Pemprov Papua Barat Terima Penghargaan dari Menko Airlangga

Jakarta, papuadeadline.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat  mendapatkan penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berupa Penganugerahan Penyelesaian Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang melalui Revisi RTRW Provinsi.

Penghargaan diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw, M.Si di sela-sela Rakernas Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta di Jakarta, Selasa 4 Oktober 2022.

“Kebijakan Satu Peta diharapkan dapat mendukung percepatan investasi yang berkepastian hukum. Provinsi Papua Barat juga siap mendukung Kebijakan Satu Peta sesuai Perpres No. 9 Th 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta,” kata Waterpauw.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan berbagai upaya diambil pemerintah untuk meningkatkan pembangunan, salah satunya adalah kebijakan satu peta yang menjadi dasar pembangunan nasional.

“Kebijakan satu peta adalah program yang bertujuan menciptakan satu standar referensi sebagai basis data geoportal yang terunifikasi, akurat, akuntabel untuk mendukung percepatan pembangunan nasional,” kata Airlangga.

Airlangga menjelaskan program kebijakan satu peta diluncurkan Presiden melalui PP No.9/2016, dengan kegiatan utama meliputi kompilasi, integrasi, sinkronisasi, berbagi data dan informasi geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

“Kebijakan satu peta juga sebagai acuan  dalam pembangunan berbasis spasial, perencanaan dan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dalam rencana tata ruang di darat, laut, dalam bumi dan udara. Kebijakan satu peta juga menjadi acuan dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang,” jelasnya.

Airlangga mengungkapkan, Indonesia memimpin negara-negara-negara G20 dalam pemulihan ekonomi di tengah ancaman resesi ekonomi global.Ia memaparkan, pertumbuhan ekonomi dalam 3 kuartal terakhir sudah di atas 5%. Kemarin 5,44%. Di kuartal 3, pertumbuhan ekonomi hampir sama atau sedikit di atas 5.4% dengan indikator purchasing managers index (PMI) 53,7.

“Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi bersama Thailand di negara-negara Asean,” papar Airlangga.

Airlangga berharap dengan adanya kebijakan satu peta tentunya akan semakin mendukung percepatan pembangunan dan mengakselerasi pertumbuhan nasional.Selanjutnya dalam Rakernas Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta ini, Kemenko Bidang Perekonomian meluncurkan Sistem Informasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (SIPITTI) serta Sistem Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Ketidaksesuaian antar kebijakan Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan/atau Hak Pengelolaan yang berbasis WebGIS.

Sebelumnya, Pemprov Papua Barat menerima peghargaan dari Menkeu Sri Mulyani karena mampu mengendalikan inflasi di bawah angka nasional. Atas penghargaan ini, Menkeu memberikan dana tambahan Rp10.75 miliar untuk Papua Barat.*** (Rilis)