JAKARTA,papuadeadline.com – Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, melakukan pertemuan dengan jajaran direksi PT Kereta Api Indonesia guna membahas rencana pembangunan kereta api di Papua.

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal dalam mewujudkan konektivitas antarwilayah, sebagaimana yang telah dijanjikan kepada masyarakat Papua.

Ketika diwawancarai, Gubernur Papua Matius D Fakhiri menegaskan bahwa pembahasan dengan Direktur Utama KAI merupakan bagian dari tahapan awal untuk menghadirkan transportasi darat modern di Papua.

“Kehadiran kereta api di wilayah timur Indonesia itu juga tidak lepas dari perhatian pemerintah pusat, khususnya Prabowo Subianto,” terangnya, di Jakarta, Selasa (14/4) malam.

Menurut Fakhiri, meskipun rencana awal pembangunan kereta api hanya mencakup rute Kota Jayapura hingga Kabupaten Jayapura, hal tersebut merupakan pijakan penting dalam mewujudkan impian besar masyarakat Papua dan bakal merata di seluruh Papua.

” Semoga proyek ini dapat menjadi awal dari pengembangan jaringan transportasi yang lebih luas, sehingga mampu meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan di Papua. Kereta api juga bukan hanya transportasi untuk masyarakat akan tetapi bakal dijadikan akutan serta mobilisasi barang nantinya,” ujar Fakhiri.

Jika tidak berhalangan, kata Fakhiri, akhir bulan Tim ahli dari PT KAI yang didampingi tim khusus dari Provinsi Papua bakal melakukan survei rute yang dijadikan rel kereta api.

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasydin, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Gubernur Fakhiri beserta rombongan ke kantor KAI.

Ia menilai inisiatif tersebut sebagai langkah positif dalam mendorong realisasi kehadiran kereta api di Papua.

Bobby menambahkan bahwa pembangunan kereta api di Papua bukan hanya soal transportasi, tetapi juga bagian dari upaya membangun peradaban dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dari sisi ekonomi, kehadiran kereta api diyakini dapat membuka akses baru, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” ucap Dirut PT KAI.

Dirut menegaskan bahwa pembangunan kereta api di Papua sejalan dengan visi dan harapan Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua.

“Nantinya kehadiran Kereta api merupakan implementasi pemerataan untuk kesejahteraan dan itu yang disampaikan Bapak Presiden Prabowo,” jelasnya. (***)

Artikel “Bukan Janji Kosong! Gubernur Fakhiri Tancap Gas, Kereta Api Papua Segera Hadir Setelah Ketemu Pimpinan KAI” pertama kali tampil pada papua deadline.

JAYAPURA,papuadeadline.com – Pemerintah pusat dan daerah mulai mengunci langkah strategis percepatan operasional Pelabuhan Depapre sebagai simpul baru penggerak ekonomi Papua, khususnya sektor perikanan. Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara jajaran pemerintah daerah dengan Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI,pada senin (13/04/2026)

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Matius H. Wally, menegaskan bahwa Pelabuhan Depapre secara administratif telah siap untuk dioperasikan. Ia menyebut pelabuhan tersebut akan menjadi infrastruktur kunci dalam menunjang distribusi dan pengembangan komoditas perikanan di Papua.

“Secara administrasi pelabuhan sudah siap. Ini menjadi peluang besar untuk memperkuat sektor perikanan, khususnya perikanan tangkap, agar lebih terintegrasi dengan sistem logistik yang memadai,” ujarnya.

Menurutnya, langkah percepatan kini difokuskan pada penguatan koordinasi lintas sektor. Dinas Perhubungan akan segera berkoordinasi dengan KSOP Jayapura guna menindaklanjuti pola kerja sama pengelolaan pelabuhan yang efektif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih menunggu hasil koordinasi dan konsultasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan terkait perpanjangan wilayah kewenangan Pelabuhan Perikanan di Waiya, Distrik Depapre. Kejelasan kewenangan ini dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan langkah strategis lanjutan.

Matius H. Wally menambahkan, percepatan operasional juga bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura serta Dinas PUPR guna memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi secara optimal.

“Sinergi menjadi kunci. Kami akan dorong kolaborasi lintas instansi agar operasional pelabuhan tidak hanya berjalan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi perekonomian masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Papua yang menargetkan operasionalisasi Pelabuhan Depapre dapat terealisasi pada akhir tahun 2026, dengan fokus utama pada optimalisasi pengelolaan komoditas perikanan.

Dengan kesiapan yang semakin matang serta dukungan lintas sektor, Pelabuhan Depapre diharapkan tidak hanya menjadi infrastruktur transportasi laut, tetapi juga berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mendorong daya saing Papua di tingkat nasional.*

Artikel Pelabuhan Depapre Sudah Siap Operasional, Gubernur Target Jadi Pusat Perikanan Terbesar di Papua pertama kali tampil pada papua deadline.

JAKARTA,papuadeadline.com – Enam gubernur dari wilayah Tanah Papua melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan guna mempertanyakan sekaligus menindaklanjuti janji Presiden Prabowo Subianto terkait pengembalian dana Otonomi Khusus (Otsus)

Dalam pertemuan tersebut, kabar baik disampaikan kepada pemerintah daerah. Janji Presiden untuk mengembalikan dana Otsus sebesar Rp12,69 triliun akhirnya direalisasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani SE,. M.A di Jakarta, Senin (13/4/2026) sore.

Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo serta Kementerian Keuangan atas realisasi tersebut yang dinilai sangat berpihak kepada masyarakat di tanah Papua.

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di Tanah Papua.

Menurut Fakhiri, apa yang sebelumnya disampaikan Presiden mengenai rencana peningkatan kembali dana Otsus yang sempat mengalami penurunan kini telah terwujud.

“Semoga hal ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui dana Otsus,” ungkap Matius Fakhiri

Lebih lanjut, Fakhiri menjelaskan bahwa sesuai arahan Menteri Keuangan yang disampaikan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua akan segera mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah menyiapkan perencanaan program yang matang untuk kemudian diajukan ke kementerian terkait.

“Perencanaan tersebut, akan difokuskan pada implementasi penggunaan dana Otsus secara efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Fakhiri.

“Kami ingin memastikan bahwa dana Otsus yang disampaikan oleh Bapak Presiden dapat diimplementasikan dengan baik dan benar-benar menyentuh masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu menanggapi isu efisiensi anggaran, Fakhiri menyebut bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berdampak di Papua, tetapi juga dirasakan oleh seluruh daerah di Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebutuhan pembangunan di Papua tetap menjadi prioritas.

“Kami memahami kondisi saat ini yang menuntut adanya langkah konkret, salah satunya melalui kebijakan efisiensi anggaran. Namun, kami juga membutuhkan pembangunan bagi masyarakat Papua, salah satunya melalui kebijakan Bapak Presiden lewat dana Otsus yang ditambahkan,” tambahnya.

Dengan realisasi dana Otsus ini, pemerintah daerah di Tanah Papua berharap program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan mampu menjawab berbagai kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tersebut.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto membuka peluang akan menaikkan dana otonomi khusus di Papua dari Rp 10 triliun menjadi Rp12,69 triliun pada 2026. Hal ini disampaikannya di sela-sela rapat seluruh kepala daerah Papua di Istana Kepresidenan pada hari ini, Selasa (16/12/2025) lalu. *

Artikel Nilai Otsus Bakal Dikembalikan jadi Rp 12,69 Triliun, Gubernur Fakhiri Sampaikan Ini Kepada Presiden Prabowo  pertama kali tampil pada papua deadline.

JAYAPURA,wartaplus.com – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir, memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, atas komitmennya dalam memajukan dunia olahraga di Provinsi Papua.

Dukungan tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan prestasi atlet daerah, khususnya di cabang sepak bola.

Erick Thohir menyoroti perhatian serius Pemerintah Provinsi Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Fakhiri terhadap pengembangan sepak bola melalui penyelenggaraan berbagai turnamen lokal.

“Turnamen Piala Bupati, Walikota dan turnamen Gubernur tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan bagi talenta-talenta muda Papua yang nantinya dipersiapkan untuk tampil di ajang bergengsi seperti Piala Presiden,” ujar Erick Thohir di kediaman pribadinya, Minggu (12/4/2026) sore.

Kata Erick, Papua selama ini telah dikenal sebagai salah satu lumbung atlet nasional, terutama di cabang sepak bola.

“Banyak pemain berbakat asal Papua yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia dan memperkuat tim nasional maupun klub-klub profesional di Tanah Air,” bebernya.

Erick berharap upaya yang telah dilakukan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengajak seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk terus menjaga citra positif daerah tersebut sebagai pusat lahirnya atlet-atlet unggul Indonesia.

“Papua memiliki potensi luar biasa di dunia olahraga. Kita harus terus menjaga dan mengembangkannya agar semakin banyak atlet terbaik Indonesia lahir dari sini, khususnya di cabang sepak bola,” ujar Erick.

Dengan komitmen yang berkelanjutan, Papua diharapkan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan olahraga nasional serta menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan potensi atlet muda.

Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Menteri Pemuda dan Olahraga merupakan langkah strategis untuk mendapatkan arahan serta dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan olahraga di wilayahnya.

Fakhiri menegaskan komitmennya untuk mengembalikan Papua sebagai daerah yang dikenal luas sebagai penghasil atlet berprestasi, seperti pada masa kejayaan sebelumnya.

“Era tahun 70 an hingga 90an Papua punya banyak atlet berprestasi bukan hanya dibidang sepakbola saja, dan ini menjadi komitmen kami dalam mengembalikan citra itu,” tegasnya.

Ia juga menyinggung semangat yang pernah dibangun oleh almarhum Gubernur Lukas Enembe dalam memajukan olahraga di Papua.

“Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan sektor olahraga di Papua dapat berjalan lebih optimal dan mampu melahirkan generasi atlet unggulan yang mengharumkan nama bangsa,” tegas Gubernur Fakhiri.

Yang terpenting, kata Fakhiri, dalam memajukan dunia olahraga di Provinsi Papua, tidak perlu ada campur tangan bisnis apalagi politik karena hal itu akan sia-sia.

“Didalam struktur dunia Olahraga didalamnya harus orang ada yang betul dan paham bukan asal-asalan termasuk struktur KONI, dengan demikian Papua akan berjaya kembali seperti eranya dikenal sebagai Gudang para atlet berprestasi,” tegas Gubernur Fakhiri.*

Artikel Erick Thohir Apresiasi Komitmen Gubernur Fakhiri untuk Majukan Dunia Olahraga di Papua  pertama kali tampil pada papua deadline.

JAYAPURA,papuadeadline.com — Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Papua mendapat dukungan penguatan dari berbagai pihak. Asosiasi Pengawasan dan Pengolahan Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI) menyatakan komitmennya untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam pertemuan bersama Matius D. Fakhiri, APPMBGI menyampaikan maksud dan tujuan kehadiran mereka sebagai mitra pengawasan independen.

“Kami bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Gubernur, dan kami disambut baik serta didukung penuh untuk proses pengawasan MBG ini agar berjalan dengan baik ke depan,” kata Ketua DPD I APPMBGI Papua, Tri Jaya Anugerah di Kota Jayapura, Rabu (8/4/2026).

APPMBGI melalui MBG Situ Center, yang berada di bawah DPD I, akan berperan sebagai pusat kendali dan pengawasan distribusi makanan bergizi gratis. Langkah ini diharapkan mampu memastikan kualitas makanan yang diterima peserta didik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Menurut ia, pengawasan menjadi aspek krusial mengingat program MBG merupakan amanah langsung dari Prabowo Subianto. Karena itu, setiap proses harus berjalan sesuai prosedur dan standar industri nasional.

“Program ini harus dijalankan secara hati-hati, sesuai prosedur kerja yang berlaku, dan melalui proses verifikasi yang ketat agar tidak menimbulkan stigma negatif di masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya sejumlah kasus di beberapa daerah yang menyebabkan penghentian sementara program. Namun, ia menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara objektif dan tidak langsung dianggap sebagai kegagalan program pemerintah.

“Kami berharap setiap kasus diteliti secara cermat agar tidak digeneralisasi sebagai kegagalan program,” katanya.

APPMBGI menegaskan akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan solusi melalui MBG Situ Center, sehingga program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua. *

Artikel APPMBGI Siap Jadi Pusat Pengawasan Makanan Bergizi Gratis di Papua pertama kali tampil pada papua deadline.

JAYAPURA,papuadeadline.com — Pemerintah Provinsi Papua menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan.

Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat pisah sambut Pangdam XVII/Cenderawasih di Kota Jayapura, Kamis (2/4/2026).

Gubernur Fakhiri, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Mayjen TNI Amrin Ibrahim atas pengabdian selama menjabat Pangdam XVII/Cenderawasih.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua dan seluruh masyarakat Papua, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Mayjen TNI Amrin Ibrahim atas pengabdian, dedikasi serta kontribusi nyata,” ujarnya.

Ia menilai, berbagai upaya yang dilakukan selama masa kepemimpinan Amrin Ibrahim telah memberikan dampak positif terhadap keamanan dan pembangunan di Papua.

“Berbagai upaya yang telah dilakukan, baik dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung pembangunan daerah, maupun membangun sinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat, merupakan bagian penting dalam menjaga Papua tetap kondusif, aman dan damai,” katanya.

Gubernur juga mengakui bahwa tantangan tugas di Papua tidak ringan. Namun, kepemimpinan yang kuat dinilai mampu menjawab berbagai dinamika di lapangan.

“Kami menyadari bahwa tugas di tanah Papua bukanlah hal yang ringan, namun dengan komitmen dan kepemimpinan yang kuat, Bapak telah mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Fakhiri menyambut Pangdam baru, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, dengan harapan dapat melanjutkan capaian yang telah dirintis sebelumnya.

“Kami percaya, dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, Bapak akan mampu melanjutkan serta meningkatkan berbagai capaian yang telah dirintis sebelumnya,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan sinergi lintas sektor di Papua. “Kami juga berharap, sinergi yang telah terbangun antara TNI, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat,” tambahnya.

Menurut Gubernur, peran TNI, khususnya Kodam XVII/Cenderawasih, sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan sebagai prasyarat utama pembangunan.

“Tanpa keamanan yang kondusif, maka pembangunan tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Papua, lanjutnya, berkomitmen mendukung kolaborasi tersebut dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

“Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk terus bersinergi dengan TNI dalam rangka mendukung visi pembangunan daerah, yaitu ‘Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua Cerah),’” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur Fakhiri mengajak seluruh pihak menjaga persatuan dan memperkuat pendekatan humanis dalam membangun Papua.

“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh jajaran TNI, pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga persatuan dan mengedepankan pendekatan yang humanis dalam membangun Papua yang damai dan sejahtera,” katanya.

Momentum pisah sambut ini diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama untuk terus bekerja dan mengabdi bagi kemajuan Papua.

“Mari kita jadikan momentum pisah sambut ini sebagai titik penguatan komitmen bersama untuk terus bekerja, melayani dan mengabdi demi kemajuan Papua dan kesejahteraan seluruh masyarakat,” ujarnya. *

Artikel Pisah Sambut Pangdam XVII/Cenderawasih, Gubernur Fakhiri Tekankan Sinergi TNI dan Stabilitas Keamanan pertama kali tampil pada papua deadline.

JAYAPURA,papuadeadline.com – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyatakan siap mendukung pelaksanaan Word Press Freedom Day (WPFD) yang direncanakan berlangsung pada 4 – 5 Mei 2026 di Kota Jayapura.

Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Papua dalam mendorong peran pers sebagai pilar penting pembangunan daerah serta sarana penyebaran informasi yang edukatif dan berimbang.

Menurut Fakhiri, penyelenggaraan kegiatan di Papua menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan potensi daerah kepada publik nasional, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan pers.

“Pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi fasilitas maupun koordinasi lintas sektor demi suksesnya kegiatan tersebut,” tegas Gubernur Fakhiri.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Jean Bisai, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Papua, khususnya kepada Gubernur Fakhiri, atas dukungan yang diberikan.

Ia menilai komitmen pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menyukseskan pelaksanaan Hari Pers Dunia yang diselenggarakan.

Jean Bisai juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini akan dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah di Provinsi Papua termasuk para mahasiswa.

“Kehadiran para insan pers dari berbagai media diharapkan dapat memperkaya diskusi serta memperkuat jaringan kerja sama antar media, dengan pemerintah dan otoritas terkait,” jelasnya.

Selain itu, acara tersebut direncanakan turut dihadiri oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang akan memberikan pandangan terkait perkembangan dunia pers dan transformasi digital di Indonesia.

“Kehadiran pejabat pusat ini menjadi indikator pentingnya peran Papua dalam agenda nasional, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi,” jelasnya.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan, panitia optimistis bahwa pelaksanaan Hari Pers Dunia yang jatuh pada 4 Mei 2026 mendatangi di Papua akan berjalan lancar dan memberikan dampak positif, baik bagi dunia pers maupun pembangunan daerah secara keseluruhan. *

Artikel Gubernur Fakhiri Dukung Peringatan Word Press Freedom Day (WPFD) di Jayapura Mei Mendatang  pertama kali tampil pada papua deadline.

JAYAPURA,papuadeadline.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov( Papua mulai melakukan langkah serius dalam menertibkan aset daerah yang selama ini tersebar dan belum terkelola secara optimal, baik di dalam maupun luar wilayah Papua.

Hal ini disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dalam agenda pembahasan internal yang digelar di Gedung Negera Dok V, Kota Jayapura, Sabtu (4/4/2026).

Gubernur menegaskan bahwa penataan aset menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh barang milik daerah masih tersedia dan tercatat dengan baik.

“Hari ini ada dua agenda kami yang dibicarakan, yang pertama terkait dengan aset-aset Pemerintah Provinsi Papua yang tercecer di berbagai tempat, baik di tanah Papua maupun di luar Papua,” ujarnya.

Menurut dia, penertiban aset menjadi krusial karena masih terdapat sejumlah barang yang belum terdata secara optimal, bahkan berpotensi hilang jika tidak segera ditelusuri.

“Karena kita harus tahu barangnya itu masih ada sesuai dengan data yang ada, dan juga barang yang memang pernah dibeli tetapi belum tercatat dengan baik,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk menelusuri keberadaan aset-aset tersebut, termasuk yang berada di wilayah perairan.

“Tadi kami bicara memanggil orang-orang tertentu untuk berkaitan dengan aset-aset kita yang tercecer mana-mana, termasuk yang ada di laut,” ucapnya.

Selain itu, Pemprov Papua juga memfokuskan perhatian pada aset yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON), baik berupa venue maupun peralatan pendukungnya.

“Ini akan berlanjut pada pengecekan terhadap bukan hanya venue-nya, tetapi juga peralatan yang ada di venue-venue itu supaya saya bisa pastikan bahwa peralatan yang dibeli, cukup mahal-mahal itu, masih ada barang-barangnya di mana,” ujarnya.

Gubernur menyebut, aset-aset tersebut nantinya akan dimanfaatkan kembali untuk mendukung persiapan menuju Pra-PON dan PON di wilayah NTB dan NTT.

Sejumlah langkah konkret pun telah diperintahkan, termasuk kepada Sekretaris Daerah untuk segera membentuk tim kecil guna menangani pengelolaan aset secara intensif.

“Saya sudah memerintahkan kepada Pak Sekda untuk masuk libur ini, hari Senin atau Selasa, membentuk tim kecil terkait penanganan aset,” katanya.

Ia optimistis, pengelolaan aset yang baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan pengelolaan aset yang baik, itu tentunya akan menghasilkan PAD yang cukup signifikan bagi Provinsi Papua,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemprov Papua juga menyoroti tingginya beban biaya listrik pada venue-venue PON yang saat ini masih menjadi tanggungan daerah.

Untuk itu, pemerintah telah berkoordinasi dengan pihak PLN guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

“Dalam pengelolaan venue, ini kami terbebani dengan biaya listrik. Makanya tadi kami juga mengundang PLN supaya bagaimana mengatasi,” katanya.

Ke depan, Pemprov Papua juga mempertimbangkan pembentukan skema pengelolaan khusus, seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar aset-aset tersebut dapat dikelola lebih profesional dan produktif.

“Kalau sudah berjalan normal, kehati-hatian penggunanya, tata kelolanya baik, mau bentuk UPT atau BLUD itu akan kita pertimbangkan sehingga nanti bisa menghasilkan PAD,” ujarnya.

Gubernur berharap, melalui langkah ini seluruh aset daerah dapat teridentifikasi, terjaga, dan dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan Papua. (***)

Artikel Gubernur Fakhiri Mulai Tertibkan Aset Milik Pemprov Papua pertama kali tampil pada papua deadline.

JAYAPURA,papuadeadline.com – Komisaris PT. Irian Bhakti Mandiri, Abdul Kadir mendaftar sebagai calon Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (KADIN) Provinsi Papua periode 2026-2031. Abdul Kadir mengambil berkas pendaftaran di Sterring Commite Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII KADIN Papua, di Gedung Kadin Papua, Jumat, 3 April 2026.

Dalam pengambilan berkas pendaftaran calon Ketua Umum KADIN Papua ini, Abdul Kadir didampingi tim diterima langsung oleh Ketua Sterring Commite Musyawarah Provinsi (Musprov) VIII Kadin Papua, Nixon Ayomi disaksikan Ketua Umum KADIN Papua, Ronald Antonio.

” Sebelumnya sudah ada tiga Bacalon Ketum Kadin yang sudah mengambil berkas pendaftaran, diantaranya Jacleana Joku, George Waromi dan Dedy Tandean,” ungkap Nixon Ayomi.

Menurutnya, Terakhir batas waktu pendaftaran atau pengembalian berkas pendaftaran calon Ketua Umum KADIN Papua ditutup pada 4 April 2026 pukul 16.00 WIT.

Usai mendaftar, Abdul Kadir mengucap syukur lantaran pengambilan berkas pendaftaran calon Ketua Umum KADIN Papua ini, bertepatan dengan hari Jumat yang sangat mulia, dimana bagi umat Islam ini merupakan Jumat Berkah dan bagi umat Kristiani ini telah memasuki Jumat Agung dalam menyambut Hari Paskah.

“Saya Abdul Kadir, hadir dengan niat tulus dan komitmen kuat untuk mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Kadin Provinsi Papua periode 2026-2031,” kata Kadir usai mengambil formulir pendaftaran.

Soal alasan mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KADIN Papua 2026 – 2031, Abdul Kadir mengaku Kadin adalah wadah perjuangan pengusaha.

“Di tengah dinamika ekonomi yang penuh tantangan, saya melihat peluang besar bagi pengusaha di Provinsi Papua untuk bangkit, berinovasi, dan menjadi tulang punggung ekonomi yang mandiri,” ujarnya.

Abdul Kadir yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Irian Bhakti Mandiri ini maju sebagai calon ketua Kadin Papua dengan mengusung sejumlah visi misinya, diataranya,

Pertama KADIN Terintegrasi dan Kolaboratif yakni untuk mewujudkan KADIN sebagai rumah bersama yang solid, inklusif, dan kolaboratif bagi pengusaha mikro, kecil, menengah, hingga besar.

Kedua, Peningkatan Daya Saing dengan mendorong inovasi dan digitalisasi usaha agar anggota Kadin mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Ketiga, Kemitraan Strategis, dengan memperkuat sinergi antara Kadin dan Pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang ramah usaha, mempermudah izin, dan mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja.

Keempat, Optimalisasi Potensi Daerah, dengan fokus pada pengembangan potensi unggulan daerah untuk kemakmuran bersama. Kelima, ⁠Mendukung Visi Misi Daerah dengan Fokus pada Program mendukung memajukan menggandeng UMKM, memfasilitasi dan mendorong penuh program Ekspor dari Papua ke Luar Negri, mendukung serta mendorong Program pelatihan digitalisasi.

“Sehingga visi misi pimpinan daerah yaitu Papua Cerah dapat kita kolaborasikan dalam wadah KADIN Papua,” tegasnya.

Abdul Kadir pun berkomitmen jika ia dipercaya memimpin KADIN Papua lima tahun mendatang, ia akan bekerja keras, jujur dan amanah dalam mengemban visi mulia ini.

“Saya ingin memastikan KADIN hadir memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya. Mari kita jadikan Kadin Provinsi Papua lebih dinamis, kompak, dan berprestasi! Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan rekan-rekan semua. Salam Pengusaha!,” pungkasnya.

Artikel Mencalonkan Diri Sebagai Ketua Kadin, Ini Trobosan Abdul Kadir pertama kali tampil pada papua deadline.

JAYAPURA,papuadeadline.com – Pemerintah Provinsi Papua menerima kabar baik dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terkait penetapan Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Jayapura sebagai rumah sakit pendidikan penyelenggara utama pada 2 April 2026.

“Puji Tuhan, hari ini kami menerima kabar baik dari Kementerian Kesehatan bahwa RSUD Jayapura Dok II ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan spesialis,” kata Gubernur Papua Matius D. Fakhiri di Kota Japura, Kamis (2/4/2026)

Ia menjelaskan, status baru ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya bagi putra-putri asli Papua.

“Kami berharap rumah sakit ini tidak hanya mencetak dokter-dokter muda, tetapi juga dokter spesialis yang nantinya bisa bekerja di Papua maupun di seluruh tanah Papua,” ujarnya.

Menurutnya, program pendidikan dokter spesialis akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari spesialis kandungan sebelum dikembangkan ke bidang lainnya.

“Nanti kita mulai dari dokter kandungan dulu, setelah itu spesialis lain akan menyusul secara bertahap,” ucapnya.

Gubernur menambahkan, kehadiran rumah sakit pendidikan ini akan memudahkan para dokter di Papua untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus keluar daerah.

“Ini memudahkan dokter-dokter kita. Tidak perlu lagi keluar Papua untuk menjadi dokter spesialis,” tegasnya.

Ia juga berencana bekerja sama dengan para bupati di seluruh wilayah Papua untuk mengirim dokter-dokter muda mengikuti pendidikan spesialis di RSUD Jayapura.

“Kami akan dorong bupati untuk mengirim dokter-dokter muda Papua agar bisa belajar spesialis di sini dan kembali melayani masyarakat,” katanya.

Gubernur berharap kepercayaan dari Menteri Kesehatan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Papua.

“Ini suatu kebanggaan bagi kami. Mudah-mudahan kepercayaan ini bisa kami jalankan dengan baik demi meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,”tutupnya. *

Artikel RSUD Jayapura Resmi Jadi Rumah Sakit Pendidikan, Cetak Dokter Spesialis di Papua pertama kali tampil pada papua deadline.