Ini Catatan Penting Gubernur Waterpauw saat Penyerahan DIPA Provinsi Papua Barat 2023

SORONG, PAPUA DEADLINE.com, – Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen (P) Drs Paulus Waterpauw, M.Si menyerahkan DIPA Provinsi Papua Barat TA 2023 di Kota Sorong, Jumat 2 Desember 2022. Pj gubernur menjelaskan APBN dan APBD memiliki peran yang sangat vital untuk pembangunan, kesejahteraan dan perekonomian. Oleh karena itu harus dimanfaatkan kekuatan fiskal untuk membangun Papua Barat.

“Kita masih menghadapi banyak tantangan untuk mewujudkan visi bersama ‘’Menuju Papua Barat yang aman, sejahtera dan bermanfaat’’.

Pada aspek kesejahteraan, beberapa indikator di wilayah Papua Barat masih belum menunjukkan angka yang memuaskan. IPM sebesar 65,89 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi masih di bawah level nasional. “Tingkat kemiskinan Papua Barat masih tinggi di angka 21,33 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan yang merupakan lapangan kerja terbesar di Papua Barat masih memerlukan perhatian ekstra mengingat angka NTN dan NTP yang masih rendah,” katanya.

Untuk itu menjadi tugas bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dengan memanfaatkan APBN dan APBD.

APBN kali ini telah banyak mengalokasikan belanja perlindungan sosial dalam berbagai bentuk program untuk kesejahteraan masyarakat termasuk di Papua Barat.

Realisasi penanganan Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN) di Papua Barat untuk tahun 2022 ini telah mencapai Rp 1,6 triliun dalam bentuk insentif Nakes, PKH, BLT dan lain-lain.

Kekuatan fiskal kita berasal dari APBN dan TKDD menjadi stimulus utama perekonomian dan kesejahteraan. Kecepatan dalam pelaksanaan APBN dan APBD sangat diperlukan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

“Setelah penyerahan DIPA perlu segera mengeksekusi pelaksanaan belanjanya. Pengelolaan dana harus dilakukan dengan hati-hati, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku

APBN dan APBD jangan sampai disalahgunakan, sehingga merugikan masyarakat. Jangan sampai ada kasus hukum yang menjerat pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. APBN dan APBD adalah uang rakyat yang dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Dirinya mengajak semua pihak untuk meningkatkan kualitas belanja melalui perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang baik dan berkesinambungan. Proses penganggaran harus memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan mengutamakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, belanja juga harus dilaksanakan secara efisien sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam arahannya, pj gubernur juga menekankan untuk jadi perhatian bersama:

1. Penetapan DOB Provinsi Papua Barat Daya perlu didukung sepenuhnya, termasuk dalam penyediaan anggaran, sehingga proses transisi dapat dapat berjalan dengan mulus tanpa mengganggu agenda pembangunan daerah.
2. Implementasi Dana Otsus (jilid dua), ditekankan kepada kepaa daerah memperhatikan:

• Pahami dan laksanakan seluruh ketentuan terkait tata Kelola Otsus yang baru.
• Tingkatkan koordinasi dengan Badan Pengarah Papua (BPP) dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat
• Lakukan Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja Otsus sesuai dengan rencana anggaran program.

1. Implementasi undang-undang no 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah (KHPD) untuk segera dipersiapkan seluruh perangkat regulasi dan tata kelola yang diperlukan agar bisa diimplementasikan untuk meningkatkan kapasiatas fiskal daerah.
2. Kunci utama keberhasilan adalah SDM yang kompeten, oleh karena itu harus ditingkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan terutama di pemerintah daerah maupun pada Satker kementerian/lembaga.
3. Setelah menerima DIPA dan Dana ALokasi TDD hari ini, sebagaimana arahan Bapak Presiden kemarin selanjutnya agar melakukan:
4. Cek/periksa kembali DIPA dan alokasi TKDD
5. Lengkapi syarat administrasi antara lain: penunjukan pejabat perbendaharaan, pejabat pengadaan, pembukaan rekening dan hal-hal lain yang terkait.
6. Susun rencana kerja yang terdistribusi merata di setiap bulannya.
7. Segera lakukan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa agar kegiatan pembangunan efektif berjalan sejak bulan Januari 2023 sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengungkit perekonomian di kuartal pertama dan
8. Tingkatkan koordinasi internal maupun eksternal dan lakukan secara rutin monitoring dan evaluasi dari setiap progress tahapan pelaksanaan anggaran.
9. Dengan dana APBN yang dialokasikan ini agar dimaksimalkan untuk dibelanjakan di masing-masing daerah dengan membelanjakan produk dalam negeri/daerah dan memberdayakan UMKM setempat serta badan usaha milik kampung (Bukam) sehingga memutar roda perekonomian daerah.
10. Berkaitan dengan anggaran Pendidikan agar digunakan untuk meningkatkan kualitas siswa dan guru dan sarana dan prasarananya. Jangan sampau terjadi adanya dana Pendidikan yang tidak bisa dieksekusi atau salah penggunaan.
11. Untuk dana kesehatan agar digunakan untuk meningkatkan ketahanan fisik anak-anak, ibu hamil dan pencegahan stunting serta memberikan perhatian kepada tenaga kesehatan dan sarana prasana kesehatan. Pak bupati/walikota agar terus mengawal dan memonitor perkembangan kesehatan masyarakat di wilayah masing-masing.
12. Sesuai dengan arahan bapak presiden pada penyerahan DIPA dan TKDD kemarin, bahwa untuk mencapai keberhasilan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri karena semua sector pasti memiliki keterkaitan. Untuk itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dan kuat antara pemerintah daerah, kementerian keuangan, seluruh instansi vertikal kementerian/Lembaga dan seluruh pihak terkait.
13. “Bupati/Walikota terus memonitor perkembangan inflasi di daerah, mengingat saat ini sedang dihadapkan pada tantangan disrupsi pasokan dan tensi geopolitik yang mendorong kenaikan harga komoditas pangan dan energi. Pembangunan di Papua Barat ini bergantung pada kinerja kita semua. One man can only do something but together we can do everything,” katanya.  *** (Rilis)