Data Usaha Masih di Bawah 50 Persen, Gubernur MDF Desak BPS Percepatan 

JAYAPURA,papuadeadline.com — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri atau MDF meminta percepatan pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) setelah progres pendataan di Provinsi Papua masih berada di bawah 50 persen. Ia menegaskan, kelengkapan data ekonomi menjadi salah satu fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan Papua.

Hal itu disampaikan Fakhiri dalam rapat koordinasi dan evaluasi proses pendataan SE2026 di Provinsi Papua. Menurut dia, sensus ekonomi tidak boleh dipandang hanya sebagai tugas Badan Pusat Statistik (BPS), melainkan tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan.

“Sensus Ekonomi 2026 bukan hanya urusan BPS, ini adalah pekerjaan dan tanggung jawab kita bersama untuk menyukseskannya,” katanya.

MDF mengatakan perubahan wilayah Papua pasca pembentukan daerah otonomi baru turut mengubah struktur ekonomi dan aktivitas usaha. Karena itu, pemerintah membutuhkan data terbaru untuk memetakan potensi ekonomi secara lebih akurat.

Ia menilai data SE2026 nantinya dapat menjadi “kompas” dalam mengawal transformasi Papua menuju Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni (CERAH), termasuk dalam penguatan UMKM, ekonomi kreatif, investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Namun, rendahnya capaian pendataan saat ini menjadi perhatian serius. Data yang tidak lengkap, kata Fakhiri, berisiko membuat potensi ekonomi Papua tidak tergambar secara utuh dan menyebabkan kebijakan pembangunan kurang tepat sasaran.

“Kita harus tuntaskan Sensus Ekonomi ini bersama-sama. Kita harus melakukan percepatan. Namun, jangan melihat percepatan pendataan sebagai sekadar mengejar angka. Pastikan kualitas dan data yang dikumpulkan faktual dan benar,” ujarnya.

MDF meminta seluruh unit usaha dan masyarakat yang menjadi sasaran sensus memastikan telah terdata sebelum batas waktu pendataan berakhir pada 31 Agustus 2026. Ia juga mengajak tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat membantu menyosialisasikan SE2026.

“Jangan sampai ada usaha yang tertinggal sampai tanggal 31 Agustus 2026,” tegasnya.

Plt Kepala BPS Provinsi Papua Akhmad Jaelani mengatakan pihaknya telah melaporkan progres SE2026 kepada gubernur. Karena capaian masih relatif rendah, BPS mendorong koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, dan berbagai asosiasi pengusaha.

“Kami berharap OPD mampu memberikan arahan kepada usaha binaannya agar menerima petugas sensus serta memberikan jawaban secara benar dan jujur,” kata Jaelani. (***)