Aceh, papuadeadline.com, – Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Hadir Langsung dalam acara Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) yang berlangsung di Aceh , 21-22 September 2022.
Dalam Sambutannya, Paulus Waterpauw menjelaskan Forum desentralisasi asimetris indonesia (FORDASI) yang mengusung tema, kolaborasi dan inovasi untuk persatuan dan kesejahteraan merupakan forum daerah khusus dan daerah istimewa yang begitu spesial.
Gubernur Papua Barat juga Menjelaskan soal Pengesahan RUU perubahan uu otonomi khusus nomor 21 tahun 2001 menjadi uu nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas uu nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua.
“Melalui uu otsus perubahan kedua ini, tentu memberi ruang bagi kami di papua dan papua barat mengalami penambahan jumlah daerah otonom baru. Selama ini, tanah papua terdapat dua (2) provinsi yakni provinsi papua dan provinsi papua barat. Dan saat ini, pemerintah bersama dpr ri baru saja membahas dan Mengesahkan 4 (empat) dob masing-masing provinsi papua selatan, provinsi papua tengah, provinsi papua pegunungan dan menyusul provinsi papua barat daya,” Ungkapnya.
Dengan demikian, tentu berpengaruh pula terhadap jumlah wilayah pemerintahan kabupaten/kota yang akan mengalami perubahan serta potensi daerah yang juga akan mengalami perubahan dengan menyesuaikan pembagian wilayah pemekaran yang baru.
“Untuk itu, saya mengajak para gubernur daerah khusus dan daerah istimewa kiranya berkenan memberi dukungan kepada kami melalui bentuk- bentuk kerjasama yang bersifat positif baik di bidang pengembangan sumber daya manusia papua, melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal termasuk promosi wisata dan budaya papua di nusantara, agar banyak pihak bisa tertarik berinvestasi di papua barat termasuk nantinya di daerah otonom baru,” Sambungnya.
Paulus Menuturkan, Sejak dirinya dipercayakan bapak presiden dan dilantik bapak mendagri menjadi penjabat gubernur papua barat pada tanggal 12 mei 2022 di gedung sasana bhakti praja kemendagri, sejak itulah Dirinya diberi amanah dan tanggung jawab besar sebagai wakil pemerintah pusat untuk melanjutkan tujuan pembangunan nasional di tanah papua, secara khusus di provinsi papua barat.
“Dalam melanjutkan agenda pembangunan di provinsi papua barat, saya berpedoman pada rencana pembangunan daerah (rpd) 2023 – 2026, dan dalam implementasinya mengacu pula pada arahan bapak presiden dan bapak menteri dalam negeri ri yang kemudian saya jadikan sebagai 5 (lima) arah kebijakan pj. Gubernur papua barat, dimana Lima arah kebijakan pj. Gubernur papua barat tersebut, yaitu, menjaga stabilitas politik, Wilayah, pemulihan swasta, pendidikan, infrastruktur, dan stunting, dan sosialisasi pentingnya undang-undang republik Indonesia Pemerintahan dan Keamanan covid 19, melibatkan Penanganan ekonomi, dan peningkatan Kesehatan saat Pandemi,” Tuturnya.
Mantan Kabaintelkam Polri itu juga menjabarkan sejumlah pekerjaan yang telah ia jalan, seperti Selama 3 (tiga) bulan menjabat dengan pola kepemimpinan blusukan/ belanja masalah dan membangun sinergitas, dan mengakselerasi seluruh potensi, ada sejumlah perubahan dalam kebijakan pembangunan yang dirasakan dampaknya oleh masyarakat di papua barat, antara lain: berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi dari -0,04% pada triwulan i menjadi 6,07% di triwulan ii, melakukan program-program keberpihakan dalam meningkatkan daya beli masyarakat untuk menekan angka inflasi di bawah 3 %.
Sebagai tuan rumah pelaksanaan women 20 yang digelar di manokwari, papua barat dengan mengangkat isu perempuan pedesaan dan anak berkebutuhan khusus, dan melahirkan 6 butir rekomendasi pesan moral/ manokwari message yang kemudian memberi dampak terhadap tingkat penghunian hotel dan restoran yang menurut data bps bulan agustus 2022 tertinggi secara nasional. Mendorong terciptanya balai latihan kerja yang baru dan mengaktifkan kembali balai latihan kerja yang sudah ada guna meningkatkan skill/ kemampuan/ keahlian dari oap. Merangkul dewan adat/
Lembaga masyarakat adat suku-suku yang ada di wilayah papua barat untuk ikut serta melakukan sosialisasi program pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat adat dengan membentuk unit-unit koperasi masyarakat adat. Mendorong pembinaan terhadap kelompok umkm yang difokuskan kepada kelompok mama-mama papua.
Mengawal kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah yang dimulai dengan mengadakan deklarasi dukungan terhadap otsus dan dob dengan melibatkan forkopimda provinsi papua barat, bupati/ walikota bersama perwakilan seluruh lapisan masyarakat papua barat.
Dan mengusulkan 16 dob provinsi dan kab/ kota, dan salah satu dob yang telah berhasil didorong dan tinggal menunggu pengesahan yaitu dob provinsi papua barat daya. Meningkatkan kinerja penyelenggara pemerintahan dengan membentuk tim-tim percepatan akselerasi pembangunan yang bersinergi lintas institusi baik di provinsi maupun di 13 kabupaten/ kota, berhasil menyelesaikan 21 raperdasus dan raperdasi (turunan dari uu otsus no. 2 tahun 2021 dan pp 106, dan pp 107) dalam waktu singkat (21 hari). Menata birokrasi dan menyelesaikan masalah tenaga honorer 512 yang menahun tidak terselesaikan.
Memfasilitasi penyelesaian Masalah tapal batas, membangun komunikasi yang baik dan intensif dengan pemerintah pusat dan berbagai stakeholder baik DPRPB, MRPB, TNI, Polri, pemerintah kabupaten/ kota (para bupati/ walikota) serta para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan komunitas paguyuban nusantara, maupun pimpinan lembaga-lembaga keagamaan. Merangkul anak-anak muda/ milenial untuk ikut serta peduli dalam membangun daerah, seperti menjadikan wilayah sanggeng yang terkenal sebagai “wilayah brooklyn” dan wajah pasar sanggeng dan stadion sanggeng yang terkenal kumuh menjadi stadion yang bisa dibanggakan masyarakat saat ini. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap gerakan vaksinasi.
Melakukan event-event pertandingan, pameran, menyongsong hari kemerdekaan 17 agustus. Membangun industri pariwisata di papua barat dengan menggerakan even-event berskala nasional dan internasional.
Mengadakan pasar produk lokal bagi umkm, menyapa warga papua barat dengan program dialog “gubernur menyapa”. Menjadikan pulau mansinam yang merupakan pulau peradaban oap menjadi tempat healing program bagi kaum marginal yang selama ini tidak diperhatikan, seperti anak-anak narkoba, miras dan aibon. Sigap dan tanggap merespon dan membantu korban bencana banjir
Besar harapan kami, pada gilirannya, sebagai provinsi yang mendapatkan perhatian khusus dari negara dengan komposisi 4 daerah khusus dan 1 daerah istimewa, dan akan menyusul lagi 4 atau 5 provinsi dari tanah papua yang akan bergabung sebagai anggota dari fordasi ini, kita bisa terus bersinergi, gandeng tangan – berangkulan, membangun harmoni kebhinekaan dan menjadi perekat keutuhan bangsa dan negara indonesia yang kita cintai, dari ujung timur tanah papua hingga ke ujung barat tanah rencong. *** (Rilis)
Be the first to comment