JAYAPURA,papuadeadline.com – Aliansi Selamatkan Tanah Air (SETARA) menyatakan situasi di Tanah Papua semakin kritis akibat masifnya ekspansi investasi, militerisasi, dan proyek-proyek strategis nasional yang dinilai merampas tanah adat serta meminggirkan masyarakat asli Papua.

Dalam pernyataan resminya yang dikeluarkan pada Kamis (29/5/2025), ditandatangani oleh Ketua dan Penanggung Jawab SETARA Stenli Dambujay dan Kordinator Lapangan Lovivi menyebut film dokumenter “Pesta Babi” sebagai bukti nyata praktik kolonialisme modern di Papua.

Menurut mereka, pembangunan yang digalakkan pemerintah justru menghancurkan hutan, ruang hidup, dan identitas sosial-budaya masyarakat Papua.

“Hutan bagi rakyat Papua bukan sekadar komoditas ekonomi. Hutan adalah mama kehidupan, ruang spiritual, dan sumber identitas budaya,” tegas pernyataan tersebut.

SETARA menilai persoalan di Papua bukan sekadar kegagalan pembangunan, melainkan masalah politik kolonisasi, pendudukan, dan eksploitasi sumber daya alam yang bersifat sistemik.

Aliansi ini menyerukan konsolidasi gerakan rakyat Papua yang lebih kuat serta mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri (HMNS) sebagai solusi demokratis.

Berikut poin-poin utama tuntutan SETARA:Menolak semua Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke dan seluruh Papua yang merampas tanah adat.

Menutup operasi Freeport, BP, LNG Tangguh, dan perusahaan tambang raksasa lainnya.

Mencabut Otonomi Khusus (Otsus) yang dinilai gagal.

Menolak pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), program transmigrasi, dan Koperasi Merah Putih.

Menarik seluruh pasukan TNI dan Polri (organik maupun non-organik) dari Papua serta menghentikan operasi militer.

Menolak pembangunan Kodam, Polda baru, Bandara Antariksa Biak, dan proyek militer lainnya.

Membebaskan semua tahanan politik Papua tanpa syarat.

Membuka akses penuh bagi jurnalis internasional dan investigator HAM PBB.

Menghentikan kekerasan, intimidasi, kriminalisasi aktivis, serta impunitas pelanggaran HAM.

SETARA juga mengajak rakyat Indonesia dan solidaritas internasional untuk mendukung perjuangan Papua. “Solidaritas sejati berarti mendukung hak rakyat Papua untuk menentukan masa depannya sendiri secara bebas, demokratis, dan bermartabat,” bunyi pernyataan tersebut.

Artikel Aliansi SETARA Tuntut Hak Menentukan Nasib Sendiri untuk Tanah Papua pertama kali tampil pada papua deadline.

JAYAPURA,papuadeadline.com — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musa’ad, mengatakan kunjungan kerja Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ke enam kabupaten dan sejumlah distrik menguak banyak persoalan mendasar pembangunan Papua, mulai dari konektivitas, layanan kesehatan, hingga tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Menurut Muflih, kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Dari sisi perencanaan, kunker ini menjadi penting dan strategis karena merupakan perwujudan nyata dari pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan, di mana gubernur dan sejumlah pimpinan OPD turun langsung menjemput aspirasi,” kata Muflih di Kota Jayapura, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, selama kunjungan berlangsung, Pemerintah Provinsi Papua dapat melihat secara langsung berbagai persoalan yang selama ini tidak sepenuhnya terlihat dalam laporan administratif. Selain mengevaluasi capaian pembangunan sebelumnya, pemerintah juga memperoleh gambaran tentang peluang dan tantangan pembangunan Papua ke depan.

“Dengan begitu maka arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan ke dapat diformulasikan secara lebih tajam, terukur, tepat sasaran dan tepat guna,” ujarnya.

Muflih menegaskan, pola pembangunan Papua ke depan tidak boleh lagi berjalan secara sektoral dan egosentris. Ia menyebut selama kunjungan kerja ditemukan sejumlah proyek yang tidak fungsional dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Perencanaan tidak boleh lagi bersifat egosentris, tetapi harus terintegrasi secara lintas sektoral dan berbasis data yang akurat serta analisis yang terukur,” katanya.

Konektivitas

Salah satu persoalan paling mendasar yang ditemukan adalah lemahnya konektivitas antarwilayah. Menurut Muflih, pembangunan infrastruktur tidak lagi cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu membuka akses pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Bapak gubernur telah memberikan arahan strategis untuk mendorong percepatan pembangunan Papua melalui pengembangan infrastruktur berbasis komoditas dan komoniti yang bersifat kewilayahan,” ujarnya.

Ia mengatakan pengembangan konektivitas ke depan akan difokuskan pada jalur darat, laut, dan udara yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Layanan Kesehatan Masih Minim

Selain konektivitas, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius gubernur. Dalam kunjungan ke sejumlah distrik dan kampung, pemerintah menemukan masih minimnya fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga hunian bagi petugas kesehatan.

“Sektor ini sangat mendapat perhatian serius bapak gubernur karena masalah kesehatan merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas,” kata Muflih.

Ia menyebut Gubernur Matius Fakhiri hampir selalu menyempatkan diri memeriksa langsung kondisi Puskesmas maupun rumah sakit di daerah yang dikunjungi.

Pasar Belum Tersedia

Di sektor ekonomi, Pemerintah Provinsi Papua menilai potensi sumber daya alam Papua sangat besar, terutama di bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan. Namun, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah terbatasnya akses pasar.

Karena itu, gubernur mendorong optimalisasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi yang berorientasi ekspor. Pemerintah daerah juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu penyerapan hasil produksi masyarakat.

“Tangan pemerintah akan masuk untuk menghadirkan pasar melalui BUMD agar hasil produksi masyarakat dapat terserap di pasar domestik maupun luar negeri,” ujar Muflih.

MBG Dinilai Belum Berdampak

Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Papua juga mengevaluasi sejumlah program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Muflih, implementasi MBG di Papua masih menghadapi banyak kendala.

Ia menilai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih sangat terbatas sehingga belum menjangkau sebagian besar penerima manfaat. Selain itu, program tersebut dinilai belum memberi dampak ekonomi bagi masyarakat karena sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar daerah.

“Hal yang tidak kalah penting adalah tata kelola MBG yang belum memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat karena sebagian besar kebutuhan MBG didatangkan dari luar dan belum memanfaatkan komoditas lokal,” katanya.

Sebagai solusi, Gubernur Matius Fakhiri mencanangkan pengembangan “kebun MBG”.

“Kebijakan ini dimaksudkan untuk memutus rantai pasok dari luar agar seluruh kebutuhan komoditas untuk MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal,” ujar Muflih.

Ia menambahkan, strategi ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat kampung secara berkelanjutan. (***)

Artikel Kunker Gubernur Fakhiri Ungkap Urgensi Konektivitas hingga MBG Belum Berdampak Ekonomi Lokal pertama kali tampil pada papua deadline.

Ini iniJAYAPURA,papuadeadline.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua, Muflih Musa’ad, mengatakan kunjungan kerja Gubernur Papua Matius D. Fakhiri ke eman kabupaten dan sejumlah distrik membuka banyak persoalan mendasar pembangunan Papua, mulai dari konektivitas, layanan kesehatan, hingga tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

Menurut Muflih, kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi bagian penting dari proses perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Dari sisi perencanaan, kunker ini menjadi penting dan strategis karena merupakan perwujudan nyata dari pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan, di mana gubernur dan sejumlah pimpinan OPD turun langsung menjemput aspirasi,” kata Muflih di Kota Jayapura, Selasa (26/5/2026).

Ia menjelaskan, selama kunjungan berlangsung, Pemerintah Provinsi Papua dapat melihat secara langsung berbagai persoalan yang selama ini tidak sepenuhnya terlihat dalam laporan administratif. Selain mengevaluasi capaian pembangunan sebelumnya, pemerintah juga memperoleh gambaran tentang peluang dan tantangan pembangunan Papua ke depan.

“Dengan begitu maka arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan ke depan dapat diformulasikan secara lebih tajam, terukur, tepat sasaran dan tepat guna,” ujarnya.

Muflih menegaskan, pola pembangunan Papua ke depan tidak boleh lagi berjalan secara sektoral dan egosentris. Ia menyebut selama kunjungan kerja ditemukan sejumlah proyek yang tidak fungsional dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Perencanaan tidak boleh lagi bersifat egosentris, tetapi harus terintegrasi secara lintas sektoral dan berbasis data yang akurat serta analisis yang terukur,” katanya.

Konektivitas Jadi Masalah Utama

Salah satu persoalan paling mendasar yang ditemukan adalah lemahnya konektivitas antarwilayah. Menurut Muflih, pembangunan infrastruktur tidak lagi cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi harus mampu membuka akses pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Bapak gubernur telah memberikan arahan strategis untuk mendorong percepatan pembangunan Papua melalui pengembangan infrastruktur berbasis komoditas dan bersifat kewilayahan,” ujarnya.

Ia mengatakan pengembangan konektivitas ke depan akan difokuskan pada jalur darat, laut, dan udara yang memiliki dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Layanan Kesehatan Masih Minim

Selain konektivitas, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius gubernur. Dalam kunjungan ke sejumlah distrik dan kampung, pemerintah menemukan masih minimnya fasilitas kesehatan, tenaga medis, hingga rumah tinggal bagi petugas kesehatan.

“Sektor ini sangat mendapat perhatian serius bapak gubernur karena masalah kesehatan merupakan faktor penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas,” kata Muflih.

Ia menyebut Gubernur Matius Fakhiri hampir selalu menyempatkan diri memeriksa langsung kondisi Puskesmas maupun rumah sakit di daerah yang dikunjungi.

Potensi Ekonomi Besar, Tapi Pasar Belum Tersedia

Di sektor ekonomi, Pemerintah Provinsi Papua menilai potensi sumber daya alam Papua sangat besar, terutama di bidang perikanan, pertanian, dan perkebunan. Namun, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah terbatasnya akses pasar.

Karena itu, gubernur mendorong optimalisasi komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi yang berorientasi ekspor. Pemerintah daerah juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membantu penyerapan hasil produksi masyarakat.

“Tangan pemerintah akan masuk untuk menghadirkan pasar melalui BUMD agar hasil produksi masyarakat dapat terserap di pasar domestik maupun luar negeri,” ujar Muflih.

MBG Dinilai Belum Berdampak Nyata ke Ekonomi Lokal

Dalam kunjungan tersebut, Pemprov Papua juga mengevaluasi sejumlah program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Muflih, implementasi MBG di Papua masih menghadapi banyak kendala.

Ia menilai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih sangat terbatas sehingga belum menjangkau sebagian besar penerima manfaat. Selain itu, program tersebut dinilai belum memberi dampak ekonomi bagi masyarakat karena sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar daerah.

“Hal yang tidak kalah penting adalah tata kelola MBG yang belum memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat karena sebagian besar kebutuhan MBG didatangkan dari luar dan belum memanfaatkan komoditas lokal,” katanya.

Sebagai solusi, Gubernur Matius Fakhiri mencanangkan kebijakan pembangunan “kebun MBG” untuk memenuhi kebutuhan pangan program tersebut dari produksi lokal masyarakat.

“Kebijakan ini dimaksudkan untuk memutus rantai pasok dari luar agar seluruh kebutuhan komoditas untuk MBG dapat dipenuhi dari produksi lokal,” ujar Muflih.

Ia menambahkan, strategi itu diharapkan tidak hanya memperkuat pemenuhan gizi siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat kampung secara berkelanjutan. (***)

Artikel Kunker Gubernur Fakhiri Ungkap Krisis Konektivitas hingga MBG Tak Berdampak Ekonomi Lokal pertama kali tampil pada papua deadline.

PADAIDO, papuadeadline.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri bersama Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F Rumaropen melakukan peletakan batu tugu pendaratan Injil di Pulau Pai Imbeyomi, Distrik Padaido, Kabupaten Biak Numfor, Minggu (24/5/2026).

Peletakan batu dilakukan untuk mengenang pendaratan Guru Injil Bernard Madelu pada 28 Oktober 1928 di wilayah tersebut.

Kedatangan rombongan gubernur disambut tarian adat masyarakat dan tokoh gereja setempat. Ketua Klasis Aimando Padaido, Pendeta Jhon Baransano, menyebut kunjungan itu sebagai sejarah penting bagi masyarakat kepulauan.

“Tuhan taruh hati yang luar biasa bagi kedua hamba ini sehingga kami bisa dikunjungi hari ini,” katanya.

Ia mengatakan, masyarakat tidak akan melupakan sejarah masuknya Injil di wilayah Aimando Padaido. Menurutnya, Bernard Madelu menjadi tokoh penting yang membuka jalan pelayanan rohani di daerah itu.

“Bernard Madelu menginjakkan kaki di tempat ini pada 28 Oktober 1928. Dia bukan orang Papua, tetapi orang Ambon yang luar biasa. Kita tidak akan pernah melupakan prasasti ini, karena di sini nama Tuhan disebut dan kita diselamatkan,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengatakan ini merupakan rangkaian kegiatan terakhir kunjungan kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, untuk melihat langsung dan merasakan apa yang selama ini dirasakan masyarakat di kampung-kampung.

“Tentunya saya selalu bersyukur, Tuhan baik. Saya tidak tahu kenapa saya selama jalan di lautan tidak pernah ada gangguan oleh ombak maupun angin. Saya sangat senang bisa menginjakkan kaki di Padaido,” kata Fakhiri.

Selain meletakan baru pertama pembangunan tugu pendaratan Injil, Gubernur Fakhiri dan rombongan berkesempatan meninjau pembangunan gedung kantor Klasis GKI Aimando Padaido dan menyumbang dana sebesar Rp300 juta.

Selain Gubernur, Bupati Biak Numfor Markus Oktovianus Mansnembra turut menyumbang dana sebesar Rp150 juta, diikuti oleh Asisten Bidang Pemerintahan Papua, Yohanes Walilo sebesar Rp50 juta.

Turut hadir dalam kunjungan tersebut yakni jajaran Pimpinan OPD Provinsi Papua, Bupati Biak Numfor, serta Ketua TP PKK Provinsi Papua Ny. Ra’fatul Mulkiyah Matius Fakhiri dan Wakil Ketua TP PKK Provinsi Papua Ny. Evi Aryoko Rumaropen. (***)

Artikel Gubernur Fakhiri Letakkan Batu Tugu Pendaratan Injil di Padaido pertama kali tampil pada papua deadline.

PADAIDO,papuadeadline.com – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menutup rangkaian kunjungan kerja keliling pesisir Papua, bersama jajaran Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan mendatangi wilayah Padaido-Amando, Kabupaten Biak Numfor, Minggu (24/5/2026).

Dalam kunjungan itu, ia menegaskan komitmennya membangun ekonomi masyarakat pesisir melalui program kampung nelayan, koperasi, hingga pengembangan pariwisata.

Fakhiri mengatakan perjalanan laut yang ditempuh sejak dari Sarmi hingga Biak Numfor berlangsung lancar tanpa hambatan cuaca. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk penyertaan Tuhan dalam perjalanan kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F Rumaropen.

“Puji Tuhan, laut teduh sehingga saya bisa singgah di Pulau Liki, kemudian ke Mamberamo, Waropen, Serui sampai Numfor tanpa gangguan. Hari ini kami tutup kunjungan kerja resmi di Padaido-Amando,” ujarnya.

Menurutnya, kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah berjalan hingga tingkat kampung.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, distrik, hingga kampung di tengah kondisi keuangan negara yang masih terbatas.

“Kami datang untuk memastikan program itu jalan, kemudian nanti kami kembali untuk mengevaluasi. Kami ingin merasakan apa yang dirasakan masyarakat,” katanya.

Fakhiri menyampaikan, wilayah Padaido-Amando akan mendapat program Kampung Nelayan yang dilengkapi fasilitas cold storage, pabrik es, bengkel mesin tempel, hingga bantuan perahu nelayan. Pemerintah, kata dia, juga akan membantu menyiapkan rantai distribusi hasil tangkapan masyarakat.

“Kalau program ini berjalan baik, saya sangat yakin masyarakat Padaido-Amando akan sejahtera,” katanya.

Selain sektor perikanan, Pemerintah Provinsi Papua juga akan mendorong pengembangan kelapa hibrida dan industri turunan kelapa di wilayah kepulauan tersebut. Ia bahkan meminta agar industri pengolahan kopra dibangun langsung di Padaido, bukan di Biak.

Di sektor pariwisata, Fakhiri menilai Padaido-Amando memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata bahari kelas dunia. Ia meminta masyarakat membuka diri terhadap investasi dan mulai mengembangkan kerajinan rumah tangga untuk mendukung kunjungan wisatawan.

“Pariwisata itu nilainya lebih besar. Tinggal bagaimana masyarakat membuka diri dan memanfaatkan potensi yang Tuhan sudah kasih,” ujarnya. (***)

Artikel Gubernur Papua Dorong Kampung Nelayan dan Pariwisata di Padaido-Amando pertama kali tampil pada papua deadline.

BIAK NUMFOR,papuadeadline.com- Pemerintah Provinsi Papua mendorong pengembangan pariwisata terintegrasi antar kabupaten setelah menemukan besarnya potensi wisata alam dan budaya selama kunjungan kerja Gubernur Papua di wilayah pesisir utara Papua.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Dr. Andry, mengatakan setiap daerah memiliki destinasi unik yang dapat dikembangkan secara bersama-sama.

“Potensi wisata itu luar biasa. Tidak bisa kerja sendiri-sendiri, harus ada kerja bersama antar kabupaten untuk mendukung pariwisata,” kata Andry di Biak Numfor, Minggu (24/5/2026).

Ia mencontohkan potensi wisata di Mamberamo Raya yang dinilai unik dan memiliki daya tarik besar bagi wisatawan luar Papua.

“Kita naik ke Kasonaweja, menerobos arus sungai, itu mungkin biasa bagi kita, tapi bagi orang luar itu pasti luar biasa,” ujarnya.

Menurutnya, kekayaan alam dan budaya di wilayah seperti Teba, Trimuris, Kasonaweja hingga Bagusa sangat bisa menjadi modal besar untuk membangun destinasi wisata unggulan Papua.

Andry mengatakan Pemprov Papua akan menyusun konsep destinasi prioritas di tiap daerah agar terhubung dalam satu jalur wisata.

“Bagaimana destinasi prioritas di Sarmi seperti apa, di Mamberamo Raya seperti apa, itu kita buat jadwal destinasi,” tambahnya.

Selain pariwisata, pemerintah juga akan memperkuat ekosistem ekonomi masyarakat melalui program koperasi dan kampung nelayan.

“Perlu diperkuat ekosistemnya. Ada koperasi merah putih, ada kampung nelayan, itu bagian menumbuhkan ekonomi di level masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut persoalan utama di banyak daerah sebenarnya sama, yakni potensi besar yang belum dioptimalkan.

“Potensi besar, tapi belum dioptimalkan. Karena itu tangan pemerintah harus masuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Andry.

Menurut dia, pembangunan ekonomi Papua harus berbasis pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat

“Kalau dikelola dengan baik dan ada nilai tambahnya, maka pendapatan masyarakat dan nilai tukar petani juga akan meningkat,” ujarnya. (***)

Artikel Pemprov Papua Dorong Pariwisata Terintegrasi Antar Kabupaten di Kawasan Teluk Cenderawasih pertama kali tampil pada papua deadline.

BIAK NUMFOR,papuadeadline.com – Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan konsep investasi kontekstual yang mengedepankan perlindungan masyarakat adat serta penguatan ekonomi lokal berbasis sumber daya alam berkelanjutan.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Dr. Andry, mengatakan investasi di Papua tidak boleh meminggirkan masyarakat adat.

“Investasi Papua adalah investasi yang kontekstual. Investor masuk bukan untuk meninggalkan masyarakat, tetapi bersama-sama mengembangkan ekonomi masyarakat,” kata Andry di Biak Numfor, Minggu (24/5/2026).

Ia menegaskan, kebijakan investasi di Papua akan disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat asli Papua. “Tanah itu tidak dibeli, tanah itu tidak diambil alih. Itu yang menjadi perhatian Pak Gubernur,” ujarnya.

Menurut Andry, pemerintah provinsi saat ini tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan sektor perbankan untuk memperkuat akses pembiayaan masyarakat.

Ia mengatakan salah satu fokus utama adalah meningkatkan akses keuangan bagi petani dan pelaku usaha kecil melalui program pengembangan ekonomi daerah.

“Kita akan dorong bagaimana petani mendapatkan akses perbankan dan pendampingan terkait sistem perbankan,” katanya.

Andry menilai, pola bantuan langsung dari pemerintah tidak bisa terus dilakukan karena dinilai kurang berkelanjutan.

“Tidak semata-mata pemerintah harus kasih bantuan terus. Kalau masyarakat sudah mengenal perbankan dan bisa mandiri, itu lebih sustain,” ujarnya.

Selain akses pembiayaan, Pemprov Papua juga akan memperkuat komoditas unggulan di tiap daerah agar saling mendukung satu sama lain.

“Nanti masing-masing daerah punya komoditas unggulan yang saling mendukung dengan daerah lain,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah juga akan memberikan regulasi dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat tanpa mematikan ruang usaha lokal.

“Pemerintah hadir memberi kebijakan dan proteksi, tapi tidak mematikan ekonomi masyarakat,” ujar Andry. (***)

Artikel Pemprov Papua Siapkan Investasi Kontekstual yang Libatkan Masyarakat Adat pertama kali tampil pada papua deadline.

BIAK NUMFOR,papuadeadline.com Pemerintah Provinsi Papua mendorong penguatan ekonomi masyarakat berbasis komoditas unggulan lokal melalui hilirisasi dan pengembangan industri awal di daerah pesisir Papua.

Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Papua, Dr. Andry, mengatakan hasil kunjungan kerja Gubernur Papua ke enam kabupaten menunjukkan masyarakat sebenarnya telah memiliki potensi ekonomi yang diwariskan secara turun-temurun.

“Kalau perekonomian kita di Papua itu bukan hanya jumlahnya, tapi masyarakat secara turun-temurun sudah mengerjakan komoditas unggulan mereka,” kata Andry di Biak Numfor, Minggu (24/5/2026).

Ia menjelaskan, setiap daerah memiliki potensi berbeda yang perlu diperkuat melalui campur tangan pemerintah. Di Kabupaten Sarmi misalnya, masyarakat telah lama mengembangkan kelapa dan kopra. Sementara di Mamberamo Raya berkembang sektor perikanan dan perkebunan. Begitu juga dengan daerah lainnya.

Menurutnya, pemerintah harus hadir untuk memastikan keberlanjutan ekonomi masyarakat melalui peningkatan nilai tambah produk lokal.

“Katakanlah di Kepulauan Yapen hanya rumput laut, kita tingkatkan lagi nilai tambahnya. Minimal ada pengolahan awal sehingga ada peningkatan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Andry mengatakan langkah tersebut sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama penguatan ketahanan pangan dan pengembangan ekonomi hijau serta ekonomi biru.

“Selama enam kabupaten yang kita kunjungi, hampir semuanya wilayah pesisir. Berarti perlu pengembangan ekonomi biru dari sektor kelautan dan perikanan,” katanya.

Selain itu, Pemprov Papua juga akan mendorong pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antardaerah agar distribusi komoditas unggulan menjadi lebih efektif.

“Komoditi base infrastruktur kita perkuat untuk mendukung komoditas unggulan masyarakat,” ucap Andry.

Ia menambahkan pengembangan ekonomi Papua ke depan akan dilakukan secara kolaboratif antarkabupaten, termasuk pengembangan industri dan pariwisata berbasis potensi lokal.

“Tidak bisa daerah kerja sendiri-sendiri. Harus ada kerja bersama antar kabupaten supaya ekonomi Papua tumbuh berkelanjutan,” katanya. (***)

Artikel Pemprov Papua Dorong Ekonomi Berbasis Komoditas Lokal dan Hilirisasi di Wilayah Pesisir pertama kali tampil pada papua deadline.

BIAK,papuadeadline.com – Gubernur Papua, Matius D Fakhiri menegaskan komitmennya untuk meningkatkan perhatian terhadap sekolah luar biasa (SLB) di berbagai wilayah Papua, termasuk SDLB di Kabupaten Biak Numfor.

Hal itu disampaikan saat Gubernur Fakhiri melihat kondisi Sekolah dan anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Seireri, Sabtu (23/05/2026) pagi.

Menurut Gubernur Fakhiri, anak-anak berkebutuhan khusus membutuhkan dukungan pendidikan yang memadai, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pendidik guna memastikan kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara bertahap.

“Akan mengupayakan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus agar mereka memperoleh hak pendidikan yang setara dengan anak-anak lainnya,” tegasnya.

Dalam penyusunan anggaran perubahan tahun ini, kata Gubenur, Pemerintah Provinsi Papua akan memprioritaskan pemenuhan fasilitas sekolah yang masih kurang.

“Kami akan masukan dalam anggaran perbaikan supaya bisa meningkatkan kualitas proses belajar mengajar bagi siswa berkebutuhan khusus di Papua,” ujarnya.

Selain pembangunan dan penyediaan fasilitas, Gubernur Fakhiri juga menaruh perhatian terhadap kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik SLB.Ia menilai guru-guru di sekolah luar biasa memiliki tanggung jawab dan kemampuan khusus dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Kami berharap langkah tersebut dapat menciptakan layanan pendidikan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh anak di Papua tanpa terkecuali,” jelasnya. (***)

Artikel Tinjau SLB Biak, Gubernur Fakhiri Taruh Perhatikan Bagi Anak Berkebutuhan khusus pertama kali tampil pada papua deadline.

BIAK NUMFOR,papuadeadline.com – Matius D. Fakhiri melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kampung Warsansan, Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu (23/5/2026). Dalam sambutannya, ia menegaskan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat kampung.

Fakhiri mengatakan program koperasi merupakan bagian dari strategi nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi rakyat dari tingkat keluarga hingga kabupaten.

“Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu cuma-cuma, syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi tanah tetap milik masyarakat,” kata Fakhiri.

Ia menjelaskan gerai koperasi yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi itu akan dilengkapi klinik, kantor koperasi, gerai penjualan hingga gudang penampungan hasil produksi masyarakat.

“Gudang ini harus bisa berkaitan dengan apa yang ada di Biak Utara ini. Tadi saya tanya banyak buah-buah. Buah-buah ini bisa menjadi proses juga yang bisa ditampung di koperasi,” ujarnya.

Menurutnya, koperasi nantinya menjadi pusat distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga menuju Kota Biak melalui dukungan transportasi dan jaringan usaha yang disiapkan pemerintah.

“Masyarakat silakan jual di koperasi. Nanti akan ditampung oleh koperasi. Itu mata rantainya, rantai bisnis yang dibangun pemerintah,” katanya.

Fakhiri juga meminta masyarakat tidak hanya bergantung pada pembangunan koperasi, tetapi mulai memperkuat sektor produksi di kampung seperti kelapa, mangga, pisang hingga jambu.

“Tanamlah kelapa banyak-banyak. Nanti di sini mungkin urus mangga, di bawah pisang, di bawah lagi jambu. Supaya koperasi ini hidup dan ekonomi keluarga bisa jalan,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyinggung pentingnya pembangunan yang tepat sasaran dan tidak sekadar didasarkan pada kepentingan pejabat atau daerah asal tertentu.

“Jadi saya minta bangun itu ada potensi untuk masyarakat bisa mengembangkan dirinya,” tegas Fakhiri.

Ia memastikan Pemerintah Provinsi Papua akan terus berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten untuk mendukung pembangunan ekonomi kampung melalui koperasi dan program strategis lainnya. (***)

Artikel Gubernur Fakhiri Letakkan Batu Pertama Koperasi Merah Putih di Biak Utara, Dorong Ekonomi Kampung pertama kali tampil pada papua deadline.