JAYAPURA,wartaplus.com – Sebby Sambom, Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), kembali menegaskan posisinya sebagai spokesperson sah organisasi dan menuding media yang berafiliasi dengan aparat keamanan sedang bekerja sama untuk membingkai ulang perannya demi mendiskreditkan perjuangan kemerdekaan Papua.
Dalam pernyataan resminya, Sebby Sambom secara tegas membantah narasi yang beredar di sejumlah outlet berita nasional dan regional.
“Saya adalah Spokesperson resmi TPNPB-OPM, diakui oleh Komando Nasional dan seluruh Kodap di lapangan. Pernyataan saya selalu berdasarkan fakta operasi dan laporan resmi dari Panglima TPNPB, bukan sekadar opini pribadi atau konten media sosial seperti yang digambarkan oleh media-media tertentu,” kata Sebby Sambom, Jumat (20/2/2026) pagi.
Ia menyoroti bahwa framing “influencer propaganda” atau “bukan jubir resmi” yang sering muncul di berbagai media mainstream berasal langsung dari pernyataan Satgas Damai Cartenz dan aparat terkait.
“Ini bukan jurnalisme independen, melainkan kerja sama antara media berafiliasi aparat keamanan untuk mendiskreditkan suara perlawanan. Mereka sengaja mengubah jubir resmi menjadi ‘influencer’ agar perjuangan kami terlihat tidak terstruktur, tidak legitimate, dan hanya provokasi.
Tujuannya jelas membenarkan operasi militer Habema dan Damai Cartenz, serta menutupi pelanggaran HAM di zona konflik,” tegas Sebby.
Sebby mencontohkan respons aparat terhadap pernyataannya soal insiden Korowai, Boven Digoel, dan operasi di Yahukimo-Puncak Jaya. “Setiap kali saya rilis pernyataan resmi, Satgas Damai Cartenz langsung membantah dan media ikut mengamplifikasi narasi bahwa saya ‘hanya bisa bicara dari mana saja’. Ini bukti kolaborasi aparat menyediakan narasi, media menyebarkannya secara masif untuk membentuk opini publik di Indonesia bahwa konflik Papua hanyalah soal kriminalitas, bukan isu politik dan hak bangsa,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa perannya diakui dalam wawancara internasionalserta organisasi pro-kemerdekaan global.
“Jika saya bukan jubir resmi, mengapa aparat dan media pro-pemerintah merespons setiap pernyataan saya dengan panik? Ini justru membuktikan bahwa framing mereka adalah bagian dari strategi untuk membungkam aspirasi rakyat Papua,” tambah Sebby.
Sebby Sambom menyerukan agar publik kritis terhadap sumber informasi dan tidak terjebak narasi satu sisi.
“Konflik Papua bukan soal hoaks influencer, tapi hak self-determination yang ditolak selama puluhan tahun. Kami siap dialog damai jika Indonesia mengakui hak kami menentukan nasib sendiri sesuai hukum internasional. Sampai itu terjadi, perlawanan berlanjut, dan saya akan terus menyuarakan fakta dari perspektif TPNPB-OPM,” tutupnya.
Pernyataan ini muncul di tengah eskalasi kekerasan terkini di Papua Selatan dan Pegunungan Tengah, di mana operasi keamanan terus berlangsung sementara ribuan warga sipil terdampak pengungsian dan ketakutan. Polarisasi antara narasi resmi pemerintah dan suara perlawanan semakin dalam, dengan media menjadi medan pertempuran informasi yang krusial.*
Be the first to comment