RSUD Jayapura Gelontorkan Hampir Rp2 Miliar Layani Pasien Tanpa Jaminan Kesehatan

JAYAPURA,papuadeadline.com – RSUD Jayapura atau RSUD Dok II terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan.

Sejak program pembiayaan pasien tanpa penjamin mulai dijalankan pada 13 November 2025, rumah sakit ini telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan medis.

Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUD Jayapura, dr. Andreas Pekey, setiap bulannya, RSUD Jayapura menganggarkan dana sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta untuk membiayai pasien yang masuk melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) maupun pasien rujukan yang tidak memiliki BPJS Kesehatan ataupun bentuk jaminan kesehatan lainnya.

“Secara kumulatif, sejak November 2025 hingga pertengahan 2026, dana yang telah disalurkan mendekati Rp2 miliar, terdiri dari sekitar Rp1,5 miliar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan sekitar Rp600 juta dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” bebernya.

Kata dr Andreas kebijakan pembiayaan pasien tanpa penjamin merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Papua dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

“Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Papua Cerah, yang menempatkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu fokus utama pembangunan,” ucapnya.

Menurut dr. Andreas, hingga saat ini sudah lebih 774 pasien telah mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis melalui skema pembiayaan tersebut.

“Dari jumlah itu, sekitar 98 persen merupakan Orang Asli Papua (OAP), yang menjadi kelompok prioritas sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua,” ujar dia.

Melalui program ini, dr Pekey menambahkan Pemerintah Provinsi Papua bersama RSUD Jayapura berharap tidak ada lagi masyarakat yang terhambat memperoleh pelayanan kesehatan hanya karena keterbatasan biaya atau tidak memiliki jaminan kesehatan.

“Program ini diharapkan terus berjalan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Papua,” tegasnya. (***)