INTAN JAYA,papuadeadline.com – Jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, mengklaim bahwa aparat militer Indonesia melakukan serangan bom udara menggunakan drone dan penembakan RPG ke Gereja Katolik di wilayah Mbamogo, Paroki Bilogai, Kabupaten Intan Jaya, Minggu (17/5/2026) sekitar pukul 12.15 WIT.
Menurut pernyataan Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB yang diterima dari pasukan TPNPB Kodap VIII Intan Jaya, serangan terjadi saat umat sedang keluar dari gereja dan berada di halaman gereja. Akibat ledakan, lebih dari lima warga sipil dilaporkan menjadi korban. Korban yang telah teridentifikasi antara lain Pit Pogau, Robert Nabelau, Pius Pogau, Piter Nabelau serta sejumlah warga sipil lainnya yang identitasnya belum diketahui.
Pasukan TPNPB melaporkan bahwa dua korban telah dievakuasi oleh Pastor Yanuarius Yance Wadogaudi Yogi, Pr (Pastor Dekan Dekenat Moni-Puncak, Keuskupan Timika) ke Rumah Sakit Umum Daerah Intan Jaya.
Sementara itu, lebih dari tiga korban lainnya belum dapat dievakuasi. Warga sipil di sekitar halaman gereja dan wilayah Mbamogo dilaporkan mengungsi ke hutan serta pusat Kota Sugapa untuk mencari perlindungan.
TPNPB juga menyebutkan bahwa sejak 12–16 Mei 2026, telah terjadi pendaratan pasukan militer Indonesia menggunakan enam unit helikopter, diikuti operasi darat dan udara. Mereka menegaskan bahwa serangan bom dan RPG tersebut mengenai pemukiman warga sipil, bukan markas TPNPB, dan seluruh korban adalah warga tak bersenjata.
Dalam pernyataannya, Komnas TPNPB mengutuk keras insiden tersebut sebagai pelanggaran HAM berat terhadap bangunan gereja dan warga sipil.
Mereka mendesak Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan jajaran terkait untuk bertanggung jawab penuh atas jatuhnya korban jiwa.
Selain itu, TPNPB meminta Palang Merah Internasional, jurnalis asing, dan lembaga HAM internasional untuk menangani sekitar 107.039 warga sipil yang mengungsi di berbagai daerah Papua akibat konflik bersenjata. Mereka juga mendesak pemerintah membuka akses bagi jurnalis asing ke wilayah konflik untuk liputan yang berimbang.
Be the first to comment