Jayapura, – Pemerintah Provinsi Papua menargetkan penyelesaian cetak sawah rakyat seluas 6.500 hektar hingga Desember 2026. Program tersebut tersebar di beberapa kabupaten, diantaranya Keerom dan Sarmi.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pangan Provinsi Papua, Lunanka V.M.L. Daimboa mengatakan, program cetak sawah tahun ini semula dikontrakkan untuk lahan seluas lebih dari 10.228 hektar.

Namun, kata dia, sejumlah kendala di lapangan membuat pemerintah melakukan adendum terhadap luasan pekerjaan.

“Karena ada beberapa hal atau kendala yang terjadi pada saat melakukan konstruksi cetak sawah, baik itu karena jembatan putus, kemudian karena ada masalah sosial di masyarakat adat, sehingga yang saat ini dari yang 10.000 lebih, sekarang kami akan adendum sebesar 6.500 hektar,” kata Lunanka di Kota Jayapura, Jumat (4/9/2026).

Dari 6.500 hektar tersebut, sebanyak 200 hektar berada di Kabupaten Sarmi, sedangkan 6.300 hektar berada di Kabupaten Keerom, khususnya wilayah Senggi.

Menurut Lunanka, pemerintah memperoleh tambahan waktu pengerjaan hingga Desember 2026. Pembahasan adendum juga akan melibatkan Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian serta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

“Harapan kami besok kami akan melakukan adendum bersama-sama dengan Dirjen Lahan Irigasi Pertanian dan kemudian juga ada hadir Inspektur Jenderal dari Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Ia mengatakan, Papua memiliki target jangka panjang cetak sawah rakyat hingga 50.000 hektar. Karena itu, pemerintah daerah berharap program tersebut dapat kembali dilanjutkan pada tahun berikutnya. (***)

Artikel Cetak Sawah Papua Dikebut, 6.500 Hektar Ditargetkan Rampung Desember 2026 pertama kali tampil pada .

JAYAPURA,papuadeadline.com – Memperingati HUT ke-81 Kejaksaan RI, Kejati Papua menyadari bahwa mereka berada di persimpangan jalan. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, Dr. Jefferdian, menyatakan bahwa pendekatan lama tidak lagi memadai menghadapi kejahatan yang semakin kompleks dan masyarakat yang kian kritis.

“Dunia terus bergerak, informasi semakin cepat, sementara modus kejahatan semakin kompleks. Kita tidak boleh tertinggal,”ujar Jefferdian, Rabu (2/9/2026) siang.

Ia menekankan bahwa di momen HUT ini, Kejaksaan harus membuka diri untuk berkolaborasi. Sinergi dengan kepolisian, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil menjadi kunci utama penegakan hukum yang efektif.

Dengan tema “Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Penegakan Hukum Berintegritas, Adil dan Humanis”, Jefferdian mengajak seluruh insan Adhyaksa untuk beradaptasi.

“Siap hadir, siap bekerja, dan siap mengabdi kapan pun negara membutuhkan. Kita adalah ujung tombak kedaulatan hukum,” tutupnya dengan semangat pembaruan.

Artikel “Dikejar Zaman di HUT ke-81, Kajati Papua: Kejaksaan Harus Berubah Drastis atau Siap-Siap Ditinggalkan Masyarakat!” pertama kali tampil pada .

JAYAPURA,papuadeadline.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kejaksaan RI tahun 2026 di Papua berubah menjadi momen “tepuk jidat” bagi internal instansi. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, Dr. Jefferdian, S.H., M.H., memberikan peringatan keras kepada seluruh insan Adhyaksa: jangan biarkan satu saja tindakan tercela merusak citra yang telah susah payung dibangun.

Dalam amanatnya yang penuh emosi, Jefferdian menekankan bahwa seragam dan pangkat yang melekat di tubuh jaksa bukan sekadar atribut kedinasan, melainkan simbol kehormatan dan amanah negara yang berat. “Jangan biarkan satu tindakan tercela merusak citra baik yang telah kita bangun bersama,” tegasnya di hadapan jajaran Kejati Papua, Rabu (2/9/206).

Jefferdian juga menyoroti pentingnya menjalankan 7 Perintah Harian Jaksa Agung, salah satunya adalah menjunjung tinggi kesederhanaan dan integritas. Ia mengingatkan bahwa masyarakat semakin kritis dan informasi bergerak cepat. “Dunia terus bergerak kita tidak boleh tertinggal. Kita harus bangkit bersama, memulihkan kepercayaan, dan mengembalikan marwah institusi,” tambahnya.

Pesan ini dinilai sebagai respons terhadap berbagai ujian yang dihadapi Kejaksaan belakangan ini. Jefferdian mengajak seluruh pegawai untuk tidak larut dalam keterpurukan, melainkan menjadikan momen ini sebagai titik balik untuk membuktikan bahwa Kejaksaan mampu melewati setiap ujian dengan lebih kuat.

Artikel “Satu Tindakan Tercela Bisa Hancurkan Segalanya!” Kajati Papua Tegaskan Jajaran di HUT ke-81, Ancam Pegawai yang Rusak Citra pertama kali tampil pada .

JAYAPURA,papuadeadline.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua melalui Bidang Intelijen mengawal 18 kegiatan pembangunan strategis nasional dan daerah sepanjang 2026 dengan total nilai anggaran mencapai sekitar Rp9,06 triliun.

Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Papua Yedivia Rum, S.H., M.H. mengatakan pengamanan pembangunan strategis menjadi salah satu tugas yang menonjol dalam pelaksanaan fungsi Intelijen Kejati Papua.

“Untuk kinerja bidang dan kegiatan kita, yang paling menonjol adalah tugas pengamanan pembangunan strategis nasional yang dikawal oleh Kejaksaan Tinggi Papua. Di tahun 2026 ini ada 18 kegiatan dengan total anggaran sekitar Rp9 triliun 65 miliar 80 juta 838 ribu 342 rupiah,” kata Yedivia di ruang kerjanya, Rabu (2/9/2026) pagi.

Ia menjelaskan, 18 kegiatan tersebut tersebar di sejumlah wilayah yang menjadi cakupan kerja Kejati Papua, meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan.

Menurut Yedivia, pengawalan dilakukan terhadap berbagai pembangunan strategis yang memiliki nilai anggaran besar dan dinilai penting bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu proyek yang mendapat pengawalan berada di Provinsi Papua Tengah, yakni pembangunan Kantor DPR dan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP). “Misalnya kita mengawal pembangunan kantor DPR dan kantor MRP di Papua Tengah. Itu juga dikawal oleh Kejaksaan,” ujarnya.

Selain kedua proyek tersebut, Kejati Papua juga mengawal pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah yang disebut sebagai salah satu proyek dengan nilai anggaran terbesar.

Pengawalan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu, penggunaan anggaran sesuai ketentuan, serta pelaksanaan proyek tetap mengacu pada kontrak.

“Proyek terbesar berkaitan dengan pembangunan Kantor Gubernur Papua Tengah. Kita mengawal supaya pembangunan ini bisa berjalan tepat waktu, tepat penggunaan anggarannya dan berusaha agar proyek ini bisa berjalan dengan baik sesuai kontrak yang ada,” katanya.

Yedivia menegaskan pengawalan Kejati Papua bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pelaksana proyek. Secara umum, proyek yang dikawal berjalan baik dan belum ditemukan deviasi negatif yang bersifat fatal. Kendala yang muncul sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan persoalan adat. “Selama kita mengawal, tidak ada deviasi negatif. Kalau ada, paling kecil dan tidak fatal,”ujarnya.

Ia menambahkan, komunikasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan turut mendorong kontraktor menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Kejati Papua memastikan pengawalan pembangunan strategis akan terus dilakukan sebagai upaya mendukung pembangunan di Tanah Papua sekaligus menjaga agar penggunaan anggaran negara tetap sesuai ketentuan dan kontrak yang berlaku.*

Artikel Di Bawah Sorotan Ketat Adhyaksa: Nasib Anggaran Rp9,06 Triliun Dipertaruhkan dalam 18 Proyek Besar Papua pertama kali tampil pada .

JAYAPURA,papuadeadline.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Jefferdian menegaskan pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan tugas di lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua.

Menurut Jefferdian, setiap tugas yang telah dilaksanakan dengan baik akan terus ditingkatkan, sementara pekerjaan yang masih belum optimal akan dipacu agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur (SOP), serta petunjuk pimpinan.

“Evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh jajaran Kejaksaan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara profesional, bertanggung jawab, serta sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Kajati.

Selain itu, kata Kajati, Kejaksaan juga akan terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, khususnya dalam memastikan kegiatan strategis berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Jefferdian menjelaskan, melalui bidang yang memiliki fungsi pengamanan pembangunan strategis, Kejaksaan akan terus melakukan pengawalan terhadap berbagai pembangunan strategis di Papua.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, bidang intelijen dan bidang terkait lainnya juga akan menjalankan fungsi pengawasan serta penindakan apabila ditemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan maupun pengelolaan kegiatan.

Ia menambahkan, tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas harus selalu berpedoman pada aturan serta tugas pokok dan fungsi Kejaksaan.

“Dengan menjalankan seluruh kewenangan secara baik dan benar, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Adhyaksa diharapkan semakin meningkat,” bebernya.

Jefferdian juga menekankan pentingnya pesan pimpinan Kejaksaan untuk menerapkan pola hidup sederhana, menjaga integritas, serta tidak melakukan perbuatan tercela sekecil apa pun. Menurutnya, apabila prinsip tersebut dijalankan secara konsisten oleh seluruh jajaran, maka kepercayaan publik terhadap Kejaksaan akan semakin kuat. *

Artikel “Peringatan Keras untuk Aparat Kejaksaan Papua: Jalankan Tugas Sesuai Aturan atau Hadapi Konsekuensi Berat!” pertama kali tampil pada .

JAYAPURA,wartaplus.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri atau MDF melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Pelantikan berlangsung di Aula Lukmen, Gedung Negara Dok V, Kota Jayapura, Selasa (1/9/2026).

Dalam arahannya, MDF meminta para pejabat yang baru dilantik tidak sekadar menjalankan tugas administratif pemerintahan, tetapi mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

“Saudara tidak hanya menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak perubahan. Saudara harus mampu menerjemahkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua ke dalam program yang terukur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, inovatif, dan kolaboratif.

MDF meminta jajaran pejabat bekerja lebih cepat dan tidak terjebak pada pola kerja yang lambat. Menurutnya, percepatan diperlukan agar program pembangunan tidak kehilangan waktu dan momentum.

“Saya tidak mau kita terus berputar di situ. Kalau pekerjaan tertahan sampai dua bulan, kita kehilangan waktu dua bulan. Karena itu, saya minta ada percepatan,” tegasnya.

MDF menargetkan hingga November 2026, sebagian besar program pemerintah yang telah direncanakan sudah dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

“November saya berharap 85 sampai 90 persen semua yang telah kita kerjakan, baik dalam program maupun yang lainnya, sudah terselesaikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” katanya.

MDF menegaskan, pembangunan Papua membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Pembangunan Papua tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak atau kelompok saja. Kita membutuhkan kerja sama,” katanya.

Berikut daftar nama 16 pejabat yang dilantik yakni Yimin Weya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya, Osea Murib sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, Christian Sohilait sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Linda Stelda Onibala sebagai Kepala Biro Organisasi, Jimi S. Wanimbo sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Triwarno Purnomo sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Elpius Hugi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Robert Lucas Nadapawi sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kemudian Origenes Kambuaya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Jeri Agus Yudianto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Marten Mediana sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Yosefince Brandame Wandosa sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Rita Tokoro sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat, Ehud Ganfal Bless sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Herdinus Asso sebagai Kepala Bidang Bina Adat, Perlindungan, dan Jaminan Sosial (Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil), serta Hamsa L sebagai Kepala Bagian Administrasi Pimpinan (Biro Umum dan Administrasi Pimpinan). *

Artikel Lantik 16 Pejabat Pemprov Papua, MDF Pasang Target 90 Persen Program Tuntas November pertama kali tampil pada .

JAYAPURA,papuadeadline.com – Langit Jayapura masih diselimuti kegelapan ketika Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, bersama Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, melangkah masuk ke area pengungsian di belakang Stadion Mandala, Selasa (1/9/2026) dini hari. Bukan kunjungan resmi biasa, melainkan sebuah kehadiran penuh prihatin di tengah duka mendalam yang menimpa ribuan warga Dok V, Distrik Jayapura Utara.

Di bawah tenda-tenda darurat yang didirikan hastily oleh Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur Fakhiri melihat langsung wajah-wajah lelah dan mata sembab para korban kebakaran hebat yang terjadi sehari sebelumnya. Asap mungkin sudah mulai menipis, namun luka kehilangan rumah dan harta benda masih terasa sangat segar di udara malam yang dingin itu.

Melalui Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, Gubernur menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam.

“Penanganan pascakebakaran tidak hanya soal membersihkan puing-puing abu. Ini tentang manusia. Ini tentang memastikan kebutuhan dasar mereka—mulai dari tempat berteduh, makanan, hingga ketenangan hatiterpenuhi di saat mereka paling rentan,” ujar Aryoko mewakili Gubernur.

Kehadiran orang nomor satu di Papua ini menjadi simbol bahwa negara tidak tinggal diam. Aryoko menegaskan bahwa pendataan akurat adalah kunci utama bantuan.

“Data adalah nyawa dari bantuan yang tepat sasaran. Kita harus tahu siapa saja yang kehilangan apa, agar tidak ada satu pun warga yang terlewatkan dalam proses pemulihan ini,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Papua berjanji akan berkoordinasi erat dengan Pemkot Jayapura dan instansi terkait untuk mempercepat proses rehabilitasi. Namun, di atas semua prosedur birokrasi, pesan moral yang disampaikan sederhana namun kuat: tetaplah kuat.

“Kami hadir di sini bukan hanya sebagai pejabat, tetapi sebagai saudara sebangsa. Kami akan terus mendampingi kalian hingga kehidupan kembali normal,” tambah Aryoko.

Hingga berita ini diturunkan, angka korban terus merangkak naik. Data terbaru menyebutkan sebanyak 560 kepala keluarga atau sekitar 3.200 jiwa kini hidup di pengungsian, menunggu kepastian nasib di atas tanah yang kemarin masih menjadi rumah mereka.

Sementara penyebab kobaran api yang melahap ratusan bangunan dalam hitungan jam masih menjadi misteri yang sedang diselidiki kepolisian, duka warga Dok V tetap menjadi catatan kelam bagi Kota Jayapura di awal September 2026 ini.*

Artikel Ribuan Nyawa Menanti Harapan: Gubernur Fakhiri Turun Tangan Langsung di Lokasi Pengungsian Korban Api pertama kali tampil pada .

WAMENA,wartaplus.com – Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) secara resmi menyerukan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar membuka akses lebih luas bagi jurnalis internasional, pemantau hak asasi manusia, peneliti, lembaga kemanusiaan, serta mekanisme HAM internasional untuk melakukan peliputan dan verifikasi langsung di Tanah Papua.

Kepada papuadeadline.com dalam pernyataan tertulis Direktur Eksekutif YKKMP (Pembela HAM Papua), organisasi tersebut menekankan bahwa keterbukaan bukan ancaman bagi negara.

Justru sebaliknya, keterbukaan menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membuktikan bahwa kebijakan, operasi keamanan, penegakan hukum, dan penanganan konflik di Papua dilaksanakan sesuai hukum, prinsip keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

YKKMP menyoroti seringnya muncul versi informasi yang berbeda-beda terkait berbagai peristiwa di Papua, baik dari pemerintah, aparat keamanan, kelompok bersenjata, masyarakat sipil, maupun keluarga korban.

Dalam situasi seperti itu, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan atau bantahan sepihak, melainkan verifikasi kredibel berdasarkan data, bukti, kesaksian, dan kondisi nyata di lapangan.

Organisasi ini menegaskan bahwa jurnalis internasional yang bekerja secara profesional bukan musuh negara. Mereka berfungsi mencari informasi, memeriksa fakta, mewawancarai berbagai pihak, dan menyampaikan informasi kepada publik.

Akses yang terbuka justru dapat mengurangi kesimpangsiuran informasi. YKKMP juga mengingatkan agar hukum tidak digunakan untuk membungkam kebenaran.

Penegakan hukum terhadap jurnalis harus proporsional dan berdasarkan bukti. Perbedaan pendapat terhadap pemberitaan sebaiknya dijawab dengan data, klarifikasi, dan hak jawab, bukan dengan intimidasi atau kriminalisasi.

Dalam seruannya, YKKMP mendorong pemerintah untuk; Membuka akses jurnalis internasional sesuai ketentuan hukum, Menjamin kebebasan dan keselamatan pers, Memberi ruang bagi pemantau HAM independen.

Melindungi korban, saksi, dan pembela HAM, Menyelidiki setiap dugaan pelanggaran HAM secara profesional dan transparan, Membuka data yang dapat diakses publik, Menghindari kriminalisasi terhadap wartawan dan pembela HAM, serta Mendorong dialog dan verifikasi lintas pihak.

YKKMP menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa negara yang kuat adalah negara yang berani diperiksa, dikritik, dan membuka informasi.

“Fakta tidak perlu ditakuti oleh siapa pun. Papua membutuhkan keterbukaan, fakta, keadilan, dan keberanian untuk mengungkap kebenaran,”kata Theo dalam pernyataan tertulisnya.*

Artikel YKKMP Serukan Pemerintah RI Buka Akses Wartawan Internasional ke Papua: “Fakta Tidak Perlu Ditakuti” pertama kali tampil pada .

SORONG,papuadeadline.com – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri atau MDF meminta PT Bank Pembangunan Daerah Papua mempercepat transformasi digital tanpa mengabaikan keamanan sistem dan pemerataan akses layanan bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan MDF dalam kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Papua di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Sabtu (29/8/2026).

Menurut MDF, perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi yang berlangsung cepat menuntut Bank Papua melakukan inovasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Namun, transformasi digital tidak boleh hanya berorientasi pada kemudahan transaksi. Penguatan keamanan sistem dan perlindungan data nasabah juga harus menjadi perhatian utama.

“Transformasi digital juga harus terus dipercepat, namun transformasi tersebut harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan sistem, perlindungan data, dan kemudahan akses layanan,” katanya.

Dia mengingatkan agar kemajuan layanan perbankan tidak hanya dirasakan masyarakat di wilayah perkotaan.

Masyarakat yang tinggal di pegunungan, pesisir, kepulauan, hingga kawasan perbatasan juga harus memperoleh layanan perbankan yang berkualitas.

“Jangan sampai masyarakat di daerah pegunungan, di pesisir, kepulauan, dan perbatasan tertinggal dalam memperoleh layanan perbankan yang berkualitas,” ujarnya.

MDF menilai Bank Papua memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi di seluruh Tanah Papua. Bank daerah tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, membuka akses ekonomi yang lebih inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempercepat pembangunan.

Dia juga mengajak para kepala daerah selaku pemegang saham memperkuat sinergi untuk mendorong pertumbuhan Bank Papua.

Sinergi itu, kata MDF, dapat diwujudkan melalui layanan perbankan dengan bunga transparan, penguatan transaksi non-tunai, serta peningkatan pembiayaan bagi sektor produktif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Kebersamaan pemerintah provinsi di Tanah Papua merupakan kekuatan besar untuk membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung,” katanya.*

Artikel Ini Pesan MDF untuk Bank Papua: Jangan Sampai Warga Pegunungan hingga Perbatasan Tidak Terlayani pertama kali tampil pada .

SORONG,papuadeadline.com – Gubernur Papua Matius D Fakhiri atau MDF melantik dua anggota Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua periode 2026-2030, Sabtu (29/8/2026).

Keduanya merupakan hasil pemilihan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Bank Papua yang digelar di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Dua pejabat yang dilantik yakni Luhut Selamat Pahottua Siahaan sebagai Direktur Bisnis dan Bertha Affar sebagai Direktur Operasional Bank Papua.

Dalam pelantikan tersebut, MDF mengingatkan kedua pejabat baru bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah dan tanggung jawab untuk membawa Bank Papua menjadi lembaga keuangan daerah yang semakin sehat dan profesional.

“Kepercayaan ini bukan sekadar jembatan, tetapi merupakan amanah dan tanggung jawab untuk membawa Bank Papua menjadi lembaga keuangan daerah di Tanah Papua yang semakin sehat, profesional, modern dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Dia meminta Luhut dan Bertha menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, keberanian mengambil keputusan, serta tanggung jawab yang kuat.

MDF juga mendorong jajaran direksi baru membangun kerja sama solid dengan Dewan Komisaris, regulator, pemerintah daerah, serta seluruh insan Bank Papua.

Menurut dia, Bank Papua memiliki posisi strategis karena bukan hanya menjadi institusi bisnis, tetapi juga aset bersama dan bagian dari kebanggaan masyarakat di Tanah Papua.

“Bank Papua bukan hanya sebuah institusi bisnis. Bank Papua adalah aset bersama dan bagian dari kebanggaan masyarakat di seluruh Tanah Papua,” ujarnya.

MDF berharap kepemimpinan baru mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kinerja keuangan dan pengendalian risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan.

Dia juga menegaskan Bank Papua harus semakin kuat, sehat, kompetitif, terpercaya, dan mampu hadir lebih dekat dengan masyarakat.*

Artikel Gubernur MDF Lantik 2 Direktur Bank Papua, Ini Pesan Penting untuk Pimpinan Baru pertama kali tampil pada .