JAYAPURA, — Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan sebanyak 92 unit rumah layak huni pada tahun anggaran berjalan.

Program ini menyasar masyarakat Orang Asli Papua (OAP) guna mendorong peningkatan kualitas hidup di sektor pemukiman.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Natirmalus Renyaan menyampaikan bahwa dari total 92 unit tersebut, sebanyak 90 unit disalurkan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program BSPS ini disebar secara merata di sembilan kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua.

“Bantuan BSPS diberikan dalam bentuk bahan bangunan, mulai dari seng, papan, pintu, jendela, hingga material lantai,” ujar Natir, saat diwawancarai, Rabu (23/09/2026) di Kota Jayapura.

Sementara itu, dua unit sisanya, kata Natir ,direalisasikan melalui skema pembangunan rumah baru tipe 45 yang diperuntukkan khusus bagi warga OAP.

Dua lokasi pembangunan rumah baru tersebut berada di kawasan Buper Waena dan wilayah Hamadi, tepatnya di Hamadi Lembah.

Salah satu penerima manfaat pembangunan rumah baru di kawasan Buper Waena adalah Benyamin. Unit rumah yang dibangun dirancang dengan dua hingga tiga kamar tidur untuk memenuhi standar hunian sehat.

“Pembangunan rumah baru tipe 45 ini didesain sebagai rumah sehat dan layak huni dengan dua hingga tiga kamar tidur. Progres fisik rumah milik Pak Benyamin di Buper saat ini sudah mencapai lebih dari 60 persen dan pengerjaannya terus dikebut,” jelas Natir.

Melalui percepatan pembangunan fisik dan penyaluran bantuan material ini, Pemprov Papua berharap pemenuhan kebutuhan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat OAP dapat terwujud secara bertahap. (***)

Artikel Pemprov Papua Alokasikan 92 Unit Rumah Layak Huni bagi OAP Tahun Ini pertama kali tampil pada .

JAYAPURA, — Pemerintah Provinsi Papua terus membenahi infrastruktur pemukiman warga melalui pembangunan sarana air bersih di kawasan padat penduduk.

Tahun ini, Pemprov Papua menyelesaikan pembangunan tower air bersih yang kini telah mengalirkan air ke sekitar 40 rumah warga di kawasan Pasar Inpres, RW 04, Tanjung Ria, Kota Jayapura.

Pembangunan infrastruktur dasar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap pembenahan kawasan kumuh.

“Tahun ini kami sudah selesai bikin tower air bersih dan air sudah mengalir ke beberapa rumah. Ada sekitar 40-an rumah yang sudah teraliri air bersih tahun ini dari APBD provinsi,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Natirmalus Renyaan saat diwawancarai Rabu (23/09/2026) di kota Jayapura.

Ia menjelaskan, keberadaan fasilitas air bersih ini berlokasi di wilayah Pasar Inpres RW 04. Pembenahan fasilitas umum ini menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar memiliki hunian yang lebih layak dan sehat.

Natir menyebutkan langkah penyediaan air bersih tersebut dilakukan di tengah upaya efisiensi anggaran daerah.

Kata Natir, Pemprov Papua membagi fokus penataan dengan Pemerintah Pusat. Jika Pemerintah Pusat mengintervensi kawasan Dok IX melalui program bedah rumah, air bersih, dan jalan lingkungan, Pemprov Papua mengambil peran melengkapi kebutuhan serupa di titik kawasan padat lainnya.

“Sinergi antara daerah dan pusat luar biasa. Bukan hanya rumah saja yang disiapkan, tetapi juga sarana pendukung lainnya seperti MCK, jalan jembatan, sanitasi, hingga air bersih agar masyarakat di kawasan padat bisa hidup lebih layak,” tegasnya.

Selain infrastruktur air bersih, pada tahun anggaran yang sama Dinas PUPR Provinsi Papua juga merealisasikan bantuan 92 unit rumah layak huni.

“Sebanyak 90 unit disalurkan dalam bentuk bantuan stimulan bahan bangunan (BSPS) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, serta dua unit pembangunan rumah baru Tipe 45 khusus bagi Orang Asli Papua (OAP),” jelasnya.

Artikel Sentuhan Infrastruktur Dasar: Puluhan Rumah di Tanjung Ria Kini Teraliri Air Bersih pertama kali tampil pada .

JAYAPURA, — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua mendesak agar seluruh aktivitas penggalian dan penambangan liar di kawasan Polimak Laba-Laba, Kota Jayapura, segera dihentikan. Aktivitas pengerukan tersebut memicu penyumbatan saluran drainase dan menjadi pemicu utama banjir yang meresahkan warga sekitar.

Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Natirmalus Renyaan, menyampaikan bahwa material tanah dari lokasi penggalian terbawa air dan menumpuk di dalam saluran selokan.

Penumpukan sedimen tersebut membuat kapasitas drainase berkurang drastis sehingga air meluap ke jalan raya saat hujan deras terjadi.

“Penggalian-penggalian tambang yang ada di Polimak Laba-Laba tolong untuk dihentikan karena itu lama-kelamaan akan menyusahkan orang di sekitar, banjir. Air akan meluap karena terjadi penyumbatan saluran berupa tanah yang ada di selokan itu,” kata Natirmalus di Jayapura, Rabu (23/9/2026).

Menurut Natirmalus, kondisi penyumbatan ini telah diperhatikan pada beberapa kejadian banjir besar sebelumnya di mana air dan material lumpur tumpah memenuhi badan jalan. Selain merendam pemukiman dan mengganggu lalu lintas, limpasan air yang tidak terkontrol tersebut memicu abrasi serta pengikisan lapisan tanah di area sekitarnya.

Ia menegaskan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan penambangan liar sangat diperlukan demi mencegah terjadinya dampak lingkungan yang lebih parah di Kota Jayapura. (***)

Artikel Dinas PU Papua Minta Penggalian Tambang Liar di Polimak Laba-Laba Dihentikan karena Berdampak Buruk pertama kali tampil pada .

JAYAPURA, — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua mengimbau masyarakat maupun pihak pelaksana pekerjaan untuk segera merapikan dan menutup kembali setiap galian bekas pemasangan pipa.

Pembiaran bekas galian di badan maupun bahu jalan dinilai sangat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Natirmalus Renyaan, menegaskan bahwa aktivitas pemasangan pipa yang memotong atau melewati badan jalan harus diimbangi dengan penambangan kembali yang sesuai standar teknis.

“Kalau termasuk gali-gali untuk pemasangan pipa, tolong diperbaiki kembali. Setelah dilakukan kegiatan itu, ya tolong diperbaiki kembali sehingga tidak mencelakai orang lain,” kata Natirmalus di Jayapura, Rabu (23/9/2026).

Ia menjelaskan, pipa yang dipasang melintang di tengah jalan tanpa penutupan yang sempurna dapat memicu kecelakaan lalu lintas bagi masyarakat yang melintas. Pelaksana galian diminta untuk memulihkan struktur jalan secara benar, baik menggunakan lapisan semen maupun aspal.

“Contoh mungkin masyarakat ada pasang pipa di tengah jalan melintang begitu, tolong ditutup kembali. Entah itu dia mau pakai campuran semen atau aspal ya silakan, tapi mohon ditutup kembali sehingga tidak membahayakan orang lain,” tegasnya.

Artikel Dinas PU Papua Tegaskan Galian Pipa di Jalan Wajib Dikembalikan ke Kondisi Semula pertama kali tampil pada .

JAYAPURA, — Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua meminta masyarakat segera menghentikan aktivitas penggalian liar di sepanjang kawasan Dok V, Kota Jayapura.

Maraknya penambangan dan penggalian ilegal untuk mengambil kabel tembaga bekas di fasilitas milik jalan tersebut dinilai merusak infrastruktur serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Kepala Dinas PU Provinsi Papua, Natirmalus Renyaan, menegaskan bahwa tindakan merusak bagian milik jalan, bahu jalan, maupun saluran drainase merupakan perbuatan tidak terpuji yang dapat memicu dampak buruk dalam jangka panjang.

“Di sepanjang Dok V ada aktivitas gali-galian untuk mengambil kabel tembaga. Akibat dari ulah masyarakat yang tidak terpuji ini, ke depannya akan menjadi bahaya bagi orang lain,” ujar Natirmalus di Jayapura, Rabu (23/9/2026).

Natirmalus menjelaskan, kerusakan fasilitas jalan akibat galian ilegal tidak hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga berpotensi memicu bencana alam.

Struktur tanah di kawasan perbukitan Jayapura tergolong labil, sehingga pengerukan tanpa perhitungan teknis sangat rawan menyebabkan tanah longsor.

Oleh karena itu, Dinas PU Provinsi Papua mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menghentikan segala bentuk aktivitas penggalian yang merusak sarana umum dan bersama-sama menjaga keberlanjutan infrastruktur di Kota Jayapura. (***)

Artikel Dinas PU Papua Minta Warga Hentikan Penggalian Liar Kabel Tembaga di Dok V pertama kali tampil pada .

JAYAPURA, — Perubahan regulasi serta sistem pengadaan alat kesehatan dan laboratorium yang dinamis masih menjadi tantangan utama bagi para pengusaha lokal di Papua. Akibat keterbatasan pemahaman terhadap aturan baru, pengusaha daerah kerap tertinggal dan kalah bersaing dari perusahaan pusat dalam tender pengadaan.

Ketua Terpilih Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Provinsi Papua, Rijatono Lakka, menyampaikan hal tersebut usai pelaksanaan musyawarah dan pemilihan pengurus baru Gakeslab Papua di Jayapura.

“Jelas bahwa pekerjaan rumah terbesar kita adalah memahami perubahan regulasi dan sistem pengadaan yang begitu cepat. Di Papua, kami sering kali ketinggalan informasi terkait peraturan baru sehingga tidak dapat bersaing secara optimal,” ujar Rijatono.

Kendati demikian, Rijatono menegaskan bahwa kepengurusan baru Gakeslab Papua berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pengurus Gakeslab Indonesia tingkat pusat. Langkah ini diarahkan untuk mendorong penunjukan distribusi langsung kepada pengusaha lokal di daerah.

Menurut Rijatono, keterlibatan pengusaha daerah sangat krusial untuk meminimalkan potensi kegagalan pelaksanaan proyek pengadaan alkes yang selama ini dikelola penuh dari pusat.

“Pengadaan yang ditangani langsung dari pusat tanpa melibatkan daerah sering kali menghadapi kendala teknis, seperti pengiriman barang yang tidak tepat tujuan hingga kerugian akibat ketidakmampuan memperhitungkan biaya operasional riil di lapangan,” kata Rijatono.

Sebagai strategi ke depan, Gakeslab Papua tengah mendorong seluruh anggotanya untuk segera memenuhi dan melengkapi kelengkapan kualifikasi serta persyaratan administrasi sesuai standar regulasi nasional. Langkah ini dilakukan agar pelaku usaha lokal siap ketika ditunjuk sebagai distributor resmi.

“Sebenarnya masalahnya bukan semata-mata kalah bersaing, melainkan lebih pada penyesuaian terhadap regulasi. Oleh karena itu, kami menyiapkan perusahaan-perusahaan di daerah agar terkualifikasi (qualified) dan memenuhi semua syarat yang ditentukan,” tuturnya. (***)

Artikel Rijatono Lakka: Pengusaha Alkes Papua Bersiap Penuhi Syarat Regulasi Pengadaan pertama kali tampil pada .

JAYAPURA, — Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia mendorong pemerintah agar memprioritaskan desentralisasi pengadaan alat kesehatan (alkes) serta memperkuat peran distributor lokal. Kebijakan ini dinilai krusial untuk mengatasi keterbatasan pasokan alkes hingga ke fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terpencil Papua.

Ketua Umum Gakeslab Indonesia RD. Kartono Dwidjosewojo menyampaikan hal tersebut di sela-sela Musyawarah Provinsi (Musprov) IV Gakeslab Provinsi Papua di Jayapura. Musprov IV tersebut menetapkan agenda kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2030.

Kartono mengungkapkan, ketersediaan alkes di wilayah Papua saat ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan lokal. Kendala utama di lapangan dipicu oleh minimnya alokasi anggaran daerah serta sistem pengadaan yang masih terlalu tersentralisasi di pusat.

“Ketersediaan di Papua saat ini belum mencapai 100 persen. Kendalanya tidak bisa dipungkiri karena minimnya dana di daerah. Harapan kami, pemerintah memberikan alokasi dana yang lebih memadai dan tidak semua pengadaan didesentralisasi di pusat, tetapi harus bisa dilakukan langsung di daerah,” ujar Kartono.

Penjangkauan hingga “Titik Nol”

Selain fleksibilitas pengadaan, Gakeslab menyoroti pentingnya keberadaan distributor resmi di daerah sebagai jembatan distribusi hingga ke “titik nol” atau fasilitas kesehatan terdepan, seperti puskesmas di kawasan pedalaman Pegunungan.

Menurut Kartono, pabrik pembuat alkes tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan distributor daerah. Peran distributor tidak sebatas menyalurkan barang, tetapi juga memberikan pendampingan teknis dan pelatihan penggunaan alat kepada tenaga kesehatan di pelosok.

“Pabrik tidak bisa berjalan tanpa distributor di daerah. Distributor inilah yang membawa alat hingga memberikan pelatihan di puskesmas-puskesmas terpencil. Tanpa keberadaan mereka, pelayanan tidak akan sampai ke titik nol dan masyarakat yang dirugikan,” kata Kartono.

Ia menambahkan bahwa aspirasi ini telah disampaikan langsung kepada Kementerian Kesehatan.

Mengenai kualitas alat kesehatan, Gakeslab menegaskan bahwa seluruh produk alkes wajib mematuhi regulasi dan standar ketat dari Kementerian Kesehatan. Mutu alkes yang diterima fasilitas kesehatan di daerah terpencil tidak boleh berbeda dengan standar alkes yang beredar di wilayah perkotaan atau pusat.

Melalui kepengurusan Gakeslab Provinsi Papua yang baru, organisasi ini berkomitmen memperkuat sinergi antara pelaku usaha daerah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat demi menjamin pemerataan akses pelayanan kesehatan di Tanah Papua. (***)

Artikel Gakeslab Minta Pengadaan Alat Kesehatan Didesentralisasi ke Daerah pertama kali tampil pada .

JAYAPURA, — Musyawarah Provinsi (Musprov) IV Gabungan Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) Indonesia Provinsi Papua menjadi momentum penting bagi perjalanan organisasi yang telah memasuki usia 12 tahun.

Musprov tersebut sekaligus menjadi forum untuk menentukan arah organisasi dan kepengurusan Gakeslab Indonesia Provinsi Papua untuk periode 2026–2030.

Ketua Umum Gakeslab Indonesia RD. Kartono Dwidjosewojo mengatakan, Musprov IV merupakan bagian dari proses konsolidasi organisasi sekaligus upaya memperkuat peran Gakeslab dalam mendukung pelaku usaha di bidang alat kesehatan dan laboratorium.

“Ini merupakan bagian dari perjalanan organisasi yang sudah memasuki 12 tahun. Musprov menjadi momentum untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan bagaimana organisasi ke depan,” ujar Kartono saat diwawancarai di Kota Jayapura, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, kepengurusan baru nantinya diharapkan mampu menyusun gambaran usaha bersama yang dapat memperkuat hubungan antarpelaku usaha, sekaligus meningkatkan kontribusi organisasi terhadap perkembangan sektor alat kesehatan dan laboratorium di Papua.

Kartono menegaskan, Gakeslab Indonesia di tingkat pusat berkomitmen memberikan dukungan kepada kepengurusan Gakeslab Papua yang terpilih dalam menjalankan program organisasi.

Dukungan tersebut, kata dia, diarahkan untuk memperkuat sinergi dan kerja sama antaranggota sehingga pelaku usaha tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor kesehatan.

“Kami dari pusat tentunya akan terus memberikan dukungan kepada kepengurusan yang baru. Harapannya, ada gambaran usaha bersama dan kerja sama yang semakin kuat di antara para pelaku usaha,” katanya.

Ia menambahkan, keberadaan Gakeslab tidak hanya berkaitan dengan kepentingan organisasi dan usaha, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan serta laboratorium yang menunjang pelayanan kesehatan.

Karena itu, kepengurusan baru Gakeslab Papua diharapkan dapat membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk mendukung ekosistem usaha alat kesehatan dan laboratorium di Papua.

Musprov IV ini menjadi bagian penting dalam menentukan arah perjalanan Gakeslab Papua untuk periode kepengurusan 2026–2030, sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dalam menghadapi perkembangan sektor kesehatan dan usaha alat kesehatan di Papua. (***)

Artikel Musprov IV Gakeslab Papua Masuki Babak Baru, Perkuat Sinergi Pelaku Usaha pertama kali tampil pada .

JAYAPURA, — Kejaksaan Negeri Mimika menerima eksekusi pembayaran uang pengganti dan denda sebesar Rp 26,36 miliar dari terpidana kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika berinisial PJK.

Eksekusi dilakukan setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Dr. Jefferdian dalam keterangan resmi kepada awak media di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, Jayapura, Selasa (22/9/2026).

“Hari ini Kejaksaan Negeri Mimika menerima pembayaran uang pengganti dan denda sebesar Rp 26.368.644.220,73 dari terpidana PJK. Uang ini selanjutnya akan disetorkan oleh jaksa eksekutor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan Republik Indonesia,” ujar Jefferdian.

Rincian Pembayaran

Jefferdian memaparkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 7560 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 15 Juli 2026, terpidana PJK dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 140 hari kurungan.

Selain itu, majelis hakim MA menghukum PJK untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 31.302.298.720,73.

Dari total kewajiban kerugian negara tersebut, Kejaksaan Tinggi Papua sebelumnya telah menyita aset berupa uang tunai sebesar Rp 5.433.657.000 pada tahap penyidikan. Dengan demikian, sisa uang pengganti yang dilunasi terpidana pada eksekusi kali ini berjumlah Rp 25.868.641.720,73.

Secara keseluruhan, total pembayaran sebesar Rp 26,36 miliar tersebut mencakup:

Sisa uang pengganti kerugian negara: Rp 25.868.641.720,73

Denda pidana: Rp 500.000.000

Biaya perkara tingkat kasasi: Rp 2.500

Hukuman Subsider Gugur

Dengan dilunasinya seluruh kewajiban uang pengganti dan denda tersebut, ketetapan pidana kurungan pengganti (subsider) bagi terpidana PJK secara otomatis dinyatakan gugur.

“Karena seluruh kewajiban pembayaran denda dan kerugian negara telah dipenuhi, pidana subsidernya dihapuskan. Terpidana PJK kini hanya tinggal menjalani pidana badan yaitu penjara selama 10 tahun,” kata Jefferdian.

Kasus korupsi pembangunan sarana dan prasarana Aerosport di Kabupaten Mimika ini mulai disidik oleh Kejaksaan Tinggi Papua pada Mei 2024. Tahap penuntutan kemudian dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Mimika pada Juli 2025 hingga akhirnya berkekuatan hukum tetap di tingkat kasasi Mahkamah Agung. (***)

Artikel Kejati Papua Setor Uang Pengganti Kasus Korupsi Aerosport Mimika Rp 26,3 Miliar ke Kas Negara pertama kali tampil pada .

JAYAPURA, — Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura mencatatkan tren positif dalam pengelolaan keuangan Daerah Layanan Umum Daerah (BLUD). Di bawah kepemimpinan Gubernur Matius D Fakhiri, pendapatan BLUD RSUD Jayapura berhasil tumbuh sekitar 30 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Plt Direktur RSUD Jayapura, dr. Andreas Pekey, menyampaikan bahwa sebelum kepemimpinan saat ini, pendapatan rumah sakit berkisar di angka Rp 60 miliar hingga Rp 80 miliar per tahun. Namun, pada tahun anggaran 2025, capaian pendapatan meningkat signifikan hingga menyentuh Rp 103 miliar.

“Dalam satu tahun kepemimpinan Pak Gubernur yang mencakup dua tahun anggaran, kita berhasil meningkatkan pendapatan dari Rp 80 miliar tembus ke Rp 103 miliar. Tahun ini pun kita targetkan pendapatan BLUD tetap bisa tembus di angka Rp 100 miliar,” ujar Andreas di Kota Jayapura, Selasa (22/9/2026).

Reinvestasi untuk Layanan Gratis dan Fasilitas

Andreas menegaskan, peningkatan pendapatan BLUD tidak berfokus pada komersialisasi atau pencarian keuntungan semata.

“Seluruh kenaikan pendapatan tersebut dialokasikan kembali untuk membiayai dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Papua,” ujarnya.

Langkah ini mencakup penggratisan layanan kesehatan bagi pasien miskin dan warga tidak mampu, pembayaran jasa pelayanan secara teratur, pengadaan obat-obatan, rehabilitasi gedung, serta pemeliharaan dan perbaikan alat medis.

“Uang yang kita dapatkan digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Kita perbaiki alat yang kurang, gratiskan pasien yang tidak mampu, dan penuhi operasional pelayanan,” jelasnya.

Penyesuaian Target dan Realitas Defisit

Guna menyesuaikan dengan kebutuhan operasional ideal rumah sakit, pihak manajemen meningkatkan target pendapatan BLUD menjadi Rp 150 miliar.

Menurut Andreas, kebutuhan rata-rata operasional rutin RSUD Jayapura memang berada di kisaran angka tersebut.

Pada tahun berjalan ini, pendapatan diperkirakan berasal dari BLUD sebesar Rp 100 miliar dan dana Otonomi Khusus (Otsus) sekitar Rp 25 miliar, sehingga total dana yang terkumpul mencapai Rp 125 miliar.

“Jika dihitung dari kebutuhan normal kami yang sebesar Rp 150 miliar, secara riil masih ada defisit sekitar Rp 30 miliar. Hal ini yang kadang memicu penyesuaian di lapangan karena ada sisa kewajiban atau utang yang harus dijaga keberlangsungannya,” tutur Andreas.

Meski dihadapkan pada efisiensi dan tantangan anggaran pascapemekaran daerah, RSUD Jayapura optimistis potensi pendapatan rumah sakit dapat terus digenjot melebihi Rp 150 miliar per tahun. Strategi pemenuhan potensi ini akan ditopang oleh penambahan fasilitas gedung dan peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan ke depan. (***)

Artikel Peningkatan Pendapatan BLUD RSUD Jayapura Dikembalikan untuk Pelayanan Pasien pertama kali tampil pada .