Perangi Korupsi di Papua, Dugaan Penggelapan Anggaran Otsus Memang Dashyat

JAYAPURA,papuadeadline.com – Bukan hanya soal epidemi HIV/AIDS di Propinsi Papua yang dapat diibaratkan gunung es, korupsi dana Otsus pun demikian. Korupsi anggaran Otonomi Khusus mengakar hingga ke sendi-sendi terdalam birokrasi. Indikasi korupsi begitu subur dikalangan pejabat Papua yang diduga menyelewengkan uang negara. Bagi mereka, memperkaya diri sendiri adalah hal biasa dan lumrah.

“Mereka tak sadar, manakala dana otsus yang sejatinya untuk meningkatkan taraf hidup 3 juta rakyat Papua dari belenggu kemiskinan, digunakan berpesta pora. Dugaan penggelapan anggaran otsus memang dashyat. Berdasarkan pendalaman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ditemukan pemborosan dan ketidakefektifan uang otsus sungguh fantastis,”ujar Neles Monim, Jumat (17/12/2021) di Jayapura

Bahkan, dari berbagai penelusuran, ditemukan mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum di Papua melampaui angka normal.

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2021 memperjelas bahwa ada dugaan penyelewengan dana lebih dari Rp1,8 triliun. Uang ‘perjuangan’ yang seharusnya diperuntukan bagi Orang Asli Papua, malah tersimpan jauh di kantong para pejabat.
Tak pelak, angka kemiskinan dari tahun ke tahun, enggan membaik. Yang terjadi, justru Orang Papua terus tersingkir dari tanahnya, dan hidup miskin di perkampungan. Situasi ini makin diperparah dengan kualitas roda kepemimpinan birokrasi serta pemerintahan yang begitu semrawut.

“Gubernur Papua Lukas Enembe, orang yang diharapkan membenahi serta menyingkirkan pejabat korup, Gubernur Lukas, seperti disebut Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, layak ‘beristirahat’. Ia dianggap lemah mengatasi ‘para pejabat pencuri’.

Secara fisik, Gubernur Lukas saat ini memang dalam kondisi tidak prima. Ketika pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Oktober silam, ia tampil tak biasa. Sakit yang dialami, dipertontonkan langsung ke publik Papua dan Nusantara melalui saluran siaran TV bahkan depan Presiden Joko Widodi,”ujar Ondofolo Kampung Putali  ditemani  Jackob Fiobetauw Wakil Ketua I Dewan Adat Suku Sentani, Frengki Ohoodo, Kepala Suku Kampung Ayapo, Boas Asa Enoch Ondofolo Kampung Sosiri, Tokoh Pemuda Jayapura Eki Tokoro.

Ungkapnya, lemahnya kepemimpinan orang nomor satu Papua itu, telah membuka celah bagi sekelilingnya,mengambil kesempatan mempertahankan kepentingan mereka. Ada pameo berkembang: ‘Jika bukan Lukas Enembe, Silahkan Bertemu Gubernur-Gubernur Kecil Lainnya.’ Situasi yang dianggap buruk oleh sebagian besar kalangan. Ini tentu menjadi keprihatinan bersama. Korupsi merajalela, kepemimpinan Gubernur mengendur dan menjamurnya pejabat korup.

Bayangkan, bila pemimpin Papua (Gubernur Lukas Enembe) itu meninggalkan Papua, entah untuk pemulihan kesehatan atau berdiam diri di kediaman. Tentu saja mudah disimpulkan, para pejabat korup akan semakin leluasa menggasak uang rakyat. Dalam kesempatan ini,

Tokoh dan Pemuda Adat Papua mengajak semua pihak, bersatu padu memerangi gurita korupsi di Tanah Papua. Papua adalah Tanah Surga, bukan Tanah bagi perampok uang rakyat!

Tokoh dan Pemuda Adat Papua menyerukan:

1. Gubernur Papua Lukas Enembe agar segera mengganti/melengserkan para pejabat di
lingkungan pemerintahan Propinsi Papua yang diduga telah menyelewengkan anggaran Otsus.

2. Gubernur Papua Lukas Enembe mesti bertanggungjawab atas pelaksanaan PON XX Papua yang meninggalkan ribuan persoalan. Mulai dari tertundanya pembayaran hak relawan PON, hingga dugaan korupsi uang PON. Tokoh dan Pemuda Adat Papua mempertanyakan penggunaan anggaran PON yang disebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dari tahun 2018 – 2021, kurang lebih Rp 10,431 triliun. Dana yang sangat besar, namun tak ada transparan*