga terlalu banyak manajemen yang tidak teratur baik. Jadi, banyak hal yang menjadi masalah. Ini KPK harus periksa PB PON, karena sampai sekarang banyak yang belum dibayar, padahal uang itu ada. Berarti kecurigaan publik bahwa ada deposito ini benar. Janganlah menari-nari diatas penderitaan orang lain, tidak bagus itu,” sambungnya.

Leo yang menjadi salah satu calon ketua KNPI Papua periode berikutnya ini, menyayangkan sikap pemerintah pusat yang terkesan hanya “lip service’ dengan menakuti-nakuti para pejabat atau pun pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua dengan menyampaikan soal 10 kasus dugaan korupsi, tetapi hingga kini tidak ada aksinya.

“Menurut saya itu begini, pemerintah pusat ini kita tidak bisa percaya juga dengan pernyataan yang wow. Karena berita soal 10 besar dugaan korupsi di Papua ini dibicarakan pada Maret 2021 (yang pernah disampaikan oleh Mahfud MD) tapi sampai hari ini tidak ada satupun kasus yang terungkap,”katanya.

“Itu berarti pemerintah pusat hanya menakuti-takuti pejabat di Papua, ini begitu. Menakut-nakuti pejabat Papua supaya jangan bicara Papua merdeka, misalnya begitu. Ini kan dinilai permainan Jakarta. Tapi jika memang Jakarta bicara benar, punya bukti, silahkan tangkap saja, karena para pejabat ini bukan siapa-siapa. Mereka ditangkap pun masyarakat malas tahu
karena mereka tidak punya kontribusi yang nyata di masyarakatnya selama ini,” sambungnya.

Melansir CNN, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD menyatakan pemerintah akan
menindak kasus-kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Papua.

Dia mengatakan, ada sekitar 10 dugaan kasus penyalahgunaan dana negara alias korupsi yang telah teridentifikasi. Aparat,
kata dia, akan segera melakukan penegakkan hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Papua.

“Selama ini mungkin sering dipertanyakan, kenapa kok korupsinya dibiarin. Kita sekarang sudah menentukan 10 korupsi terbesar,” kata Mahfud dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (19/5/2021).*

Artikel KPK Didesak Periksa PB PON XX Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Ia menduga, korupsi dana PON setelah maraknya aksi unjuk rasa meminta Panitia Besar PON menyelesaikan pembayaran hak para relawan PON yang tak kunjung usai.

Sementara, dugaan korupsi Otonomi Khusus hingga miliaran rupiah berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dimana terindikasi maraknya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan. “Sehingga KPK perlu memanggil Gubernur Papua,” kata Nekies Kogoya, Jumat (3/12/2021).

Pihaknya juga meminta Presiden Jokowi dan Kapolri segera mencopot atau mengganti Kepala Kepolisian Daerah Papua yang dinilai tidak menjalankan amanah sebagai aparat penegak hukum dengan menelantarkan sejumlah kasus di Papua yang telah merenggut nyawa Orang Papua.

“Kapolda tidak dapat menyelesaikan kasus Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Sugapa di Intan Jaya, serta dugaan kasus korupsi hingga hari ini,” katanya mencontohkan.

Pada pertengahan 2021, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan dugaan korupsi dana otonomi khusus (Papua) sudah masuk dalam tahap penyelidikan.

Penelusuran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan menemukan pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran Otsus. Selain itu, ada mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di Papua.

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2021 memperjelas ditemukannya penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun di Papua saat sebuah pemaparan disiarkan di kanal Youtube Tribrata TV.

Seperti dilansir CNN Indonesia, anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin menduga ada indikasi korupsi dana otonomi khusus (otsus) Papua. Ia menilai dana itu tidak dirasakan masyarakat karena berhenti di level atas.

“Banyak dugaan terjadi tindak pidana korupsi di otsus. Artinya uang otsus tidak mengalir ke bawah atau ke rakyat, tetapi macet di level atas sampai menengah,” katanya. (*)

Artikel KPK Usut Dugaan Korupsi Dana PON dan Otsus pertama kali tampil pada Papua Deadline.

“KPK harus segera audit dana PON dan Otsus. Diaudit dan disertai dengan penegakan hukum, ini juga harus menjadi atensi Kapolda dan Kejati Papua,” kata George Awie, di Jayapura, Kamis (02/12)

Ia menyayangkan adanya aksi protes, yang seolah-olah menjatuhkan marwah Papua sebagai salah satu provinsi penerima dana Otsus, apalagi dipercayakan untuk menjadi penyelenggara atau tuan rumah event olah raga empat tahunan itu, sehingga sudah seharusnya hal ini menjadi perhatian semua pihak.

“Ini kenapa tidak diaudit? Inikan hubungan dengan negara. Dana Otsus dan PON, ini harusnya diaudit supaya transparan dan masyarakat bisa tahu betul-betul dana yang digunakan atau dianggarkan tepat sasaran, tidak boleh dibiarkan sehingga timbul asumsi atau opini macam-macam di masyarakat dan ini tidak boleh dibiarkan terus menerus,” tegasnya.

Ketua LMA Port Numbay itu meminta agar Gubernur Papua Lukas Enembe segera bersikap dan mengambil langkah tegas kepada pihak-pihak yang diberikan kapasitas untuk mengelola dana PON dan Otsus, jangan biarkan masyarakat mencari solusinya sendiri dan terjadi kegaduhan lagi.

“Pak Gubernur (Lukas Enembe) harus ambil sikap yang tegas terkait ini, termasuk janji bonus yang diberikan kepada atlet yang peroleh medali emas, termasuk relawan dan tenaga medis, ini tidak boleh dibiarkan berlarut,” pintanya.

“Gubernur (Lukas Enembe) sebagai ketua umum, penanggungjawab PON, harus bisa menegur pelaksana (Panitia Besar) PON, supaya bisa segera dibayarkan, dan jangan biarkan terkatung-katung. Jangan umbar janji,”ujarnya.

Artikel Penggunaan PON dan Otsus harus diaudit, KPK harus tegakkan hukum di Papua pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Ketua LMA Port Numbay George Awie di Kota Jayapura, Selasa (30/11) mengatakan bahwa bonus dan honor para relawan hingga tenaga medis terus menggema lewat aksi protes dan demo terkait hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

“Kapolda Papua paling tidak bertanggung jawab, perhatikan masyarakat kecil yang punya hak, masyarakat yang jadi relawan dan juga para tenaga medis, termasuk bonus para atlet,” katanya menanggapi aksi protes tenaga medis kesehatan, wartawan dan relawan beberapa waktu belakangan ini di Kota dan Kabupaten Jayapura.

Ia juga menyinggung soal pembayaran hal ulayat tanah masyarakat adat yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur PON XX Papua, yang hingga kini belum ada kejelasan soal pelunasannya.

“Kami pihak adat sangat sesalkan karena, waktu mau pelaksanaan PON itu Kapolda sendiri ketemu dengan masyarakat adat, termasuk di stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan, yang masyarakat mau palang. Pak Kapolda lakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat adat sehingga tidak dipalang,” katanya.

Pada momentum itu, kata dia, sebagai pemimpin korps Bhayangkara di Bumk Cenderawasih dan ketua kontingen PON Papua telah memberikan jaminan kepada masyarakat adat, soal penggunaan lahan sehingga event empat tahunan itu bisa terlaksana.

“Pak Kapolda berikan jaminan untuk selesaikan masalah itu, untuk ganti rugi. Tapi sampai detik ini tidak ada perkembangan, untuk itu kami mohon Pak Kapolda, apa yang dijanjikan untuk fasilitas masyarakat adat, agar betul-betul diwujudkan nyatakan,” katanya.

“Lalu, akhir-akhir ini kami dengar tenaga medis atau relawan medis menuntut hak-hak mereka yang belum dibayar oleh panitia PON padahal anggaran sudah ada dan sudah disiapkan serta diprogramkan, mengapa tidak dibayarkan padahal itu hak mereka. Untuk itu, kami mohon Kapolda agar memperhatikan nasib para tenaga medis ini, relawan dan lainnya yang tuntut hak mereka terkait PON,” pintanya.

George Awie berharap persoalan carut marut usai PON XX bisa segera terselesaikan, setelah ada campur tangan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri SIK.

“Pak Kapolda tolong bantu mereka, tolong fasilitasi, karena waktu itu Kapolda jadi ketua kontingen tim PON Papua, dalam kapasitas itu, beliau tolong dan tangani, panggil pihak-pihak terkait agar bisa diselesaikan, tidak boleh dibiarkan sehingga ganggu Kamtibmas di kota Jayapura. Pak Kapolda paling tidak bertanggung jawab, perhatikan masyarakat kecil punya hak mereka,” pintanya lagi.*

Artikel Kapolda Papua Diminta Ikut Bertanggung Jawab Soal Carut Marut PON pertama kali tampil pada Papua Deadline.

Aparat hukum yang dimaksud, diantaranya Kejaksaan, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas terkait pendanaan PON XX Papua yang dinilai carut marut.

Permintaan itu datang dari ratusan relawan kesehatan medis PON XX Papua 2021 saat mendatangi kantor Otonom, Distrik Abepura, Kota Jayapura Senin (29/11).

Kedatangan para tenaga medis yang jadi relawan itu menuntut tiga hal, sebagaimana spanduk atau baliho yang sempat dibentangkan saat menyampaikan aspirasi di halaman Kantor Otonom.

Pertama, menuntut Gubernur Papua Lukas Enembe agar segera bertanggung jawab terhadap hak relawan kesehatan PON yang gajinya belum dibayar sampai sekarang.

Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan aparat hukum melalukan pemeriksaan dan audit keuangan PB PON XX Papua.

Ketiga, menuntut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua bertanggung jawab penuh terhadap hak relawan kesehatan PON XX Papua.

Penanggung jawab aksi, Hein Yopi Olua mendesak Kepala Dinas Kesehatan Papua harus bertanggung jawab.

Sebab, rekrutmen tenaga medis untuk PON XX Papua 2021 dari Dinas Pemerintah Provinsi Papua. “Semua rekrutmen, dikirim surat diminta rumah sakit dan puskesmas kirim tenaga,” jelasnya.

Hein juga mengaku diminta memasukkan dokumen administrasi sesuai persyaratan hingga nomor rekening.

Bahkan nomor rekening diminta sampai berkali-kali. “Yang jadi kejanggalan rekening kami diminta berulang-ulang kali,” ungkap Hein.

Sementara itu, Vani salah relawan kesehatan mengaku hingga PON XX usai sebulan lamanya, hak mereka belum juga dibayarkan sehingga bersama ratusan rekan medis lainnya menyepakati untuk menyuarakan hal itu.

“Kalau relawan medis dan tenaga medis, yang kami dengar honornya berbeda, mulai dari Rp300 ribu hingga Rp600 ribu/hari. Hanya saja ha ini yang kami butuh kejelasan dari pihak yang bertanggung jawab,” katanya.&

Artikel Relawan Kesehatan PON Papua Demo pertama kali tampil pada Papua Deadline.